Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area

jppuma
Website

Published by Universitas Medan Area

ISSN : 25491660 EISSN : 25501305 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), publish by Universitas Medan Area, for information and communication resources for academics, and observers of Governance Sciences, Social Sciences, Political Sciences, Methodology of Social Sciences and Social Work. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science.

Arjuna Subject : -

Articles 519 Documents

12 13 14 15 16

Infringement of General Election Ethics in Riau Islands Province, Indonesia Barta Oktarius Barus; Arry Bainus; Muradi Muradi
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Violation of ethics that involves the General Election Committee members is due to less concern to the process of the development of democracy. Several cases show that the organizers of the election went to the ethics trial of the Honorary Council of Election Management Bodies (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP). This research analyzes the factors that cause the violation of ethics in the General Election in the Riau Islands province. This study applies qualitative methods and managed some interviews, field visits, and library research to collect data. This study employs the theory of institutional capacity from Christensen and Gazley (2008) to analyze the collected data. The theory views the institution from four dimensions to identify the problems in the violation of ethics, namely, human resources, external factor, infrastructure, and financial. Human resources as the organizers of the general election know less the regulation and manuals that regulate the election, which results in the violation of ethics. This study seeks to know the factors that cause the violation so it can contribute to the general election’s organizers to improve their knowledge and organize the election with integrity.

Effects of Mass Media and Digital Media Internet on Young Voter Participation Christina Natalia Jesica; R. Widya S Sumadinata; Caroline Paskarina
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Voter participation indicates the success or failure of a general election. People of Bandung City, who have been characterized as an urban society, openly accept mass media as an information channel and the internet as a form of information technology development. In terms of quantity, young voters have potential as a major group of voters in the General Election. The number of young voters in Bandung City achieves 29.6% of the voters on the list (Daftar Pemilih Tetap/DPT or List of Voters) in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Bandung in 2018. The lives of the young generation are closely related to the development of media. In this context, therefore, the authors researched to find out if there is a significant effect of print media, electronic media, and internet media on the participation of young voters in Bandung. This article is written based on a survey of 100 respondents aged 17-year-old (married/had been married) up to 30-year-old, who is registered on the List of Voters or DPT in the Election of Mayor and Deputy Mayor of Bandung in 2018. This research uses an instrument named The Ordinal Scale whose validity and reliability have been proven. The research applies a technique Multiple Linear Regression to analyze data, as well as in examining hypothesis. The research findings reveal that print media and electronic media did not have a significant effect on young voters but did the internet media have a necessary effect on the young voters.

Financial Management of Indonesian Democratic Party-Struggle (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan/PDPI) in the District of Jepara and efforts in increasing public trust Muhammad Farich Azhar; Kushandajani Kushandajani
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 8, No 1 (2020): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

This study aims to know the financial management of the Indonesian Democratic Party-Struggle (Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan) in the District of Jepara Regency and its connection to public trust. The financial management in the party determines its existence and electability in the political field. To increase the party‘s electability and to maintain the confidence of its members and public trust, financial transparency should be improved. Financial transparency of the political party is still beyond the expectations. Ideally, as a public institution, Indonesian political parties have a very large role in maintaining democracy and good governance. This research investigates the Branch (Dewan Pimpinan Cabang) of the Indonesian Democratic Party-Struggle (PDI-P) in the district of Jepara, Central Java. This party won the 2014 General Election in the district. Although, its financial management is not transparent. This research applies quantitative methods to portray the phenomenon. This research chose 100 people as samples from the total population of the Jepara District who has the right to vote. The sample has been taken by probability sampling techniques. The results show that DPC-PDIP in Jepara District manages its finance with discipline and following law. PDIP is considered to know about good financial reporting. This increases public trust and the party‘s confidence.

