cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Satria Unggul Wicaksana Prakasa
Contact Email
satria@fh.um-surabaya.ac.id
Phone
+6285731203703
Journal Mail Official
justitia@fh.um-surabaya.ac.id
Editorial Address
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, 60113
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIA JURNAL HUKUM
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 25799983     EISSN : 25796380     DOI : 10.36501/justitia.v1i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTITIA JURNAL HUKUM is a journal published by Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surabaya. This journal focuses on the publication of research results, studies and critical scientific studies in the field of law studies
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 199 Documents
 8   9   10   11   12 
Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional Intan Sekar Arum; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Fatma Ulfatun Najicha
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.6426

Abstract

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia juga telah meratifikasi deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM), Undang-Undang 39 tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam undang-undang tersebut juga memasukkan hak atas lingkungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (3) menegaskan: “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menekan pada pendekatan perundang-undangan, yaitu  yuridis normatif. Perlunya Indonesia untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar tidak terulang lagi juga merupakan bentuk dari pertanggung jawaban negara dalam hal menjaga kelestarian alam. Indonesia memberikan gambaran bahwa madih belum maksimalnya penegakan atas pelanggaran kebakaran hutan oleh pihak tertentu karena pihak yang terkait dan bertanggung jawab belum berkoordinasi dengan baik yang berdampak pada masih terjadi kasus kebakaran hutan di beberapa wilayah di Indonesia bahkan terus berulang tiap tahunnya.
Peran Muhammadiyah Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Batu Tinuk Dwi Cahyani; Sholahuddin Al-Fatih
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v4i2.5399

Abstract

In effort to prevent and eradicate corrupt behavior, the community also has rights and obligations, in the sense that the community seeks to prevent and eradicate criminal acts of corruption. One form of community participation in preventing and eradicating corruption is through community organizations (Ormas). Ormas are considered as a forum for people who are engaged in social affairs and those who are neutral and do not have a practical political orientation. This research is a type of legal research using primary data, secondary data and tertiary data. Corrupt mentality of course comes from the motivation to rule on the basis of excessive ambition and precisely indirectly facilitated by the existing political system conditions, I think it is quite simple when someone who wants to get a higher position, the "job mafia" has provided easy access through Such paths of corruption are open and have become common knowledge for the public, therefore the important role of the Regional Leadership of Muhammadiyah City of Batu in the prevention and eradication of criminal acts of corruption is the formation of Muhammadiyah cadres themselves.
Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator dan Mitra pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online di Indonesia Sofyan Dewantoro; Grace Sharon; Slamet Supriatna
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.7648

Abstract

Dengan munculnya konsep transportasi online di Indonesia membawa konsekuensi perluasan beberapa konsep di bidang hukum dan regulasi. Salah satunya adalah pemahaman tentang hubungan dan perjanjian kemitraan yang terjalin antara Aplikator dan Mitra Pengemudi. Hubungan kemitraan adalah suatu hubungan kerjasama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. Hubungan kemitraan inilah yang diterapkan dalam konsep transportasi online di Indonesia. Dimana Aplikator dan mitra pengemudi tunduk pada perjanjian kemitraan yang mengikat sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa hubungan kemitraan yang dilakukan di Indonesia belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang hubungan kemitraan yang dilakukan oleh aplikator dan mitra pengemudi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan komparatif dalam menyelesaikan isu hukum yang ada.
Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Di Kabupaten Bondowoso Lilik Puja Rahayu; asri wijayanti
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v4i2.6188

Abstract

Pekerja harian lepas seharusnya bekerja kurang dari dua puluh lima hari  dalam satu bulan. Minimal upah yang seharusnya diterima oleh pekerja harian lepas perhari adalah seperdualima dari upah minimum perbulan. Fakta yang ada di Kabupaten Bondowoso, pekerja harian lepas masih bekerja penuh dalam satu bulan dan menerima upah kurang dari ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas di Kabupaten Bondowoso beserta upaya hukumnya. Penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan statute approach. Hasil dari penelitian ini adalah Banyak pekerja harian lepas di kabupaten Bondoowoso masih bekerja lebih dari dua puluh hari dalam satu bulan dan menerima upah kurang dari seperdualima dari upah minimum Kabupaten Bondowoso. Pada ummnya pekerja harian lepas di Kabupaten Bondowoso yang bekerja lebih dari waktu maksimal seharusnya dan menerima upah kurang dari upah minimum seharusnya tidak melakukan upaya hukum apapun. Hal ini mengingat sulitnya mencari pekerjaan. Kesimpulan yang didapat adalah pekerja harian lepas di Kabupaten Bondowoso belum mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan  Pasal 10-12 Kepmen 100/2004, jo. Paasl 59  jo Pasal 90 jo Paas; 185 UU 13/2003.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Sektor Sumber Daya Alam joey josua pamungkas pattiwael; Hidayatullahi Hamidi
Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i02.9423

Abstract

Pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan suatu hal yang masih baru dalam perkembangan sistem hukum pidana di Negara kita. Hal ini tentunya akan berdampak juga dengan budaya kerja hukum kita, ketika korporasi dinyatakan sebagai subjek hukum pidana. Permasalahan yang di teliti dalam jurnal ini adalah bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi ditinjau dari sejarah dan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Demi memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Berdasarkan sejarah ada tiga bentuk pertanggungjawaban korporasi dan ada kurang lebih empat doktrin terkait pertanggungjawaban pidana korporasi 2. Berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi maka dimungkinkan pengurus dan korporasi dapat di bebankan pertanggungjawaban pidana kemudian pada saat ini munculnya Perma dan Perja terkait tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi telah melengkapi kekurangan hukum yang ada.Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Sumber Daya Alam, Tindak Pidana Korupsi
Hukuman Mati dalam perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi I Gede Tangkas Wirya Arta
Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i02.7582

