cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
ISSN : 25794396     EISSN : 2579440X     DOI : -
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 278 Documents
Indonesia Universal Health Coverage Implementation on University Students Adityo Pratikno Ramadhan; Budiyono Budiyono; Djonet Santoso
Journal of Government and Civil Society Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2612

Abstract

This research aimed to investigate the percentage of university students at the University of Bengkulu, Indonesia, who participated in the national health insurance program, and why the students did or did not participate in the national health insurance program. This research was performed with the inductive approach and sampled 366 university undergraduate students from eight faculties at the University of Bengkulu, Indonesia. The data collection was conducted by survey technique using a questionnaire. The results show that only 58.2% of university students who participated in the national health insurance program and their parents played an important role in determining whether they participated in the program. Pseudo universal health coverage would probably happen in Indonesia since some students participated in the national health insurance program. However, their premium payments were overdue, so that their insurance coverage became inactive. The unique finding of this research is that 1.96 percent of students mentioned that they did not participate in the national health insurance program because they perceived this program categorized as usury, which is forbidden in Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persentase mahasiswa Universitas Bengkulu yang mengikuti program jaminan kesehatan nasional, dan mengapa mahasiswa mengikuti atau tidak mengikuti program jaminan kesehatan nasional. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan induktif dan mengambil sampel 366 mahasiswa sarjana dari delapan fakultas di Universitas Bengkulu, Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survei menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 58,2% mahasiswa yang mengikuti program jaminan kesehatan nasional dan orang tuanya yang berperan penting dalam menentukan keikutsertaan mereka dalam program tersebut. Pertanggungan kesehatan universal semu mungkin akan terjadi di Indonesia karena beberapa pelajar berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan nasional. Namun, pembayaran premi mereka terlambat, sehingga pertanggungan asuransinya menjadi tidak aktif. Temuan unik dari penelitian ini adalah 1,96 persen mahasiswa menyatakan tidak mengikuti program jaminan kesehatan nasional karena menganggap program ini termasuk riba yang dilarang dalam Islam.
Using The "Return on Investment" Strategy to Sustain Logistic Supply Provider Toward Indonesia's Logistic Policy Riska Rahayu; Eko Priyo Purnomo; Ajree Ducol Malawani
Journal of Government and Civil Society Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2613

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the strategies carried out by Supply Logistics in the supply chain using supply chain management analysis also to facilitate the logistics chain in Indonesia. SCM previous research did not have a studio that discussed supply chain by manager logistics strategies and what methods they used to maintain logistics inventory. The research methodologists carried out using qualitative adopted an exploratory data analysis (EDA) approach to qualitative research that defines and explains the issues obtained. Open coding was applied to find issues the most dominant and was used to classify the number of issues related to the data and visualized into word cloud obtained using NVIVO 12 Plus. Data were collected from Indonesia logistic supply chain sites. The findings of this article is ROI (Return on Investments) is a logistics strategy will support for reducing the investment costs by logistics provider company. Analysis of supply chain management can develop better emphasizes logistic chains in Indonesia.Dalam artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis strategi dalam tantangan penyaluran logistic yang merata. Dengan menggunakan analisis sistem Supply Chain Management (SCM) yang akan memetakan strategi apa yang dilakukan Indonesia dalam tantang penyaluran logistik. Studi SCM terdahulu telah banyak adanya, namun tidak berfokus pada penyaluran logistik dalam strateginya untuk menjaga keseimbangan rantai pasokan logistik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengadopisi pendekatan Exploratory Data Ananlysis (EDA) untuk menjelaskan dan mendefinisikan temuan masalah. Open Coding dikukan untuk menemukan topik dan mengklasifikasikan yang dominan dan memvisualisasikannya menjadi word cloud dengan NVIVO 12 Plus. Data diperoleh dari website logistic supply chain Indonesia. Temuan dari artikel ini adalah Return on Investments (ROI) adalah strategi yang digunakan dalam strategi logistik yang akan membantu mengurangi dengan melakukan  investasi dari beberapa perusahaan penyaluran logistik. Analisis SCM dalam penyaluran logistik dapat mengembangan tekanan tantangan logistik di Indonesia.
The Local Government of Kulon Progo Regency Innovation in Subduing Capitalism through Community Empowerment Muhammad Eko Atmojo; Helen Dian Fridayani
Journal of Government and Civil Society Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2674

Abstract

Kulon Progo Regency is one of the districts that has many innovations, one of which is community empowerment in collaboration with a modern shop abbreviated as the shop name owned by the people (tomira). This research was motivated by the achievements of the Kulon Progo district government in carrying out development and innovation in the development of the Kulon Progo region by fully involving the Kulon Progo district community through community empowerment. This initiative was taken by the government of Kulon Progo Regency to improve community empowerment and protect the people of Kulon Progo Regency from various economic threats. Considering that in the past few years many modern shops have mushroomed in each district/city, so this is what makes Kulon Progo Regency move quickly to empower the community by collaborating between MSMEs or cooperative with modern shops. This study uses a qualitative method which case study approach. With the empowerment that has been done, the original products of Kulon Progo Regency or local products can be traded in modern stores so that local products in Kulon Progo Regency can compete with national products in these modern stores. The existence of such cooperation will indirectly improve the image of Kulon Progo Regency and lift the original products of Kulon Progo Regency. The lifting of the original products of Kulon Progo Regency will have a positive impact on the community, where indirectly the economy of the community will increase so that there will be prosperity for the community. Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang memiliki banyak inovasi, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat bekerja sama dengan toko modern disingkat nama toko yang dimiliki oleh masyarakat (tomira). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencapaian pemerintah kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengembangan dan inovasi dalam pengembangan wilayah Kulon Progo dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat kabupaten Kulon Progo melalui pemberdayaan masyarakat. Inisiatif ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan melindungi masyarakat Kabupaten Kulon Progo dari berbagai ancaman ekonomi. Menimbang bahwa dalam beberapa tahun terakhir banyak toko-toko modern telah menjamur di setiap kabupaten/kota, jadi inilah yang membuat Kabupaten Kulon Progo bergerak cepat untuk memberdayakan masyarakat dengan berkolaborasi antara UMKM atau bekerjasama dengan toko-toko modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan metode yang digunakan adalah dokumentasi. Dengan pemberdayaan yang telah dilakukan, produk asli Kabupaten Kulon Progo atau produk lokal dapat diperdagangkan di toko modern sehingga produk lokal di Kabupaten Kulon Progo dapat bersaing dengan produk nasional di toko modern ini. Adanya kerjasama tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan citra Kabupaten Kulon Progo dan mengangkat produk asli Kabupaten Kulon Progo. Pencabutan produk asli Kabupaten Kulon Progo akan berdampak positif bagi masyarakat, di mana secara tidak langsung perekonomian masyarakat akan meningkat sehingga akan ada kesejahteraan bagi masyarakat.
Smart Human Security: Economic Safety for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) to Face the Impact of the Covid-19 Global Pandemic Elyta Elyta; Warjio Warjio; Ahmad AzrinBin Adnan
Journal of Government and Civil Society Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2715

Abstract

This article aims to develop the concept of human security through economic safeguards for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the face of the Covid-19 pandemic. The analysis was carried out using a qualitative approach. This article has found an effort to secure the economy for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the face of the Covid-19 pandemic by integrating the hard skills and soft skills approaches. The hard skill approach is an effort made through technical matters, namely primary education in online-based entrepreneurship and training in business management based on Information, Communication, and Technology. Primary education on entrepreneurship and training in the form of technical supervision and management of ICT-based businesses in dealing with the Covid-19 pandemic. The soft skill approach is the provision of understanding and communication skills, especially the ability to conduct diplomacy so that people can have good diplomacy skills and through empathy-buying so that people through empathy can trust again to increase their purchasing power, especially to products from MSMEs. By the author, this method is called smart human security.Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan konsep human Secuity melalui pengaman ekonomi terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Artikel ini telah menemukan upaya pengamanan ekonomi bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  dalam menghadapi pandemi Covid-19 dengan mengintegrasikan antara pendekatan hard skill dan soft skill. Pendekatan hard skill merupakan upaya yang dilakukan melalui hal-hal teknis yaitu pendidikan dasar dalam berwirausaha berbasis online dan pelatihan pengelolaan usaha berbasis Information, Communication, and Technology. Pendidikan dasar mengenai kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan berupa teknis manajemen dan pengelolaan usaha berbasis ICT dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pendekatan soft skill merupakan pemberian pemahaman dan kemampuan komunikasi khususnya kemampuan dalam melakukan diplomasi agar masyarakat dapat memiliki keahlian berdiplomasi dengan baik serta melalui empathy-buying agar masyarakat melalui empatinya dapat kembali percaya untuk meningkatkan kembali daya belinya terutama kepada produk dari UMKM. Oleh penulis, cara tersebut disebut sebagai smart human security.
Collaboration Governance In The Development Of Natural Based Tourism Destinations Muchamad Zaenuri; Yusrim Musa; Muhammad Iqbal
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2839

Abstract

This article aims to explain the governance of collaboration between local government, village government, the private sector and the community in the management of Posong Temanggung natural attractions. Lack of mutual trust and commitment is a prominent issue. After going through qualitative research using descriptive techniques, it can be seen that collaboration that has been built among stakeholders is still embryonal; there is no formal collaboration tied to the memorandum of understanding. From the research conducted, it was found that there was an intensive dialogue between stakeholders, mutual trust between stakeholders, a high level of commitment, and a reasonably even sharing of understanding. But, four things that have not been created a formal relationship, so there needs to be a process of transformation towards partnership and sustainability in a formal bond.This study recommends that the government be the main actor in building collaboration with the public and private sectors. The government must provide space for them to contribute in making the tourism village of Posong.Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tata kelola kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata alam Posong Temanggung. Hal ini dikarenakan permasalahan kolaborasi diantara stakeholder tersebut terdapat berbagai kendala. Kurangnya kepercayaan dan komitmen bersama menjadi permasalahan yang mengemuka. Setelah melalui penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif dapat diketahui bahwa kolaborasi yang terbangun diantara stakeholder masih bersifat embrional, belum ada kerjasama formal yang diikat dengan nota kesepahaman. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa sudah ada dialog yang intensif diantara stakeholder, saling percaya diantara pemangku kepentingan, komitmen yang sudah tinggi, dan terdapat berbagi pemahaman yang cukup merata. Namun dari keempat hal tersebut belum tercipta hubungan yang bersifat formal, sehingga perlu ada proses transformasi menuju kemitraan dan berkelanjutan dalam suatu ikatan yang bersifat formal.Rekomendasi dalam penelitian in iadalah pemerintah harus menjadi actor utama dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan swasta. Pemerintah harus memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan kontribusi dalam membangun desa wisata Posong
The Influence of Social Media (Instagram) of Bantul’s General Election Commissions on Voters Participation in the 2019 Elections Agus Priyanto; Eko Priyo Purnomo; Mochammad Iqbal Fadhlurrohman; Herry fahamsyah; Etika Khairina
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2924

Abstract

In 2019 social media has indeed become a familiar phenomenon for Indonesian people in general. Social media is a communication tool that cannot be abandoned by every individual. In fact, it has become a habit for every individual to share information through social media, because the practical benefits of social media are a means of communication. Social media in its use has many benefits, both positive and negative, like two ends of the sword. The positive value of social media is used as a means of communication, a means of sharing information for voters, and a means of socializing between the KPU and the public. This study uses a qualitative descriptive method by describing the data obtained from the General Election Commission (KPU) of Bantul Regency by analyzing data taken directly from the documents of the General Election Commission of Bantul Regency (KPU Bantul). Voter Participation in Bantul Regency shows a higher participation rate compared to participation in the 2014 Election. The difference between the 2014 and 2019 Elections lies in the number of voters. In 2014 Facebook was used while in 2019 it was using Instagram. The percentage of voter participation in 2019 showed 87.9% of the total number of voters, while in 2014 voter participation was only 81% (Republika.co.id). In the 2014 Election, the KPU did not use Instagram to disseminate information about the Election, while the 2019 Election showed good participation.Di tahun 2019 media sosial memang menjadi fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Media sosial merupakan alat komunikasi yang tidak bisa ditinggalkan oleh setiap individu. Bahkan sudah menjadi kebiasaan setiap individu untuk berbagi informasi melalui media sosial, karena manfaat praktis media sosial adalah sebagai sarana komunikasi.Media sosial dalam penggunaannya memiliki banyak manfaat, baik positif maupun negatif, ibarat dua ujung pedang. Nilai positif media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi, sarana berbagi informasi bagi pemilih, dan sarana sosialisasi antara KPU dengan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari dokumen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul dengan menganalisis data yang diambil langsung dari dokumen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul (KPU Bantul). Partisipasi Pemilih di Kabupaten Bantul menunjukkan angka partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi pada Pemilu 2014. Perbedaan Pemilu 2014 dan 2019 terletak pada jumlah pemilih. Pada tahun 2014 Facebook digunakan sedangkan pada tahun 2019 menggunakan Instagram. Persentase partisipasi pemilih pada 2019 menunjukkan 87,9% dari total jumlah pemilih, sedangkan pada 2014 partisipasi pemilih hanya 81% (Republika.co.id). Pada Pemilu 2014, KPU tidak menggunakan Instagram untuk menyebarluaskan informasi seputar Pemilu, sedangkan Pemilu 2019 menunjukkan partisipasi yang baik.
Towards an Integration of Immigration and Customs Agency in Indonesia: A Step-by-Step Process Ridwan Arifin; Intan Nurkumalawati
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2990

Abstract

Some challenges appear in this issue that the Indonesian border agencies indicate weaknesses in coordination, fragmented policy instruments, and disputes in implementing laws. There has little evidence in the previous study about the integration of border agencies in Indonesia and perspectives on the establishment of immigration and customs agencies. The questions may arise how important is the integrated border agencies is in the reform agenda in public sectors and bureaucracy from the perspectives of border officers. This study is to figure out the perspectives of border officers on the integration of two border authorities in Indonesia and what the ideal integration should be. This paper provides solutions for some issues of border protection in Indonesia with survey research and a step-by-step process of integration. This paper finds most immigration and customs officers at border controls exposed the importance of an integration initiative between the Directorate General of Immigration (DGI) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in Indonesia through the Integrated Border Management (IBM) strategy. Therefore, initiating the integration of institutions between the Directorate General of Immigration and Directorate General of Customs and Excise, such as ICA Singapore or ABF Australia is more ideal border agencies rather than a joint-task force.Permasalahan di instansi pemerintah yang menangani perbatasan di Indonesia masih terjadi seperti adanya kelemahan dalam koordinasi, terdapat instrumen kebijakan yang terpisah-pisah, dan terjadinya tumpang tindih dalam penegakan hukum. Penelitian sebelumnya tentang inisiasi integrasi instansi di perbatasan Indonesia masih sangat minim terutama penggabungan dua otoritas perbatasan seperti imigrasi dan bea cukai. Pertanyannya adalah seberapa penting penggabungan dua otoritas perbatasan tersebut dalam rangka agenda reformasi birokrasi di sektor publik dari perspektif petugas perbatasan. Studi ini menggunakan penelitian survei dengan melihat perspektif dari petugas perbatasan terhadap integrasi dua otoritas perbatasan di Indonesia dan bagaimana seharusnya bentuk ideal penggabungan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petugas imigrasi dan kepabeanan menyatakan sangat setuju dengan inisiasi penggabungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menerapkan strategi manajemen perbatasan terintegrasi (IBM). Integrasi dua tersebut dalam bentuk badan baru seperti ICA Singapore atau ABF Australia ketimbang tim atau gugus tugas yang bersifat sementara
The Application of Social Movement as a Form of Digital Advocacy: Case of #TolakRUUPermusikan Muhammad Ananda Alifiarry; Bevaola Kusumasari
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.2991

Abstract

Most of the research on social movement and digital advocacy through hashtags is concentrated on the identifications of social media usage. There is limited research concerning the comprehensive understanding and analysis on how it can develop and interact with social networks. This research aims to further identify the process of the successful social movement that has been mobilized by Indonesian’s musicians and public by using a hashtag as a form of advocacy in thwarting the Music Draft Bill and in understanding the role of the actors and public engagement behind this social movement. We have analyzed #TolakRUUPermusikan as a social movement that formed into digital advocacy by referring to the literature review that was conducted by the previous studies. This research will map out the actors and public engagement behind the movement. In each criterion, the result has been aligned with the conceptual framework in application of #TolakRUUPermusikan as a social movement, the use of online petition as a digital advocacy tool, and the network structure of #TolakRUUPermusikan to find the actors and understanding the engagements of the public. The implication of this study is to show the success of a social movement to assess policy making and policy failure. Sebagian besar penelitian tentang gerakan sosial dan advokasi digital melalui tagar terkonsentrasi pada identifikasi penggunaan media sosial. Penelitian kecil mempertimbangkan pemahaman dan analisis yang komprehensif tentang bagaimana hal itu dapat berkembang dan berinteraksi dengan jaringan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengidentifikasi proses keberhasilan Gerakan sosial yang telah dimobilisasi oleh musisi dan masyarakat Indonesia, dengan menggunakan tagar sebagai bentuk advokasi dalam menggagalkan RUU Permusikan dan memahami peran para actor dan keterlibatan publik di balik gerakan sosial ini. Kami telah menganalisis #TolakRUUPermusikan sebagai gerakan sosial yang terbentuk menjadi advokasi digital dengan mengacu pada tinjauan literatur yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan memetakan aktor dan keterlibatan publik di balik gerakan tersebut. Pada setiap kriteria, hasilnya telah diselaraskan dengan kerangka konseptual dalam penerapan #TolakRUUPermusikan sebagai gerakan sosial, penggunaan petisi online sebagai alat advokasi digital, serta struktur jaringan #TolakRUUPermusikan untuk menemukan para pelaku dan memahami keterlibatan para pelaku. masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan keberhasilan suatu gerakan sosial dalam menilai pembuatan kebijakan dan kegagalan kebijakan.
Increasing Local Own-Source Revenue through The Development of The Regional Tourism Sector Harries Madiistriyatno; Ida Musdafia Ibrahim; Dudung Hadiwijaya
Journal of Government and Civil Society Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v4i2.2999

