cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 2,054 Documents
 198   199   200   201   202 
HAK KONSTITUSIONAL DALAM BERDEMONSTRASI BERDASARKAN NEGARA HUKUM INDONESIA Divo Dwikaputra Humu
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak konstitusional warga negara dalam berdemonstrasi di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi berdasarkan prinsip negara hukum di Indonesia Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hak konstitusional dalam berdemonstrasi menurut hukum di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 28E ayat (3) (UUD NRI Tahun 1945) menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta berbagai ketentuan teknis lainnya. 2. Penerapan hak konstitusional dalam berdemonstrasi berdasarkan prinsip negara hukum di Indonesia pada praktiknya belum sepenuhnya berjalan ideal. Meskipun demonstrasi merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi, masih sering ditemukan tindakan represif, pembubaran paksa, penggunaan kekuatan berlebihan, maupun kriminalisasi peserta aksi. Kata Kunci : hak konstitusional, berdemonstrasi
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP SIFAT FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF PENERAPAN JUDICIAL ORDER PADA PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA Dennis Mckly Kyrieleison Mawitjere; Donna Okthalia Setiabudhi; Josepus J. Pinori
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi serta menelaah penerapan judicial order dalam putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima. Fokus kajian diarahkan pada persoalan apakah finalitas putusan Mahkamah Konstitusi telah cukup menjamin efektivitas pelaksanaan putusan, khususnya ketika Mahkamah memberikan arahan normatif dalam pertimbangan hukum tanpa mengabulkan pokok permohonan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, terutama terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-XVI/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat final dan mengikat menimbulkan implikasi berupa berakhirnya sengketa konstitusional, terbentuknya kewajiban konstitusional bagi seluruh organ negara, dan berlakunya asas erga omnes. Namun, ketiadaan mekanisme eksekutorial yang tegas menyebabkan efektivitas putusan kerap bergantung pada kepatuhan institusional lembaga negara. Dalam putusan tidak dapat diterima, judicial order berfungsi sebagai constitutional warning untuk memperkuat daya kerja putusan dan mencegah pembangkangan konstitusi. Meski demikian, kedudukannya masih problematis karena arahan tersebut umumnya berada dalam ratio decidendi, bukan amar putusan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi batas, mekanisme tindak lanjut, dan budaya kepatuhan konstitusional agar judicial order tidak berhenti sebagai pesan moral, tetapi bekerja sebagai instrumen penguatan supremasi konstitusi. Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, sifat final dan mengikat, judicial order, putusan tidak dapat diterima
EKESEKUSI JAMINAN PADA PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS PADA PT PEGADAIAN (Persero) CABANG UPC KLEAK KAMPUS MANADO Nazhwa Irgia Fruty Husain
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan mengatur eksekusi jaminan pada penyelesaian wanprestasi gadai emas PT. Pegadaian (Pesero) Cabang UPC Kelak Kampus. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan lelang eksekusi gadai terhadap objek jaminan terjadi apabila si pemberi gadai (debitur) tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang gadai. PT. Pegadaian (Persero) berhak untuk menjual barang yang dijadikan objek jaminan tersebut mela lui pelelangan. Lelang yang dilaksanakan oleh PT.Pegadaian adalah pengecualian dari pelaksanaan oleh kantor lelang negara karena PT. Pegadaian mempunyai hak atau kekuasaan sendiri untuk melaksanakan lelang tanpa ada campur tangan dari lelang negara (Parate eksekusi). Sebelum lelang dilaksanakan PT. Pegadaian wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan wanprestasi.2 PT. Pegadaian UPC Kleak Kampus dalam melaksanakan tanggung jawab untuk menyampaikan sisa uang hasil lelang sudah dilaksanakan sesuai SOP dan penuh tanggung jawab dengan memastikan bahwa uang sisa hasil lelang tersebut kembali ke tangan nasabah dengan aman. Bahwa bentuk tanggungjawab pihak Pegadaian UPC Kleak Kampus dalam melaksanakan tugas dalam pemberian uang sisa hasil lelang tersebut yakni memastikan bahwa uang itu benar-benar diterima oleh yang bersangkutan. Kata Kunci: Eksekusi, Wanprestasi, Gadai.
