cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 2,054 Documents
 199   200   201   202   203 
KAJIAN TERHADAP PENYITAAN ASET ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH SUAMI TERSANGKA KASUS KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Reynaldi M. D. Kopalit
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pesatnya perkembangan dunia usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, jujur dalam melakukan penjualan efisien dan efektif sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan wajar agar konsumen dapat terhindar dari penjulan produk barang cacat tersembunyi. Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini melihat pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan dunia usaha baik secara nasional maupun internasional khususnya di negara-negara maju adalah mengenai perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kata Kunci : Penjualan, Cacat Tersembunyi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA PASCA DEPORTASI Elbin Markus
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia pasca deportasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia pasca deportasi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) pasca deportasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah dirancang secara komprehensif dan progresif, mencakup seluruh siklus migrasi mulai pra-keberangkatan hingga pasca-kepulangan. 2. Perlindungan aktual terhadap PMI di Malaysia pasca deportasi melibatkan koordinasi Atase Imigrasi RI, konsulat, dan otoritas Malaysia (seperti Operasi Nyah Go Away), tapi sering terhambat oleh status nonprosedural (ilegal entry, overstay, lahir di Malaysia tanpa dokumen). Di Nunukan sebagai entry point utama, tantangan utama adalah keterbatasan fasilitas Rusunawa, koordinasi lemah antar Kemenaker, Imigrasi, BP2MI, dan pemda, serta dampak sosial-ekonomi seperti trauma, pengangguran, dan stigma pada 305+ kasus deportasi Mei 2025. Upaya reintegrasi (konseling, pelatihan ekonomi) belum optimal, menyebabkan PMI rentan kemiskinan struktural; diperlukan penguatan data, pengawasan bilateral, dan program desa migran produktif. Kata Kunci : perlindungan hukum, pekerja migran, deportasi, malaysia
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DIGITAL PADA KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL Ruizfigo Yonatan Tular
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana aturan Undang-Undang terkait kampanye hitam dalam konteks pemilu digital serta untuk mengetahui dan memahami terkait penerapan hukum terhadap orang yang melakukan tindakan kampanye hitam dalam konteks Pemilu Digital. Secara teorities, yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam lingkup hukum pidana. Sedangkan, secara praktis, yaitu diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap orang yang melakukan tindakan kampanye hitam dalam konteks pemilu digital. Penelitian ini menggunakan metode menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa Pengaturan hukum terhadap kampanye hitam dalam pemilu digital di Indonesia sudah cukup komprehensif, meliputi Undang-Undang Pemilu, UU ITE, KUHP, hingga regulasi teknis dari KPU dan Bawaslu. Tidak secara eksplisit menyebut istilah "kampanye hitam", berbagai norma hukum telah mengatur dan melarang tindakan seperti penyebaran hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi yang sering menjadi unsur dari kampanye hitam. Penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam di Indonesia telah memiliki mekanisme institusional yang cukup lengkap melalui Sentra Gakkumdu, yang mengintegrasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Meski demikian, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kampanye hitam masih belum optimal karena terbentur masalah teknis seperti keterbatasan bukti digital, lamanya proses pembuktian, hingga potensi intervensi politik. Sehingga, Perlu melakukan penguatan regulasi serta penguatan kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum agar lebih responsif terhadap dinamika kampanye digital, termasuk dengan mendefinisikan secara tegas bentuk-bentuk kampanye hitam serta menciptakan norma baru yang relevan dengan perkembangan algoritma media sosial, akun anonim, dan penggunaan bot. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu juga harus memperkuat literasi digital publik sebagai bentuk pencegahan dini terhadap dampak kampanye hitam. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pemilu Digital, Kampanye Hitam, Meida Sosial.
