cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX CRIMEN
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan salah satu prioritas dengan tetap memberi kesempatan untuk karya-karya tulis lainnya dari mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum Unsrat, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak lainnya, sepanjang menyangkut hukum pidana. Tulisan-tulisan yang dimuat di sini merupakan pendapat pribadi penulisnya dan bukan pendapat Fakultas Hukum Unsrat.
Arjuna Subject : -
Articles 2,054 Documents
 200   201   202   203   204 
TINDAK PIDANA PEMALSUAN WAJAH YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Stevi Claudia Logor
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku pemalsuan wajah yang menggunakan teknologi (AI) di Indonesia dan untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi korban pemalsuan wajah yang menggunakan teknologi AI di Indonesia sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dapat digunakan untuk menjerat perbuatan yang mengandung unsur penipuan, pencemaran nama baik, maupun penyebaran berita bohong. UU ITE memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait perbuatan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk penyebaran konten yang melanggar hukum, seperti penghinaan, pelanggaran kesusilaan, dan penyebaran informasi yang merugikan masyarakat. Sementara itu, UU PDP juga memiliki relevansi yang signifikan, mengingat penggunaan data biometrik seperti wajah dan suara dalam teknologi deepfake merupakan bagian dari data pribadi yang harus dilindungi dan tidak dapat diproses tanpa persetujuan dari subjek data. 2. Perlindungan hukum terhadap korban pemalsuan wajah melalui teknologi kecerdasan buatan (AI) berbasis deepfake di Indonesia pada tahap ini masih bersifat fragmentaris dan normatif umum, mengandalkan kerangka regulasi yang ada seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kata Kunci : pemalsuan wajah, AI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PENGGUNAAN SABUK KESELAMATAN PADA KENDARAAN ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Joshua Christian Korua
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum serta pengaturan sanksi bagi pelanggaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum dan bagaimana pengaturan sanksi bagi pelanggaran sabuk keselamatan sesuai dengan undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewajiban penggunaan sabuk keselamatan telah diatur secara tegas dalam Pasal 106 ayat (6) dan sanksinya dalam Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun dalam praktiknya, penerapan hukum tersebut belum berjalan optimal, khususnya pada kendaraan angkutan umum di Kota Manado. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat, kondisi kendaraan yang tidak memenuhi standar keselamatan, serta faktor budaya hukum yang belum mendukung kepatuhan terhadap aturan.Selain itu, sanksi hukum yang telah diatur belum memberikan efek jera secara maksimal karena penerapannya yang belum konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui peningkatan penegakan hukum, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi.Dengan demikian, penerapan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan angkutan umum harus dilakukan secara tegas dan konsisten guna mewujudkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Maka dari itu pentingnya penggunaan alat keselamatan agar kita bisa terhindar dari kecelakaan fatalisme. Kata Kunci: Sabuk Keselamatan, Angkutan Umum, Penegakan Hukum, UU No. 22 Tahun 2009,Perlindungan Hukum
PENEGAKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TANA TORAJA Veny Mendila
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian menurut hukum adat di Tana Toraja dan untuk mengetahui bagaimana penerapan penegakan tindak pidana pencurian melalui hukum adat di Toraja. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Dalam hukum adat Toraja, pencurian tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga sebagai tindakan yang merusak keharmonisan dan keseimbangan sosial masyarakat. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme adat seperti Kombongan dan Ma’rambulangi dengan melibatkan tokoh adat, pelaku, korban, serta masyarakat. Proses tersebut bertujuan memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan dalam komunitas adat. 2. Penerapan hukum adat Toraja yang berlandaskan Aluk Todolo dilakukan melalui tahapan yang teratur dan melibatkan seluruh unsur masyarakat adat, mulai dari musyawarah adat dalam forum Kombongan atau rapu, penetapan sanksi adat, pelaksanaan ritual adat di Tongkonan, hingga pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sanksi adat yang diberikan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keseimbangan sosial dan spiritual melalui ritual seperti penyembelihan hewan kurban dan Mangrambu Langi’. Kata Kunci : pencurian, hukum adat, toraja
PENGATURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN SPEKULASI TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERPAJAKAN DI INDONESIA Strif Nandito Rembet
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia saat ini dan bagaimana dampak terhadap masyarakat atas spekulasi tanah di indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Pengaturan PBB dalam sistem hukum perpajakan Indonesia saat ini merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang menerapkan sistem dualisme wewenang berdasarkan undang-undang HKPD. Dalam sistem ini, Pemerintah Pusat melalui Ditjen Pajak mengelola sektor P3 (Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan), sementara Pemerintah Daerah mengelola sektor P2 (Perdesaan dan Perkotaan) guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Meski regulasi telah mapan, implementasinya masih menghadapi tantangan pada akurasi integrasi data objek pajak, penilaian NJOP, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. 2. Spekulasi tanah di Indonesia secara sistemik berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak atas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat lonjakan harga tanah yang tidak terkendali (land price bubble). Fenomena ini menciptakan ketimpangan penguasaan aset agraria yang tajam, di mana lahan produktif sering kali dibiarkan telantar oleh para spekulan, sementara masyarakat lokal kehilangan akses terhadap ruang hidup dan sumber ekonomi. Secara hukum dan ekonomi, praktik ini memicu tingginya biaya pembangunan infrastruktur publik serta memperkeruh konflik pertanahan yang merugikan posisi tawar masyarakat kecil dalam struktur agraria Kata Kunci : pajak bumi dan bangunan, sebagai instrumen pengendalian spekulasi tanah
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI LAUT SULAWESI UTARA DALAM PERSPEKTIF KEDAULATAN MARITIM INDONESIA Skyla Aicha Pakaya; Feiby S. Wewengkang; Thor Bangsaradja Sinaga
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap praktik illegal fishing oleh kapal asing di Laut Sulawesi Utara dan untuk mengkaji penegakan hukum illegal fishing dalam perspektif kedaulatan maritim Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat. Pengaturan tersebut tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional serta ketentuan hukum internasional, termasuk rezim hukum laut yang diatur oleh United Nations. Namun demikian, keberadaan aturan tersebut belum sepenuhnya mampu menghapus praktik illegal fishing di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif dalam penegakan hukum. 2. Efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing di Laut Sulawesi Utara dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dari kelima faktor tersebut, faktor sarana dan prasarana merupakan faktor yang paling dominan, terutama terkait keterbatasan armada patroli dan teknologi pengawasan. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum juga berperan signifikan, khususnya dalam hal rendahnya kesadaran hukum dan masih adanya budaya permisif terhadap pelanggaran. Adapun faktor hukum dan aparat penegak hukum pada dasarnya telah memadai, namun belum optimal dalam pelaksanaannya akibat keterbatasan fasilitas dan koordinasi. Kata Kunci : illegal fishing, kapal asing, laut sulawesi utara
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MANADO) Sinta Eisilia Selamat; Meylan Maasye Maramis; Yumi Simbala
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukum dispensasi nikah anak di bawah umur serta dampak hukum dari pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor 70/Pdt.P/2025/PA.Mdo pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum dispensasi nikah oleh hakim Pengadilan Agama serta apa saja dampak hukum yang ditimbulkan dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Manado dilakukan dengan pendekatan yang lebih ketat dan selektif setelah adanya perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis, psikologis, dan prinsip hukum Islam seperti kemaslahatan (maslahah) serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Selain itu, penerapan dispensasi nikah dilakukan secara kasuistik dengan mempertimbangkan kondisi konkret para pemohon. Dampak hukum dari pengabulan dispensasi nikah meliputi aspek legalitas perkawinan yang menjadi sah secara hukum, penegasan status anak sebagai anak sah, serta timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Namun demikian, putusan tersebut juga memiliki dampak sosial dan yuridis, seperti potensi meningkatnya perkawinan usia dini serta adanya variasi putusan hakim yang dapat memengaruhi kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam pemberian dispensasi nikah agar tetap sejalan dengan tujuan perlindungan anak dan pembatasan usia perkawinan. Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan Anak, Pengadilan Agama, Dampak Hukum, Perlindungan Anak.
LARANGAN DAN PEMIDANAAN TERHADAP ORANG PERSEORANGAN YANG MELAKSANAKAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 Andini Ericka Tombokan; Roy R.Lembong; Harly Stanly Muaja
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dan bagaimana pemidanaan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan larangan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 dilakukan dengan merumuskan norma larangan dalam Pasal 69 diikuti pengaturan tindak pidana dalam Pasal 81, yang unsur-unsurnya: Orang perseorangan (unsur subjek tindak pidana); Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (Unsur perbuatan); dan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (unsur penunjukan pada dasar normatif). 2. Pemidanaan terhadap orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 didasarkan pada ancaman pidana dalam Pasal 81 yang semula bersifat kumulatif yaitu “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),” tetapi dengan Undang-Undng Nomor 1 Tahun 2026 telah diubah menjadi bersifat kumulatif alternatif yaitu “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori VI”. Kata kunci: Larangan dan Pemidanaan, Orang Perseorangan, Penempatan, Pekerja, Migran Indonesia
KEDUDUKAN HUKUM DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) SEBAGAI LEMBAGA STRATEGIS DALAM KERANGKA INVESTASI DI INDONESIA Febrianti Mangguali
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi perekonomian nasional Indonesia membutuhkan instrumen kelembagaan yang mampu memperkuat arus investasi secara strategis, terarah, dan berkelanjutan. Salah satu inovasi kelembagaan yang hadir dalam kerangka tersebut adalah Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai lembaga strategis dalam sistem investasi nasional. Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum Danantara dalam kerangka hukum investasi Indonesia serta implikasinya terhadap upaya mewujudkan transformasi perekonomian nasional. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pengaturan dan kedudukan hukum Danantara dalam sistem hukum investasi nasional serta sejauh mana lembaga ini berperan dalam mendukung kebijakan investasi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Danantara masih memerlukan penguatan norma dan kejelasan status kelembagaan agar selaras dengan prinsip kepastian hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta efektivitas kebijakan investasi. Dalam konteks transformasi ekonomi nasional, Danantara berpotensi menjadi instrumen strategis yang menjembatani kebijakan investasi dengan percepatan pembangunan ekonomi, sepanjang didukung oleh kepastian regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Danantara, Investasi, Transformasi Ekonomi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT MELALUI PEMBELIAN ONLINE Estevania Rindorindo
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami legalitas pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna obat melalui pembelian online, baik ditinjau dari UUPK, Undang-Undang ITE, maupun Undang-Undang Kesehatan dan untuk memahami mekanisme tanggung gugat terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat pelanggaran hak-hak konsumen dalam pembelian obat secara daring (online), serta prosedur penuntutan ganti rugi yang dapat ditempuh oleh konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Perlindungan hukum diberikan dalam bentuk upaya preventif melalui pengawasan peredaran obat dan upaya represif melalui pemberian sanksi serta mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, terutama terkait peredaran obat ilegal dan pengawasan transaksi obat secara online yang belum optimal. 2. Tanggung gugat dalam pembelian obat secara online merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha apabila konsumen mengalami kerugian akibat obat yang diperdagangkan atau informasi yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Konsumen yang dirugikan dapat menuntut pemulihan hak melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Kata Kunci : konsumen, pengguna obat, online
TANGGUNG JAWAB NEGARA BENDERA TERHADAP PENCEGAHAN PEMBUANGAN LIMBAH MINYAK OLEH KAPAL LAUT DAN HUBUNGANNYA BAGI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Viona Bungo; Emma V.T. Senewe; Cornelis DJ Massie
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pengaturan Internasional tentang tanggung jawab negara bendera akibat Pembuangan Limbah Kapal Laut dan untuk mengetahui dan memahami Penegakan Hukum Indonesia akibat pencemaran Lingkungan laut oleh Kapal Laut Asing. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan dan Tanggung Jawab Negara Bendera dalam Hukum Internasional Secara fundamental, hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menetapkan bahwa kapal adalah “teritori terapung” yang berada di bawah yurisdiksi eksklusif negara pendaftarnya. Tanggung jawab negara bendera (Flag State Responsibility) bukan sekadar pemberian status kebangsaan, melainkan kewajiban mutlak untuk menjalankan yurisdiksi dan kontrol yang efektif (effective control) dalam aspek administratif, teknis, dan sosial. 2. Mekanisme Penegakan Hukum oleh Indonesia sebagai Negara Pantai Indonesia, sebagai negara kepulauan yang meratifikasi UNCLOS 1982 dan memiliki UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH), memiliki kewenangan penegakan hukum yang bertingkat tergantung pada locus delicti pencemaran.Di Laut Teritorial, Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menindak pidana. Namun, di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), kewenangan Indonesia dibatasi oleh hak berdaulat (sovereign rights). Berdasarkan Pasal 220 UNCLOS, tindakan fisik seperti penahanan kapal di ZEE hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti jelas (clear objective evidence) bahwa pembuangan limbah menyebabkan kerusakan besar (major damage) bagi kepentingan negara pantai. Kata Kunci : tanggung jawab negara bendera, limbah minyak, laut indonesia

Page 202 of 206 | Total Record : 2054

 200   201   202   203   204 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 3 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen Vol. 15 No. 1 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 5 (2026): Lex_Crimen Vol. 14 No. 4 (2026): Lex Crimen Vol. 14 No. 3 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 2 (2025): Lex_Crimen Vol. 14 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 13 No. 5 (2025): Lex_Crimen Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Crimen Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Crimen Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 2 (2023): Lex Crimen Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Crimen Vol. 11 No. 5 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 2 (2022): Lex Crimen Vol 11, No 1 (2022): Lex Crimen Vol 10, No 13 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 12 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 11 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 10 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 9 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 8 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 7 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 6 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 5 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 4 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 3 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 2 (2021): Lex Crimen Vol 10, No 1 (2021): Lex Crimen Vol 9, No 4 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 3 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 2 (2020): Lex Crimen Vol 9, No 1 (2020): Lex Crimen Vol 8, No 12 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 11 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 10 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 8 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 7 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 6 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 5 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 4 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 3 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 2 (2019): Lex Crimen Vol 8, No 1 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 9 (2019): Lex Crimen Vol 7, No 10 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 8 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 7 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 6 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 5 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 4 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 3 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 2 (2018): Lex Crimen Vol 7, No 1 (2018): Lex Crimen Vol 6, No 10 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 9 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 8 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 7 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 6 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 5 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 4 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 3 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 2 (2017): Lex Crimen Vol 6, No 1 (2017): Lex Crimen Vol 5, No 7 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 6 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 5 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 4 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 3 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 2 (2016): Lex Crimen Vol 5, No 1 (2016): Lex Crimen Vol 4, No 8 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 7 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 6 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 5 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 4 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 3 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 2 (2015): Lex Crimen Vol 4, No 1 (2015): Lex Crimen Vol 3, No 4 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 3 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 2 (2014): Lex Crimen Vol 3, No 1 (2014): Lex Crimen Vol 2, No 7 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 6 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 5 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 4 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 3 (2013): Lex Crimen Vol. 2 No. 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 2 (2013): Lex Crimen Vol 2, No 1 (2013): Lex Crimen Vol 1, No 4 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 3 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 2 (2012): Lex Crimen Vol 1, No 1 (2012) More Issue