Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Protection Against Debiturs In Syariah Economic Cases Decision Skmht Number 723/Pdt.G/Pa Gtlo Bambang Agus Pariyono; Mochammad Erwin Radityo; Siti Nurhayati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.2135

Abstract

This journal discusses the legal issues related to the disbursement of financing facilities amounting to Rp. 80,000,000,- by DEFENDANT I without any valid Mortgage Rights binding on SHM No. 34/Buladu, which resulted in the disbursement being considered invalid. Decision Number 723/PDT.G/2021/PA.Gtlo confirms that the deeds made do not meet the formal requirements and must be declared null and void by law. This study also highlights legal protection for debtors in the context of sharia economics, with a focus on fiduciary guarantees regulated in Law No. 42 of 1999. The case discussed involves the confiscation of fiduciary guarantee objects due to the debtor's default, as well as the importance of SKMHT (Power of Attorney to Charge Mortgage Rights) as a legal instrument to secure the creditor's position. This study uses normative legal methods and identifies the factors causing the debtor's default, as well as the correct procedures in issuing APHT (Deed of Granting Mortgage Rights). The results of the study indicate that there is abuse of conditions in the agreement and breach of promise by the debtor, and emphasize the importance of understanding the rights and obligations of debtors and creditors in debt agreements.
Efektivitas Langkah Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Papua Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Bambang Agus Pariyono; Suci Ramadani; Sumarno Sumarno; Alfonso Pahala Manihuruk; Doni Sabdan Tanjung
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.1014

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas langkah Pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman terorisme di Papua ditinjau dari perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia. Papua merupakan wilayah yang menghadapi tantangan keamanan kompleks akibat gangguan bersenjata, kekerasan terhadap masyarakat sipil, serta hambatan pembangunan yang berdampak pada stabilitas sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta laporan lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah pemerintah telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan kebijakan keamanan nasional. Implementasinya dilakukan melalui penegakan hukum, pengamanan wilayah rawan, koordinasi antar lembaga, serta program deradikalisasi dan pembangunan sosial. Namun, efektivitas kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, dinamika sosial lokal, dan belum meratanya rasa aman masyarakat. Dari perspektif hak asasi manusia, kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan melindungi hak hidup dan rasa aman, tetapi tetap memerlukan pengawasan agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan due process of law. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan keamanan yang tegas, manusiawi, dan berkelanjutan.