cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal of Government and Civil Society
Published by Universitas Muhammadiyah Tangerang
ISSN : 25794396     EISSN : 2579440X     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
The Journal of Government and Civil Society (JGCS) (p-ISSN 2579-4396, e-ISSN 2579-440X) is an academic journal published by Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia in collaboration with Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM). Journal of Government and Civil Society (JGCS) published twice in a year. The focus and scope of Journal of Government and Civil Society (JGCS) are about local and regional government, governance, public services, politics, democracy and elections, civil society, and public policy.
Arjuna Subject : -
Articles 278 Documents
 19   20   21   22   23 
Model Implementation Trap of Policy New Student Acceptance Zoning System in Makassar City Nuryanti Mustari; Rudi Hardi; Amir Muhiddin
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3225

Abstract

Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study.  The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari system zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. Factor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan system zonasi PPDB. 4. Perangkap implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik system zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan  , tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas. 
Urban Resilience Strategy in The Climate Change Governance in Makassar City, Indonesia Ihyani Malik; Andi Luhur Prianto; Abdillah Abdillah; Zaldi Rusnaedy; Andi Annisa Amalia
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3884

Abstract

Urban resilience strategies need to be encouraged to support a broader, planned and integrated development process. Therefore, this article aims to look at the actualization conditions of urban policies in climate change governance in Makassar City, Indonesia. strategy is an effort to find and build a model for implementing strategies for developing urban resilience in climate change governance in Makassar City. The research method used is an explorative-qualitative method with a narrative-phenomenological approach where the data sources are primary and secondary data. Data collection through field studies and document studies. The data analysis used is an interactive model. City strategy resilience development model in climate change governance in Makassar City. The results showed that for the first time, the actual condition of Makassar City was under threat of climate change, both biophysically and socio-economically. Second, multilevel governance (MLG) as an ideal model in developing urban resilience, where the principle used is collaborative impact governance, namely building collaboration in policy making to tackle climate change. Third, decentralization as a strategy for implementing resilience, such as national conservation, which begins with the reservation of parks and protected areas. The dominant natural character is controlled under the control of the local government. The number and extent of protected areas are indicators of conservation-based programs implemented by the Makassar City Government.Strategi ketahanan perkotaan perlu di dorong untuk mendukung proses pembangunan yang lebih luas, terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual strategi ketahanan perkotaan dalam tata kelola perubahan iklim di kota Makassar, Indonesia. strategi adalah upaya untuk menemukan dan membangun model strategi implementasi pengembangan kapasitas ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksploratif-kualitatif dengan pendekatan naratif-fenomenologi dimana sumber datanya adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif. Model pengembangan kapasitas strategi ketahanan kota dalam tata kelola perubahan iklim di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kondisi aktual Kota Makassar dalam ancaman perubahan iklim baik secara biofisik maupun sosial ekonomi. Kedua, multilevel governance (MLG) sebagai model ideal dalam pengembangan kapasitas ketahanan kota, dimana prinsip yang digunakan adalah tata kelola kolaboratif yaitu membangun kolaborasi dalam pembuatan kebijakan untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Ketiga, desentralisasi sebagai strategi penerapan kapasitas ketahanan, seperti adanya gerakan konservasi modern yang dimulai dengan pembentukan taman nasional dan kawasan lindung. Karakter alami yang dominan ditempatkan di bawah kendali pemerintah daerah. Jumlah dan luas kawasan lindung merupakan indikator keberhasilan program berbasis konservasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar.
Collaborative Urban Governance Model in Environmental Management of Industrial Area Tri Sulistyaningsih; Mohammad Jafar Loilatu; Saiman Saiman; Nofianda Fatimah Azzahra; Nanda Adityawan
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i1.3942

Abstract

This paper's purpose for this study is to provide an overview related to the partnership or the cooperation between the government and the private sector, specifically the manager of the industry and the community in the environmental management of the industrial area in Gresik and Sidoarjo Regency. This research used a qualitative approach to analyze the data, interviews, documentation, and questionnaires. This study revealed that the environment's management in a sustainable manner should be supported by stakeholders, the government, the community, and the private sectors. Also, this research attends to instill a sense of environmental concern in the entire party. Collaborative urban governance sustainabilitycan not be separated from the leader's success in embracing the related parties and using existing industry resources. The stakeholder determines the success of managing the industrial area in the Gresik and Sidoarjo Regency, government, public, and private parties through a Collaborative Urban Governance model.Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kemitraan atau kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, khususnya pengelola industri dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data, wawancara, dokumentasi, dan angket. Studi ini mengungkapkan bahwa pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan harus didukung oleh pemangku kepentingan, pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Selain itu, penelitian ini hadir untuk menanamkan rasa kepedulian lingkungan pada seluruh pihak. Keberlanjutan Collaborative Urban Governance tidak lepas dari keberhasilan pimpinan dalam merangkul pihak terkait dan menggunakan sumber daya industri yang ada. Keberhasilan pengelolaan kawasan industri di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo ditentukan oleh keterlibatan pemangku kepentingan, pemerintah, publik, dan swasta melalui model Collaborative Urban Governance. 
New Public Management New Public Comparison Meta-Analysis Developed and Developing Country policies Dyah Mutiarin; Misran Misran
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.3969

