Nurziah Nurziah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis pelayanan publik dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tatura Selatan, Kota Palu Nurziah Nurziah; Nora Ariani; Chikal Annisa
Journal of Economics Research and Policy Studies Vol. 5 No. 3 (2025): Journal of Economics Research and Policy Studies
Publisher : Nur Science Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53088/jerps.v5i3.2289

Abstract

This study aims to evaluate the quality of public services in Tatura Selatan Sub-district, Palu City, with a specific focus on the distribution mechanism of the Family Hope Program (PKH). A qualitative approach was employed to analyze four main dimensions: service effectiveness, community satisfaction, response speed, and bureaucratic communication. The findings indicate that public service delivery at the sub-district level is relatively effective and meets most of the beneficiaries' needs. However, response speed and communication still require improvement, particularly in information dissemination and administrative simplification. Academically, this study contributes to the existing literature on public service implementation at the local administrative level by emphasizing the integration of effectiveness, responsiveness, and communication within social assistance programs. The novelty of this research lies in its micro-level approach that links bureaucratic performance dynamics with beneficiaries' perceptions, offering a new perspective on how social service quality can be enhanced through the synergy of internal governance and public communication strategies. The findings provide a foundation for recommendations to improve effectiveness, satisfaction, responsiveness, and communication in social program implementation, ensuring greater transparency, adaptability, and accountability.
KINERJA BINTARA PEMBINA DESA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA LAMBARA KECAMATAN TANAMBULAVA KABUPATEN SIGI Nova Gloria Sampingan; Nurziah Nurziah
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Lambara, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang melibatkan unsur Koramil, Babinsa, pemerintah desa, BPD, Bhabinkamtibmas, dan Linmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berada pada kategori cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan enam indikator kinerja Bernardin dan Russell, Babinsa menunjukkan kinerja yang baik pada aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, dan efektivitas penggunaan sumber daya melalui kemampuan merespons persoalan masyarakat, menjalankan pembinaan wilayah, serta membangun koordinasi dengan pemerintah desa dan unsur masyarakat. Namun, aspek kuantitas kerja, kehadiran, dan dampak interpersonal masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan kehadiran fisik secara rutin akibat adanya tugas kewilayahan lainnya. Faktor pendukung kinerja Babinsa meliputi pemahaman terhadap tugas, kedisiplinan, komitmen kerja, serta dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat berasal dari beban tugas tambahan, keterbatasan waktu, serta belum optimalnya intensitas komunikasi langsung dengan seluruh lapisan masyarakat.
EVALUASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN BERAS DI TINGKAT KELURAHAN: STUDI KASUS KELURAHAN PANTOLOAN KOTA PALU Thabita Chora Zhakyra; Timudin DG Mangera Bauwo; Nurziah Nurziah
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 2 No. 1 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan publik dalam penyaluran Bantuan Pangan Beras (BPB) di Kelurahan Pantoloan, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Program bantuan pangan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mengurangi beban masyarakat rentan, namun keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan bantuan, tetapi juga oleh kualitas pelayanan dalam proses distribusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposive, terdiri atas aparatur kelurahan, petugas terkait, keluarga penerima manfaat, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran BPB di Kelurahan Pantoloan telah berjalan sesuai prosedur melalui tahapan penerimaan data penerima manfaat, verifikasi identitas, hingga penyerahan bantuan. Namun, kualitas pelayanan masih menghadapi beberapa tantangan. Aspek ketepatan pelayanan mengalami kendala akibat belum optimalnya pemutakhiran data penerima, aspek kecepatan masih dipengaruhi oleh antrean dan pengaturan alur pelayanan, sedangkan aspek murah menghadapi persoalan persepsi masyarakat akibat adanya keterkaitan dengan iuran lingkungan. Sementara itu, aspek keramahan telah berjalan baik melalui sikap komunikatif dan responsif aparatur kelurahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan bantuan sosial membutuhkan penguatan validasi data, inovasi mekanisme pelayanan, dan komunikasi publik yang lebih jelas kepada masyarakat.