Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember. Jurnal ini memuat kajian-kajian pendidikan, Sosial dan Keagamaan. Terbit dua kali dalam setahun pada bulan April dan Agustus.
Redaksi mengundang para akademisi, dosen, maupun peneliti untuk berkontribusi memasukkan artikel ilmiahnya yang belum pernah diterbitkan oleh jurnal lain. Naskah diketik dengan spasi 1,5 cm pada kertas ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 20-25 halaman, 7000-9000 kata. Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan redaksi dan mitra bestari.
Articles
516 Documents
<![CDATA[Culture Shock Dosen Bahasa Arab Di Masa Pandemic Covid-19 ]]>
<![CDATA[Maisaroh, Siti]]>;
<![CDATA[Moh. Ali]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 2 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/al qodiri.v19i2.4410
<![CDATA[This study aims to identify the culture shock experienced by lecturers as educators in the realm of higher education during the Covid-19 pandemic. This study used a qualitative approach with analytic descriptive in which data collection used interview techniques. Lecturers as an essential part of lectures are required to remain productive and of high quality, especially in carrying out the obligations of the Tri Dharma of Higher Education. The covid-19 pandemic has forced the world of education in almost all over the world to implement a new system of learning, namely distance learning (virtually). Unfortunately, however, this new system and culture was not fully accepted by university lecturers. Because some feel comfortable and accustomed to adapting to online learning, but others feel culture shock, namely shock, pressure, and cultural shock, because they have never been used to a culture that is considered new. According to this case study research, it was found that junior lecturers experienced mild culture shock, semi-senior lecturers experienced moderate culture shock, while senior lecturers experienced severe culture shock. Keywords: Culture Shock; dosen; pandemi covid-19.]]>
<![CDATA[Potensi Dan Hambatan Dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Usaha Berbasis Online (E-Commerce) Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Mogi, Martina Coo]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 2 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/al qodiri.v19i2.4412
<![CDATA[Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap E-Commerce yang sedang berkembang di Indonesia memang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan besarnya potensi perpajakan dari usaha secara online tersebut. Peraturan perpajakan di Indonesia masih belum mengatur secara khusus mengenai hal tersebut sehingga terjadi kekosongan norma. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana potensi pendapatan negara melalui pengenaan pajak Pajak Penghasilan terhadap transaksi E-Commerce di Indonesia. Metode menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) pendekatan analisis konsep hukum (Analitical Conceptual Approach) dan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Potensi Perpajakan terhadap transaksi E-Commerce Di Indonesia sangat besar, namun ada beberapa faktor penghambat dalam pengenaan Pajak terhadap E-Commerce baik dari faktor hukum faktor pemerintah maupun pelaku usaha online sebagai wajib pajak. Seharusnya pemerintah membuat aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut sehingga dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Kata Kunci: Potensi; Pajak; e-Commerce.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Hak Cipta Yang Digunakan Sebagai Hak Merek (Studi Putusan 35/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2020/Pn Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Febrianti, Syafira]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 2 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/al qodiri.v19i2.4413
<![CDATA[Hak Cipta sebagai benda immaterial atau benda yang bergerak tidak berwujud memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan melalui pewarisan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara rinci tentang tata cara pengalihan Hak Cipta secara waris. Dalam pengalihan Hak Cipta harus diajukan dengan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen KI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur pengalihan Hak Cipta melalui waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) dan Sistem hukum waris apa yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta ditinjau dari hukum waris di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Ahli Waris; Putusan 35/PDT.]]>
<![CDATA[Nalar Kritis Pemikiran Zaghlu Al Najjar Tentang Jumlah Planet Tata Surya dalam Kitab Tafsir Al Aayaat Al Kauniyyah ]]>
<![CDATA[Nurkhanif, Muhammad]]>;
<![CDATA[Wahyu Murtadho]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/qodiri.2022.19.3.718-739
<![CDATA[Pokok penelitian atau masalah penelitian ini adalah bagaimana pendapat Zaghlul al-Najjar tentang jumlah planet dalam al-Qur’Än sesuai tafsiran pada kitabnya, dan juga bagaimana analisis dari aspek astronomis terhadap pendapat Zaghlul al-Najjar tentang jumlah planet dalam al-Qur’Än pada kitab tafsir tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan sumber data primer adalah kitab tafsir al-Ä€yÄt al-Kauniyyah fÄ« al-Qur’Än al-KarÄ«m karya Zaghlu al-Najjar. Teknik pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan cara studi dokumen, baik berupa buku, catatan, karya tulis, dll serta dianalisis dengan metode analisis deskriptif dan komparatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, pertama, pada Q.S Yusuf ayat 4 menurut pendapat Zaghlul al-Najjar dalam kitab tafsirnya yaitu al-Ä€yÄt al-Kauniyyah fÄ« al-Qur’Än al-KarÄ«m bahwa lafadz ahada ‘asyara kaukaban selain merujuk pada makna tafsir kesebelas saudara Nabi Yusuf juga memiliki makna isyarat kosmik dihubungkan dengan penedekatan astronomis tentang jumlah planet yang ada dalam tata surya, yaitu yang berjumlah sebelas sesuai dengan data dan cara penemuan planet dalam tata surya. Kata Kunci: Jumlah Planet, Tata Surya, Zaghlu Al Najjar]]>
<![CDATA[Penerapan Nilai-Nilai Agama Untuk Meningkatkan Moral Agama Islam Anak Usia Dini Di Pos Paud Kamboja 69 Kabupaten Jember ]]>
<![CDATA[Fitriya, Anita]]>;
<![CDATA[Khoiriyah]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/qodiri.2022.19.3.753-764
<![CDATA[ABSTRAK Pendidikan anak usia dini adalah suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak usia lahir hingga enam tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non fisik. Dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani (moral dan spiritual) motorik, akal pikir, emosional, dan sosial yang tepat agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik dan optimal. Penerapan nilai-nilai agama di laksanakan dengan tujuan meningkatkan moralitas anak pada masa pertumbuhannya. Hal tersebut dilakukan untuk mencetak anak-anak yang cerdas dan berakhlakul karimah. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu, bagaimana strategi penerapan nilai-nilai agama untuk meningkatkan moral agama Islamanak usia dini di Pos PAUD Kamboja 69 Desa Pocangan Kec. Sukowono Kab. Jember? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti cara yang di kemukakan oleh Patton yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; strategi penerapan nilai-nilai agama untuk meningkatkan moral Agama Islam anak usia dini di Pos PAUD Kamboja 69 dilaksanakan dengan menggunakan metode pemberian materi doa sehari-hari, praktek cara ibadah, pembelajaran diluar kelas seperti belajar memafkan dan belajar berterima kasih. Kata Kunci: Nilai-Nilai Agama, Moral Agama, dan Anak Usia Dini]]>
<![CDATA[Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis ]]>
<![CDATA[Adawiyah, Robiatul]]>;
<![CDATA[Luayyin, Reza Hilmy]]>;
<![CDATA[Ardli, M. Nabat]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/qodiri.2022.19.3.781-796
<![CDATA[The policy of the Minister of Education and Culture which was recently issued in the form of The Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 raised a lot of perception and even controversy among universities and the community itself. The policy related to the increasing rise of sexual violence in the realm of Universities which has a direct or indirect impact on the optimize of the University's Tridharma which is reduced as well as quality of Higher Education which has decreased. All of policies or regulations from the government both from the president and from its ranks from the ministry are of course based on consideration of various things. However, the problems of the pros and cons of society remain unavoidable. Cases of sexual harassment or violence in the community are increasing and more and more experienced even as if endless. In this case, to find a solution it is really necessary by the government that is right and structured and without no controvertion considering the heterogeneous Indonesian society. The authors want to know how the implementation of Permendikbud Policy Number 30 of 2021 and how to understand it from a sociological view. This library research obtained from credible sources of literacy and social media. When the data accumulated, it obtained a conclusion where the power relationship described in the policy NUMBER 30 OF 2021 tends to and indicates that the power relationship is in one dimension only. While power relations in sociological theory that explains that power should built multidimentionally and covering more broadly because power in social theory explains that power is everywhere. In terms of social construction, the policy that contained in Permendikbud Ristek Number 30 of 2021 has suitable with Berger's social construction. This theory stems from a constructivist paradigm that showed social reality as a social construct created by other individual and the individual itself that determines the social world and constructed as a matter their will. Every individual has the freedom to do anything beyond the limits of his sturcture and social institutions which gives the sense that social reality occurs because it created by an individual who is free to decide everything. This is match with the policy of Permendikbud Number 30 of 2021 which understands the forms of sexual violence due to the freedom of individual in act in according to their will.]]>
<![CDATA[Sah Tidaknya Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik Berdasarkan Teori Hukum Positif Yang Berlaku ]]>
<![CDATA[Hudaya, Sonny Gondo]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578
<![CDATA[Berkembangnya teknologi modern yang dikenal dengan cyber notary maka menghendaki seluruh jabatan terutama dalam hal ini jabatan notaris untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Notaris dengan cara berbasis teknologi. Sehingga suka tidak suka globalisasi yang mendatangkan peluang, tantangan, kebaikan dan juga keburukan merupakan tantangan yang harus dihadapi Notaris. Dengan berkembang pesatnya kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi diperlukan sumber daya manusia yang harus dipersiapkan dengan baik dan matang agar peluang di era globaliasai dapat diraih dengan baik oleh Notaris, karena dalam suatu perbuatan hukum antara pihak-pihak terkait sangat diperlukan adanya peran dari Notaris sebagai pihak ketiga yang dipercayakan selayaknya Notaris yang merupakan Pejabat Umum. Dengan begitu Pembuatan akta secara elektronik belum memperoleh landasan hukum yang kuat sehingga belum memberikan jaminan kepastian hukum serta teori hukum hans kelsen yang mengajarkan teori hukum tangga dimana sistem hukum harus tunduk pada hirarki. Kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lainnya. Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan seorang notaris untuk membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Sedangkan di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik yang memberikan batasan dengan mengecualikan akta notaril tidak temasuk dalam kategori informasi/dokumen elektronik. Dalam substansi hukum yang ada saat ini belum mampu memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Karena substansi hukum tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat, aturan hukum yang ada tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal baru yang terjadi di masyarakat, sehingga berdampak tidak adanya jaminan kepastian hukum. Kata Kunci: Akta Notaris, Hukum Positif, Sistem Elektronik.]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Berkedok Investasi Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Rupilu, Surya Trisna]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/qodiri.2022.19.3.579-588
<![CDATA[Dibalik maraknya bisnis investasi berlatar belakang sebagai bisnis yang berbasiskan Multi Level Marketing (MLM), belakangan juga banyak di salahgunakan oleh beberapa pihak dengan cara menipu dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya. Penipuan investasi dengan iming-iming imbalan berupa hasil tinggi dalam waktu singkat marak terjadi di Indonesia. Penawaran program investasi keuangan, investasi oleh perusahaan atau orang yang mengaku sebagai agen produk investasi internasional. Korban biasanya diiming-imingi dengan bonus besar. Kasus yang dibahas dalam skripsi ini, dapat fakta bahwa pelaku penipuan berkedok investasi tidak dijerat Pasal 378 KUHP padahal unsur-unsurnya telah terpenuhi. Untuk itu perlu diketahui lebih lanjut apakah terhadap pelaku penipuan yang membujuk korban melalui brosur investasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penipuan melalui brosur investasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi unsur-unsur pidana yang berupa kesalahan yaitu, sifat melawan hukum, di mana pelaku terbukti telah melanggar unsur-unsur Pasal 378 KUHP, pelaku dinyatakan dapat bertanggung jawab karena telah dianggap dewasa oleh undang-undang, serta sehat secara jasmani dan rohani dan tidak kurang satu apapun, pelaku terbukti melakukan sebuah bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan, dan pelaku tidak berada dalam bawah paksaan, tidak dalam keadaan terancam atau melakukan pembelaan, dan bukan karena ada perintah jabatan, maka dari itu pelaku dinyatakan tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatanya tersebut. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Penipuan, Investasi, Pasal 378 KUHP]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Hukum Terhadap Pembuat Video Asusila Yang Dipublikasikan Secara Online Oleh Pihak Lain Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Putra, Adam Dharma]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/qodiri.2022.19.3.589-601
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis tentang kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembuatan video asusila yang dipublikasikan oleh pihak lain secara online di Indonesia. Dua pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu kebijakan hukum pidana pembuatan viseo asusila yang dipublikasikan oleh pihak lain dan perlindungan hukum terhadap pelaku pembuat video asusila tersebut. Jurnal ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis dengan pendekatan metode hukum normatif. Metode pengumpulan data adalah library research. Analisis permasalahan menggunakan teori efektifitas hukum untuk mengungkap kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan rumusan kebijakan hukum sebagai keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial sebagai upaya penggulangan kejahatan dalam arti upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal dan penal sebagai upaya penggulangan kejahatan. Dengan demikian perlindungan hukum oleh negara menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pelaku tindak pidana pembuatan video asusila yang tidak punya niatan untuk konsumsi publik. Kata kunci : Pelindungan Hukum, Pembuat Video Asusila, Cybercrime]]>
<![CDATA[Kurang Efektivitasnya Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kec. Medan Helvetia Sumatra Utara Indonesia ]]>
<![CDATA[Mahendra, Yusril]]>;
<![CDATA[Ananda, Amin]]>;
<![CDATA[Meli Utami Paner]]>;
<![CDATA[Nurul Ulfa]]>
<![CDATA[ Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.53515/qodiri.2022.19.3.602-608
<![CDATA[In Indonesia, the COVID-19 pandemic has resulted in the paralysis of community activities both in terms of economic, social and even religious activities. For example, in terms of marriage, the government implements the PSBB (Large Scale Restriction) policy, where people who want to carry out wedding activities are limited by the Office of Religious Affairs (KUA) on the basis of rules from the government to suppress Covid-19 cases in Kec. Medan Helvetia, North Sumatra, Indonesia. Thus this study intends to investigate how the effectiveness of marriage during the Covid-19 pandemic in the district. Medan Helvetia North Sumatra Indonesia, we conducted a survey in the city of Medan Helvetia North Sumatra, Indonesia. By using qualitative research methods, we can find out firsthand that basically Marriage in the Covid-19 Pandemic Period is not very effective and causes many difficulties from various parties. From the results of the study, it is expected that all people who want to carry out wedding activities to know and understand the procedures for marriage require several stages with procedures that have been set by the Office of Religious Affairs (KUA). Keywords: marriage, Covid-19, Effectiveness, Indonesian society,]]>
