cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad `Ainul Yaqin
Contact Email
ayaqin28@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalalqodiri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodri Jember
ISSN : 22524371     EISSN : 25988735     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember. Jurnal ini memuat kajian-kajian pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Agustus. Redaksi mengundang para akademisi, dosen, maupun peneliti untuk berkontribusi memasukkan artikel ilmiahnya yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada kertas ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman, 7000-9000 kata. Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan redaksi dan mitra bestari.
Arjuna Subject : -
Articles 516 Documents
 12   13   14   15   16 
Tanggungjawab Bank terhadap Pihak Ketiga yang Merubah PIN Internet Banking dan Mengalihkan Dana Nasabah Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan Amindya Putri, Marina Ayusta
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.094 KB)

Abstract

ABSTRAK Banks as financial institutions which work based on public trust, as the technology develops, the Internet Banking came as a form of online service that is pused and provided by banks to promote and, at the same time, make transactions online. In addition to providing a convenient way for customers conducting various types of transactions, it does not always have a positive impact because there are cases of customers experiencing data theft committed by the third party that has an impact on thelessen saings amount of the customers, even for a fact that the customer has not done any transaction at before some of their money was gone.The type of research used to explore the case is normative legal research, the nature of the research is descriptive, using secondary data, and data collection methods obtained through document studies or library research. The results of this study indicate that the bank must prioritize the principle of prudence because it concerns the security of customer’s funds that have been entrusted to the bank and this will lead to distrust the uncomfortable and uncertain situationfor the people. Keywords: Internet Banking PIN, Banking, Customer Data.
Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Unit Link (Studi Pada Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes) Herayani, Pungki
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (356.584 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan asuransi jiwa Unit Link di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes atas pemenuhan hak-hak tertanggung asuransi jiwa Unit Link. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan asuransi jiwa Unit Link di Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes belum sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang Produk Unit Link, yaitu mengenai besar uang pertanggungan kematian alami dan juga terkait strategi investasi untuk Unit Link. Kedua, polis asuransi adalah bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung asuransi jiwa Unit Link yang diberikan oleh Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Brebes, hak-hak tertanggung asuransi jiwa Unit Link juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Asuransi Unit Link, AJB Bumiputera 1912 Brebes
Analisis Kasus Tindak Pidana Pemerasan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Yang Dilakukan dengan Memungut Biaya Tambahan Kepada Warga Tanpa Berdasar Hukum (Studi Putusan Perkara Nomor 693/Pid.B/2018/PN Stb) Hidayati, Lis Diana
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.242 KB)

Abstract

Abstrak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu wujud dari program pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah, terutama pada daerah-daerah yang mayoritas bidang tanahnya belum didaftarkan, daerah produktif dan potensi pembangunannya tinggi. Sumber biaya pelaksanaan PTSL sebagaimana menurut Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berasal dari pemerintah dan/atau masyarakat. Frasa tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pejabat desa/kelurahan untuk memungut biaya tambahan yang tidak wajar. Seperti halnya kasus penyalahgunaan kewenangan yang terjadi di Desa Telaga Jernih Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dimana perangkat desanya melakukan tindak pidana pemerasan terhadap warganya sendiri dengan cara memungut biaya pendaftaran tanah tanpa berdasar peraturan apapun disertai dengan ancaman jika biaya tersebut tidak dapat dipenuhi maka sertifikat akan dibatalkan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun artikel ini dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh terkait pembiayaan program PTSL yang seringkali dimanfaatkan oleh Pejabat Desa untuk memungut biaya tambahan kepada warganya melebihi batas ketentuan yang diperbolehkan. Kata Kunci: PTSL, Biaya Tambahan, Tindak Pidana Pemerasan
Tindakan Memperdagangkan Gula Dari Malaysia Yang Tidak Memenuhi Syarat Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Limoris, Cindy Marcelia
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.063 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai perdagangan gula yang dilakukan oleh BP, dimana gula tersebut tidak mencantumkan label SNI dan label mengenai informasi penting sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Penelitian ini dibuat dengan tipe penelitian yuridis normatif dan menggunakan metode Statute Approach dan Conceptual Approach. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan BP memenuhi unsur yang dalam kedua peraturan Undang - Undang tersebut karena tidak memenuhi standar barang yang diperdagangkan dan melakukan suatu perbarengan yang dikategorikan sebagai Concursus Realis. Kata kunci: standar, perdagangan, pangan, perbarengan
Dampak Masyarakat Dalam Kontrak Jual Beli Yang Mewajibkan Penjual Menyerahkan Sertifikat Balik Nama Sebelum Pelunasan Nisa, Khairun
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.209 KB)

Abstract

ABSTRAK Khairun Nisa, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya,14 Januari 2020, Kontrak Jual Beli Yang Mensyaratkan Penjual Menyerahkan Sertifikat Balik Nama Sebelum Pelunasan, Dalam Tesis ini membahas mengenai Kontrak Jual Beli Yang Mensyaratkan Penjual Menyerahkan Sertifikat Balik Nama Sebelum Pelunasan dengan contoh kasus pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2661K/PDT/2004 penjual tidak menyerahkan sertifikat balik nama kepada pembeli setelah dilakukan pembayaran tanda jadi, kontrak tersebut dibuat atas dasar asas kebebasan berkontrak hal ini terjadi diduga dikarenakan masyarakat masih awam terhadap ketentuan yang berlaku, padahal apabila merujuk pada peraturan kepala BPN RI No.8 tahun 2012 atas peralihan hak atas tanah bisa dilakukan apabila pembayaran jual beli tanah sudah lunas , sehingga mengakibatkan timbul sengketa tanah, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif . yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif , Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Statute approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku,Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontrak Jual beli Yang Mensyaratkan Penjual Menyerahkan Sertifikat Balik Nama Sebelum Pelunasan merupakan perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan hak orang lain karena undang-undang, Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan terhadap warga bagaimana prosedur peralihan hak atas tanah yang sesuai dengan prosedur agar tidak timbul sengketa tanah, hal terebut bisa dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu badan pertanahan nasional atau BPN terutama di desa-desa yang masih awam dengan hokum. Kata Kunci: Peraturan Kepala BPN RI No.8 tahun 2012, Kontrak Jual Beli, Asas Kebabasan Berkontrak.
Pengaruh Pendekatan Saintifik Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi di SD dan SMP Plus Al-Qodiri Jember) Tahun Pelajaran 2019/2020 Ansori, Muhamad
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.997 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini adalah bertujuan untuk memperoleh deskripsi pengaruh pendekatan saintifik terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Latar belakang penelitian ini adalah setiap anak mempunyai tingkat intelligensi anak yang berbeda-beda, seringkali terdapat anak yang malas, tidak semangat belajar dan ribut sehingga masih banyak siswa yang mempunyai hasil belajar yang rendah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan statistik dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran angket dengan jumlah sampel 60 siswa. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan pendekatan saintifik sangat baik di SD dan SMP Plus Al-Qodiri diperoleh nilai persentase sebanyak 81, 33 %. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD dan SMP Plus Al-Qodiri sudah terlihat banyak peningkatan diperoleh nilai persentase sebanyak 70,67 %, dengan demikian termasuk dalam kategori baik. Adapun pengaruh pendekatan saintifik (variabel X) terhadap Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam (variabel Y) adalah 96,04 % sedangkan 3,96 % sisanya di pengaruhi oleh faktor lain yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Kata kunci: Pendekatan Saintifik, Prestasi Belajar, Pendidikan Agama Islam
Eksistensi Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 Sebagai Pedoman dalam Penggunaan Media Sosial Bagi Masyarakat Islam Satriani, Indra
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.171 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang Eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 sebagai pedoman dalam penggunaan media sosial bagi Masyarakat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam eksistensi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 yang diharapkan menjadi pedoman dalam penggunan media sosial bagi masyarakat Islam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Penelitian ini menggunakan panduan observasi, pedoman wawancara dan data dokumentasi sebagai Instrumen Penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitan ini menujukkan bahwa, jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut pula, maka kedudukan Fatwa MUI termasuk Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoamn Bermuamalah melalui Media Sosial bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Meskipun begitu pada umumnya pengguna media sosial khususnya masyarakat muslim telah bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-qur’an dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sekalipun MUI menghadapi banyak kendala dalam sosialisasi namun semangat dan upaya MUI untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam sangat patut untuk diparesiasi dan dihimbau kepada masyarakat muslim untuk terus meningkatkan rasa kepedulian untuk membantu menyebarkan kebaikan termasuk isi dari fatwa ini. Implikasi penelitian ini yakni dengan adanya Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pemerintah agar lebih memberikan perhatian terhadap Majelis Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat. Keyword: Fatwa, Media Sosial.
Perspektif Maqasid Pada Lembaga Keuangan Syari’ah Dalam Proses Intermediasi Parmujianto, Parmujianto
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.886 KB)

Abstract

ABSTRAK Layanan lembaga keuangan dalam Islam merupakan salah satu sektor ekonomi Islam yang sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat pada dua dekade terakhir. Perkembangan yang pesat ini tidak saja didorong oleh semangat religius dalam mengimplementasikan ajaran Islam, tetapi juga dilatarbelakangi oleh kepentingan praktis pragmatis dalam membangun perekonomian umat. Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dalam Islam berdiri di atas fondasi syari’ah Islam, karenanya ia harus senantiasa sejalan dengan syari’ah (shariah compliance) baik dalam spirit maupun aspek teknisnya. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus terbebas dari transaksi yang haram, berprinsip kemaslahatan (tayyib), misalnya bebas dari riba, gharar, riswah dan maysir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami sistem keuangan pada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS), dan peranan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dalam proses intermediasi. Bahwa sistem pelaksanaan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) adalah menjalankan layanan jasa keuangan dangan konsep prinsip-prinsip syari’ah (syari’ah compliance) dalam bentuk kemaslahatan umat manusia, keberkahan dan keadilan ekonomi yang memiliki spirit islam baik dalam pelayanan maupun produk-produknya, dalam pelaksanaanya diawasi oleh sebuah lembaga yang disebut Dewan Pengawasan Syari’ah dan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syari’ah Nasional yang bersumber dari MUI. Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) dalam intermediasi mencakup semua aspek keuangan baik persoalan perbankan maupun kerjasama pembiayaan yang meliputi pengalihan aset, likuiditas, relokasi, transaksi dan efesiensi. Keywords: Maqasid, LKS dan Intermediasi
Peranan Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengembangkan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember Fitriya, Anita; Nurhaini, Nurhaini
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.282 KB)

Abstract

ABSTRAK Setiap anak yang lahir ke dunia ini, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mereka dititipkan Allah pada setiap orang tua, agar dididik, diasuh dan dibimbing supaya menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Orang tua memegang peranan penting dalam mewujudkan tumbuh kembang anak secara maksimal, karena keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Orang tua merupakan sosok pemimpin yang akan memberikan warna kehidupan pada anak-anaknya, sebab mereka bertanggung jawab penuh dalam pendidikan dan pengasuhan mereka.Rumusan msalah dalam penelitian ini yakni: 1) bagaimana peranan pola asuh orang tua dalam mengembangkan sikap percaya dirianak usia dini di RT002 RW 004 desa Kamal, 2) bagaimana peranan pola asuh orang tua dalam mengembangkan sikap disiplin anak usia dini di RT 002 RW 004 desa Kamal, 3) bagaimana peranan pola asuh orang tua dalam mengembangkan sikap mandiri anak usia dini di RT002 RW 004 desa Kamal.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan 1) peranan pola asuh orang tua dalam mengembangkan sikap percaya diri anak usia dini di RT 002, RW 004, desa Kamal, 2) peranan pola asuh orang tua dalam mengembangkan sikap disiplin anak usia dini di RT 002 RW 004 desa Kamal, 3) peranan pola asuh orang tua dalam mengembangkan sikap mandiri anak usi dini di RT 002 RW 004 desa Kamal. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena itu data yang diperlukan dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumenter, sementara analisis datanya dilakukan dengan tehnik reflektif thingking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh dalam keluarga di RT 002, RW 004, berbeda dari satu anak dengan anak yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, lingkungan dan budaya yang ada di desa Kamal, serta gaya pengasuhan turun temurun, yang dianggap sebagai pola asuh paling efektif untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Kata Kunci: Pola asuh, Perkembangan sosial emosional Kata Kunci, Pola asuh, Perkembangan sosial emosional.
Pertanggungjawaban Pidana R Dan H Melakukan Perusakan Alat Bukti Dengan Tujuan Mencegah Penyelidikan Dan Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tryadi, Mochamad Harman
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.568 KB)

Abstract

ABSTRAK Korupsi dalam arti sosial diartikan hanya sebatas adanya suatu jabatan yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dalam hal ini seperti dilakukannya penggelapan uang milik negara ataupun menerima suap. Dalam penanganan tindak pidana korupsi memerlukan penanganan yang luar biasa dan penyelesaian yang secepatnya hal itu berdasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penanganan tindak pidana korupsi seringkali adanya tindakan yang menghalangi ataupun mencegah proses peradilan tindak pidana korupsi yaitu salah satunya dengan dilakukannya perusakan alat bukti. Terkait dengan hal tersebut terdapat kasus perusakan alat bukti berupa catatatan keuangan perusahaan yang dijadikan sebagai bukti terkait kasus suap pada Tahun 2017. Kasus perusakan alat bukti tersebut dilakukan oleh R dan H yang sebelumnya berstatus sebagai penyidik KPK. Tindakan perusakan alat bukti tersebut diungkap melalui CCTV pada tahun 2017 di gedung KPK. R dan H melakukan perusakan alat bukti berupa catatan keuangan perusahaan milik BH yang dijadikan sebagai bukti terkait kasus suap. Salah satu motif dilakukannya perusakan alat bukti tersebut diduga dilakukan untuk menggelapkan, meniadakan atau menghapus nama besar petinggi penegak hukum yang menerima transaksi ilegal dari perusahaan milik BH. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini maka diperoleh suatu kesimpulan yaitu: tindakan R dan H yang sengaja melakukan perusakan alat bukti tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata kunci: Perusakan, Alat Bukti, Mencegah Penyelidikan dan Penyidikan.

Page 14 of 52 | Total Record : 516

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 3 (2025): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan (In Progress) Vol. 23 No. 3 (2025): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan (In Progress) Vol. 23 No. 2 (2025): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 23 No. 1 (2025): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 22 No. 3 (2024): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 22 No. 2 (2024): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 22 No. 1 (2024): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 3 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 2 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 1 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 20 No. 3 (2022): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 20 No. 2 (2022): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 20 No. 1 (2022): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 2 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 3 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 2 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No. 2 (2019): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 16 No. 1 (2019): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 15 No. 2 (2018): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 14 No. 1 (2018): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No. 2 (2017): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol 12 No 1 (2017): April Vol. 12 No. 1 (2017): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 11 No. 2 (2016): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 10 No. 1 (2016): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 9 No. 2 (2015): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 8 No. 1 (2015): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 7 No. 2 (2014): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 6 No. 1 (2014): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 5 No. 2 (2013): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 4 No. 1 (2013): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 3 No. 2 (2012): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 2 No. 1 (2012): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 1 No. 1 (2011): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan More Issue