cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad `Ainul Yaqin
Contact Email
ayaqin28@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalalqodiri@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodri Jember
ISSN : 22524371     EISSN : 25988735     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember. Jurnal ini memuat kajian-kajian pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Agustus. Redaksi mengundang para akademisi, dosen, maupun peneliti untuk berkontribusi memasukkan artikel ilmiahnya yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada kertas ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman, 7000-9000 kata. Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan redaksi dan mitra bestari.
Arjuna Subject : -
Articles 516 Documents
 21   22   23   24   25 
Pembangunan Di Kalijodo Yang Dibangun Oleh Gubernur DKI Jakarta (Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi) Kharis, Tasya Maulina
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pembangunan di Indonesia pada dasarnya memiliki tujuan dalam berbangsa dan bernegara. Untuk mengakomodir pertumbuhan penduduk yang sangat pesat serta dapat diprediksikan akan terus bertambah maka dirasa perlu diadakannya pengaturan tersebut dan juga untuk mencapai pembangunan nasional maka diperlukannya pengaturan yang baik oleh pemerintah, salah satunya yaitu dalam bidang pengaturan tata ruang dan wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang berada di wilayah Kalijodo DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif. Penelitian terhadap asas hukum, yaitu asas hukum yang berkaitan dengan subtansi Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta telah melanggar Rencana Tata Ruang yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, karena Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dibangun di zonasi Ruang Terbuka Hijau. Kata kunci: Tata Ruang; Ruang Publik Terpadu Ramah Anak; Ruang Terbuka Hijau.
Metode Ijtihad Dewan Syari’ah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dan Karakteristiknya Asma, Khusnul
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 3 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Syari’ah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Studi Analisis Pemikiran Hukum Islam dan Metode Ijtihadnya. Jurnal ini merupakan penelitian yang bersifat kepustakaan (library research). Fokus penelitian adalah berusaha mencermati bagaimana pemikiran hukum Islam Dewan Syari’ah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan tentang metode ijtihad Dewan Syari’ah PKS dalam memproduk sebuah produk hukum Islam atau sebuah fatwa. Pemikiran hukum Islam adalah kegiatan menginterpretasikan syariat yang pada dasarnya bertujuan untuk merumuskan doktrin syariat yang transeden ke dalam ketentuan hukum yang dapat diaplikasikan manusia dalam kehidupan profan. Ketentuan hukum yang digali dan dirumuskan dari syariat itu biasa dikenal dengan hukum Islam, atau fiqh dalam istilah ulama klasik. Pemikiran hukum Islam yang merupakan bagian dari kegiatan pemikiran keagamaan yang juga terikat dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya, maka pemikiran hukum Islam atau buah karya pemikirannya senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat. Ijtihad sebagai bagian dari metode istinbat hukum dalam shari’ah Islam adalah sebuah keniscayaan dalam perkembangan dan perjalanan Islam. Keberadaan ijtihad sangat diperlukan di sepanjang masa, lebih-lebih lagi dalam masa sekarang dan yang akan datang, karena problematika masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam otomatis akan selalu berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan waktu dan ruang yang melingkupinya. Inilah relevansinya hukum Islam dikatakan dinamis, elastis dan fleksibel karena selalu cocok untuk semua masyarakat walaupun selalu berubah dan berbeda. Sebagai partai politik, PKS memiliki tujuan yang hampir sama dengan partai yang lain, yakni mewujudkan demokrasi, memperjuangkan kejayaan negara, membela kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi hal lain yang membuat PKS menjadi perhatian khusus adalah bahwa partai ini dengan lantangnya menyuarakan sebagai partai dakwah, juga giat memperjuangkan formalisasi shari’at Islam, sehingga sebagian kalangan menengarai bahwa PKS mempunyai agenda tersembunyi untuk mendirikan negara Islam di negeri ini. Kata Kunci: Metode Ijtihad, Dewan Syari’ah PKS
Tinjauan Yuridis Tentang Pelepasan Bersyarat Dalam Keadaan Pandemi Virus Corona Simbolon, Frans Sahala Pranata
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembebasan narapidana dilakukan karena adanya upaya pemerintah untuk melawan Virus Corona karena hal ini untuk mencegah penyakit dan hak asasi manusia itu sendiri. Hal ini karena kondisi lapas/rutan yang dihuni telah melebihi kapasitas (overcrowded) sehingga keadaan tersebut menimbulkan kerentanan terhadap penyebaran Virus Corona Karena hal ini maka menimbulkan ambivalensi di mata masyarakat. Ambivalensi adalah posisi di mana hasrat menginginkan satu hal dan sebaliknya juga menolak hal tersebut dalam waktu yang bersamaan . Hal ini juga terlihat dengan adanya protes masyarakat terhadap narapidana yang dibebaskan bersyarat dengan dikeluarkannya Pemerkuham No. 10/2020 yang disetai dengan SE No: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020. Langkah cepat dan penyesuaian ini termasuk dengan pemberian hak asimilasi dan integrasi kepada narapidana Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai Permenkuham No. 10/2020 dan SE No. PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang mengatur tentang pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi guna mencegah penyebaran virus corona sudah tepat menurut hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pembebasan bersyarat narapidana Indonesia sesuai ketentuan Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 KUHP. Adapun pembebasan narapidana bersyarat melalui hak asimilasi dan integrasi yang telah dikeluarkan saat kedaruratan corona kurang sesuai untuk diterapkan dalam ruang lingkup negara Indonesia saat keadaan normal. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan bahwa pemerintah harus memperhatikan masa berlakunya pembebasan bersyarat narapidana yang dikeluarkan saat kondisi pandemi corona Kata Kunci: Pelepasan Bersyarat; Virus Corona; Ambivalensi; Pragmatis.
The Role Of Islamic Religious Education Teacher In Creating Anti-Corruption Generation Asroni, Ahmad
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 20 No. 1 (2022): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2022.20.1.72-81

Abstract

This article describes the strategic and important role of Islamic Religious Education (IRE) teachers in creating anti-corruption generation. There are several things that IRE teachers should pay attention in the implementation of anti-corruption education. First, understanding and mastery of anti-corruption educational materials. Second, the ability of IRE teachers to design interesting methods and media of anti-corruption education learning. Third, the anti-corruption education learning model conducted by IRE teachers should not only emphasize the cognitive aspect, but also the affective and psychomotor aspects. Fourth, in evaluating student learning outcomes should not only be based on cognitive or intellectual abilities but should also be based on the attitudes and behaviors of students.
Kasus Insider Trading Yang Dilakukan Oleh PT. Bhakti Investama Tbk Robot, Fiani
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan pasar modal merupakan hal yang fundamental dalam pembangunan ekonomi. Pasar modal tidak hanya berfungsi menghimpun dana dan mengalokasikan dana masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan dunia usaha. Praktik insider trading sangat potensial terjadi di pasar modal. Ciri-ciri praktik insider trading di Pasar Modal Indonesia adalah dilakukan dengan memanipulasi pasar. Tidak diatur unsur akibat perbuatan atau kerugian. Ketentuan pelarangan insider trading, mempersempit makna “orang dalam” dalam hubungan yang berdasarkan kepercayaan saja. Perdagangan orang dalam dikendalikan oleh Bapepam-LK dalam koordinasi dan integrasi dengan OJK bahwa pengendalian perdagangan orang dalam tidak berada di bawah Kementerian Keuangan. Undang-undang di pasar modal perlu direvisi untuk menentukan unsur kerugian yang ditimbulkan oleh insider trading. Pengaturan “orang dalam” harus diperluas agar tidak hanya berfokus pada hubungan saling percaya dan pengendalian pasar modal dapat dilakukan secara efisien dan terintegrasi. Kata kunci: Orang Dalam; Perdagangan Orang Dalam; Pasar Modal; Otoritas Jasa Keuangan.
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Perdata Atas Kebakaran Hutan/Lahan (Analisa Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.PLG) Puteri, Sinta Ayu
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini adalah sebuah reaksi atas penafsiran yang sempit terhadap perbuatan melawan hukum di Indonesia. Secara khusus, jurnal ini menganalisis kemungkinan penerapan strict liability terhadap kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Artikel ini menyimpulkan bahwa ketentuan dalam berbagai undang-undang dan peraturan terkait dengan pencegahan dan pengendalian terhadap kebakaran hutan mengindikasikan untuk dapat menerapkan prinsip strict liability dalam kasus kebakaran hutan. Hal ini juga menunjukan adanya perbedaan terhadap tafsiran strict liability secara luas di Indonesia, penerapan dari strict liability ditujukan agar tergugat yang aktivitasnya dikategorikan sebagai diluar batas kewajaran dan berbahaya dapat dimintai tanggung jawab terlepas dari unsur kesalahan, baik secara subjektif maupun objektif. Tergugat bertanggung jawab walaupun dia melakukan kegiatannya secara sah dan melakukan kegiatan dengan cara yang tidak melawan hukum. Artikel ini juga menyimpulkan bahwa perbedaan konsep dari pergeseran dalam beban pembuktian kesalahan, dalam strict liability tergugat masih bertanggung jawab meskipun dia dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah Kata Kunci: perbuatan melawan hukum; strict liability; kebakaran hutan/lahan.
Perlindungan Konsumen Akibat Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ayu Rachmaniar, Corry
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkembangan dunia perdagangan yang mengarah pada perdagangan bebas, menyebabkan arus barang dan atau jasa yang diperdagangkan kepada konsumen semakin bervariasi. Realisasi tersebut di satu sisi tentu mempunyai manfaat bagi konsumen, namun di sisi lain, hal ini merugikan konsumen disebabkan tindakan pelaku usaha dalam memproduksi barang dan atau jasa sering kali tidak memperhatikan hak-hak konsumen yang mengarah pada pelanggaran aturan dan ketentuan hukum yang ada, khususnya mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia dan label halal pada produk impor. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan PP No 69 tahun 1999 sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen di Indonesia, secara tegas telah mengatur mengenai kewajiban dari pelaku usaha untuk mencantumkan label berbahasa Indonesia dan label halal pada setiap kemasan produk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk perlindungan konsumen atas produk-produk impor yang tidak mencantumkan label halal dan label berbahasa Indonesia menurut UUPK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pelaku usaha yang bertanggung-gugat atas produk impor tersebut adalah importir Indonesia sesuai ketentuan Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 24 UUPK. Adapun pertanggung-gugatan kepada importir dapat dimintakan secara perdata, pidana, dan administratif. Berdasarkan kesimpulan, maka disarankan bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen Indonesia atas konsumsi produk-produk impor, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap masuk dan beredarnya produk- produk tersebut di Indonesia. Kata Kunci: Hak Konsumen, Pencantuman Label, Tanggung Gugat Pelaku Usaha
Analisis Ketidakpastian HukumBagi Pelaku Penanaman Modal Asing Trifena Go, Citra
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penanaman modal suatu asing, sangat memepunyai peran yang penting, mengingat suatu Negara yang maju masing membutuhkan penanaman modal, apalagi suatau Negara yang sedang berkembang. Pemerintah Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, menggali potensi daerahnya masing-masing dalam rangka melakukan promosi-promosi, sehingga akan dapat menarik gaerah penanaman modal dalam berinvestasi. Menindak lanjuti keinginan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing mengeluarkan Peraturan Daerah (disebut Perda), dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa melihat kepentingan masyarakat serta dampak lainnya, Sasaran peningkatan PAD adalah masyarakat dan investor pada umumnya. atas kewenangan daerah Kabupaten/Kota, akhirnya berlomba-lomba mengeluarkan peraturan daerah (Perda) tanpa memperhitungkan aspek-aspek lainnya, yang dapat menghambat penanaman modal di wilayahnya masing-masing. Antara lain peraturan daerah tentang retribusi parkir, retribusi penerangan jalan dan perizinan bidang industri perdagangan dan penanaman modal. Kata Kunci: Pembangunan Hukum Investasi; Peningkatan Penanaman Modal.
Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Wiranata, Adrian Raka
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian hukum ini merupakan penilitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian konflik norma yang terjadi antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dan juga Untuk mengetahui dan menganalisis sertifikasi transaksi yang dilakukan secara cyber notary sah sebagai akta otentik. Konflik norma antara pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan cara tetap menggunakan kedua pasal tersebut yaitu pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi Pasal 16 huruf m Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 dan memenuhi otentisitas akata dalam pasal 1868 KUH Perdata. Sedangkan sertifikasi transaaksi yang dilakukan secara cyber notary merupakan akta otentik. Hal ini diakrenakan kewenangan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris. Kata kunci: keabsahaan akta, akta autentik, cyber notary
Pubertas Dan Dukungan Sosial Terhadap Kejadian Depresi Pada Santriwati (11-13 Tahun) Di Pondok Putri Hafshawaty Probolinggo Nur Endah Sary, Yessy
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 2 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/al qodiri.v19i2.4333

Abstract

Pendidikan di pondok pesantren mengutamakan kemandirian. Santriwati yang sebelumnya bersekolah di sekolah keagamaan atau sudah pernah tinggal di pondok pesantren tidak mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kemandirian yang ditekankan oleh pondok pesantren. Bagi mereka dengan latar belakang dari sekolah umum, maka akan mengalami masalah sehingga perlu mendapat bimbingan dan dukungan dari pengasuh pondok pesantren. Tujuan penelitian ini menganalisis hubungan pubertas dan dukungan sosial terhadap depresi pada santriwati (11-13 tahun) di Pondok Putri Hafshawaty Probolinggo. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah santriwati (11-13 tahun) Pondok Pesantren Hafshawaty Probolinggo sebanyak 149 orang. Menggunakan teknik sampling stratified proportionate random sampling. Sampel pada penelitian yaitu 109 orang. Variabel pubertas dan dukungan sosial diukur dengan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Variabel depresi diukur dengan Depression Anxiety Stress Scale (DASS). Analisis data dengan regresi. Hasil uji analisis dengan regresi menunjukkan bahwa pubertas berkorelasi terhadap depresi dengan p value 0,000< α 0,005 dan dukungan sosial juga berkorelasi terhadap depresi dengan p value 0,001 < α 0,005. Nilai β untuk pubertas adalah 0,187 dengan p=0,001, sedangkan untuk dukungan sosial adalah 0,657 dengan p=0,000 dan nilai β konstan adalah 62,378 dengan p=0,001. Dengan demikian ditarik kesimpulan bahwa pubertas dan dukungan sosial memiliki peran dalam kecenderungan terjadinya depresi. Diperlukan dukungan sosial dari pengasuh pondok pesantren yang cukup agar santriwati terhindar dari depresi sewaktu menempuh pembelajaran di pondok pesantren.

Page 23 of 52 | Total Record : 516

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2011 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 3 (2025): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan (In Progress) Vol. 23 No. 3 (2025): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan (In Progress) Vol. 23 No. 2 (2025): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 23 No. 1 (2025): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 22 No. 3 (2024): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 22 No. 2 (2024): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 22 No. 1 (2024): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 3 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 2 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 1 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 20 No. 3 (2022): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 20 No. 2 (2022): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 20 No. 1 (2022): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 2 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 1 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 3 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 2 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 18 No. 1 (2020): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 17 No. 2 (2019): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 16 No. 1 (2019): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 15 No. 2 (2018): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 14 No. 1 (2018): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 13 No. 2 (2017): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol 12 No 1 (2017): April Vol. 12 No. 1 (2017): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 11 No. 2 (2016): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 10 No. 1 (2016): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 9 No. 2 (2015): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 8 No. 1 (2015): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 7 No. 2 (2014): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 6 No. 1 (2014): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 5 No. 2 (2013): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 4 No. 1 (2013): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 3 No. 2 (2012): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 2 No. 1 (2012): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 1 No. 1 (2011): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan More Issue