Juemi Juemi
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DALAM UPAYA PENURUNAN STUNTING DI DESA PORAME KECAMATAN KINOVARO KABUPATEN SIGI Nora Ariani; Juemi Juemi; Afdal Afdal; Rizmala Nadiah Borahima; Hijra Yanti
LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah, termasuk di Desa Porame, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait gizi, pola asuh, serta keterbatasan peran kelembagaan desa dalam upaya pencegahan stunting menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas kelembagaan desa dalam mendukung penurunan angka stunting melalui pendekatan edukasi dan pendampingan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, edukasi gizi, serta pendampingan kepada masyarakat dan perangkat desa yang melibatkan kader kesehatan dan mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta pemberian informasi terkait pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait penyebab dan dampak stunting, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran keluarga dan kelembagaan desa dalam pencegahan stunting. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemberian makanan tambahan dan upaya kesehatan berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa dalam upaya penurunan stunting. Oleh karena itu, diperlukan keberlanjutan program melalui sinergi antara pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
KINERJA PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA BETELEME KECAMATAN LEMBO KABUPATEN MOROWALI UTARA Novita Taangga; Juemi Juemi; Muhammad Husain Borahima
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja perangkat Desa Beteleme dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, pendamping Program Keluarga Harapan, dan masyarakat penerima manfaat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa telah melaksanakan tugasnya dalam mendukung pelaksanaan Program Keluarga Harapan melalui pendataan, penyampaian informasi, dan koordinasi dengan pendamping program. Namun, proses pelaksanaan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima manfaat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hambatan utama yang dihadapi meliputi belum optimalnya pemutakhiran data, keterbatasan verifikasi lapangan, serta dinamika perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, masyarakat menilai Program Keluarga Harapan memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola di tingkat desa, terutama dalam aspek pendataan, validasi, koordinasi, dan pembaruan data penerima manfaat secara berkelanjutan.