Abstract

Hukuman itu perlu tetapi tidak mematikan
Problematika Di Daerah Perbatasan Darat Antara Indonesia-Timor Leste Dewa Gede Sudika Mangku; Ni Putu Mahaditha Dimaswari
Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i02.9532

Abstract

Perbatasan adalah salah satu bentuk untuk menetapkan batas-batas internasional antar negara. Faktor penting untuk pembangunan perdamaian regional yang menimbulkan kecemasan bila tidak adanya kepastian letak batasan. Fenomena batas bisa dikatakan masalah yang cukup berpengaruh yang berdampak pada Indonesia. Salah satunya adalah perbatasan darat dengan Timor Leste. Perbedaan pendapat pada alinea ketiga (tiga) batas negara merupakan masalah Indonesia dan Timor Leste memiliki hubungan yang serius. Kajian ini bertujuan untuk Pelajari tentang upaya Indonesia dalam menyelesaikan masalah perbatasan Indonesia-Timor Leste berada di bagian perbatasan negara. Adanya sebuah perjanjian internasional kedua belah negara berfungsi agar kesepakatan yang telah dibuat tersebut tidak dilanggar masing-masing negara. Penetapan batas wilayah haruslah sesuai, dan dan juga untuk wilayah tertentu yang masih saling klaim dilakukan clear area.
Criminalization of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender) Criminal Act and Its Law Enforcement Efforts in Indonesia Ifahda Pratama Hapsari
Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i02.9224

Abstract

The law enforcement problems in many countries, especially in Indonesia, are central problems. The number of criminal cases is increasing in Indonesia, especially the increasing number of violence commit by LGBT people. Many factors influence LGBT crimes. A set of regulations is not enough to support the strict law enforcement officers. It also needs strict sanctions. In the Criminal Code concerning sanctions, the criminal act imposed on the perpetrators has been highlighted in Indonesia in terms of the process of seeking a sense of justice, which is a link that cannot be separated. It began when the laws and regulations were made, as well as the implementation and application. LGBT stands for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender. It also refers to one’s sexual orientation, whether individuals are attracted to the same or different sexes/genders. LGBT mainly occur in big cities. It occurs due to lifestyle behaviors, a wrong circle of friends, or genetic factors inherited from birth. Trauma due to violence and the label of the wrong sexual orientation make their character dominant to commit violence. The Criminal Code in Indonesia, especially Article 292 of the Criminal Code, which has been used as a reference in giving sanctions to LGBT perpetrators, has not provided justice for the victims. This Article only contains limitations. Obscene acts are not enough to ensnare the perpetrators. The objective of this study was to ensure that LGBT perpetrators who commit violent crimes against victims can be punished according to criminal law in Indonesia.Keywords: Criminalization, LGBT, Law Enforcement.
Pertentangan Antara Asas Oportunitas Dengan Asas Equality Before The Law (Pasal 35 Huruf C UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) Deni Setya Bagus Yuherawan; Muhammad Huzaini
Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i02.8303

Abstract

Kejaksaan Agung dengan berdasarkan kewenangannya dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum, sebagaimana terdapat pada Pasal 35 huruf C Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi bertentangan terhadap asas equality before the law dan terjadinya diskriminasi terhadap penerapan hukum kepada subjek hukum. dibandingkan pada asas equality before the law yang diwujudkan pada asas legalitas menjelaskan bahwa setiap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus diproses berdasarkan hukum dan diperlakukan sama dengan warga negara lainnya. Dengan berlandaskan asas equality before the law yang diwujudkan dalam asas legalitas serta sistem penuntutan berdasarkan asas pengesampingan perkara demi kepentingan umum mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam penegakkan hukum. Dapat dibenarkan jaksa agung diberikan kewenangan untuk dapat mengesampingkan perkara atas alasan demi kepentingan umum sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Akan tetapi sebab yang menjadi alasan akan kewenangan tersebut memiliki pertentangan pada asas equality before the law.Kata Kunci: Asas Equality Before The Law, Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum
Pelaksanaan Eksekusi Uang Pengganti Terpidana Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Tri Novita Sari Manihuruk; M Yusuf Daeng
Justitia Jurnal Hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i02.5267

Abstract

AbstrakUang Pengganti merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan bersama pidana pokok sesuai dengan Undang-Undang Tindak pidana korupsi. Pembayaran uang pengganti merupakan upaya untuk memulihkan kondisi keuangan negara atas kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Penulisan jurnal ini difokuskan terhadap pelaksanaan eksekusi uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru, serta melihat bagaimana kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaaan Eksekusi Uang pengganti terhadap terpidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru dilaksanakan setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht. Hambatan yang dihadapi yaitu: terpidana tidak membayar uang pengganti yang dibebankan kepadanya, Belum ada sinergitas antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Negeri Pekanbaru apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti. Upaya nya yaitu:  Jaksa wajib melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana, dan menyetorkan hasil pelelangan ke Kas Negara; kemudian terhadap terpidana yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka pelunasan tunggakan uang penggantinya dilakukan melalui tuntutan subsider pidana penjara, atau hukuman badan yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok dan sudah ditentukan dalam putusan pengadilan (subsidair uang pengganti; Meningkatkan Sinergitas antara Kejari, Kejati, Kejagung dengan Kementerian Keuangan dalam Pelaporan Uang Pengganti. Kata Kunci: Eksekusi Uang Pengganti, Terpidana, Korupsi         

Page 10 of 20 | Total Record : 199

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum (Article in Press) Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2022): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum More Issue