KEKERASAN SEKSUAL OLEH ANGGOTA TNI TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS NOMOR 35-K/PM.I 03/AD/VI/2023) Dian Samudra Simbolon
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait anggota tentara nasional indonesia (TNI) yang melakukan tindak kekerasan seksual dan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk sanksi hukum yang dijatuhkan kepada anggota TNI pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dengan mengkaji studi kasus Nomor 35-K/PM.I-03/AD/2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara khusus mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual serta sanksi bagi pelakunya. 2. Penerapan sanksi terhadap anggota TNI dalam Putusan Nomor 35-K/PM.I.-03/AD/VI/2023 dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan militer telah berupaya menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer. Penerapan sanksi ini menunjjukkan bahwa anggota TNI tidak kebal terhadap hukum dan tetap dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuataannya. Namun demikian karena pelaku merupakan bagian dari institusi militer maka penjatuhan sanksi tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata tetapi juga dari aspek disiplin dan kehormatan institusi. Kata Kunci : anak, kekerasan seksual, anggota TNI
SENGKETA KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PENGADILAN NEGERI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1/SKM/MA/2023) Anita Engelina Salatu
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum merupakan permasalahan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, keterlambatan penyelesaian perkara, serta hambatan dalam pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) antara Pengadilan Negeri serta menganalisis pertimbangan Mahkamah Agung dalam menentukan kewenangan mengadili berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kompetensi relatif antara Pengadilan Negeri diatur terutama dalam Pasal 118 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menganut asas actor sequitur forum rei, yaitu gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Dalam praktiknya, penerapan kompetensi relatif dapat menimbulkan perbedaan penafsiran yang berujung pada sengketa kewenangan mengadili. Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/SKM/MA/2023, Mahkamah Agung menjalankan kewenangannya sebagai pengadilan tertinggi untuk menentukan pengadilan yang berwenang mengadili perkara guna menjamin kepastian hukum, keseragaman penerapan hukum, serta efektivitas penyelenggaraan peradilan. Dengan demikian, peran Mahkamah Agung sangat penting dalam menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili dan menjaga konsistensi pelaksanaan hukum acara perdata di Indonesia. Kata Kunci: kewenangan mengadili, kompetensi relatif, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, sengketa kewenangan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN LAPORAN PALSU SEBAGAI ANCAMAN KEAMANAN NASIONAL Shevchenko Jenov Sundah
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena kejahatan laporan palsu (false reporting) yang kini bertransformasi menjadi ancaman hibrida (hybrid threat) yang membahayakan keamanan nasional di era digital. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis ketentuan hukum positif yang mengatur laporan palsu di Indonesia serta mengevaluasi mekanisme penegakan hukumnya dalam bingkai pertahanan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, dan perbandingan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, kejahatan laporan palsu merupakan delik formil yang diatur dalam Pasal 220 KUHP lama dan diperbarui secara lebih proporsional melalui sanksi alternatif (pidana penjara atau denda Kategori II) dalam Pasal 361 UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Dalam konteks keamanan nasional, laporan palsu skala makro terbukti menciptakan dampak sistemik berupa pengalihan sumber daya keamanan (resource diversion), celah keamanan (security gap), kegaduhan sosiologis, hingga konflik horizontal. Preseden Kasus Ratna Sarumpaet (2019) memperlihatkan bahwa fleksibilitas instrumen hukum seperti Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 sangat efektif untuk menjerat kebohongan publik yang menerbitkan keonaran nasional. Melalui studi komparatif, penegakan hukum di Indonesia dinilai masih bersifat legalistik-formal dan reaktif sehingga negara menanggung seluruh kerugian operasional investigasi fiktif. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Laporan Palsu, Keamanan Nasional, Ancaman Hibrida, Studi Komparatif.