Analisis Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai Modal Pembangunan Maradona Sitompul; Anggreini Atmey Lubis
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 1, No 1 (2013): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v1i1.547

Tulisan ini menyajikan apa-apa saja yang menjadi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mendukung perealisasian pembangunan di Kota Medan. Berupa pajak daerah, retribusi daerah yang terbagi atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan. Setiap daerah dalam hal ini perlu dan jeli dalam membudayakan sumber potensi keuangan setempat. Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah yang memang salah satu kriteria dalam pemantapan otonomi daerah. Kesempatan yang diberikan untuk mengelola sumber pendapatan daerah khususnya mengelola pendapatan asli daerah dan merupakan salah satu tujuan pembangunan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian suatu daerah untuk membiayai rumah tangganya sendiri dan juga usaha suatu daerah untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat atas subsidi. Dengan adanya kemandirian tersebut, maka suatu daerah bebas menggunakan pendapatan asli daerah tersebut untuk pendanaan pembangunan daerah, karena pembangunan merupakan langkah yang harus ditempuh utnuk mengembangkan seluruh potensi daerah termasuk potensi manusia, potensi alam, teknologi dan mencakup semua aspek kehidupan serta penghidupan yang ada di daerah tersebut dilakukan secara berencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan

Pendidikan Komersial Dan Gaya Hidup Murni Eva Rumapea
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 5, No 2 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v5i2.1209

Pendidikan merupakan cara untuk mengembangkan potensi melalui proses pembelajaran. Pendidikan merupakan kebutuhan yang bersifat mutlak untuk individu, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Bidang pendidikan banyak masalah yang dihadapi, terlebih diera globalisasi saat ini baik bersifat internal dan eksternal. Seperti wajib belajar 9 tahun dirancang pemerintah. Masyarakat mengalami kesulitan, bukan karena ketidakmampuan hal itu, tetapi ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan komersil adalah pendidikan yang berorientasi hal ekonomis bukan untuk paradigma pendidikan. Akibatnya bagi berekonomi kuat (mapan) dapat memperoleh pendidikan, sedangkan bagi ekonomi lemah hanya memperoleh pendidikan bersifat seadanya. Pendidikan sudah menjadi gaya hidup. Artinya pendidikan bukan lagi bersifat potensi/mutu tetapi sudah suatu bentuk gaya hidup (life style). Tanpa memikirkan peran mendasar lembaga pendidikan, dan aktivitas pendidikan. Telah menganggap pola pendidikan menjadi suatu gaya hidup. Dalam arti, pendidikan dianggap hanya untuk gaya-gayaan, bersifat keren, bergengsi, dan bersifat ikut-ikutan maka memaksakan diri menjalani pendidikan. Maka dari iti pemerintah melalui BPK dan non pemerintah melalui LSM melakukan pemeriksaan transaksi keuangan secara rutin terhadap semua lembaga pendidikan. Pihak ini harus berkoordinasi dengan departemen pendidikan untuk mencapai tujuan. Pihak ini harus mampu dan jujur melaporkan hal yang terjadi serta berhak melakukan evaluasi terkait kebijakan pemerintah dibidang pendidikan.

Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Desna Aromatica; Heru Nurasa; Ida Widianingsih; Entang Adhy Muhtar
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 2 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i2.1828

Changing of the village government being the Nagari government in West Sumatra has occurred since 2001. Its aim is in order to implement a government according to the society characteristic West Sumatra that is the custom society. The first regency implementing the Nagari government is Solok. During the implementations of Nagari government in Solok Regency has not been right enough. The problems arise such as a poor coordination between Badan Musyawarah Nagari and the Nagari government, the poor public services, the role of society leaders is limited. An Institution is a value and norm to be a reference for the member to act reaching the aim. That research is the analysis of the Nagari government institution, and the research method is using qualitative. The result showing that the Nagari government institution is not built through a value, lifestyle, and norm in the custom society. So, we could say that the Nagari government is the same as the village government, based on the regulation No 5/1975 about the village government. Hence, we require the design of the Nagari government institution to build the Nagari government according to the lifestyle and custom society characteristic.