Abstract

The tourism sector is one important sector that can contribute to improving the regional economy. However, the implementation of product and tariff strategies that are not optimal can have an impact on the low sales value and profits, and in turn affect regional revenues. This study aims to analyze the effect of product strategy performance, tariff strategy and sales value on profits. Using a quantitative approach, the population in this study is 20 tourist destinations in DKI Jakarta Province. Primary data were obtained through questionnaires and interviews, while secondary data were obtained through documents and related literature. The data analysis technique used is path analysis. The results of this study indicate product strategy, tariff strategy, and sales value have a partial and simultaneous effect both on profit. The dominant variables in this study are (1) the application of the tariff strategy as a determinant of sales value and (2) the application of the product strategy as a determinant of profit.Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang bisa berkontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, penerapan strategi produk dan tarif yang tak maksimal dapat berdampak pada rendahnya nilai penjualan serta laba yang diperoleh, dan pada gilirannya memengaruhi penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja strategi produk, strategi tarif dan nilai penjualan terhadap laba usaha. Menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah 20 destinasi wisata di Propinsi DKI Jakarta. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen dan literatur-literatur terkait. Teknik analisis data yang digunakan adalah path analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan strategi produk, strategi tarif, dan nilai penjualan berpengaruh secara simultan terhadap laba. Variabel dominan dalam penelitian ini ialah (1) penerapan strategi tarif sebagai determinan penjualan dan (2) penerapan strategi produk sebagai determinan laba.
Analysis of Mind Patterns and Work Culture in Government of West Pasaman District Sri Andri Yani; Etika Khairina; Suswanta Suswanta; Mochammad Iqbal Fadhlurrohman
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3161

Abstract

This article Aim to analyze bureaucratic reform in the West Pasaman district government, which is related to the last stage of the 2020-2025 bureaucratic reform grand design. This projection is an opportunity to demonstrate the dedication of the bureaucracy to good governance. On the other hand, there is one thing that cannot be denied, such as the fact that the government still leaves a lot of work that has not been completed according to the target and public services that are not yet community-oriented. The performance of the West Pasaman district government’s bureaucracy is still considered low. This study uses a descriptive research method that is supported by a literature study approach by tracing the actual data for this research material. The results of this study discuss two aspects of bureaucratic reform, namely reform of mindset and work culture. Improving the mindset is used to improve the performance of the bureaucracy in order to think in a visionary direction to create a productive, innovative, and competitive bureaucracy, for this reason, the mindset is adapted from the concept of dynamic governance (Thinking ahead, Thinking Again, Thinking Across. While the work culture is aimed at creating bureaucracy agile and fast, considering the West Pasaman bureaucracy consists of two ethnicities (Mandahiling, Minang) so that it affects the work culture of each. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis reformasi birokrasi di pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat terkait tahapan terakhir grand design reformasi birokrasi 2020-2025. Proyek ini merupakan peluang untuk menunjukkan dedikasi birokrasi terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, seperti masih banyaknya pekerjaan yang belum diselesaikan pemerintah sesuai target dan pelayanan publik yang belum berorientasi pada masyarakat. Kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dinilai masih rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang didukung dengan pendekatan studi pustaka dengan menelusuri data aktual untuk bahan penelitian. Hasil penelitian ini membahas dua aspek reformasi birokrasi, yaitu reformasi pola pikir dan budaya kerja. Perbaikan pola pikir digunakan untuk meningkatkan kinerja birokrasi agar berpikir secara visioner untuk mewujudkan birokrasi yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Pola pikir tersebut diadaptasi dari konsep tata kelola yang dinamis (berpikir ke depan, berpikir ulang, berpikir melintas). Adapun budaya kerja ditujukan untuk menciptakan birokrasi yang gesit dan cepat, mengingat birokrasi Pasaman Barat terdiri dari dua suku (Mandahiling, Minang) sehingga memengaruhi budaya kerja masing-masing

Filter by Year

2017 2026


Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 9 No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 9 No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8 No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8 No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8, No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7 No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7 No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6 No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6 No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4 No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3 No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3 No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2 No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1 No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) More Issue