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK HIDUP: STUDI KASUS PEMBUNUHAN PENDETA YEREMIA ZANAMBANI DI INTAN JAYA PAPUA Fillippo Elijah Joaquin Posumah
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewajiban negara dalam penanganan kasus pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam upaya negara untuk memenuhi kewajiban melindungi hak hidup di wilayah konflik seperti Papua. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Negara secara normatif telah memiliki kerangka hukum yang memadai dalam melindungi hak hidup, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Kewajiban tersebut mencakup kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak hidup sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. Namun demikian, dalam implementasinya, pemenuhan kewajiban tersebut belum berjalan secara optimal. 2. Hambatan dalam upaya negara untuk memenuhi kewajiban melindungi hak hidup di wilayah konflik seperti Papua bersifat multidimensional, meliputi faktor struktural, yuridis, dan operasional. Secara struktural, kondisi geografis yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur menghambat kehadiran negara secara efektif. Secara yuridis, lemahnya penegakan hukum, kurangnya independensi dalam proses penyelidikan, serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga menyebabkan tidak optimalnya akuntabilitas. Kata Kunci : kewajiban negara, melindungi hak hidup, pendeta yeremia zanambani
DAMPAK HUKUM PROSPEKTIF NON-CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE (NCBF) DALAM PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Adythia Anugerah Laluyan
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prospektif serta kebutuhan pengaturan hukum mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCBF) dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi di Indonesia. Permasalahan pemulihan aset menunjukkan adanya keterbatasan dalam mekanisme conviction-based forfeiture yang masih mensyaratkan adanya putusan pidana terhadap pelaku, sehingga dalam kondisi tertentu seperti pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau tidak dapat diadili, negara tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk melakukan perampasan aset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prospektif NCBF memiliki potensi untuk mengatasi keterbatasan tersebut, namun juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap asas kepastian hukum, due process of law, dan perlindungan hak pihak ketiga. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang komprehensif dan seimbang agar penerapan mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem hukum Indonesia. KATA KUNCI: Non-Conviction Based Asset Forfeiture, perampasan aset, kepastian hukum, due process of law
PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DALAM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH BURONAN PIDANA DITINJAU DARI PERPOL NOMOR 6 TAHUN 2023 Kendy Nelwan
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penerbitan SKCK menurut Perpol Nomor 6 Tahun 2023 dan untuk mengetahui penerapan penerbitan SKCK dalam pencalonan anggota DPRD oleh buronan pidana berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan hukum penerbitan SKCK dalam Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan terstruktur dibandingkan regulasi sebelumnya. SKCK diposisikan sebagai surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh Polri untuk memberikan informasi mengenai ada atau tidaknya catatan kriminal seseorang, yang digunakan dalam berbagai kepentingan administratif seperti pekerjaan, pendidikan, dan pencalonan jabatan publik. Dengan demikian, Perpol ini memperkuat fungsi SKCK sebagai instrumen administrasi negara yang memiliki legitimasi hukum. 2. Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur mekanisme penerbitan SKCK secara lebih ketat melalui proses verifikasi data kepolisian. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa adanya penerbitan SKCK kepada individu yang berstatus buronan pidana, yang kemudian dapat digunakan dalam proses pencalonan anggota DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal integrasi data dan pengawasan internal. Kata Kunci : pencalonan anggota dewan, SKCK
PERAN KRIMINASLISTIK DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA TAHAP PENYIDIKAN Dilivio Rantung
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai kriminalistik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 dan untuk mengetahui penerapan ilmu kriminalistik dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Pengaturan mengenai kriminalistik dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum yang jelas dan sistematis bagi penyidik dalam menggunakan pendekatan ilmiah guna mengungkap suatu tindak pidana. 2. Mekanisme peran kriminalistik dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan merupakan suatu proses yang sistematis, terstruktur, dan berbasis pada pendekatan ilmiah dalam mendukung penyidikan. tersebut diawali dari Mekanisme pengamanan dan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP) untuk menjaga keaslian kondisi awal serta menemukan jejak atau barang bukti yang relevan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan dan pengamanan barang bukti secara cermat guna mencegah terjadinya kontaminasi atau kerusakan yang dapat mengurangi nilai pembuktian. Tahapan berikutnya adalah pemeriksaan laboratorium forensik, di mana barang bukti dianalisis secara ilmiah melalui berbagai metode seperti analisis DNA, sidik jari, balistik, dan toksikologi untuk mengidentifikasi keterkaitan antara pelaku, korban, dan peristiwa pidana. Kata Kunci : peran kriminalistik, tindak pidana pembunuhan, penyidikan

Page 201 of 206 | Total Record : 2054

 199   200   201   202   203 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue