Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Locus Journal of Academic Literature Review Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Bambang Agus Pariyono
Universitas Pembangunan Panca Budi
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legal Protection Against Debiturs In Syariah Economic Cases Decision Skmht Number 723/Pdt.G/Pa Gtlo Bambang Agus Pariyono; Mochammad Erwin Radityo; Siti Nurhayati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2135

Abstract

This journal discusses the legal issues related to the disbursement of financing facilities amounting to Rp. 80,000,000,- by DEFENDANT I without any valid Mortgage Rights binding on SHM No. 34/Buladu, which resulted in the disbursement being considered invalid. Decision Number 723/PDT.G/2021/PA.Gtlo confirms that the deeds made do not meet the formal requirements and must be declared null and void by law. This study also highlights legal protection for debtors in the context of sharia economics, with a focus on fiduciary guarantees regulated in Law No. 42 of 1999. The case discussed involves the confiscation of fiduciary guarantee objects due to the debtor's default, as well as the importance of SKMHT (Power of Attorney to Charge Mortgage Rights) as a legal instrument to secure the creditor's position. This study uses normative legal methods and identifies the factors causing the debtor's default, as well as the correct procedures in issuing APHT (Deed of Granting Mortgage Rights). The results of the study indicate that there is abuse of conditions in the agreement and breach of promise by the debtor, and emphasize the importance of understanding the rights and obligations of debtors and creditors in debt agreements.
Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Papua Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Agus Pariyono; Suci Ramadani; Sumarno Sumarno; Alfonso Pahala Manihuruk; Doni Sabdan Tanjung
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.1014

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia. Papua merupakan wilayah yang menghadapi tantangan keamanan kompleks akibat gangguan bersenjata, kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta hambatan pembangunan yang berdampak pada stabilitas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kebijakan keamanan nasional. Implementasinya dilakukan melalui penegakan hukum, pengamanan wilayah rawan, koordinasi antar lembaga, serta program deradikalisasi dan pembangunan sosial. Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dinamika sosial lokal, dan belum meratanya rasa aman masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan melindungi hak hidup dan rasa aman, tetapi tetap memerlukan pengawasan agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan due process of law. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang tegas, manusiawi, dan berkelanjutan.
Kejahatan Cyberstalking Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Aswindari Harahap; Rahmayanti Rahmayanti; Suci Ramadani; Bambang Agus Pariyono; Bima Lumbanbatu
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 6 (2026): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i6.1135

Abstract

Pesatnya perkembangan konektivitas digital di Indonesia telah diikuti dengan munculnya berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi, salah satunya adalah cyberstalking. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum cyberstalking dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku cyberstalking dalam kerangka peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur cyberstalking sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sehingga penegakan hukumnya masih didasarkan pada kombinasi beberapa ketentuan, terutama Pasal 27A, Pasal 27B, Pasal 29, dan Pasal 26 Undang-Undang ITE, serta ketentuan yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab pelaku, serta pembuktian yang didukung oleh alat bukti elektronik sebagai instrumen utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pengaturan yang berlaku telah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban dibandingkan pengaturan sebelumnya, masih terdapat kekosongan norma karena karakter cyberstalking yang bersifat berulang dan sistematis belum diatur secara eksplisit. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi korban.
Paradoks Pembaruan Hukum Pidana terhadap Pengurangan Ancaman Pidana Minimum Tindak Pidana Korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Aswindari Harahap; Ismaidar Ismaidar; Abdul Rahman Maulana Siregar; Alfonso Pahala Manihuruk; Bambang Agus Pariyono; Briski Viktor Sinaga; Derta Simbolon
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2026): Juni: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i2.6992

Abstract

Corruption has long been regarded as an extraordinary crime due to its extensive impact on state finances, the national economy, and public trust in government institutions. As part of Indonesia's commitment to combating corruption, Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes established relatively severe special minimum penalties, particularly under Article 2 paragraph (1). However, through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, corruption offenses were reformulated under Articles 603 to 606, including changes to the minimum criminal sanctions for certain corruption offenses. This study aims to analyze the reformulation of corruption offenses in the Criminal Code and to examine the paradox arising from the reduction of minimum criminal penalties within Indonesia’s criminal law reform policy. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data utilized are secondary legal materials collected through library research and analyzed qualitatively. The findings reveal that Article 603 of the Criminal Code substantially adopts the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999, while reducing the minimum imprisonment from four years to two years. This change reflects a new orientation emphasizing sentencing flexibility and individualization of punishment. Nevertheless, it also creates a paradox because the reduction applies to corruption, an offense that has long been classified as an extraordinary crime. Therefore, Indonesia’s criminal law reform continues to face challenges in balancing the modernization of the sentencing system with the consistency of anti-corruption policies.
Co-Authors Abdul Rahman Maulana Siregar Alfonso Pahala Manihuruk Aswindari Harahap Bima Lumbanbatu Briski Viktor Sinaga Derta Simbolon Doni Sabdan Tanjung Ismaidar Ismaidar Mochammad Erwin Radityo Rahmayanti Rahmayanti Siti Nurhayati Suci Ramadani Sumarno