PENGATURAN PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Agnes Juliani Siso
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan extraordinary crime yang berdampak besar terhadap keuangan negara, pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan pemberatan pidana dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemberatan pidana diterapkan terhadap pelaku yang menyalahgunakan jabatan, melakukan pengulangan tindak pidana, menimbulkan kerugian negara yang besar, atau melakukan korupsi dalam keadaan tertentu. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa disparitas putusan dan perbedaan penafsiran hakim. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum agar pemberatan pidana mampu memberikan efek jera dan mendukung pemberantasan korupsi secara efektif. Kata kunci: pemberatan pidana, tindak pidana korupsi, penegakan hukum, efek jera
TINJAUAN KEADILAN DALAM SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA TERHADAP KETERWAKILAN PEREMPUAN Andrea Valentine Sampelan; Delasnova S.S. Lumintang; Grace M. Karwur
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi yuridis penerapan sistemproporsional terbuka dalam UU No. 7/2017 jo. UU No. 7/2023 terhadap pemenuhan hak konstitusional keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat serta untuk menguji dan menemukan keselarasan desain sistem pemilihan umum dalam UU No. 7/2017 jo. UU No. 7/2023 dengan prinsip keadilan substantif bagi perempuan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Penerapan sistem proporsional terbuka murni dalam penetapan calon terpilih berdasarkan UU No. 7/2017 jo. UU No. 7/2023 berimplikasi langsung pada tereduksinya pemenuhan hak konstitusional keterwakilan perempuan di DPR. Sistem berbasis "suara terbanyak" ini melucuti kewenangan afirmatif partai politik dan memicu kompetisi internal (intra-party competition) yang bertumpu pada kekuatan kapital dan jejaring patronase. 2. Desain sistem pemilihan umum yang berlaku saat ini terbukti secara dogmatik tidak selaras dengan prinsip keadilan substantif yang diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945. Ketidakselarasan ini terjadi karena pembentuk undang-undang terjebak pada fallacy (kesesatan) kesetaraan prosedural. Undang-undang pemilu mengklaim telah adil dengan memberikan perlakuan yang buta gender (gender- blind) pada tahap penetapan pemenang, padahal hal tersebut justru melanggengkan ketimpangan struktural. Kata Kunci : keterwakilan perempuan, pemilu proporsional
KEPASTIAN HUKUM HAK KONSUMEN ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) TALAUD DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Rezky Marthin Pangurian; Imelda Tangkere; Thor Bangsaradja Sinaga
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum mengenai hak konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen dan untuk memahami kepastian hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan oleh perusahaan tenaga listrik. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu:1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah memberikan landasan hukum yang jelas terkait perlindungan hak konsumen tenaga listrik. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, kontinuitas pelayanan, informasi yang jelas, serta hak memperoleh kompensasi apabila terjadi gangguan pelayanan listrik 2. Kepastian hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan akibat pemadaman listrik di Kabupaten Kepulauan Talaud secara normatif sebenarnya telah diatur melalui mekanisme tanggung jawab, kompensasi, dan upaya hukum bagi konsumen, Akan tetapi, implementasi tanggung jawab tersebut masih belum berjalan maksimal karena kurangnya transparansi informasi, belum optimalnya pemberian kompensasi, serta masih lemahnya akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa. Kata Kunci: perlindungan pemadaman listrik, kabupaten talaud
PENEGAKAN HUKUM PEMBATASAN DAN PENGAWASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG BERDASARKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI KOTA MANADO Miclay Daniel Ponto
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pembatasan dan pengawasan operasional kendaraan angkutan baran di kota Manado dan untuk mengetahui dan mengkaji tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang, menurut peraturan kepala daerah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan pembatasan dan pengawasan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Manado memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat hierarkis, yakni bersumber dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 7, Pasal 133, serta ketentuan mengenai manajemen dan rekayasa lalu lintas, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan jalan demi keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Manado dilaksanakan melalui sinergi antara aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan dengan melakukan pengawasan, razia, penimbangan kendaraan, serta penindakan terhadap pelanggar, dimana dasar sanksi pidana tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 287 mengenai pelanggaran rambu lalu lintas, Pasal 301 mengenai penggunaan jalan tidak sesuai kelasnya, serta Pasal 307 mengenai pelanggaran muatan dan persyaratan teknis kendaraan. Kata Kunci : pembatasan, waktu operasional, mobil angkutan barang, Manado
KEDUDUKAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK DAN SERTIFIKAT HAK MILIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH Cristie Chintia Deby Clara
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam sistem hukum agraria nasional, kepastian hukum hak atas tanah diwujudkan melalui pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat hak milik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih sering menggunakan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai dasar klaim kepemilikan tanah. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena bukti pembayaran pajak pada dasarnya hanya menunjukkan kewajiban perpajakan dan bukan bukti hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti pembayaran pajak dan sertifikat hak milik dalam menjamin kepastian hukum hak kepemilikan atas tanah serta implikasi hukumnya bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat hak milik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagai alat bukti kepemilikan tanah karena diterbitkan melalui prosedur pendaftaran tanah yang sah. Sementara itu, bukti pembayaran pajak hanya berkedudukan sebagai alat bukti pendukung yang dapat menunjukkan penguasaan fisik atas tanah, namun tidak dapat dijadikan dasar utama pembuktian hak kepemilikan. Penggunaan bukti pembayaran pajak sebagai dasar klaim kepemilikan tanah berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah. Kata Kunci: sertifikat hak milik, bukti pembayaran pajak, kepastian hukum, hak atas tanah, pembuktian.
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN PRODUK MAKANAN KEMASAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Franklin Junior Rolos
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum produk makanan kemasan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kemasan yang merugikan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pengaturan hukum terhadap produk makanan kemasan telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan berbagai peraturan pelaksana yang mewajibkan pelaku usaha menjamin keamanan, mutu, kelayakan konsumsi, serta kelengkapan informasi pada label produk. 2. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan kemasan yang merugikan konsumen mencakup pemberian ganti rugi, penarikan produk dari peredaran, pemberian informasi yang transparan, serta penerapan sanksi administratif dan pidana apabila pelanggaran menimbulkan dampak serius bagi konsumen. Kata Kunci: tanggung jawab produk, makanan kemasan, perlindungan konsumen
Efektivitas Sanksi Administrasi terhadap Pelaku Tambak Udang yang Menyebabkan Pencemaran Hutan Mangrove Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Claurenchy Sumenge
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kerusakan hutan mangrove di Indonesia akibat aktivitas tambak udang yang tidak ramah lingkungan. Hutan mangrove memiliki peran penting secara ekologis, namun sering mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan dan pencemaran limbah. Meskipun telah terdapat pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat sanksi administrasi, efektivitas penerapannya masih menjadi persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha tambak udang serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis dengan metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, dan denda administratif belum diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, kurangnya ketegasan penegakan hukum, keterbatasan sarana, serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Selain itu, terdapat kendala berupa faktor ekonomi, minimnya koordinasi antar lembaga, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum guna mendukung perlindungan hutan mangrove secara berkelanjutan. Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Sanksi Administratif, Budidaya Udang, Polusi, Hutan Mangrove

Page 200 of 206 | Total Record : 2054

 198   199   200   201   202 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue