cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Contact Email
satria@fh.um-surabaya.ac.id
Phone
+6285731203703
Journal Mail Official
justitia@fh.um-surabaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, 60113
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIA JURNAL HUKUM
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 25799983     EISSN : 25796380     DOI : 10.36501/justitia.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTITIA JURNAL HUKUM is a journal published by Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surabaya. This journal focuses on the publication of research results, studies and critical scientific studies in the field of law studies
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 199 Documents
 7   8   9   10   11 
Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (Opm) Sebagai Pelaku Makar Koes Dirgantara Adi Mulia; MUHAMMAD SEPTA AFRIZAL; LUKMAN DWI HADI PUTERA
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v4i2.4372

Abstract

Gerakan separatis OPM (Organisasi papua merdeka) yang melakukan Tuntutan memisahkan diri dari wilayah NKRI yang dilakukan oleh OPM dilatar belakangi karena adanya konflik antara Indonesia dengan belanda mengenai wilayah irian barat.Untuk menghentikan gerakan separatis OPM pemerintah memberlakukan UU subversif serta pengaturan mengenai tindak pidana kejahatan terhadap Negara dalam buku II bab I kuhp.Upaya penghentian gerakan OPM perlu adanya pengkajian ulang terhadap undang-undang mengenai tindak pidana kejahatan terhadap Negara serta pemerintah Indonesia memperhatikan kondisi masyarakat papua yang berbeda dengan wilayah Indonesia lainnya dari segi sumber daya alam, pendidikan, kesenjangan sosial, serta keyakinan masyarakat adat papua.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Samsul Arifin
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.8225

Abstract

Indonesia memiliki undang-undang nomor 35 tahun 2009 sebagai produk legislatif dalam hal pengaturan dan pengawasan peredaran narkotika.  Tidak hanya sebagai tempat transit, indonesia juga menjadi produsen dalam hal pengobatan. Menjadi sangat fatal ketika banyak lapisan masyarakat yang menyalah gunakan obat tersebut. Sehingga tidak hanya pribadi pelaku, tetapi juga masyarakat luas merasakan dampak dari penyalahgunaan barang tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dirasa kurang maksimal dalam mencegah peredaran narkotika yang ilegal. Sehingga tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga banyak yang sudah melibatkan diri dalam sindikat pengedaran dengan menjai kurir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode pendekatan undang-undang (statute approach).  Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pertangung jawaban pidana serta dampak hukum yang akan diterima oleh anak sebagai kurir narkotika. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya dari penyalah gunaan narkoba, serta menjadi saran bagi pemeintah agar bisa bekerja  lebih keras lagi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di indonesia.
Penerapan Efek Jera Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI) Cindy Dalli Puspitomanik; Mardi ka; Rahady Dirgantara Siagian
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.5262

Abstract

Mengukur putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim, maka pada bagian tersebut merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutus suatu perkara, sehingga mampu secara utuh mengaplikasikan keadilan yang sesungguhnya berdasarkan UUD NRI 1945 dan keadilan (John Rawls). Pada Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI menunjukkan adanya ketidakpastian dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi penyalahguna narkotika (residivis), maka putusan ini dinilai kontroversial dengan berbagai pertimbangan hakim yang menghasilkan putusan tanpa memberikan efek jera bagi si pelaku, serta dianggap sebagai salah satu penegakan hukum yang tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika di tanah air
Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Secara Agama Budha Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan PN Pontianak Nomor 202/Pdt.P/2015/PN.PTK) Indri Lestari
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v4i2.5346

Abstract

 Pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengatakan “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” tapi berbeda dengan makamah konstitusi melalui putusannya nomor 46/PUU-VII/2010 telah membuat putusan progresif bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Dengan adanya putusan tersebut dapat memunculkan dua asumsi. Pertama mengenai pelegalisasian anak hasil pernikahan yang tidak sah, baik dihadapan hukum Islam maupun hukum positif. Kedua, sebagai salah satu perlindungan negara terhadap seluruh masyarakatnya tidak melihat status dan asal usulnya.Permasalahannya adalah kewenangan Notaris dalam pembuatan akta pernyataan dan surat keterangan waris bagi anak luar kawin berdasarkan penetapan pengadilan negeri pontianak nomor 202/pdt.p/2015/pn.ptkPenelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian hukum normatif. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan studi kasusHasil Penelitian yaiu surat Penetapan Pengadilan Negeri ini adalah Dasar Notaris untuk membuat Cek Wasiat, Akta Pernyataan, Surat Keterangan Hak Mewaris , Notaris Memiliki Kewenangan Membuat Akta Pernyataan dan Surat Keterangan Hak Mewaris apabila Para Pihak/Para Ahli Waris menyerahkan Asli dan Fotocopy yang Dilegalisir oleh Pengadilan Negeri yang didalam surat Penetapan Pengadilan Negeri Mengabulkan Pihak Pemohon Bahwa Benar Terjadinya Perkawinan Antara Tuan SIAU SUI LUK dan Nyonya THEN KUI TJU, serta menyatakan dengan sah bahwa Ahli Waris Jesi Angelica, Andre, dan Pindy Yolanda benar dan anak sah dari Tuan SIAU SUI LUK dan Nyonya THEN KUI TJU, disertakan dengan bukti-bukti Dokumen pendukung lainya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 280 – 281 KUHP.
Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia di Wilayah Perbatasan dengan Malaysia Berdasarkan The Universal Declaration on Human Rights (UDHR) 1949 Endah Rantau Itasari
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.6881

Abstract

Hakikat hukum dalam pemenuhan hak pendidikan dasar dan menengah terletak pada keberpihakan negara dalam memenuhi hak tersebut kepada warganya dalam kondisi dan situasi tertentu. Keberpihakan tersebut harus terlihat dalam akselerasi pembuatan hukum, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaan yang memiliki kesederajatan pemehuhan di wilayah atau pada orang yang telah memiliki akses lebih baik pada daerah-daerah yang terbatas aksesnya, seperti di kawasan perbatasan negara Indonesia dan Malaysia. Keberpihakan berbasis kesemaan adalah moralitas negara sebagai prasayat hukum yang berkeadilan dan harus berpedoman kepada hak-hak asasi manusia.
Reformulasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Kerangka Nkri Pembaharuan Hukum Di Nanggroe Aceh Darussalam andi khadafi
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v4i2.5625

Abstract

Qanun Jinayat di Nanggroe Aceh Darussalam saat ini belum menjalankan syariat Islam secara kaffah dikarenakan Substansi Isi Qanun Tentang Hukum Jinayat yang lemah, Politik Hukum Pemerintah, Perbedaan Persepsi Pemberlakuan Hukum Jinayah, Lemahnya Penegakan Hukum, Pengawasan Masyarakat yang Masih Lemah, Minimnya Anggaran Biaya dan Efektifitas Pelaksanaan Hukum Jinayah di AcehKonsep Yang Ideal Tentang Qanun Jinayat Aceh Dimasa Mendatang Dalam Pembaharuan Hukum adalah Qanun Jinayat Aceh Naskah Akademik maupun Penjelasannya seharusnya menerangkan secara spesifik tentang konsepsi pidana hududnya lebih jelas dan konkrit. Hudud banyak diyakini sebagai bentuk hukuman Islam karena langsung diatur oleh Allah melalui al-Qur’an atau oleh Rasulullah SAW melalui hadist-hadistnya. Hudud kemudian menjadi semacam identitas keislaman sebuah Negara sehingga Negara yang belum menerapkannya dianggap sebagai Negara yang tidak sempurna menerapkan Ajaran Islam.  Qanun Jinayat Aceh seharusnya memperhatikan kajian perbandingan negara asing (Palestina, Sudan, Malaysia dan Brunei) sebagai titik tolak ukur.
Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa di Indonesia Diantika Rindam Floranti
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.6059

Abstract

Aborsi sering dilakukan oleh perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Pasal 346 KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menekankan larangan aborsi tanpa melihat konteks pemaksaan aborsi. Hal ini membuat perbuatan aborsi tidak memandang adanya unsur paksaan atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aborsi paksa di Indonesia, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyintas aborsi paksa untuk memperoleh layanan hukum dan non-hukum di Indonesia, serta mengetahui pengaturan hukum pidana Indonesia terhadap aborsi paksa di Indonesia di masa depan.
Optimalisasi Besaran Pajak Yang Diterima Negara Atas Sistem Self Assessment Kegiatan Usaha Notaris Dengan Menyelenggarakan Pembukuan Dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto Vedry Yani
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v4i2.5353

Abstract

Jurnalini membahas mengenai Optimalisasi besaran pajak yang di terima Negara atas system Self Assessment Kegiatan Usaha Notaris, yang mana pada jurnal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang menjadi subjek untuk di ambil datanya sebagai sampel yang akan di lakukan perbandingan dalam bentuk penyampaian dengan menggunakan metode pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.  Dengan asas-asas perpajakan, yaitu asas keadilan dan asas kesederhanaan. Serta mencari tahu besarnya pajak yang terhutang bagi Notaris apabila menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan apabila menyelenggarakan Pembukuan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan terapan deskriptif. Hasil temuan dari penelitian ini adalah asas keadilan dan asas kesederhanaan yang mana akan timbul suatu pro dan kontra tergantung sudut pandang pihak-pihak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan penelitian ini juga untuk mengetahui Optimalnya penerimaan negara berdasarkan hasil dari besarnya pajak terhutang yang didapat dari hasil simulasi perhitungan dengan menyelenggarakan Pembukuan dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto berdasarkan hasil data yang diperoleh dari narasumber yang memiliki kegiatan usaha notaris. Temuan penelitian juga menyarankan agar terus dilakukannya perbaikan atas ketentuan peraturan mengenai system perpajakan agar setiap wajib pajak memiliki kemudahan dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.  
Conditional Punishment As An Alternative Punishment Of Prevention Crimes In Indonesia Ratri Novita Erdianti; Sholahuddin Al-Fatih; Wasis Suprayitna
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.7360

Abstract

Criminal is a tool used in tackling criminal acts. The judge as the part who passes the sentence has a very important role in determining the effectiveness of the punishment that will be imposed on the perpetrator of the criminal act . So in this case the judge should be precise in determining which type of crime is appropriate for the perpetrator, considering that the imposition of a sentence against someone who has committed a criminal act is a very important part of realizing the expected criminal justice system. The application of imprisonment for the short term has many weaknesses. The process of prisonisation becomes a means of crime school for prisoners who have the opportunity to increase the number of existing receivers. Thus an alternative punishment is needed that can be a solution to the weaknesses of imprisonment. Conditional punishment is an alternative punishment that can be imposed by a judge against the perpetrator of a criminal act. The limitation in this research is focused on the use of conditional punishment which is expected to be able to fulfill the desired sentencing objectives and become an effort in criminal policy to tackle crime. This study uses a normative juridical research method that will examine conditional criminality in relation to the theory of the purpose of punishment as well as examine crime as an effort to tackle crime based on the theory of criminal policy.
Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19 Yayuk Sugiarti; asri wijayanti
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v4i2.6187

Abstract

Tidak ada yang mengharapkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak. Antara pekerja dan pengusaha selalu mengharapkan agar hubungan kerja dapat berlangsung selama-lamanya dengan suasana kondusif. Keadaan pandemic covid-19 telah memaksa kegiatan usaha melakukan perubahan syarat maupun cara kerja. Penanganan dan pencegahan penularan virus corona, telah memaksa pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan social. Perubahan cara kerja terjadi, misalnya mengurangi jumlah pekerja dalam waktu kerja tertentu. Ada yang menganggap kondisi pandemic covid-19 sebagai suatu keadaan memaksa (force majeur),  sehingga mengakibatkan kerugian yang menjadikan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena alas an force majeur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari pemutusan hubungan kerjan di masa pandemic covid-19 karena alasan force mejur.  Penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan statute approach. Hasil dari penelitian ini adalah pandemic covid-19 tidak dapat dijadikan dasar alasan telah terjadinya force majeur, karena pandemic covid-19 bersifat sementara tidak selama-lamanya. Apabila pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena mengalami kerugian, harus tetap dibuktikan adanya kerugian berdasar analisis keuangan.dan memberikan hak-hak sesuai UU 13/2003. Kesimpulan yang didapat adalah pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena alasan force majeur pada saat pandemic covid-tidak dapat dibenarkan dan harus tetap memberikan haknya sesuai UU 13/2003.

Page 9 of 20 | Total Record : 199

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum (Article in Press) Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2022): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum More Issue