cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
MAJALAH ILMIAH GLOBE
Published by Badan Informasi Geospasial
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Earth & Planetary Sciences Education
Arjuna Subject : -
Articles 347 Documents
 8   9   10   11   12 
PEMETAAN PULAU KECIL DENGAN PENDEKATAN BERBASIS OBJEK MENGGUNAKAN DATA UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) Ramadhani, Yoniar Hufan; Rokhmatulloh, Rokhmatulloh; K., Aris Poniman; Susanti, Rahmatia
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1063.602 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2015.17-2.223

Abstract

Pulau kecil memiliki ukuran yang kecil, ekosistem yang rentan dan sumberdaya yang terbatas, sehingga dampak dari permasalahan pembangunan akan lebih terlihat. Ketersediaan data keruangan menjadi salah satu sebab timbulnya kesalahan dalam pengelolaan pulau kecil. Secara umum pemetaan pulau kecil membutuhkan data citra dengan resolusi tinggi dikarenakan ukurannya. Namun ketersediaan data yang terbatas masih menjadi kendala terutama pada area yang jauh dari pulau utama. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) sebagai teknologi yang mampu melakukan akuisisi data dengan ketinggian rendah, menghasilkan citra beresolusi tinggi bisa menjadi solusi dalam penyediaan data untuk pemetaan pulau kecil. Penelitian ini mengkaji penggunaan data yang dihasilkan dari UAV menggunakan analisis digital berbasis objek (GEOBIA) untuk pemetaan penutup lahan pulau kecil. Analisis digital berbasis objek dilakukan untuk otomatisasi pengolahan data pemetaan pulau kecil dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi hasil pemetaan dibandingkan dengan interpretasi visual yang selama ini sering dilakukan. Untuk keperluan ini, foto udara hasil dari UAV diturunkan menjadi citra orthofoto resolusi sangat tinggi dan model permukaan digital (DSM). Pada tahapan klasifikasi, analisis digital dengan pendekatan berbasis objek digunakan untuk mengkelaskan empat jenis objek yaitu bangunan, pohon, rumput/semak dan permukaan diperkeras/kedap air. Hasil kajian menunjukkan penggunaan analisis digital berbasis objek dengan menggunakan data hasil UAV memberikan hasil yang sangat baik untuk pemetaan cepat penutup lahan pulau kecil dengan akurasi keseluruhan sebesar 94,4% dan indeks kappa 0,92. Hasil kajian ini memberikan alternatif untuk pemetaan cepat penutup lahan pulau kecil yang seringkali masih menggunakan interpretasi secara visual. Pemanfaatan data UAV juga memberikan solusi keterbatasan ketersediaan data di pulau kecil Indonesia.Kata kunci : pulau kecil, penutup lahan, klasifikasi, GEOBIA, UAVABSTRACTSmall island has a small size, vulnerable ecosystems and limited resources, hence impact of development problems will be more visible in this particular area. Availability of spatial data becomes one of reasons of erroneous in management of small islands. In general, mapping of small islands require image data with high resolution due to its size. However, the limitation on availability data remains a constraint, especially in remote areas. Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is a technology that can perform data acquisition at low altitude, produces high-resolution image, so that it can be a solution in providing data for mapping small island. This study examines the use of data generated from the UAV using object-based digital analysis (GEOBIA) for mapping small island land cover. Object-based digital analysis performed for automation of data processing mapping of small islands in improving efficiency and accuracy of the mapping results compared to visual interpretation which has been frequently done. A very high resolution imagery and digital surface models (DSM) produced from UAV aerial photographs for this purpose. At the stage of classification, digital analysis by objectbased approach was used to classify the four classes of objects, namely buildings, trees, grass/shrubs and bare soils/impervious surface. The results showed that the use of object-based digital analysis using data from UAVs provide excellent results for rapid mapping of small island’s land cover with an overall accuracy of 94.4% and kappa index of 0.92.The results of this study provide an alternative for rapid mapping of land cover small islands. Data utilization UAVs also provide solutions to the limitations of the data availability on small islands in Indonesia.Keywords : small island, land cover, classification, GEOBIA, UAV
GEOSPATIAL ASPECT OF THE LAND BORDER BETWEEN INDONESIA AND TIMOR-LESTE Handoyo, Sri
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 13, No 2 (2011)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.57 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2011.13-2.98

Abstract

Indonesia has international land borders with three neighboring countries, including the land border with Timor-Leste. The establishment of the international land boundary between Indonesia and Timor-Leste was agreed by the two Governments, the Republic of Indonesia (RI) and the Democratic Republic of Timor-Leste (RDTL) to be based on the Dutch and Portuguese 1904 Treaty and the 1914 Arbitral Awards. Presently, the joint border survey demarcation have been in progress and achieving of about 96% of the total length of the land border lines. According to the verbal description in the 1904 Treaty the boundaries are defined based on geomorphological features, i.e. the watersheds, rivers, and thalwegs oflarge rivers. All these morphological elements of the border were carefully identified and accurately measured to produce geospatial information about the boundaries. This paper describes how the geospatial information along the border lines were measured and fixed.Keywords: Geospatial Information; International Land Boundary; Indonesia and Timor-Leste; Delineation and Demarcation Surveys.ABSTRAKIndonesia memiliki perbatasan darat internasional dengan tiga negara tetangga, termasuk perbatasan darat dengan Timor-Leste. Pembentukan batas darat internasional antara Indonesia dan Timor-Leste disepakati oleh kedua pemerintah, Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL) didasarkan pada Perjanjian Belanda dan Portugis 1904 dan Penghargaan Arbitrase 1914. Saat ini, survei demarkasi perbatasan bersama terus berlangsung dan telah mencapai sekitar 96% dari total panjang garis perbatasan darat. Menurut deskripsi verbal dalam Perjanjian tahun 1904 batas tersebut didefinisikan berdasarkan unsur geomorfologi, yaitu daerah aliran sungai, sungai, dan thalwegs sungai besar. Semua elemen morfologi perbatasan diidentifikasi dengan cermat dan diukur secara akurat untuk menghasilkan informasi geospasial tentang perbatasan. Makalah ini menggambarkan bagaimana informasi geospasial di sepanjang garis perbatasan diukur dan ditetapkan.Kata Kunci: Informasi Geospasial; Batas Darat Internasional; Indonesia dan Timor-Leste; Survei Delineasi dan Demarkasi.
KAJIAN PERENCANAAN PENGGUNAAN LAHAN Sudarmadji, Bambang Wahyu
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7222.437 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2007.9-1.406

Abstract

Data dan informasi merupakan kebutuhan yang setidak-tidaknya sangat berguna sekali dalam proses perencanaan penggunaan lahan. Penggunaan lahan bukannya merupakan hal yang statis, melainkan dapat dimasukkan dalam kriteria proses yang dinamis. Penggunaan lahan relatif cepat kadaluwarsa, bila dibandingkan dengan informasi tentang data fisik yang mencantumkan sumber dan tanggal datanya. Inti proses perencanaan penggunaan lahan adalah penerapan kategori-kategori penggunaan lahan yang direncanakan pada suatu daerah dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menguntungkan, faktor penghambat, dan faktor ancaman budaya. Sehingga rencana cenggunaan lahan dapat diarahkan untuk daerah pelestarian, untuk pembangunan, atau untuk peremajaan. Pelaksanaan rencana penggunaan lahan harus dipandang sebagai satu kesatuan dengan fungsi perencanaan penggunaan lahan yang terdahulu, baru kemudian berusaha memikirkan bagaimana cara melaksanakannya. Oleh karena itu suatu rencana penggunaan lahan hendaknya dapat dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.Kata kunci: penggunaan lahan, prosedur, informasi, dataABSTRACTData and information are required in any of land use planning. Land use planning is not a static matter, but can be packed into dynamic process criterion. Compared to information about physical data, which must mention source and date of its data, information of land use is relatively quick become out date. The core of land use planning process is applying of land use planning categories at one particular area by reckoning several factors as beneficial factors, resistor factor, and cultural threat factor. Therefore, land use planning can be instructed for the area of the continuation of, for the development of, or for the rejuvenation of. Execution of land use planning have to be viewed as one unity with land use planning function of antecedent, new later; then try to think of how to executing it. Therefore land planning shall earn to be made as according to procedure going into effect so that its execution can walk at ease and there no side which feet getting disadvantage. Keywords: land use, procedure, information, data
UJI PARAMETER SPASIAL OSEANOGRAFI POTENSI SUMBERDAYA LAUT Pramono, Gatot; Sutrisno, Dewayany; Martha, Sukendra
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 17, No 2 (2015)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.669 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2015.17-2.228

Abstract

Paradigma “open access” pemanfaatan sumberdaya kelautan nusantara menyebabkan semakin terdegradasinya sumberdaya kelautan, utamanya di sektor perikanan tangkap. Hal tersebut ditambah dengan kemiskinan dan keterbatasan sarana dan prasarana nelayan serta iklim yang terkadang tidak bersahabat pada waktu-waktu tertentu menyebabkan perlu dipertimbangkan usaha budidaya yang dapat terjangkau oleh sebagian besar masyarakat nelayan, baik itu secara teknologi maupun ekonomi. Budidaya laut yang tepat adalah rumput laut. Guna menunjang pemanfaatan wilayah pesisir yang berkelanjutan tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji rulebase atau basis aturan yang tepat untuk mendukung analisis kesesuaian ruang wilayah pesisir untuk budidaya rumput laut, salah satunya dengan menggunakan parameter oseanografi sebagai masukan dasar rulebase. Wilayah perairan Teluk Tomini, Kabupaten Boalemo dipilih sebagai studi area, Metode komparasi kualitatif dan metode validasi kuantitatif, yang membandingkankan dan mengkaji hasil implementasi rulebase dengan kondisi lapangan digunakan dalam studi ini. Hasil analisis memerlihatkan adanya peubah nilai kelas-kelas dalam parameter salinitas dan kedalaman yang berpengaruh pada ketepatan hasil. Oleh karena itu rulebase yang diterapkan hendaknya memperhatikan aspek lingkungan dan kondisi lokal dalam setiap langkah proses penyusunan rulebase.Kata Kunci: rulebase, rumput laut, budidaya lautABSTRACTThe open access paradigm in utilize the marine resources in Indonesia may cause degradation of the marine resources, especially in capture fisheries activities. This problem, including the local fishermen poverty, the lack of equipment and fishing gears, and seasonal climate, give opportunity to the marine culture development. The culture should be technologically and financially affordable by ordinary fishermen, i.e seaweed culture. However, the development of seaweed culture should be in the mainstream of sustainable management, which can be managed by employing spatial suitability analysis. Therefore, the rulebase for sustainability analysis should be tested to get the accurate spatial assessment result. Using the oceanographic parameters as the base of the rulebase, the assessment of the rulebase evaluation was carried out within the Boalemo Regency. The aim of this study is to assess the role of oceanographic parameters in the development of the rulebase for spatial seaweed culture sustainability. The result indicates the class value changes of depth and salinity have a significant impact on the rulebase. Indeed the rulebase should consider the environmental and local condition in the steps of rulebase development.Keywords: rulebase, sea weeds, marine culture
PEMBUATAN PETA ZONA BATAS TINGGI OBSTACLE SEBAGAI DASAR PENGENDALIAN TATA RUANG DI SEKITAR BANDARA Suryanto, Suryanto; s, Dimas Hanityawan; Hakim, Yofri Furqani; Bale, Win Islamuddin
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 13, No 1 (2011)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.333 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2011.13-1.103

Abstract

Di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), tinggi bangunan dan benda benda lain baik yang alami maupun buatan tidak boleh melebihi batas-batas yang ditentukan dalam peraturan KKOP. Tinggi bangunan dan benda lainnya yang diijinkan pada area ini dipengaruhi oleh batas tinggi KKOP dan tinggi terrain. Salah satu solusi untuk mempermudah pelaksanaan peraturan KKOP ini adalah dengan membuat peta zona ketinggian bangunan yang diperbolehkan di KKOP. Peta zona ketinggian ini didapatkan dengan mereduksi batas tinggi KKOP dengan tinggi terrain di bawahnya. Dalam penataan ruang berkelanjutan, yaitu penataan ruang yang mengedepankan keseimbangan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, peta ini berguna untuk mempermudah analisa tinggi bangunan dan benda-benda lain di sekitar bandara. Selanjutnya, peta ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah (perda) tentang pengaturan tinggi bangunan dan benda – benda lainnya. Sehingga, diharapkan pihak otoritas bandara, pemerintah daerah dan pihak – pihak lain yang berkepentingan tidak lagi kesulitan menentukan tinggi bangunan yang diijinkan di setiap tempat di sekitar bandara.Kata Kunci: Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Tata Ruang, Bandara,Tinggi BangunanABSTRACTIn Obstacle Limitation Surfaces Area, buildings and other objects height, either natural or artificial, must not exceed the limits as defined in the regulation on Obstacle Limitation Surfaces. Height of buildings and other objects that allowed in this area is influenced by the height limit of Obstacle Limitation Surfaces and terrain height. The solution to facilitate the implementation of this Obstacle limitation surfaces regulation is to make a map of the allowed building height zone in the Obstacle Limitation Surfaces. Height zone map is obtained by reducing the height limit of Obstacle Limitation Surfaces with terrain height beneath. In the framework of sustainable spatial planning, spatial planning that shall put the balance between economic, social, cultural, and environment aspects, and this map is useful to facilitate analysis of buildings and other objects height around the airport. Furthermore, this map can be used as a basis for decision making in the form of local regulation on the buildings and other objects height around the airport. Thus, it is expected that the airport authorities, local government and other interested parties have no longer difficulty to determine the allowable height of buildings and other objects in every place around the airport.Keywords: Obstacle Limitation Surfaces, Spatial Planning, Airport, Buildings Height
PEMETAAN SUMBERDAYA IKAN DI KABUPATEN POSO MELALUI PENDEKATAN NERACA SUMBERDAYA ALAM Nahib, Irmadi; Hidayatullah, Taufik
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 9, No 1 (2007)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1788.44 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2007.9-1.412

Abstract

Sumberdaya Kelautan, terutama sumberdaya peikanan tangkap merupakan salah satu sektor yang penting untuk dikembangkan untuk peningkatan ekonomi nasioanal dimasa yang akan datang. Dalam rangka pengelolaan perikanan tangkap (perikanan laut), pengembangan model pemetaan sumberdaya ikan dibutuhkan pengembangan stakeholder yang menyediakan informasi perikanan yang mudah digunakan oleh sektor perikanan baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Peta neraca sumberdaya perikanan dapat menyajikan informasi yang memadai. Dalam pengembangan model pemetaan sumberdaya perikanan digunakan data perikanan Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Tujuan dari kajian ini adalah pengembangan peta sumberdaya perikanan tangkap dengan peta neraca sumberdaya perikanan. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap masih dibawah batas pemanfaatan lestari. Hasil analisis dinamik menunjukkan hubungan stok dan effort dalam pengusahaan perikanan tangkap di Kabupaten Poso termasuk dalam sistem pengelolaan kuadran 3 (peningkatan effort, akan menyebabkan penurunan stok). Peningkatan stok hanya akan terjadi jika terjadi penurunan, tingkat effort pada saat ini termasuk berlebih.Kata kunci: Pemetaan, Neraca Sumberdaya lkanABSTRACTMarine resource, especially capture fisheries, become one of the leading sector that need to be improved for the future of national economy. For the need of capture fisheries management, a mapping model should be employed to provide such user friendly information of fisheries sector to the local or national government. Fisheries resources accounting map can fulfil this need by giving some reliable information. Using Poso in Central Celebes province, a model was developed to meet the need of information. The goal of this study is to develop of a model of spatial capture fisheries information by assessing spatial fisheries resources accounting. Assessment of fisheries resources accounting Poso Regency coastal and marine area, indicates the utilization of capture fisheries still under usage. Dynamic analysis shows the relation between stock and effort on the exploitation of capture fisheries in Poso Regency, it’s arranged in third quadrant exploitation (increasing effort causing decreasing stock). Increasing stock will be reached if there is decreasing on effort, the categories of effort rate nowadays is excessive. Keywords: Mapping, Fisheries Resources Balance.
PEMANFAATAN PESAWAT UDARA NIR-AWAK (PUNA) SEBAGAI METODE ALTERNATIF PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL PULAU-PULAU KECIL TERLUAR Niendyawati, Niendyawati; Artanto, Eko
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 16, No 1 (2014)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.542 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2014.16-1.44

Abstract

ABSTRAKNegara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau besar maupun kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote. Pemetaan pada pulau-pulau besar relatif mudah dilakukan dibanding di pulau-pulau kecil. Aksesibilitas ke lokasi dan kendala tutupan awan seperti pada citra optik menjadi hambatan utama pemetaan pulau-pulau kecil. Namun data dan informasi geospasial pulau-pulau kecil terluar harus tetap dikumpulkan dan dimutakhirkan. Pemotretan dengan Pesawat Udara Nir-Awak (PUNA) dilakukan sebagai alternatif untuk mendapapatkan sumber data pemetaan. Pemotretan menggunakan pesawat tanpa awak dikendalikan dengan menggunakan remote control dan komputer. Tujuan dari pemanfaatan PUNA ini untuk mendapatkan data geospasial pulau-pulau kecil terluar, sesuai dengan skala yang diinginkan tanpa gangguan tutupan awan. Pulau Batek yang merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar dipilih sebagai lokasi kajian. Pulau Batek termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil uji ketelitian menunjukkan bahwa keseluruhan foto yang dihasilkan memiliki nilai Ground Spatial Distance kurang dari 20 cm, dimana ukuran tersebut telah memenuhi kebutuhan untuk produksi peta sampai skala 1:2.500.Kata Kunci: PUNA, pulau kecil terluar, informasi geospasialABSTRACTIndonesia is an archipelagic state that has many large and small islands spreading from Sabang to Merauke and from Miangas to Rote islands. Mapping the larger islands is relatively easier than the small islands. Accessibility to the small islands sites and the constraints due to cloud cover as occasionally appeared on optical satellite imageries are the main obstacles for mapping the small islands. However, geospatial data and information of the outermost small islands should be continually collected and updated. This research evaluates the used of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) as an alternative to inventory and update geospatial data. The collecting data used drones that controlled via remote control and computer. The purpose of the use of UAV was to collect geospatial data of the outermost small islands in a particular desired scale and cloud cover free images. The location of the research was in Batek Island which is one among the 92 outermost islands of Indonesia, which located at Kupang district, East Nusa Tenggara Province. The result shows that the overall photos has a Spatial Ground Distance value smaller than 20 cm, this size has met the requirements for mapping production at the scale of 1:2,500.Keywords: UAV, outermost small island, geospatial information
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR DI INDONESIA Sumardiono, Sumardiono
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 1, No 2 (1999)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4520.568 KB) | DOI: 10.24895/MIG.1999.1-2.290

Abstract

Sumberdaya wilayah pesisir merupakan aset besar bagi pembangunan nasional. Sumberdaya ini telah banyak mengalami perubahan sebagai akibat aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang selalu bertambah, seperti untuk pemukiman dan pertanian. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem pantai, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya. Bila hal ini dibiarkan berlanjut akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan akhirnya akan mengganggu keseimbangan lingkungan.ABSTRACTCoastal resources are a big asset of national development. These resources have been altered as a result of human activities in fulfilling there lives,  for instance as settlements and agriculture. These activities can result in degradation of coastal ecosystem, environmental damage, etc. lf the condition of the coastal area is not preserved,  this can have a negative impact to the environment and can disturb the equilibrium of the environment. 
PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI SPASIAL Riadi, Bambang; Syafi’i, Arief; Widodo, Heru Mulyo
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 13, No 1 (2011)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.085 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2011.13-1.108

Abstract

Data spasial merupakan informasi yang handal untuk menggambarkan fakta yang ada, khususnya mengenai kondisi wilayah di suatu daerah. Guna mengoptimalkan penanganan perencanaan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah perlu dilakukan pembangunan Sistem Informasi Spasial (SIS) guna menginformasikan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah ke khalayak. Oleh karena itu, pada kegiatan ini diharapkan pengelolaan data spasial/peta, khususnya yang berhubungan dengan pemetaan potensi wilayah, dilakukan dalam sistem penyimpanan yang baku dan dalam basis data terpusat sehingga memungkinkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan. Konsep penyimpanan data terpusat dan dapat dibagi-pakai oleh institusi yang memerlukan telah sesuai dengan program pemerintah mengenai Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN). Software Development Life Cycle (SDLC). Metode SDLC juga dikenal sebagai Classic Life Cycle Model atau Linear Sequential Model atau Metode Waterfall banyak digunakan oleh kalangan pengembang sistem aplikasi. Pada kegiatan pengembangan aplikasi sistem basis data spasial Kabupaten Pidiejaya ini, metode pengembangan yang dipilih adalah metode SDLC.Dari kegiatan ini terbangun sistem basis data spasial terpadu yang meliputi Sistem Informasi Geospasial berbasis webservice yang menampilkan data hasil kajian, pekerjaan, baik dari instansi Bappeda maupun data sekunder lainnya serta template pencetakan peta.Kata Kunci: Basis data, Web SIG, Sistem Informasi Spasial, SDLC, Kabupaten PidiejayaABSTRACTSpatial data is reliable information to describe the facts, especially that related to the condition of territory in an particular area. In order to optimize planning and management of regional development, the development of Spatial Information System (SIS) is needed to inform potency of the area to the public. Therefore, in this activity it is expected that management of the spatial data / maps, especially those associated with the mapping of potential areas, conducted in a standard storage system and a centralized database that allows used access by the parties in need. The concept of centralized data storage that can be shared by agencies in need is in accordance with the government program of the National Spatial Data Infrastructure (NSDI). Software Development Life Cycle (SDLC), SDLC method also known as Classic Life Cycle Model or Linear Sequential Model or the Waterfall method is widely used by SIS developers. The method also has been used on thedevelopment of applications of spatial database system in Pidiejaya area, with the selected development method is SDLC. Result of this activity generates an integrated spatial data base system which includes a webservice based Geospatial Information System that displays the data results from the work and study, both from the spatial planning agency (Bappeda) and other secondary data and printing a map template.Keywords : Database, WebGIS, Spatial Information System, SDLC, Pidiejaya Regency
PEMETAAN KERENTANAN PETANI DI DAERAH DENGAN BAHAYA BANJIR TINGGI DI KABUPATEN KARAWANG Barus, Baba; Dharmawan, Arya Hadi; Tommi, Tommi
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 18, No 2 (2016)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.499 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2016.18-2.351

Abstract

ABSTRAKBanjir merupakan salah satu fenomena perubahan iklim yang sering terjadi di Kabupaten Karawang. Banjir membawa dampak kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat kabupaten yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat bahaya banjir dan tingkat kerentanan petani di daerah bahaya banjir tinggi di Kabupaten Karawang. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, maka analisis dalam penelitian ini dilakukan dua tahap. Tahapan pertama, dilakukan analisis tingkat bahaya banjir. Analisis tingkat bahaya banjir dilakukan untuk mendapatkan kelas tingkat bahaya banjir lahan sawah di Kabupaten Karawang. Metode yang digunakan dalam analisis tingkat bahaya banjir adalah tumpang susun (overlay) peta sawah, peta kejadian banjir, peta drainase tanah, peta curah hujan dan peta administrasi Kabupaten Karawang. Tahapan kedua, dilakukan analisis kerentanan petani di daerah bahaya banjir tinggi. Metode yang digunakan untuk analisis kerentanan petani adalah dengan menghitung indeks kerentanan nafkah atau Livelihood Vulnerability Index (LVI). Data yang digunakan untuk menghitung indeks LVI adalah data responden petani di daerah bahaya banjir tinggi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan daerah di Kabupaten Karawang yang memiliki kelas tingkat bahaya banjir tinggi terdapat di Kecamatan Telukjambe Barat, Telukjambe Timur dan Jayakerta. Tingkat kerentanan nafkah petani di daerah bahaya banjir tinggi pada Kecamatan Telukjambe Barat menunjukkan petani di Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, tingkat kerentanannya lebih tinggi dibandingkan dengan petani di Dusun Peundeuy, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta.Kata kunci: banjir, tingkat bahaya, kerentananABSTRACTFlood is one of the climate change phenomenon that often occurs in Karawang District. Flood impact very big loss to the district community, mostly working in agriculture. This research aim to analyze the level of flood hazards and the vulnerability of farmers in high flood hazard area at Karawang District. The analysis consists of two steps. First step, the analysis of flood hazard level. The analysis aim to obtain flood hazard level class paddy field at Karawang District. The methods are overlay paddy fields maps, event flood maps, soil drainage maps, rainfall maps and administrative maps of Karawang District. The second step, analysis of farmer vulnerability in high flood hazard area. The analysis aim to determine the level of farmers vulnerability in high flood hazard area. The method is Livelihood Vulnerability Index (LVI). The data is respondent farmers in high flood hazard area. Results of this study indicate areas in Karawang District which has a high flood hazard level such as West Telukjambe, East Telukjambe and Jayakerta Sub District. The level of livelihood vulnerability in high flood hazard area shows farmers in Dusun Pengasinan and Dusun Kampek, Karangligar Village, West Telukjambe Sub District is higher than farmers in Dusun Peundeuy,Ciptamarga Village, Jayakerta Sub District.Keywords: flood, hazard, vulnerability

Page 10 of 35 | Total Record : 347

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

1999 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 26 No. 1 (2024): GLOBE VOL 26 TAHUN 2024 Vol. 25 No. 1 (2023): GLOBE VOL 25 NO 1 TAHUN 2023 Vol. 24 No. 2 (2022): GLOBE VoL 24 No 2 TAHUN 2022 Vol. 24 No. 1 (2022): GLOBE VOL 24 NO 1 TAHUN 2022 Vol. 23 No. 2 (2021): GLOBE Vol 23 No 2 TAHUN 2021 Vol. 23 No. 1 (2021): GLOBE Vol 23 No 1 TAHUN 2021 Vol 23, No 1 (2021) Vol. 22 No. 2 (2020): GLOBE VOL 22 NO 2 TAHUN 2020 Vol. 22 No. 1 (2020): GLOBE VOL 22 NO 1 TAHUN 2020 Vol 22, No 2 (2020) Vol 22, No 1 (2020) Vol 21, No 2 (2019) Vol 21, No 1 (2019) Vol 20, No 2 (2018) Vol 20, No 2 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 20, No 1 (2018) Vol 19, No 2 (2017) Vol 19, No 1 (2017) Vol 18, No 2 (2016) Vol 18, No 1 (2016) Vol 17, No 2 (2015) Vol 17, No 1 (2015) Vol 16, No 2 (2014) Vol 16, No 1 (2014) Vol 15, No 2 (2013) Vol 15, No 1 (2013) Vol 14, No 2 (2012) Vol 14, No 1 (2012) Vol 13, No 2 (2011) Vol 13, No 1 (2011) Vol 12, No 2 (2010) Vol 12, No 1 (2010) Vol 11, No 1 (2009) Vol 10, No 2 (2008) Vol 10, No 1 (2008) Vol 9, No 1 (2007) Vol 2, No 2 (2000) Vol 2, No 1 (2000) Vol 1, No 2 (1999) More Issue