cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Franky R.D Rengkung
Contact Email
frankyrengkung@unsrat.ac.id
Phone
+6281311100340
Journal Mail Official
jurnalpolitico@unsrat.ac.id
Editorial Address
Jalan Kampus Bahu Malalayang Manado Kode Pos 95115
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Politico: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : 23025603     EISSN : 29639018     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
The POLITICO journal contains various articles related to developments and dynamics that occur in the world of politics. Writings or articles published in the POLITICO Journal can be the results of research or scientific opinions related to political science both in theory and practice.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 511 Documents
 27   28   29   30   31 
PROFESIONALISME KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015 Daud M. Liando, Ambar Purdanata Sebastin, Patar Rumapea,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 2 (2018): April 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSalah satu amanat UUD NRI 1945 adalah pemilihan kepala daerah secara demokratis. Makna demokratis dijabarkan dalam prinsip dasar atau asas penyelenggaraan pilkada yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dapat terwujud oleh penyelenggara pemilihan yang independen, berintegritas, profesional dan akuntabel. Namun harapan berbanding terbalik dengan kenyataan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang diharapkan menjadi penegak asas penyelenggara dan kode etik penyelenggara justru melakukan aksi kecurangan dengan melakukan manipulasi terhadap data hasil rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat kecamatan saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015. Mengapa itu terjadi akan coba diidentifikasi oleh penelitian ini. Penelitian ini menemukan fakta bahwa KPU Kabupaten Halmahera Selatan akibat memihak kepada salah satu kandidat maka melakukan penetapan hasil rekapitulasi yang datanya tidak sesuai dengan hasil rekapan di tingkat Kecamatan.  Kata Kunci : Profesionalisme, Rekapitulasi, Pilkada  ABSTRACTOne of the mandates of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is democratic regional head elections. The meaning of democratic is described in the basic principles or principles of regional election, namely direct, general, free, confidential, honest and fair election organizers who are independent, with integrity, professional and accountable. However, the expectations are inversely proportional to the reality carried out by the Election Commission of South Halmahera Regency which is expected to be the enforcer of the principles of the organizers and the code of ethics of the organizers has actually committed fraudulent acts by manipulating the results of the recapitulation of vote counting data from the sub-district level during the elections for Regent and Deputy Regent of South Halmahera Regency in 2015. This research will try to identify why it happened. This research found the fact that the Election Commission of South Halmahera Regency, due to siding with one of the candidates, determined the results of the recapitulation whose data did not match the results of the recapitulation at the District level. Keywords: Professionalism; Recapitulation; Pilkada
ANALISIS PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA Neni Kumayas, Krismanuel Pasamboan, Ventje Kasenda,
JURNAL POLITICO Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPersoalan upah dan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai variasi didalamnya menjadi masalah pokok dan sangat mendominasi persoalan ketenagakerjaan. Terbangunnya masalah pengupahan ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki pihak buruh dan pengusaha. Para buruh memperjuangkan haknya sebagai kepentingan untuk memperoleh upah yang wajar sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi kemanusian serta sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Bagi para pengusaha, upah buruh yang tinggi akan menaikkan biaya produksi, yang pada gilirannya dianggap menjadi salah satu faktor tidak kompetitifnya iklim usaha. Kebijakan pengupahan tersebut salah-satunya dengan penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur. Pemerintah menetapkan upah minimum tersebut dengan memperhatikan kebutuhan hidup layak, produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Pada tahun 2019 pemerintah Sulawesi Utara menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 3.310.724, upah yang ditetapkan tersebut kemudian menuai polemik di masyarakat, pihak buruh menganggap upah tersebut masih terbilang rendah, sementara di lain pihak, yaitu dalam hal ini pihak pengusaha menyebut upah tersebut terlalu tinggi Kata Kunci : Upah Minimum   ABSTRACT`The issue of wages and social welfare, with its various variations, is the main problem and dominates labor issues. The wage problem arises because of the different interests of workers and employers. Workers fight for their rights as an interest to get a fair wage as a fulfillment of their daily needs and to increase a standard of living that is proper for humanity and as a means of improving the welfare of themselves and their families. For entrepreneurs, high labor wages will increase production costs, which in turn are considered to be one of the factors for the uncompetitive business climate. One of the policies for wages is the determination of the minimum wage set by the Governor. The government sets the minimum wage by taking into account the need for a decent living, productivity, economic growth and inflation. In 2019 the government of North Sulawesi set a provincial minimum wage of IDR 3,310,724, the stipulated wage then generated a polemic in the community, the workers considered the wage to be relatively low, while on the other hand, in this case the employer said the wage was too high. high Keywords: Minimum Wage
RESPONS AUSTRALIA TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN NELAYAN INDONESIA DI WILAYAH ASHMORE REFF Puti, Denny
JURNAL POLITICO Vol 10, No 2 (2021): April 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKIsu aktifitas nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia telah berulangkali menimbulkan persoalan dalam hubungan bilateral kedua negara. Konvensi Hukum Laut (UNCLOS), dan nota kesepakatan Indonesia-Australia atau MoU Box 1974, sesungguhnya telah memberikan jaminan hukum atas hak penangkapan ikan tradisional oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia di perairan Australia yang telah mereka lakukan secara turun menurun sejak sekitar abad 17. Namun fakta empiris memperlihatkan adanya praksis berbeda. Nelayan-nelayan tradisional Indonesia tersebut masih menghadapi hambatan dalam melaksanakan hak perikanan tradisionalnya akibat perbedaan penafsiran hak penangkapan ikan tradisional dan perubahan kawasan area yang disepakati dalam MoU Box oleh pihak Australia. Dengan menggunakan perspektif dari Indonesia, kajian ini dimaksudkan untuk memahami persoalan tersebut sebagai bahan pijakan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Tidak saja untuk kepentingan menjaga hubungan bilateral Indonesia-Australia, tetapi yang jauh lebih penting adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan nelayan-nelayan tradisional kita. Kata Kunci: Respons; Australia; Nelayan Indonesia; Asmore Reff  ABSTRACTThe issue of Indonesian traditional fishing activities in Australian waters has repeatedly caused problems in bilateral relations between the two countries. The Law of the Sea Convention (UNCLOS), and the Indonesia-Australia memorandum of understanding or MoU Box 1974, have actually provided legal guarantees for traditional fishing rights by Indonesian traditional fishermen in Australian waters which they have been doing in decline since around the 17th century. empirical facts show that there is a different praxis. These Indonesian traditional fishermen still face obstacles in exercising their traditional fishery rights due to differences in interpretations of traditional fishing rights and changes in the area agreed in the MoU Box by the Australian side. Using a perspective from Indonesia, this study is intended to understand these problems as a basis for finding solutions to these problems. This issue needs serious attention from the government. Not only in the interest of maintaining bilateral relations between Indonesia and Australia, but what is far more important is to guarantee the safety and welfare of our traditional fishermen. Keywords: Response; Australia; Indonesian fishermen; Asmore Reff
PERILAKU PEMILIH DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 ( Suatu Studi Di Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado) Rivo Sumampouw, Sigit Kantohe &
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerilaku pemilih masyarakat adalah aspek penting yang menunjang keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu. Perilaku pemilih dalam tulisan ini adalah bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanan kampanye, kepartaian dan juga proses voting atau pemberian suara. Keterlibatan masyarakat Kelurahan Taas didalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin negara untuk lima tahun. Di Kelurahan Taas jumlah pemilih yang terdaftar dalam  Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu 4.737 orang. Pada saat proses Pemilu berjalan partisipasi masyarakat di kelurahan ini sangat aktif. Yang menarik masyarakat di kelurahan Taas ini sangat heterogen namun pada saat proses pemilu berlangsung sangat minim terjadi konflik horizontal. Kata Kunci: Perilaku Pemilih; Pilpres; Kelurahan Taas. ABSTRACTThe behavior of public voters is an important aspect that supports the success of an election. Voter behavior in this paper is how the community's role in the implementation of the campaign, party and also the process of voting or voting. The involvement of the Taas Kelurahan community in the General Election of the President and Vice President on April 17, 2019 is a form of community participation in electing the country's leaders for five years. In Taas Kelurahan the number of voters registered in the Permanent Voter List (DPT) was 4,737 people. At the time of the Election process the community participation in this village was very active. What is interesting is that the people in Taas are very heterogeneous, but during the election process there was very little horizontal conflict. Keywords: Voter Behavior; Presidential Election; Taas Village.
PENGARUH PPKD TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BANGGAI LAUT Husin, Hamdin
JURNAL POLITICO Vol 8, No 2 (2019): April 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), fungsi pemeriksaan intern, dan implikasinya terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Lokasi penelitian adalah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banggai Laut .Penelitian ini merupakan suatu observasi analitik yang dilakukan dengan metode survei dan bersifat non eksperimental. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara sensus, yang berarti seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Unit penelitian adalah  Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut . Responden adalah Sekda, DPRD, Sekda, Bapeda, Dispenda, Inspektorat, Dinas/Bagian Keuangan, Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Perbendaharaan, Sub Bagian Verifikasi, Sub Bagian Akuntansi, Bendaharawan Umum Daerah (BUD), Staf Sekda, Staf Bapeda, Staf Dispenda, Staf BUD . Jumlah responden sebanyak 684 dan jawaban kuesioner yang kembali sebanyak 518 buah. Tingkat kembalian kuesioner secara keseluruhan sebesar 76%.    Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis).                  Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah.  Hasil uji hipotesis kedua, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan  persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan dan implementasi pengelolaan keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap fungsi pemeriksaan intern. Hasil uji hipotesis ketiga, dengan menggunakan analisis jalur (Path Analysis) menunjukkan bahwa persepsi pejabat pengelola keuangan daerah mengenai implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, implementasi pengelolaan keuangan daerah, peran manajerial pejabat pengelola keuangan daerah, dan fungsi pemeriksaan intern, baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu dan teori yang melandasinya, yaitu Agency Theory, Contingency Theory, dan Prospect Theory. Kata Kunci:      PPKD, Implementasi kebijakan akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan daerah. ABSTRACTThis study aims to determine and analyze the effect of perceptions of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of the Regional Financial Management Officer (PPKD), the internal audit function, and its implications for the performance of the Regional Government. The research location is the Regional Government (Pemda) of Banggai Laut Regency.This research is an analytic observation conducted by survey method and is non-experimental in nature. Sampling is done by census, which means that all members of the population are sampled. The research unit is the Regional Government of Banggai Laut Regency. Respondents are the Secretary, DPRD, Secretary, Bapeda, Dispenda, Inspectorate, Service / Finance Section, Budget Subdivision, Treasury Subdivision, Verification Subdivision, Accounting Subdivision, Regional General Treasurer (BUD), Sekda Staff, Bapeda Staff, Dispenda Staff , BUD Staff. The number of respondents was 684 and the returned questionnaires were 518. The overall rate of return for the questionnaire was 76%. The analytical method used is path analysis.Based on the results of the first hypothesis test using path analysis, the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously influences the managerial role of regional financial management officials. The second hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies and the implementation of regional financial management, both partially and simultaneously affecting the internal audit function. The third hypothesis test results, using path analysis (Path Analysis) shows that the perception of regional financial management officials regarding the implementation of government accounting policies, the implementation of regional financial management, the managerial role of regional financial management officials, and the internal audit function, both partially and simultaneously affect Local Government performance. The results of this study support previous research and the underlying theories, namely Agency Theory, Contingency Theory, and Prospect Theory. Keywords: PPKD, Implementation of government accounting policies, and regional financial management.
KERJASAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Trilke E. Tulung, Vionita Rondonuwu, Michael Mamentu,
JURNAL POLITICO Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

KERJASAMA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA[1] INDONESIA AND AUSTRALIA COOPERATIONIN IMPROVING EDUCATION IN INDONESIA Vionita Rondonuwu[2],, Michael Mamentu[3],, Trilke E. Tulung[4]Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan PolitikUniversitas Sam Ratulangi, Manadoemail : aenntvio@gmail.com  ABSTRAKUntuk mencapai standar pendidikan nasional di Indonesia, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia merancang serta mempersiapkan program pengembangan pendidikan untuk peningkatan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi factor pendorong apa saja yang mendorong mengapa sampai saat ini Australia masih memberikan bantuan dibidang pendidikan untuk Indonesia serta program kerjasama sama apa yang sudah dilakukan kedua negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui berbagai referensi dari sumber tertulis terkait dengan focus penelitian. Hasil penelitian menunjukan kerjasama bilateral yang dilakukan kedua negara begitu baik dikarenakan ada kepentingan-kepentingan dari kedua negara yaitu Pemerintah Australia juga Pemerintah Indonesia. Program-program yang telah dan sementara  dilakukan oleh kedua negara juga banyak menguntungkan kedua negara ini, terutama program kerjasama dalam bidang pendidikan. Kata kunci : Pendidikan Indonesi; Kerjasama Bilateral; Bantuan Pendidikan  ABSTRACTTo achieve national education standards in Indonesia, the Government of Indonesia and the Australian Government designed and prepared educational development programs for improving education in Indonesia. This research will identify what driving factors are driving why Australia has still provided assistance in the field of education for Indonesia and what cooperation programs have been carried out by the two countries. The method used in this study is through various references from written sources related to the focus of research. The results of the study show that the bilateral cooperation carried out by the two countries was very good because there were interests from both countries, namely the Australian Government and the Indonesian Government. The programs that have been and are being carried out by both countries have also benefited these two countries, especially cooperation programs in the field of education. Keywords: Indonesian education; Bilateral Cooperation; Educational assistance 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO(SITARO) (Studi Kasus Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Di Kabupaten Sitaro) Kendung, Vivi Noviani
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSampah sebagai hasil dari berbagai aktifitas kegiatan dalam kehidupan manusia maupun sebagai hasil dari suatu proses alamiah, yang sering menimbulkan permasalahan serius diberbagai perkotaan didunia. Permasalahan sampah di berbagai perkotan tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan kota tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang diatur baik menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan manfaat kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.Penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolan sampah khususnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, yang masih bermasalah terkait dengan pengelolaannya yang dianggap tidak efektif. Indicator yang digunakan adalah teori George C. Edward III tentang empat pilar utama dalam menilai implementasi kebijakan, yaitu: Struktur Birokrasi,Sumber Daya,Disposisi,Komunikasi.Hasil Penelitian menunjukan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan,kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif.Dari sisi birokrasi sebenarnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tidak memliki struktur yang panjang, namun masih terdapat kekurangan engenai bagian-bagian khusus terkait dengan bidang yang menangani sampah.Dari sisi sumber daya manusia juga masih terdapat kekurangan disamping sarana dan prasarana penunjang.Dari sisi disposisi terkait komitmen aparat sebenarnya sudah baik namun masih sering terjadi kelalaian, sedangkan terkait komunikasi masih kurang intensif dan kurangnya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi di kecamatan.Masalah-masalah tersebut di perparah dengan tidak adanya perda yang dapat dijadikan acuan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan di Kabupaten Sitaro, terkait dengan pengelolaan sampah. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pengelolaan Sampah; Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan  ABSTRACTWaste as a result of various activities in human life or as a result of a natural process, which often causes serious problems in various cities in the world. The problem of waste in various urban areas does not only threaten the beauty and cleanliness aspects of the city, but will also have a negative impact on environmental preservation and public health if not handled properly. In Law Number 18 of 2008 concerning waste management, waste management is an activity that is regulated both comprehensively and continuously which includes waste reduction and handling aimed at improving public health and environmental quality benefits as well as turning waste into a resource. This research was conducted to see and determine the implementation of waste management policies, especially by the Department of Environment and Land in Sitaro District, which are still having problems related to their ineffective management. The indicator used is the theory of George C. Edward III regarding the four main pillars in assessing policy implementation, namely: Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, Communication. The results showed that in general, it has been functioning and realized, although the results have not been fully effective. From the bureaucratic side, the Department of Environment and Land does not actually have a long structure, but there are still shortcomings regarding special sections related to the field that deals with waste. In terms of human resources, there are still deficiencies in addition to supporting facilities and infrastructure. In terms of disposition regarding the commitment of the apparatus, it is actually good but there are still frequent negligence, while the communication is still less intensive and there is a lack of enthusiasm for the community in following the socialization in the sub-district. These problems are exacerbated by the absence of a regional regulation that can be used as a reference by the Department of Environment and Land in Sitaro Regency regarding waste management. Keywords: Policy Implementation; Waste management; Department of Environment and Land
STRATEGI POLITIK PARA PEREMPUAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI SULAWESI UTARA PADA PEMILU 2019 Inkiriwang, Michael J.M.
JURNAL POLITICO Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSemenjak dibukanya keran keterlibatan perempuan dalam politik, telah membuka kesempatan bagi para perempuan untuk duduk di lembaga legislative. Namun mereka tetap diwajibkan untuk bertarung dalam hal menarik dukungan dari masyarakat pemilih. Untuk itu mereka juga wajib menyiapkan strategi politik agar bisa memperoleh dukungan maksimal dari masyarakat. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai strategi yang dilakukan oleh para perempuan yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2019. Hal itu akan dikaji dengan menggunakan konsep strategi politik dari Peter Schroder yang mengkategorisasi strategi politik ke dalam dua jenis, yaitu strategi ofensif dan strategi defensive. Dengan menggunakan metode kualitatif, temuan penelitian menggambarkan beberapa strategi yang dilakukan oleh para perempuan anggota DPRD Sulut diantaranya adalah melakukan identifikasi profil ndan segmentasi pemilih, melakukan publikasi diri,  mensosialisasikan program, dan membentuk tik sukses yang tangguh. Kata Kunci: Strategi Politik  ABSTRACTSince the opening of the tap for women's involvement in politics, it has opened opportunities for women to sit in the legislative body. But they are still obliged to fight in terms of attracting support from the constituency. For that they are also obliged to prepare a political strategy so that they can get maximum support from the community. This research will identify the various strategies undertaken by women who were elected as members of the Regional Representative Council (DPRD) of North Sulawesi Province in the 2019 Legislative Member Election (Pileg). This will be examined using the political strategy concept of Peter Schroder which categorizes strategies. politics into two types, namely offensive strategy and defensive strategy. Using qualitative methods, the research findings describe several strategies adopted by women members of the DPRD of North Sulawesi, including identifying profiles and segmentation of voters, conducting self-publication, socializing programs, and forming a strong success tick. Keywords: Political Strategy
PERAN TOKOH ADAT DI KOTA TERNATE DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA (TAHUN 2018) Bastiang, Isan
JURNAL POLITICO Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKeberadaan Tokoh Adat pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2018 sangat dirasakan perannya terkait dengan dukungan masyarakat terhadap pasangan calon. Terutama bagi calon yang didukung oleh Tokoh Adat. Disamping perannya terhadap para pasangan calon, keberadaan Tokoh Adat juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Namun faktanya, khusus di Kota Ternate, pasangan yang didukung oleh Tokoh Adat walaupun meraih kemenangan namun perolehan suaranya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan pasangan yang tidak di dukung oleh Tokoh Adat. Hal itu disebabkan karena masyarakat yang ada di Kota Ternate, sudah banyak yang berasal dari luar pulau. Hal tersebut menyebabkan pengaruh Tokoh Adat menjadi berkurang, dan tidak efektif untuk menjaring dukungan masyarakat pemilih. Kata Kunci       :               Peran; Tokoh Adat; Partisipasi; Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  ABSTRACTThe role of traditional figures during the election for the governor and deputy governor of North Maluku in 2018 is strongly felt in terms of community support for candidate pairs. Especially for candidates who are supported by traditional leaders. Besides their role in the candidate pairs, the existence of traditional figures also affects the level of political participation in the community. However, in fact, especially in Ternate City, the pair who were supported by traditional figures even though they won the votes were not too significant when compared to the pairs who were not supported by traditional figures. This is because many people in Ternate City have come from outside the island. This causes the influence of traditional leaders to decrease and is ineffective in gaining support from the voters. Keywords: Role; Traditional Figures; Participation; Election of the Governor and Deputy Governor
POLITICAL MARKETING PARTAI POLITIK PDIP DI KOTA BITUNG PADA PEMILIHAN UMUM CALON LEGISLATIF 2019 Makaminang, Daniel
JURNAL POLITICO Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Dikota Bitung pada tahun 2019 merupakan suatu prestasi bagi partai tersebut sepanjang menjadi peserta pemilu. Karena sejak era reformasi PDIP tidak pernah meraih kemenangan sebesar ini yaitu meraih kursi terbanyak pada Pileg di Kota Bitung. Penelitian ini akan melihat apa yang menjadi factor pendorong kemenangan partai PDIP pada Pileg di Kota Bitungpada tahun 2019. Dengan menggunakan pendekatan marketing politik kemenangan PDIP disebabkan oleh keberhasilan dalam menciptakan Produk (figuritas, platform partai, dan janji-janji politik), Promosi (terkait dengan penggunaan media), Harga (biaya kampanye), dan Penempatan (bagaimana memetakan masyarakat guna menetapkan strategi yang akan dimainkan). Namun begitu strategi yang dimainkan oleh partai PDIP masih ada yang memanipulasi masyarakat pemilih.Kata Kunci : Marketing Politik; Partai Politik; Pileg ABSTRACTThe victory of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the Legislative Election (Pileg) in the City of Bitung in 2019 was an achievement for the party as long as it was an election participant. Because since the reform era PDIP has never won a victory of this magnitude that is to win the most seats in the Pileg in Bitung City. This research will look at what are the factors drivingthe victory of the PDIP party in the Pileg in Bitung City in 2019. By using the political marketing approach, the PDIP victory is caused by the success in creating a product (figure, party platform, and political promises), Promotion (related with the use of media), Price (campaign costs), and Placement(how to map the community to determine the strategy to be played). But once the strategy played by the PDIP party is still there that manipulates the voting community.Keywords: Political Marketing; Political parties; Pileg

Page 29 of 52 | Total Record : 511

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2013 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Januari 2026 Vol. 13 No. 1 (2024): Januari 2024 Vol. 12 No. 4 (2023): Oktober 2023 Vol. 12 No. 3 (2023): Juli 2023 Vol. 12 No. 2 (2023): April 2023 Vol. 12 No. 1 (2023): Januari 2023 Vol. 11 No. 4 (2022): Oktober 2022 Vol. 11 No. 3 (2022): Juli 2022 Vol. 11 No. 2 (2022): April 2022 Vol 11, No 1 (2022): Januari 2022 Vol. 11 No. 1 (2022): Januari 2022 Vol 10, No 4 (2021): Oktober 2021 Vol 10, No 3 (2021): Juli 2021 Vol 10, No 2 (2021): April 2021 Vol 10, No 1 (2021): Januari 2021 Vol 10, No 4 (2021): Repository Vol 10, No 2 (2020): Juni 2020 Vol 9, No 4 (2020): Oktober 2020 Vol 9, No 3 (2020): Juli 2020 Vol 9, No 2 (2020): April 2020 Vol 9, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 1 (2020): Januari 2020 Vol 8, No 4 (2019): Oktober 2019 Vol 8, No 3 (2019): November 2019 Vol 8, No 3 (2019): Juli 2019 Vol 8, No 2 (2019): Juni 2019 Vol 8, No 2 (2019): April 2019 Vol 8, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 1 (2019): Januari 2019 Vol 7, No 4 (2018): Oktober 2018 Vol 7, No 3 (2018): November 2018 Vol 7, No 3 (2018): Juli 2018 Vol 7, No 2 (2018): Juni 2018 Vol 7, No 2 (2018): April 2018 Vol 7, No 1 (2018): Januari 2018 Vol 7, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 6, No 4 (2017): Oktober 2017 Vol 6, No 2 (2017): Juni 2017 Vol 6, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 5, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): Juni 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 3, No 2 (2014): April 2014 Vol 3, No 1 (2014): Januari 2014 Vol 2, No 2 (2013): Juni 2013 Vol 2, No 1 (2013): Januari 2013 Vol 2, No 1 (2013): Februari 2013 More Issue