Abstract

This study aims to determine the development of research on new public management policies in developed and developing countries in the last five years. To find out, we reviewed hundreds of related journals related to new general management policies in developed and developing countries with the previous 5-year edition from 2016 to 2020. Then we compared the concepts used in new public management in developed and developing countries. This study used a qualitative research method with a review of previous research. Sources are selected articles published in the Scopus database in the last five years, from 2016 to 2020. Selected items are publications relevant to new public management policy topics in developed and developing countries. This study's results were obtained through a data analysis process using the Nvivo 12 Plus and VOSviwer applications. The results showed 90 concepts in studying new public management policies in developed countries and categorized them into five groups. Again, new public management policies in developing countries have 58 concepts and can be categorized into four groups. The significance of this research is the discovery of mapping new public management policy concepts in developed and developing countries to assist in developing a conceptual framework in subsequent studies and can see the novelty in further research.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian pada tema kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang dalam kurung waktu lima tahun terakhir. Untuk mengetahuinya, kami mereview ratusan jurnal terkait kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang dengan edisi lima tahun sebelumnya dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Kemudian membandingkan konsep yang digunakan pada manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang. Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif dengan mereview dari penelitian sebelumnya. Sumber dipilih yang diterbitkan di data base scopus dalam lima tahun terakhir, dari 2016 hingga 2020. Artikel yang dipilih adalah publikasi yang relevan dengan topik kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang. Hasil penelitian ini diperoleh melalui proses analisis data menggunakan Aplikasi Nvivo 12 dan VOSviwer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 90 konsep dalam kajian kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan dapat dikategorikan menjadi lima kelompok. Selanjutnya kebijakan manajemen publik baru di  negara berkembang terdapat lima puluh delapan konsep dan dapat di kategorikan menjadi empat kelompok. Signifikansi penelitian ini adalah ditemukannya pemetaan konsep kebijakan manajemen publik baru di negara maju dan negara berkembang sehingga dapat membantu dalam pengembangan kerangka konseptual pada kajian-kajian selanjutnya serta dapat melihat kebaruan dalam meneliti selanjutnya.
Home Care Dottoro’ta As a Development Program Smart City in Makassar City, Indonesia Wahdania Suardi; Titin Purwaningsih; Ihyani Malik; Ahmad Taufik
Journal of Government and Civil Society Vol 6 No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i2.4104

Abstract

The purpose of this article is to see the extent to which the Dottoro’ta home care is carried out as part of the smart city development program in Makassar City. The method used is a descriptive-qualitative approach which carries a literature study and uses the VOSviewer application in supporting dottoro’ta assembled research mapping. The result of this study is that the relationship between smart cities and technology is a support for the presence of Home Care Dottoro’ta in Makassar City. This is the latest innovation implemented in Makassar City. The home care service program or dottoro’ta is the first health service in Makassar that serves patients at the patient’s home, by calling service 112 and connected to the home care service or dottorot’ta. Services that are on standby and handled by professional health workers, help with adequate medical measures, administration of medicines according to the patient’s illness ambulance service refers to the hospital. By providing 48 units of Home Care cars complete with medical equipment placed in 46 Public Health Centers (PUSKESMAS) and health offices in Makassar City, it is a fairly helpful first step even though it is not optimal in facilities and infrastructure, especially makassar city has 16 sub-districts and related to Dottoro’ta is closely related to implementation, home care services, health service innovation, smart city, doctors and the best price. Tujuan artikel ini adalah untuk melihat sejauh mana terlaksananta home care Dottoro’ta sebagai bagian dari program pengembangan smart city di Kota Makassar. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif yang mana mengusung sebuah studi pustaka dan menggunakan aplikasi VOSviewer dalam mendukung pemetaan riset terakit Dottoro’ta. Hasil dari penelitian ini ialah keterkaitan smart city dengan tekhnologi menjadi pendukung hadirnya Home Care Dottoro’ta di Kota Makassar. Hal ini menjadi inovasi terbaru yang dilaksanakan di Kota Makassar. Program layanan home care atau dottoro’ta merupakan layanan kesehatan pertama di Makassar yang melayani pasien di rumah pasien, dengan menelpon ke layanan 112 dan dihubungkan pada layanan home care atau dottorot’ta. Layanan yang siaga dan ditangani oleh petugas kesehatan professional, pertolongan dengan tindakan medis memadai, pemberian obat obatan sesuai dengan penyakit pasien pelayanan mobil ambulance merujuk ke Rumah Sakit. Dengan menyediakan 48 unit mobil Home Care lengkap dengan perlatan medis yang di tempatkan di 46 Public Health Centers (PUSKESMAS) dan dinas kesehatan Kota makassar, menjadi langkah awal yang cukup membantu meskipun belum maksimal dalam sarana dan prasarana, terlebih kota makassar memiliki 16 kecamatan dan terkait dengan Dottoro’ta sangat erat kaitannya dengan, implementasi, layanan home care, inovasi layanan kesehatan, smart city, dokter dan harga terbaik.
National Insights and Youth Political Attitudes in Rural Lampung Against Negative Campaigns Hertanto Hertanto; Handi Mulyaningsih; Asep Nurjaman
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4110

Abstract

Indonesia is a heterogeneous country that requires an inclusive and tolerant attitude to live in harmony. However, with the implementation of direct elections in Indonesia, there are many hoaxes and black campaigns through the mass media. The purpose of this study is to examine the national insight and political attitudes of rural youth in social media-based election campaigns. The method used is in-depth interviews through structured focus group discussions (FGD) with young students in rural South Lampung. The results showed that Lampung rural youth realized the importance of Pancasila as a unifying tool for the nation. Furthermore, the youth of Lampung strongly disapprove of hoaxes and black campaigns in the general election. This finding is very important to maintain harmony in Indonesia and can serve as a model  Indonesia merupakan negara heterogen yang membutuhkan sikap inklusif dan toleran agar dapat hidup rukun. Namun, dengan diterapkannya pemilihan langsung di Indonesia, banyak bermunculan hoax dan kampanye hitam melalui media massa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji wawasan kebangsaan dan sikap politik pemuda pedesaan dalam kampanye pemilu berbasis media sosial. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) terstruktur dengan mahasiswa generasi muda di pedesaan Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemuda pedesaan Lampung menyadari pentingnya Pancasila sebagai alat pemersatu Bangsa. Lebih lanjut, pemuda Lampung sangat tidak setuju dengan hoaks dan kampanye hitam dalam pemilihan umum. Temuan ini sangat penting untuk menjaga kerukunan di Indonesia dan dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia. 
Policy Networks: Actors, Interests, and Power Relations in the Jakarta Bay Reclamation Project Rizki Hegia Sampurna; Chih-Chieh Chou
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4132

Abstract

This case study seeks to understand the policy-making of the Jakarta bay reclamation project through the analytical lens of the policy networks. It posits that different policy networks would possibly produce or condition different policy outcomes in the project. The study uses a qualitative secondary data analysis. The study found: First, policy changes in the project, from initiation to implementation and finally termination, might be explained through the formation and transformation of different types of policy networks. Overall, the networks were characterized by fluctuating interactions among actors and the persistent power struggle between economic, environmental, and societal interests. Second, the networks’ type changes were possible due to two factors: (1) the political context of the 2017 gubernatorial election; and (2) the influences of environmental and societal ideas. Studi kasus ini berupaya untuk memahami pembuatan kebijakan proyek reklamasi teluk Jakarta melalui lensa analitik policy networks. Studiiniberasumsi bahwa jenis policy networksyang berbeda mungkin akan menghasilkan atau mengkondisikan hasil kebijakan yang berbeda dalam proyektersebut. Hasil studi ini menemukanbeberapatemuan. Pertama, perubahan kebijakan dalam proyek, dari inisiasi hingga implementasi dan akhirnya penghentian, dapat dijelaskan melalui pembentukan dan transformasi berbagai jenis policy networks. Secara keseluruhan, networkstersebutditandai oleh interaksi yang berfluktuasi di antara para aktor dan perebutan kekuasaan yang terus-menerus antara kepentingan ekonomi dan lingkungan dan masyarakat. Kedua, perubahan jenis networks tersebut kemungkinan disebabkan oleh dua faktor: (1) konteks politik Pilgub 2017; dan (2) pengaruh gerakanpemikiran lingkungan dan sosial. 
Muhammadiyah Social Movement: Networking and Philanthropy in Handling Covid-19 in Indonesia Dian Eka Rahmawati; Cahya Wulan Wulan
Journal of Government and Civil Society Vol 6 No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v6i1.4177

Abstract

ABSTRACTThe government’s limited resources in dealing with the Covid-19 pandemic require civil society organizations (CSOs). Since the first outbreak of Covid-19, Muhammadiyah has become one of the CSOs active in handling Covid-19 in Indonesia. Muhammadiyah’s experience and resources are a tremendous asset to sustain the country’s limitations. One of these assets is Muhammadiyah’s philanthropic and network strength. Therefore, this study aims to find and analyze the philanthropic movement and the Muhammadiyah network. This research uses qualitative research methods, with interview and documentation data collection techniques. Interviews were conducted with several sources from MCCC and Lazismu and previous studies. The study results indicate that the extent of the network and public trust in Muhammadiyah are potent modalities for obtaining and managing resources, especially assistance. In various forms, the help of Muhammadiyah members shows a strong sense of brotherhood during the pandemic across religious, ethnic, and economic class boundaries. Assistance from various domestic and foreign donor agencies shows the trust and confidence of Muhammadiyah to manage its trust. With it, we can reach and distribute it to the grassroots level. In addition to the resources that Muhammadiyah has, many philanthropic social movements carried out during the pandemic are supported by these resources. This proves that in limitations during the Covid-19 pandemic, Muhammadiyah, as a CSO, can fill the country’s restrictions through philanthropic movements in health, economy, religion, and education. Keywords: Civil society organization (CSO), Muhammadiyah, networking, philanthropy movement ABSTRAKKeterbatasan sumber daya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 membutuhkan organisasi masyarakat sipil (ORMAS). Sejak pertama kali mewabahnya Covid-19, Muhammadiyah menjadi salah satu CSO yang aktif dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Pengalaman dan sumber daya Muhammadiyah adalah aset yang luar biasa untuk mempertahankan keterbatasan negara. Salah satu aset tersebut adalah kekuatan filantropi dan jaringan Muhammadiyah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis gerakan filantropi dan jaringan Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa sumber dari MCCC dan Lazismu dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh mana jaringan dan kepercayaan publik terhadap Muhammadiyah adalah modalitas yang kuat untuk memperoleh dan mengelola sumber daya, terutama bantuan. Dalam berbagai bentuk, bantuan anggota Muhammadiyah menunjukkan rasa persaudaraan yang kuat selama pandemi melintasi batas-batas agama, etnis, dan kelas ekonomi. Bantuan dari berbagai lembaga donor dalam dan luar negeri menunjukkan kepercayaan dan keyakinan Muhammadiyah untuk mengelolanya dengan amanah. Dengan itu, dapat menjangkau dan mendistribusikannya ke tingkat akar rumput. Selain sumber daya yang dimiliki Muhammadiyah, banyak gerakan sosial filantropis yang dilakukan selama pandemi didukung oleh sumber daya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dalam keterbatasan di masa pandemi Covid-19, Muhammadiyah sebagai CSO dapat mengisi keterbatasan negara melalui gerakan filantropi di bidang kesehatan, ekonomi, agama, dan pendidikan. Kata Kunci: Organisasi masyarakat sipil (OMS), Muhammadiyah, jejaring, gerakan filantropi
Ethnic Identity and Local Politics: Study on Regional Head Election in Merauke Regency 2020 Misran Alfarabi; Wahdania Suardi; Zuly Qodir
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4359

Abstract

In the Regional Head Election of Merauke Regency, there was a contestation between tribes to win the candidate. In this contestation, there was a conflict between ethnic groups, namely the indigenous Papuans and migrants. This study aims to discuss the political struggle of the Merauke Regency to get political support through entities. This study uses an analytical approach to research from several emerging factors such as ethnicity. Data collection was obtained from online media reporting writers, interview websites, and research reports. This study found that identity cannot be separated in the Merauke district, where politics is considered to have its positives and negatives. The positive is to ensure that ethnic immigrants in the Merauke district respect indigenous peoples as owners of territory. The negative is that there is no right to become regent for the immigrant tribes in the Merauke district even though they have fulfilled the requirements as a leader. There are no rules regarding who has the right to lead in special autonomy in the Papua region. This case raises many things related to Papuans in Indonesia in particular.Pada Pemilihan Kepala daerah Kabupaten Merauke terjadi kontestasi antar suku untuk memenangkan kandidatnya. Pada kontestasi ini terjadi konflik antar suku yaitu suku asli papua dan suku pendatang Penelitian ini bertujuan membahas pertarungan politik kabupaten Merauke untuk mendapatkan dukungan politik melaui entnisitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian analitis dari beberapa factor yang muncul seperti etnisitas. Pengumpulan data diperoleh penulis dari pemberitaan media online, website wawancara, dan laporan riset. Penelitian ini menemukan identitas tidak dapat terlepas di kabupaten Merauke dengan politik dianggap memiliki positif dan negatifnya. Positifnya adalah memastikan bahwa suku pendatang yang berada di kabupaten Merauke menghargai masyarakat adat sebagai pemilik atas wilayah. Negatifnya adalah tidak adanya hak untuk menjadi bupati bagi suku pendatang yang ada dikabupaten Merauke meskipun telah memenuhi syarat sebagai seorang pemimpin. Tidak adanya aturan terkait siapa yang berhak memimpin dalam otonomi khusus di wilayah papua. Kasus ini memunculkan banyak penafsiran terkait kekhususan orang-orang papua di Indonesia.
Stakeholder Collaboration Model for Ecotourism Development in Indonesia: Case Study from Batu City East Java Province I Gede Eko Putra Sri Sentanu; Ardian Prabowo; Klara Kumalasari; Aulia Puspaning Galih; Rendra Eko Wismanu
Journal of Government and Civil Society Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v5i2.4420

Abstract

This research aims at creating a concept of cooperation between stakeholders in developing eco-tourism in Batu City. Eco-tourism and the role of stakeholders are related to one another. It is due to the urge of stakeholders to work together in managing the potential of eco-tourism to achieve a development goal. This study applies the Penta-helix model and triple-bottom-line theories to investigate the contribution of stakeholders to sustainable development. The Penta-helix model is used to identify relevant stakeholders and conduct effective collaboration. At the same time, the triple-bottom-line is applied to observe the environmental and socio-economic aspects of the eco-tourism sector. This study employs a qualitative method with an interactive approach from Miles, Huberman, and Saldana by deepening literary understanding; and field interviews. The results of this study show that cooperation and interaction between stakeholders in developing eco-tourism are inferior. Thus, the researchers develop a stakeholder collaboration model through the Penta-helix model covering the government, private eco-tourism enterprises, communities, academics, and the media. They collaborate in determining the sustainability agendas covering environmental, economic, and social as a reflection of the triple bottom line element. Those designed agendas are to encourage the realization of eco-tourism development in Batu City, Indonesia. The research recommends further research to evaluate whether this eco-tourism development model can be effective if implemented. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan konsep kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan ekowisata di Kota Batu. Karena ekowisata dan peran pemangku kepentingan berkaitan satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya dorongan dari para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam mengelola potensi ekowisata untuk mencapai tujuan pembangunan. Studi ini menerapkan model penta helix dan teori triple bottom line untuk menyelidiki kontribusi pemangku kepentingan terhadap pembangunan berkelanjutan. Model Penta helix digunakan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan dan untuk melakukan kolaborasi yang efektif, sedangkan triple bottom line diterapkan untuk mengamati aspek lingkungan dan sosial ekonomi dari sektor ekowisata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana dengan pendalaman pemahaman literatur; dan wawancara lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dan interaksi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekowisata masih rendah. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan model kolaborasi pemangku kepentingan melalui model Penta helix yang mencakup pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan media. Mereka berkolaborasi dalam menentukan agenda keberlanjutan yang meliputi lingkungan, ekonomi, dan sosial sebagai cerminan dari elemen triple bottom line. Agenda yang dirancang tersebut adalah untuk mendorong terwujudnya pembangunan ekowisata di Kota Batu, Indonesia. Peneliti merekomendasi pada penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi apakah model pembangunan ekowisata ini dapat efektif jika diimplemetasikan.

Page 21 of 28 | Total Record : 278

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 9 No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9, No 2 (2025): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 9 No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 9, No 1 (2025): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8 No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 8 No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 8, No 1 (2024): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7, No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7 No 2 (2023): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 7 No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 7, No 1 (2023): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6 No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 2 (2022): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 6, No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 6 No 1 (2022): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5 No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 2 (2021): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 5, No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 5 No 1 (2021): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4 No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4, No 2 (2020): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 4 No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3 No 2 (2019): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 3 No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 3, No 1 (2019): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2 No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2, No 2 (2018): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 2 No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1 No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1, No 2 (2017): Journal of Government and Civil Society (October) Vol 1, No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) Vol 1 No 1 (2017): Journal of Government and Civil Society (April) More Issue