Garuda - Garba Rujukan Digital

STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA MENUJU PENYEDERHANAAN BIROKRASI Chazali H Situmorang
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Jokowi mengedepankan Lima Priotas Program Strategis. Kelima program strategis tersebut bukanlah hal yang baru, sudah sering disampaikannya pada berbagai kesempatan, termasuk juga disampaikan oleh para Menteri beberapa waktu yang lalu. Salah satu dianatarnya adalah; Penyederhanaan birokrasi (bureaucratic trimming) dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Caranya bagaimana?. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Agar disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi. Bagaimana rencana detailnya, dan menjadi kegiatan teknis yang lebih spesifik dan terukur, tentu menjadi urusan Bappenas memformulasikannya. Untuk rencana 5 tahun sudah ada rumahnya bernama RPJMN 2020-2024, dan juga kemudian lebih dirinci lagi menjadi target kerja satu tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), melalui forum trilateral antara Bappenas, Kemenkeu dan Kementerian/sektor terkait. Perangkat pemerintah adalah birokrasi, dan oleh karena itu para birokrat dituntut untuk punya kompetensi tinggi sebagai pengarah, pengendali, dan peran pelayanan dapat dilakukan bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Undang-Udang ASN sudah sangat jelas, menempatkan aparatur sipil negara itu dalam tugas-tugas yang bersifat kebijakan dan kepemimpinan. Lantas, kenapa Birokrasi pemerintahan saat sekarang ini, tangga jabatan strukturalnya masih gemuk, sedangkan jabatan fungsionalnya masih terbatas?. Kenapa para birokrat masih enggan untuk menempati jabatan fungsional dari pada struktural?. Sedangkan UU ASN mengamanatkan pada penyederhanaan jabatan struktural dengan 3 tingkatan dalam dua segmen jabatan sebagaimana diuraikan diatas. Dan memberikan ruang yang luas untuk jabatan fungsional keahlian dan ketrampilan. Oleh karena itulah, diperlukan pemangkasan birokrasi (Bureaucartic Trimming), menjadi penting, supaya tujuan dari diselenggarakannya pemerintahan itu dapat tercapai, sesuai dengan amanat konstitusi yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat (welfare state). Dalam kajian yang dilakukan terkait dengan komitmen Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan birokrasi, hanya sampai pada 2 level jabatan struktural, dan me replace jabatan struktural selebihnya dalam jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi masing-masing, dilakukan dengan pendekatan deskriptif, dengan memotret kebijakan-kebijakan negara dalam bentuk hukum negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Poin penting yang dapat disimpulkan adalah: 1) Perjalanan birokrasi di Indonesia sangatlah panjang. Mulai zaman Pemerintahan Belanda, diwariskan kepada Pemerintah Indonesia dengan model Max Weber (Weberian). 2) Semangat Revitalisasi Birokasi dengan tema Reformasi Birokrasi, sudah sejak 10 tahun yang lalu diwacanakan. Sebagai bentuk imbas globalisasi yang dibawakan oleh Pemerintahan Margareth Thatcher, dengan melakukan gerakan memangkas birokrasi. 3) UU ASN lahir tahun 2014, dengan semangat Reformasi Birokrasi. ASN dituntut punya kompetensi tinggi, profesional, berintegritas, netral, tidak berpolitik, dan melawan kopupsi, kolusi dan nepotisme. Disamping perlu dilakukannya penyederhanaan struktur birokrasi. 4) Lima tahun UU ASN berjalan, perampingan atau penyederhanaan birokrasi dimaksud tidak bergerak. Kalaupun bergerak hanya lebih bersifat dipermukaan saja. Birokrasi masih tetap gemuk, rentang kendali yang panjang, dan masih menggunakan biaya yang besar. Belum efektif dan efisien. 5) Presiden Jokowi dalam Kabinet Indonesia Maju, sudah sampai pada keputusan final, agar memendek mata rantai birokrasi. Struktur birokrasi dipotong separuhnya. Dari empat jenjang eselonering jabatan, hanya dibenarkan dua jenjang struktural, dan selebihnya pada jabatan administrasi dan fungsional. Hal ini sesuai dengan perintah UU ASN. 6) Secara teknis pelaksanaan, pemangkasan birokrasi tidaklah sulit. Yang penting bagi ASN harus diberikan kepastian bahwa hak normatifnya, tunjangan, jenjang karir dan kepangkatannya tidak terhambat. 7) Kendala utama, adalah pada para birokrat yang memang sudah pada tidak punya potensi untuk berkembang, bersaing, dan kemampuan profesional sudah mandeg. Harus dicarikan jalan keluar yang terhormat. Jika tidak akan dapat menjadi krikil di sepatu. Golden second mungkin alternatif yang bijak, bagi yang berkeinginan.

MELINDUNGI SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DENGAN HAK PATEN DAN HAK MEREK Triayu Ratna Dewi; Erma Defiana Putriyanti
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Melindungi pengetahuan tradisional menjadi isu penting di Indonesia, hal ini disebabkan karena ada keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dan adanya sarana untuk melindungi hak masyarakat lokal. Sehubungan dengan keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional ternyata belum mampu menikmati seutuhnya hasil pemanfaatan secara ekonopemanfaatan sumber daya tersebut secara ekonomi. Oleh sebab itu penulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana cara melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan hak paten dan hak merek. Tipe Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif dan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan Hak Paten terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) serta dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Permohonan Paten, khususnya Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3). Peraturan tersebut menentukan bahwa jika invensi berkaitan dan/ atau berasal dari sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/ atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan Hak Merek juga terlihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid. Kebjiakan tersebut merupakan suatu upaya untuk melestarikan dan menjaga kelangsungan produk jamu lokal agar bisa setara dan mendapat kepercayaan dari konsumen internasional.

STUDI PERSUASI: ANALISIS TERHADAP KAMPANYE KEMENTERIAN KESEHATAN “CEGAH, OBATI, LAWAN DIABETES” MELALUI YOUTUBE Yunita Permatasari; Sophia Bernadette; Indra Kusumawardhana
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Artikel ini melakukan analisis mendalam terhadap aktifitas kampanye “Cegah, Obati, Lawan Diabetes” yang diunggah oleh Kementerian Kesehatan di Youtube sebagai suatu wujud upaya pemerintah dalam melakukan suatu persuasi terhadap masyarakat. Menimbang upaya untuk menguatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit tersebut. Pertanyaan utama yang akan diajukan adalah bagaimana upaya persuasi Kementerian Kesehatan melalui Kampanye “Cegah, Obati, Lawan Diabetes”yang diunggah di Youtube dapat memengaruhi penerima pesan yang dikomunikasikan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan model analisis persuasi Elaboration Likelihood Model yang dipopulerkan oleh Richard E Petty dan John T Cacioppo. Menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif dan in depth interview, Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dari upaya pemerintah dalam melakukan persuasi terhadap masyrakat dalam tujuan-tujuan tertentu.

PERILAKU PEMILIH DI KECAMATAN JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017 Odeles Kirawan Emka
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu, sebagaimana diketahui telah memunculkan pasangan Anies-Sandi sebagai pemenangnya dan sah memimpin DKI Jakarta sampai dengan tahun 2022. Pasangan Anies-Sandi unggul atas pasangan Ahok-Djarot yang sebelumnya memimpin DKI Jakarta. Peristiwa politik tersebut secara nyata telah menimbulkan dinamika politik yang sangat tinggi. Namun demikian perlu kiranya untuk melihat perilaku pemilih terkait dengan Pilkada DKI Jakarta 2017 yang tersebut. Dalam penulisan ini akan di lihat perilaku pemilih di Wilayah Kecamatan Jagakarsa. Perilaku pemilih ini akan diihat dari pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional.

Penerapan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Taman Sempur Kota Bogor Amelia Triningtias; Eko Sugiyantio
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Nasional

Penelitian ini didasari oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan larangan merokok di tempat-tempat umum walaupun telah ada Peraturan Kota Bogor No. 10 tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Mengingat Taman Sempur merupakan fasilitas publik yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bogor, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menunjang keberhasilan implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Taman Sempur. Teori yang digunakan adalah model implementasi Mazmanian dan Sabatier, sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Taman Sempur belum sepenuhnya efektif. Oleh karenanya perlu evaluasi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Taman Sempur, baik dari dimensi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Ekspor Daging Sapi Kanada Pasca Kebijakan Country Of Origin Labelling (COOL) Amerika Serikat Tahun 2009-2015 Harun Umar; Saphira Evani
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Nasional

Kehadiran kebijakan luar negeri memiliki pengaruh yang besar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara setiap aktor internasional, terutama bagi negara super power seperti Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat Amerika Serikat memiliki kontrol terhadap negara lainnya dengan melakukan tindakan yang hanya menguntungkan sebelah pihak saja, seperti melakukan proteksi. Kebijakan Country of Origin Labelling (COOL) merupakan salah satu bentuk proteksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan tujuan untuk membatasi jumlah daging sapi impor dari Kanada yang masuk ke pasar Amerika Serikat karena telah terkontaminasi oleh penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) atau sapi gila yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Implementasi kebijakan COOL tersebut berhasil membuat jumlah ekspor daging sapi Kanada menurun sehingga menyebabkan defisit pada neraca perdagangan negaranya. Oleh karena itu, Kanada harus memilki upaya untuk menjaga stabilitas ekspor daging sapinya sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian Kanada serta tercapainya kepentingan nasional negara.

