UIR LAW REVIEW
UIR Law Review edisi keempat Oktober 2018, menerbitkan artikel tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, Perlindungan Konsumen, Asuransi, Aplikasi Berbayar, Statuta Roma, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kontrak, Pengelolaan Air Limbah, Perkawinan, Pajak dan Restribusi.
Articles
313 Documents
<![CDATA[Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian ]]>
<![CDATA[Santri, Selvi Harvia]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.165
<![CDATA[Insurance as a business activity are required to meet the principles of insurance law. One of the principles that must be adhered to is the principle of utmost good faith. This principle states that an insured is required to provide truthful information about what the insured to the insurer. By law, this principle is set in the Code of Commerce. The lack of honesty in the insurance business will have an impact on the cancellation of appointments per disability insurance because there is an element of the will. In accordance with Article 251 Commercial code which reads "Any information that is false or incorrect, or each do not tell things that are known by sitertanggung, however good faith to him, such a character, so if sipenanggung have to know the real situation, the agreement would not be covered by the same terms, resulting in the cancellation of pertangungan]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Demokrasi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia ]]>
<![CDATA[Syafriadi, Syafriadi]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.539
<![CDATA[Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam praktiknya menghadapi kendala yang bersifat politis dan ideologis. Sungguhpun demikian demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang diyakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan negara. Akan tetapi setelah merdeka, praktik kehidupan demokrasi masih mengalami pasang surut seiring dengan dinamika perkembangan politik di Indonesia. Secara konseptual pemikiran demokrasi yang berkembang di Indonesia dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran demokrasi di luar Indonesia, khususnya pemikiran demokrasi yang dikembangkan oleh elit intelektual pada masa pergerakan dan sesudahnya. Kata kunci: demokrasi dan ketatanegaraan. The implementation of democracy in Indonesia in practice had hindrance politically and ideologically. However, democracy had been political choice assumed as one of the best political system to achieve effectivity in performing the State. Yet, after independence, the living democracy practice still have to move high and low along with dynamic political growth in Indonesia. Conceptually, democracy’s thought developed in Indonesia affected by the development of foreign democracy’s though, especially thought of democracy developed by intellectual expert at the movement ages and subsequently. Keywords: Democracy and State system.]]>
<![CDATA[Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan ]]>
<![CDATA[Lestari, Meilan]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.553
<![CDATA[Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dari makhluk lainnya, yang diberikan dua daya, yaitu daya piker dan daya rasa. Manusia dicipptakan sebagai makhluk pribadi yang tersusun dengan jasmani dan rohani dan juga memiliki akal budi dan kehendak. Kodrat kita sebagai manusia adalah tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang harus dilindungi, dididik dan dihargai hak-hak-nya sebagai seorang manusia, karena Anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Orang Tua. Di dalam UUD 1945 secara spesifik yang berkaitan dengan Hak Asasi Anak yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatan bahwa “setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus Bangsa.]]>
<![CDATA[Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD RI Tahun 1945 ]]>
<![CDATA[Thalib, Abd]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.559
<![CDATA[Keberadaan DPD-RI adalah untuk mengakomodasi kepentingan daerah serta melakukan check and balances dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. DPD-RI memiliki fungsi pada bidang legislasi, pengawasan, memberikan pertimbangan (konsultasi) kepada DPR-RI dan anggotanya. DPD-RI belum mempunyai fungsi yang siknifikan jika dibandingkan dengan DPR-RI, dugaan tersebut terkait dengan terbatasnya kewenangan DPD-RI dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini dapat ilihat dari bunyi Pasal 22D UUD-RI 1945 dan Pasal 223 UU RI No. 27 Tahun 2009. Sebagai bagian dari anggota MPR-RI yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD-RI maka DPD-RI memiliki legitimasi dalam menjalankan perannya untuk menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5). Adapun dampak gagasan tersebut adalah untuk menuju sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kearah yang lebih baik untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dalam menggagas amademen UUD-RI 1945 yang ke lima (5), DPD-RI menemui banyak kendala antara lain adalah : 1) adanya tarik ulur kepentingan antara fraksi-fraksi dan 2) sulitnya menemukan Pasal mana yang dapat dirubah dan Pasal mana yang tidak boleh dirubah. Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen UUD 1945]]>
<![CDATA[Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Chaidir, Ellydar]]>;
<![CDATA[Suparto, Suparto]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 1 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/ulr.2017.1.01.561
<![CDATA[Proyeksi pengaturan pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2019 (pemilu serentak) berdasarkan pengalaman dan undang-undang yang pernah digunakan dalam pilpres secara langsung ada beberapa alternatif yaitu ; 1). Semua partai politik yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta pemilu legislatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden artinya tanpa adanya ambang batas pencalonan (presidential threshold) 2). Memberlakukan ambang batas pencalonan (presidential threshold) dengan beberapa varian yaitu Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh ; a). Sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional. b). Sekurang-kurangnya 15% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional c). Sekurang-kurangnya 3% kursi di DPR atau 5% suara sah nasional. d). Memperoleh kursi di DPR atau presidential threshold sama dengan parliamentary threshold. Kata kunci: Pemilihan Umum, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold ABSTRACT Regulation on President and Vice President candidacy in the general elections of 2019 (simultaneous elections) has several alternatives; 1). All the political parties that pass the verification procedures and have rights to enter legislative are is entitled to propose candidates for President and Vice President, which means without any presidential threshold 2). Impose presidential threshold with some variants namely Candidate Pair of President and Vice President shall be nominated by a political party or coalition of political parties that gain; a). At least 20% of the seats in the House of Representatives or 25% of the valid votes nationwide. b). At least 15% of the seats in the House of Representatives or 20% of the valid votes nationwide c). At least 3% of the seats in the House of Representatives or 5% of the valid votes nationwide. d). Gain seats in the House of Representatives or presidential threshold is equal with parliamentary threshold. Keywords: General Election, Presidential Threshold, Parliamentary Threshold]]>
<![CDATA[Quo Vadis Pilkada Indonesia ]]>
<![CDATA[Hajri, Wira Atma]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.562
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, pemilihan kepala daerah adalah persoalan open legal policy, sehingga pemilihan langsung maupun tidak langsung adalah sama-sama pemilihan yang demokratis. Karena itu, hal ini tidak perlu disoalkan. Hal yang perlu disoalkan adalah mengapa pemilihan kepala daerah selama ini banyak menghasilkan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.]]>
<![CDATA[Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga ]]>
<![CDATA[Hidayat, Nur]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.566
<![CDATA[Law institutions (such as Judges, Lawyer, Police, legislator) as part of important elements in national law system, should know and understand the changes of national law system after the third amandement of UUD 1945, because Indonsia’s law system, that is called Pancasila law system, is integrative law system that takes the best parts of rechtstaat (Europe continental) and the rule of law (Anglo Saxon) that name linking prismatic. Feedback scheme staats with input (interest - social demand - legal act) will be eas to be used by law institution to make output (decision, provision) well. Legal behavior can be a direct response to a legal act. Keywords: Indonesia ‘s law system, reference system, aplication system]]>
<![CDATA[Tunjuk Ajar Adat Melayu Sebagai Instrumen Alternatif Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Perkebunan Di Riau ]]>
<![CDATA[Musa, M]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.604
<![CDATA[Konflik anatara penguasahaan dan masyarakat adat akibat dari perebutan lahan perkebunan di Riau sejak masa orde baru hingga saat ini tidak kunjung selesai. Semula hutan dan lahan merupakan tempat bertumpu kehidupan masyarakat adat, menjadi beralih kepada perusahaan secara sistematis. Dengan menggunakan sarana penegakan hukum pidana dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat untuk mempertahankan hak atas lahan yang dikuasi perusaha, selalu pula berujung dengan timbulnya tindak pidana lain dengan mengaitkan berbagai pihak. Konsep tindak pidana dalam ketentuan hukum positip yang berhubungan dengan penguasaan hutan dan lahan perkebunan, merupakan konsep yang sangat berbeda dengan konsep pemilikan hutan dan lahan bagi masyarakat adat. Kesebatian ikatan emosional masyarakat adat terhadap alam yang bersifat ajeg enggan dipahami oleh penegak hukum maupun pengusaha. Kriminalisasi terhadap penguasaan hutan dan lahan oleh masyarakat atas lahan perusahaan yang mendapat legalisasi pemerintah akan selalu terus bermasalah. Hukum adat Melayu yang berisi tunjuk ajar adat sebagai patokan kehidupan Adat Melayu, dapat dijadikan alternatif dari penegakan hukum pidana dalam penyelesaian konflik lahan perkebunan di Provinsi Riau. Dengan pemahaman nilai-nilai tunjuk ajar adat Melayu yang menggunakan metoda musyawarah, yang bertujuan untuk menemukan “keseimbangan” antara prinsip “keadilan dan kebenaran” dapat ditampung dalam wadah mediasi, baik berupa Mediasi Penal maupun Alternatif Dispute Resolution.]]>
<![CDATA[PERGESERAN DARI SISTEM KHILAFAH KE NATION STATE DUNIA ISLAM ]]>
<![CDATA[Syah, Irfan Ardian]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.752
<![CDATA[Islam sebagaimana yang selama ini diyakini oleh pemeluknya merupakan agama yang sempurna dan kaffah. Ini berarti, Islam mencakup semua aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang bersifat universal yang meliputi seluruh dunia Islam yang mengintegrasikan agama dan politik, sehingga negara merupakan lembaga politik sekaligus agama. Meskipun sistem khilafah ideal karena dapat mempersatukan dunia Islam, tetapi sulit diwujudkan atau sebagai konsep ideal utopis. Islam tidak mewajibkan untuk menerapkan sistem khilafah. Tidak terdapat satu pun ayat al-Qur’an maupun hadits yang mewajibkan umat Islam untuk mendirikan khilafah.]]>
<![CDATA[Perlunya Pengawasan Terhadap Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatannya: The Need For Supervision On Constitutional Court Judges’ Code Of Ethics & Behavior In Order To Uphold Their Dignity And Honor ]]>
<![CDATA[Chaidir, Ellydar]]>;
<![CDATA[Suparto, Suparto]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 1 No. 2 (2017): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2017.1.02.951
<![CDATA[In the beginning, the external supervision on Constitutional Court Judges’ ethics and behavior was conducted by Judicial Commission. That was in accordance with the stipulation in Law No. 22 of 2004 and Law No. 4 of 2004. Yet the activity of supervision itself has yet to be conducted, due to Constitutional Court Ruling No. 005/PUU-IV/2006, which stated that Constitutional Court Judges are not subject to Judicial Commission’s supervision. Hence, the supervision was conducted internally by Constitutional Court itself. After the issuance of Government Regulation in Lieu of Law (“PERPU”) No. 1 of 2013 on Second Amendment to Law No. 24 of 2003 (Law No. 4 of 2014), the authority of external supervision was once again being held by Judicial Commission. But with Constitutional Court Ruling No. 1-2/PUU-XII/2014, the PERPU was once again being canceled. Hence, the supervision on the judges is conducted internally via the Board of Ethics of the Constitutional Court. In the future, Constitutional Court Judges must be supervised by external body, but without violating their independency as judges. Yet, since Constitutional Court as the interpreter of Constitution once interpret the scope of “judges” in article 24B (1) of 1945 Constitution are limited to the Judge and Supreme Court Justice (Not including Constitutional Court Judge), to be able to conduct an external supervision to them, a revision on article 24B (1) of 1945 Constitution needs to be conducted.]]>