Pembinaan Aparatur Pemerintahan dalam Pelaksanaan Tugas di Bagian Umum Sekretariat Kantor Bupati Armansyah Matondang
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 3, No 2 (2015): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v3i2.902

This study aims to determine the development of the Government apparatus in performing the tasks in the general section secretariat office of Regent. This study took place in Deli Serdang. Deli Serdang regency is as one of the autonomous regions in Indonesia that are in the administrative area of North Sumatra Province. Empowerment is implementable personnel resources have been carried Division General Secretariat of the Office of the Regent of Deli Serdang through education and training, enforcement of labor discipline, career development and awards. This type of research is descriptive qualitative research. Implementation of the training is kept up preceded by a training needs analysis so that the employees do not vain but right on target.

Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah Hilal Ramdhani
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v7i2.3014

This article aims to understand and identify that Cirebon Province has not yet been formed, even though there has already been a discourse on the formation of Cirebon Province, marked by the establishment of the Cirebon Province Expansion Committee (P4C) since 2009. In order to approach this problem, the theory of political elite from Geatano Mosca is used, the theory explains that elite action is a form of the will of the community, so that it is understood that there is a link between community views and actions taken by political elites. Data is collected through the observation of the actions of political elites in the regions of Cirebon Regency, Cirebon City, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Majalengka Regency, and conducting interviews with the community in the Cirebon Regency, Cirebon City, Indramayu Regency, Kuningan Regency and Majalengka Regency. Data analysis was carried out qualitatively using data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study concludes that until 2019 the local political elite of Kab. Majalengka and Kab, Kuningan still did not agree to join the Cirebon Province, while the political elite of Kab. Cirebon, Cirebon City and Regency, Indramayu agreed to form the province of Cirebon, the decision of the political elite turned out to be in accordance with the perception of the people who refused or supported joining to form the Cirebon Province.

Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Payerli Pasaribu
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 5, No 1 (2017): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v5i1.1125

Political parties are organized groups and their members have an orientation, values of the same ideals. The aim is to gain political power and to seize political positions, usually by constitutional means to implement their policies. Thus it can be said that political parties are one of the core instructions and modern democracy. Modern democracy relies on a system called representation (repressentif), whether the representation of formal state institutions such as parliament (DPRD / DPR) and representation of community aspirations in party instructions. Political parties function to seek and teach talented persons to actively participate in political activities as party members thus participate in politics. This is an important role in political parties to provide political education for the community.

Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan Ngadimin Ngadimin; Heri Kusmanto; Isnaini Isnaini
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 6, No 1 (2018): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1519

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bidang pertanahan, maka perlu dilihat lebih lanjut bagaimana peran pemerintah dalam proses penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Konflik pertanahan yang berlangsung lama dan belarut-larut adalah sengketa/konflik lahan eks HGU PTPN II. Metode deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap penyelesaian permasalahan konfliks pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kewenangannya yang penyelesaiannya terganjal sampai saat ini. Salah satu isi diktum dari SK BPN Nomor 42,43,43/2002 dan No. 10/204 yang memuat kalimat: menyerahkan Pengaturan, Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah tersebut kepada Gubernur Sumatera Utara. Untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, setelah memperoleh ijin dari Menteri. Permasalahan menjadi rumit, karena ijin tersebut tidak terbit sampai sekarang. Upaya untuk mencari solusi masih terus dilakukan termasuk dengan pemerintah pusat yaitu kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian BUMN. Berdasarkan fakta lapangan, banyak kelompok masyarakat baik penuntut maupun pemohon juga perusahaan swasta yang saat ini menguasai lahan eks HGU PTPN II. Maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus sesegera mungkin mengadakan pendataan ulang dan verifikasi/permohonan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat penuntut/pemohon, sehingga dapat diperoleh kebenaran yang seobjektif mungkin untuk memperoleh hak atas redistribusi tanah-tanah eks HGU tersebut.

Page 14 of 52 | Total Record : 519

12 13 14 15 16

Filter by Year

2013 2025

Filter By Issues

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA