Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JUSTITIA JURNAL HUKUM

justitia
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya

ISSN : 25799983 EISSN : 25796380 DOI : 10.36501/justitia.v1i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

JUSTITIA JURNAL HUKUM is a journal published by Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Surabaya. This journal focuses on the publication of research results, studies and critical scientific studies in the field of law studies

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 199 Documents

4 5 6 7 8

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dan Investor dalam Pembiayaan Sekunder Perumahan Guspita Daniar Anggraini
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pembiayaan Sekunder Perumahan merupakan suatu alternatif pembiayaan yang dibentuk oleh pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan. Pembiayaan Sekunder Perumahan ini memiliki tujuan untuk memberikan pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang rata-rata memiliki penghasilan menengah ke bawah untuk mampu memiliki rumah sendiri. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bentuk perlindungan hukum terdapat upaya terhadap hak-hak harus dilindungi dan terdapat kewajiban harus dilaksanakan untuk kemudian di bentuk di dalam norma atau hukum itu sendiri dapat berjalan secara efektif, adil, dan bermanfaat. Kata kunci : Perlindungan hukum, nasabah, investor, pembiyaan sekunder

Kedudukan Hukum Pemegang Hak Milik atas Tanah Pertanian yang Melebihi Batas Maksimum Rani Rizkiyanti
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Kedudukan hukum pemilik dan penguasa tanah pertanian yang melebihi batas maksimum tidak diperkenankan didalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan tanah pertanian yang melebihi batas maksimum tersebut akan terkena redistribusi dan ganti rugi bagi bekas pemilik tanah pertanian. Kata kunci: Hak Milik atas Tanah Pertanian, Landreform, Redistribusi, Ganti Rugi.

Perlindungan Hukum Bagi Bank atas Upaya PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dari Pihak Ke-3 (Tiga) Ari Murti Susanto; Erwin Malonda; Imron Rosadi; Muhammad Rizki
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (646.989 KB)

Bank sebagai salah satu penggerak perekonomian negara salah satu fungsinya menyalurkan kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit kepada masyarakat diikuti dengan penyerahan fixed asset untuk dijadikan jaminan dengan dibebani hak tanggungan oleh bank sehingga kredit bisa terlunaskan dengan baik apabila ada kegagalan pembayaran utang. Ketika debitur memiliki lebih dari 1 kreditur dan tidak mampu melunasi utang-utangnya saat jatuh tempo dan pihak ketiga meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga maka akan menghambat bank untuk mengeksekusi jaminan. permasalahannya yang ada apa perlindungan hukum terhadap Bank jika terjadi upaya PKPU dari Pihak Ketiga tersebut. Undang-Undang Kepailitan mengatur kreditor separatis tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya masa penangguhan atau dimulainya keadaan insolvensi. Kata Kunci : Bank, Debitur Macet, Kredit Macet, Hak Tanggungan dan PKPU

Telaah Yuridis Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Muhammad Miftahul Farah; Lastuti Abubakar; Etty mulyati
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Sukuk merupakan bagian dari instrumen keuangan syariah yang mempunyai potensi besar dalam menyerap dan mengembangkan dana masyarakat pasca krisis. Dimana peran sukuk dalam pertumbuhan keuangan syariah cukup diperhitungkan, mengingat populasi muslim yang besar dan keuntungan yang didapat dalam metode syariah ini. sukuk adalah salah satu alternatif bagi investasi maupun pembiayaan, baik itu korporasi maupun pemerintah dalam membangun infrastruktur di Indonesia.. Dalam hal keuangan syariah, sukuk adalah suatu hal yang tergolong baru di telinga masyarakat, berbeda dengan perbankan syariah yang lebih dulu dikenal. Dalam rangka membangun manfaat dari sistem kesyariah-an, instrumen keuangan syariah menjadikan sukuk sebagai inovasi dalam investasi dan pembiayaan, dimana sebelum adanya sukuk negara maupun korporasi, pendanaan biasanya dilakukan dengan cara Obligasi maupun Surat Utang Negara (SUN), berangkat dari hal itu akhirnya sukuk muncul memberikan alternatif akan sistem konvensional. Dalam perkembangannya sukuk mengalami peningkatan dari masa ke masa, dimana ketika sukuk pertama kali diterbitkan menimbulkan antusiasme para investor ditandai dengan diserap habisnya sukuk korporasi oleh Indosat. Lalu berjalan dengan waktu pemerintah mengeluarkan UU tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN) yang dimaksudkan untuk memuluskan jalan dari perkembangan sukuk itu sendiri hingga akhirnya pada saat ini pemerintah menjadikan sukuk sebagai alternatif pembiayaan paling diminati dalam menyerap dana untuk pembangunan tanah air. Kata Kunci : Sukuk, Instrumen Keuangan Syariah, Investasi.

Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia Lidya Christina Wardhani
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Pasca pemilihan umum (pemilu) Presiden dan Wakil Presiden, para elite politik yang tergabung di berbagai partai politik mulai mengutarakan keinginan mereka terkait kontrak politik baru. Tidak hanya partai politik koalisi pendukung calon yang menang, tetapi juga partai politik oposisi pendukung Presiden lawan. Dengan adanya koalisi dalam partai politik ini, justru dikhawatirkan dapat melemahkan hak prerogatif yang seharusnya mutlak hanya dimiliki oleh Presiden, salah satunya dalam hal pengisian kabinet menteri. Sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia pun juga terancam terganggu dengan adanya intervensi kepentingan dari partai politik, terutama bagi hak prerogatif Presiden, sehingga sistem Presidensial tidak dapat berjalan optimal, efektif dan efisien.Kata Kunci: Koalisi; Partai Politik; Koalisi Partai Politik; Sistem Presidensial di Indonesia

Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual Nur Aini Rakhmawati; Adinda Ayudyah Rachmawati; Ardha Perwiradewa; Bagus Tri Handoko; Muhammad Reza Pahlawan; Rafika Rahmawati; Ludia Rosema Dewi; Ahmad Naufal
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Arus persebaran informasi semakin mudah terutama pada persebaran informasi pribadi. Informasi pribadi seseorang bisa disebarluaskan oleh orang lain demi keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peranan hukum dalam penanggulangan kasus pelanggaran privasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa, hukum telah berperan dalam penanggulangan kasus pelanggaran privasi, di Indonesia yaitu melalui Pasal 26 UU ITE, untuk lingkup internasional menggunakan EU General Data Protection. Dapat diketahui bahwa setiap kasus pelanggaran ditindak dengan hukum sesuai tingkat pelanggarannya, setiap negara memiliki hukum masing-masing untuk melindungi warga negara.Kata Kunci : data pribadi, kasus pelanggaran privasi, hukum privasi

Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia Ayu Izza Elvany
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Penelitian ini mengkaji kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana destructive fishing termuat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kebijakan formulatif yang merupakan landasan operasionalisasi hukum pidana penanggulangan tindak pidana destructive fishing tersebut belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, ketentuan minimum khusus, dan sanksi tindakan, sehingga penanggulangan tindak pidana destructive fishing belum efektif.Kata Kunci: Kebijakan Formulatif, Tindak Pidana, Destructive Fishing

Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia Ratri Novita Erdianti; Sholahudin M. Fatih
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Sebagai generasi penerus bangsa, anak sudah selayaknya negara memberikan jaminan terhadap perlindungan anak. Hal tersebut di wujudkan salah satunya dengan menciptakan Kota/Kabupaten Layak Anak yang akan menjadi salah satu unsur keberhasilan perlindungan hukum di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak, bahwa Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Dalam mengembangkan KLA tersebut pada intinya mendasarkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya dan perlindungan khusus. Dalam rangka memenuhi KLA tersebut diperlukan partisipasi Desa untuk mewujudkannya sehingga diperlukan pembentuka Desa Layak Anak. Dengan menciptakan Desa Layak Anak maka akan berpengaruh besar terhadap terwujudnya Kota/Kabupaten Layak Anak sehingga akan tercapai perlindungan terhadap hak-hak anak yang diinginkan. Kata Kunci : Pendampingan, Desa Layak Anak, Perlindungan Hukum

Law Number 9 of 2017 as Automatic Financial Information Exchange and Comparison with Malaysia Bambang Sugeng Ariadi Subagyono; Agus Yudha Hernoko; Zahry Vandawati Chumaida; Asri Wijayanti
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Taxpayer data and information from banking and finance institution could be guidance on any development. Therefore, it could be a corrective act to do the law enforcement on increasing Inland Revenue. Financial information exchange regarded to tax interests, besides by demanding way also could automatically way done (Automatic Exchange of Financial Account Information/AEol). Indonesia commitment was manifested by Multilateral Competent Authority Agreement signed after AEOI on 3rd June 2015. Indonesia agreed to start the financial information exchange automatically on September 2018. The followed-up Indonesia government commitment was on 8th May 2017. It had approved the financial information access no.1 2017 legislations as to tax interests. Then, one year later was set to be no.9 2017 legislations.Keywords : Automatic, Exchange, Financial Account

Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/PA.BTL) Vitra Hana Sharfina; Satria Sukananda
Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Orang dewasa yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Tujuan penelitian ini secara objektif adalah untuk mengetahui hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu didasarkan studi atas Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan dengan pendekatan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak perdata yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan adalah hak perdata yang bersifat absolut seperti hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri. Orang gila berada dalam pengampuan tidak kehilangan hak keperdataannya namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan menjadi pengampu adalah keterkaitan pemohon sebagai anak kandung, pemohon melakukan pengurusan harta kekayaan, hanya pemohon yang sehat secara jasmani dan rohani, dan hanya pemohon yang mengajukan permohonan menjadi wali pengampu. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Keperdataan, Pengampuan.

Page 6 of 20 | Total Record : 199

4 5 6 7 8

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 9 No 2 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum Vol 9 No 1 (2025): Justitia Jurnal Hukum (Article in Press) Vol 8 No 2 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 8 No 1 (2024): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 7 No 1 (2023): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 2 (2022): Justitia Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2022): justitia jurnal hukum Vol 5, No 2 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 2 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 2 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 3, No 1 (2019): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 2 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 2, No 1 (2018): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2017): Justitia Jurnal Hukum Vol 1, No 1 (2017): Justitia Jurnal Hukum More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Contact Email
satria@fh.um-surabaya.ac.id

Phone
+6285731203703

Journal Mail Official
justitia@fh.um-surabaya.ac.id

Editorial Address
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, 60113

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Contact Email satria@fh.um-surabaya.ac.id

Phone +6285731203703

Journal Mail Official justitia@fh.um-surabaya.ac.id

Editorial Address Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, 60113

Location Kota surabaya, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Satria Unggul Wicaksana Prakasa

Contact Email
satria@fh.um-surabaya.ac.id

Phone
+6285731203703

Journal Mail Official
justitia@fh.um-surabaya.ac.id

Editorial Address
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya, 60113

Location
Kota surabaya,

Jawa timur

INDONESIA