Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.944
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Mahfuzat Lamakampali
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu
Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF MODEL EDWARD III: STUDI PADA UNIT PROVOS SIPROPAM POLRES MOROWALI Offan Valentino Torokano; Mahfuzat Lamakampali; Muhammad Husain Borahima
SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2026): SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik
Publisher : SANTINA: Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Unit Provos Sipropam Polres Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu personel yang terlibat langsung dalam penegakan disiplin. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan disiplin belum berjalan optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan secara rutin, namun masih bersifat satu arah dan belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh anggota. Pada aspek sumber daya, terdapat keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pendukung yang menghambat efektivitas pengawasan. Pada aspek disposisi, ditemukan adanya inkonsistensi dalam penegakan disiplin yang dipengaruhi oleh faktor kedekatan dan solidaritas antaranggota. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi, meskipun mekanisme telah tersedia, masih terdapat kendala dalam koordinasi dan proses administrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan disiplin tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas komunikasi, kecukupan sumber daya, integritas pelaksana, serta efektivitas struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang bersifat sistemik, terutama dalam penguatan budaya organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya, serta modernisasi sistem administrasi berbasis teknologi.
KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA PALU Moh. Raditya Akbar; Mahfuzat Lamakampali; Nora Ariani
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dalam upaya penanggulangan bencana banjir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Kepala BPBD, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, pegawai BPBD, serta masyarakat yang pernah terdampak banjir. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kota Palu dalam penanggulangan bencana banjir secara umum berada pada kategori cukup baik. Hal tersebut tercermin dari pelaksanaan program mitigasi, sosialisasi kebencanaan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta koordinasi dalam penanganan bencana. Namun demikian, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi dukungan sumber daya diperlukan untuk meningkatkan kinerja BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kota Palu.
MENGAPA MASYARAKAT ENGGAN MELAPOR? MENAKAR PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA Rical Rajja; Mini Mini; Mahfuzat Lamakampali; Reza Luqman Hakim
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih menunjukkan keengganan untuk melaporkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sehingga berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyidikan kasus narkotika di Desa Oloboju, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase yang didukung oleh analisis kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau masukan kepada kepolisian, rasa takut terhadap ancaman pelaku tindak pidana narkotika, keterbatasan sosialisasi dan pelatihan mengenai peran masyarakat dalam penyidikan, serta belum optimalnya mekanisme partisipasi antara masyarakat dan kepolisian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan penguatan kepercayaan publik, jaminan perlindungan bagi pelapor, peningkatan edukasi masyarakat, serta pengembangan mekanisme kolaborasi yang lebih efektif antara masyarakat dan kepolisian dalam mendukung penyidikan kasus narkotika.
Co-Authors Ginela Santika Ikra Ikra Ince Dian Afnita Juemi Juemi Lioni Lioni Mini Mini Moh. Raditya Akbar Moh. Sandi Eka Putra Muhammad Agusaw Muhammad Husain Borahima Muhammad Nurhidayat Bahar Nora Ariani Nur Ain Nurziah Nurziah Offan Valentino Torokano Reza Luqman Hakim Rezaldi Ramadhan Huda Rical Rajja Sugianto Sugianto Vingky Lahea Jivanly Mogi