Pemikiran H.O.S Tjokroaminoto tentang Nasionalisme-Islam Yusuf Wibisono
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Nasional

Diskursus tentang nasionalisme-sekuler versus nasionalisme-agama telah mewarnai sejarah perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal perbedaan itulah muncul pemikiran-pemikiran tentang nasionalisme dalam konteks ke-Indonesia, salah satunya adalah pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto tentang Nasionalisme-Islam dalam budaya masyarakat Indonesia. Pada tahun 1922, H.O.S. Tjokroaminoto menggulirkan tentang Nasionalisme yang berlandaskan ajaran agama Islam, di mana dalam ajaran Islam ada tiga nilai universal, yaitu nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan.

Kerjasama Keanggotaan Afrika Selatan Masuk Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan (BRICS) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Afrika Selatan dari Sektor Investasi dan Perdagangan Periode 2011-2013 Irma Indrayani; Peranza i Ahmad Ripa’
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Nasional

Artikel ini membahas dampak bergabungnya Afrika Selatan terhadap pertumbuhan ekonomi Afrika Selatan selama periode 2011-2013. Pertanyaan yang diajukan adalah bagaimana dampak yang dirasakan oleh Afrika Selatan setelah bergabung ke dalam kelompok new emerging economic, BRICS. Analisis terhadap permasalahan dilakukan dengan menggunakan teori neoliberal institusionalis, yang di dalamnya juga terdapat konsep kerjasama dan konsep regionalisme. Preposisi pada permasahan ini bahwa dengan bergabungnya Afrika Selatan ke BRICS dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh Afrika Selatan dengan negara anggota BRICS lainnya. Meskipun hal tersebut tidak berpengaruh signifikan bagi Afrika Selatan, karena jumlah angka perdagangan maupun investasi yang masuk ke Afrika Selatan lebih besar daripada yang keluar dari Afrika Selatan. Di sisi lain, kerjasama dalam BRICS, tidak hanya Afrika Selatan yang mendapatkan keuntungan melainkan juga benua Afrika secara keseluruhan. Selain dampak ekonomi bagi Afrika Selatan, bergabungnya negara tersebut ke BRICS juga memberikan pengaruh bagi peran dan pengaruh Afrika Selatan di regional dan internasional. Argumen ini dirumuskan melalui tahapan analisa, yaitu dengan melihat kelompok ini terbentuk, kerangka kerjasama di dalamnya dan proses yang dilalui Afrika Selatan untuk bergabung dalam kelompok, kemudian juga melihat hubungan kerjasama Afrika Selatan dengan negara anggota BRICS sebelum bergabung dalam kelompok dan sesudahnya.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Penusupan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah) Melisa Setiani; Eko Sugiyanto
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Nasional

Penelitian ini didasari oleh rendahnya partisipasi dan bantuan Pemerintah Daerah bagi masyarakat Desa Penusupan yang memiliki beragam potensi wisata alam dan budaya. Padahal pemberdayaan masyarakat desa wisata dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan Desa Wisata sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata di Desa Penusupan Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana dikemukakan oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000), sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kesimpulannya bahwa pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan desa wisata di Desa Penusupan umumnya telah dilakukan secara cukup baik. Meskipun demikian Pemerintah Desa Penusupan perlu melakukan pengendalian organisasi dengan cara meningkatkan intensitas dan rutinitas pendampingan serta kerja sama dengan berbagai lembaga finansial maupun non finansial pada seluruh kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata Penusupan.

Reformulasi Aturan Larangan Pengusaha Membayar Upah Lebih Rendah dari Upah Minimum Mustakim - Mustakim; Tjut Dhien Shafina
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Nasional

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang telah melarang atau mewajibkan pengusaha untuk membayuar upah tidak lebih rendah di bawah upah minimum menyebabkan timbulnya masalah yang tidak hanya dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang berujung pada ketidakpastian dan ketidakadilan tidak hanya dari Pekerja tetapi juga Pengusaha atau Perusahaan, dikarenakan ditemukan fakta bahwa tidak semua pengusaha mempunyai kemampuan untuk membayar upah minimum dan adanya ketidakpastian dan ketidakjelasan mengenai definisi Pengusaha (Pasal 1 angka 5) dan Pengusaha (Pasal 1 angka 6) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Masalah dalam penelitian ini adalah apa implikasi hukum Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pekerja dan Pengusaha dan bagaimana mereformulasi ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang melarang bagi pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum, sehingga dapat memberikan kepastian dan keadilan bagi pekerja dan pengusaha dalam menjalin hubungan kerja? Tipe penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan filosofis dan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa norma hukum larangan pengusaha membayar upah dibawah upah minimum perlu direformulasi dengan memberikan ketentuan minimal bagi pengusaha yang diberikan kewajiban membayar upah minimum.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA