Articles
199 Documents
<![CDATA[The Country Responsibilities of Oil Pipe Leakage ]]>
<![CDATA[Kinanti Sekarayu]]>;
<![CDATA[Nur Azizah Hidayat]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (578.191 KB)
<![CDATA[There is a fact that the pollution of the marine environment in the bay region of Balikpapan is caused by a ship anchor that hit and is related to the oil refinery pipes at the sea floor. The purpose of this legal research is to find out what forms of liability must be given by the parties concerned and what legal mechanism to use in resolving the case. First, forms of state responsibility for the leaking of oil refineries owned by PT. Pertamina is in the form of compensation, restoring and overcoming pollution of the marine environment. Second, the mechanism used by PT. Pertamina and the MV Ever Judger Ship can go through litigation and non-litigation channels. The Indonesian government should be able to affirm the prevailing laws and regulations so that those who commit pollution are responsible for resolving environmental disputes.Keywords: Environmental Pollution, Liability form, Sticky Settlement Mechanism]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Terhadap Perjanjian yang Mengandung Cacat Kehendak Berupa Kesesatan atau Kekhilafan (Dwaling) di Dalam Sistem Hukum Indonesia ]]>
<![CDATA[Satria Sukananda]]>;
<![CDATA[Wahyu Adi Mudiparwanto]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (686.892 KB)
<![CDATA[Kesepakatan di dalam pembentukan suatu perjanjian seharusnya merupakan kesepakatan yang bulat dan merupakan kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam praktik, seringkali kesepakatan didapat itu merupakan hasil paksaan, penipuan, Kekhilafan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut kesepakatan yang mengandung cacat kehendak. fokus kajian dalam penelitian ini adalah membahas salah satu bentuk dari cacat kehendak yaitu kesesatan atau Kekhilafan (dwalling) dalam sebuah perjanjian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan Adanya kesesatan dalam pembentukan kata sepakat, tidak mengakibatkan batalnya (nietig) perjanjian. Dikaitkan dengan persyaratan sahnya kontrak atau perjanjian berdasar pasal 1320 KUHPerdata, kesesatan ini berkaitan dengan tidak lengkapnya persyaratan subjektif. Tidak lengkap persyaratan subjektif hanya berakibat pada “dapat dibatalkanya” Perjanjian. Kata kunci: Kesepakatan, Perjanjian, Kekhilafan]]>
<![CDATA[Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia ]]>
<![CDATA[Asiyah Jamilah]]>;
<![CDATA[Nyoman Serikat Putra Jaya]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (691.218 KB)
<![CDATA[Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia terutama di wilayah-wilayah perbatasan negara. Penulisan jurnal ini difokuskan pada pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui politik kriminal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dilakukan melalui sarana penal melainkan juga dengan sarana non-penal yakni techno-prevention (pemanfaatan fasilitas berbasis teknologi).Kata Kunci : Perdagangan Orang, Politik Kriminal, Techno-Prevention]]>
<![CDATA[The Authority of Execution by Court on the International Arbitration Decision ]]>
<![CDATA[Zulhilmi Rizki Filhaj]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (584.811 KB)
<![CDATA[The winner of SIAC (Singapore International Arbitration Center) Number 062/08 made an Indonesian national legal effort, namely the application for recognition and implementation of international arbitration decisions as stipulated in article 65 of Act Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, after the application was registered with the Central Jakarta Court, it provided a decree which basically refused because the arbitration dispute was not included in the scope of the trade and violated public order. Because he received rejection of the recognition and implementation of the arbitration ruling from the Central Jakarta Court, the winner of the SIAC arbitration award filed an appeal to the Supreme Court Number 01 K / Pdt.Sus / 2010 whose result was justifying the previous Decision of the Central Jakarta Court and obtaining assertion that there was no even foreign powers can interfere with the ongoing legal process in Indonesia. This clearly violates public order, according to the Supreme Court ruling. Thus, the international arbitration award cannot get recognition and cannot be implemented in the Republic of Indonesia.Keywords: Supreme Court, International Arbitration, recognition and implementation of international arbitration]]>
<![CDATA[Cooperation between ASEAN Member States in Handling Covid-19 in the Southeast Asia Region ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v6i1.6874
<![CDATA[The outbreak of the covid-19 outbreak is a significant threat in parts of the world, one of which is the Southeast Asia region. Facing these conditions, ASEAN as the largest regional institution that accommodates country cooperation in the Southeast Asia Region has agreed to work together to reduce the negative effects of the corona virus through a number of policies. Cooperation is carried out through ASEAN mechanisms to cooperation with other organizations. The various collaborations discuss a number of matters, including mitigation in the health sector, responses in the economic sector, as well as measures in the tourism and travel sector. However, in this cooperation there are a number of challenges for ASEAN regional cooperation in dealing with the Covid-19 pandemic such as the lack of information regarding the handling of Covid-19 received by ASEAN members, the slow response of ASEAN in dealing with Covid-19, the different policies taken by each member country further encouraging ASEAN to continue working to find solutions in tackling the Covid-19 pandemic. This research focuses on any efforts to deal with Covid-19. The methodology used is a qualitative research design. Researchers used the concept of the role of ASEAN and handling the pandemic to analyze this study. The results show that ASEAN member countries have a strategic role in tackling the spread of Covid-19 in a number of fields such as health, trade and socio-economy.]]>
<![CDATA[Perkembangan Perbankang Syariah Asia Tenggara Berdasarkan Regulasi ]]>
<![CDATA[Sri Hartini]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perbankkan syariah setiap negara khususnya di Asia Tenggara dalam transaksi-transaksi pada bank syariah harus berdasarkan prinsip syariah. Indonesia dan Malaysia menjadi kiblat dan model pengembangan keuangan syariah di dunia. Melalui fungsi intermediasi perbankan syariah berperan menghidupkan sektor riil melalui penerimaan dan penyaluran dana. Adanya kesenjangan kualitas di masing-masing negara, perbedaan dapat dilihat dari segi regulasi, jumlah dan pertumbuhan kualitas aset keuangan syariah, SDM, Fatwa dan berbagai isu lainnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia didukung juga oleh otoritas keagamaaan Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah Indonesia, dan regulasi lainnya sejak tahun 1992 sampai tahun 2011 dan POJK.Malaysia juga menganut dual level pengawasan, yaitu pada level makro terdapat Shariah Advisory Council (SAC) pada Bank Central Malaysia (BNM) yang berfungsi dalam fatwa keuangan syari’ah, Central Banking Act (CBA) 2009, regulasi sejak tahun 1963. Dalam perkembangannya perbankan syariah Malaysia lebih dulu yaitu pada tahun 1963 dan Indonesia pada tahun 1992 walaupun mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Merek Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Maisya Nadira Anggraini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v6i1.6906
<![CDATA[Merek merupakan suatu tanda yang mempribadikann sebuah barang tertentu. Berdasarkan unsur didalamnya, merek merupakan sebuah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam rangka perdagangan barang atau jasa. Di Indonesia, merek dilindungi berdasarkan sistem perlindungan pendaftar pertama atau prinsip konstitutif. Penulisan hukum ini mengkaji mengenai kelemahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana sampai sekarang ini masih terdapat merek-merek tiruan yang lolos pendaftaran merek di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini adalah tidak adanya persyaratan filosofi merek dan terdapat multitafsir pemahaman merek terkenal dan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.]]>
<![CDATA[Urgensi Revisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Sebagai Kontekstualisasi Iklim Demokrasi ]]>
<![CDATA[Ahmad Gelora Mahardika]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v4i2.5362
<![CDATA[Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that the President has the authority to determine state of emergency, meanwhile the emergency requirements are determined by law. In the Indonesian legal system, the only regulation issued in emergency situation is in lieu of law Number 23 of 1959. The lieu of law was issued by the President in an unstable condition, namely a change of the constitution from the 1950 Constitution to the 1945 Constitution. testing by the House of Representatives, whereas the testing of the lieu of law is a requirement determined in Article 22 of the 1945 Constitution. In addition to these factors, in lieu of law No. 23 of 1959 is also material which is often opposed to democratic values. Therefore, revision of in lieu of law Number 23 of 1959 is needed, because in lieu of law Number 23 of 1959 has not fulfilled the requirements in accordance with the current requirements. The research method used in this article is normative juridical. The conclusion in this article is in lieu of law No. 23 of 1959 needs to be immediately revised as a contextualist welfare of democracy.]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Atas Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyeludupan Emas Yang Dilakukan Oleh Pejabat Diplomatik Korea Utara Di Bangladesh) ]]>
<![CDATA[Dewa Gede Sudika Mangku]]>
<![CDATA[ Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v4i2.5677
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hak kekebalan dan hak keistimewaan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik berdasarkan Konvensi Wina 1961 dan menganalisis akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan dan hak keistimewaan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik Korea Utara di Bangladesh. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, maka pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dengn teknik argumentasi dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa (1) perwakilan diplomatik Korea Utara yang ada di Bangladesh juga memiliki hak kekebalan dan hak keistimewaan sebagai mana yang ditentukan dalam Konvensi Wina 1961, (2) akibat hukum atas penyalahgunaan hak kekebalan terkait kantong/tas diplomatik bagi Bangladesh sebagai negara penerima yaitu berdasarkan hukum bangladesh, perwakilan diplomatik Korea Utara bisa dikenakan hukuman mati, penjara seumur hidup dan dikenakan denda, namun perwakilan diplomatik Korea Utara memiliki kekebalan yang tidak dapat dijatuhkan hukuman tersebut. Adapun akibat hukum bagi Korea Utara sebagai Negara pengirim yaitu Bangladesh sebagai negara penerima yaitu Bangladesh dapat melakukan persona non grata terhadap perwakilan diplomatik Korea Utara apabila hak kekebalannya telah dilakukan penanggalan oleh Korea Utara.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng ]]>
<![CDATA[Ni Putu Rai Yuliartini]]>
<![CDATA[ JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/justitia.v6i1.6875
<![CDATA[Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang secara khusus menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng terdapat kebijakan tentang perlindungan hak dasar pendidikan bagi penyandang disabilitas, namun masih ada kendala atau hambatan dalam mendukung kesetaraan pelayanan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.]]>
