cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Shinta Silviana
Contact Email
shintasilvianaa@gmail.com
Phone
+6282125006449
Journal Mail Official
editorialmp@jurnal.kemendagri.go.id
Editorial Address
Jalan Kramat Raya Nomor 132, Senen, Jakarta Pusat
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan
Published by Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
ISSN : BadanPen     EISSN : 25495283     DOI : https://doi.org/10.21787
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences
Matra Pembaruan (MP) adalah jurnal akses terbuka yang menerbitkan penelitian yang berfokus pada inovasi kebijakan pemerintah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 113 Documents
 7   8   9   10   11 
Kebijakan Inovatif Tata Kelola Air Bersih Desa melalui Dinamika Tipologi Kelembagaan Rahmalia Rifandini
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.83-94

Abstract

Tulisan ini membahas sistem pengelolaan air bersih Desa Suntenjaya di kawasan hulu DAS Cikapundung di Kabupaten Bandung Barat dengan menggunakan kerangka new institutionalism in economic sociology. Studi-studi sebelumnya tentang desa yang memiliki potensi mata air hanya menempatkan perhatian pada perbaikan formalitas lembaga, khususnya pada optimalisasi peran pemerintah desa dan BUMDes dalam mekanisme Pengelolaan Air Bersih (PAB). Studi-studi ini belum menganalisa insentif dan hambatan pada tata kelola air di luar institusi formal.  Padahal, institusi informal juga berperan besar dalam PAB. Untuk menutupi kekurangan tersebut, penelitian ini mengadaptasi tipologi Helmke-Levitsky untuk mengidentifikasi interaksi antara kelembagaan formal desa dengan kelembagaan informal-lokal ulu-ulu dalam tata kelola air bersih desa. Secara metode, penelitian ini menyajikan keterbaruan berupa pengaplikasian software digital  untuk proses koding wawancara dengan menggunakan QDA Miner. Berdasarkan temuan penelitian ini, kelembagaan informal-lokal ulu-ulu telah berperan sebagai substitusi kelembagaan formal desa.  Lemahnya kapasitas kelembagaan formal di tengah adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem pengelolaan air bersih memunculkan peran ulu-ulu untuk menjawab permasalahan tersebut melalui pengelolaan air bersih desa berdasarkan hak asal-usul desa.
Inkubasi Inovasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Tegal: Studi Kasus Inovasi SIMBG Pada Pelayanan PBG Daryanti Syarifah; Retno Sunu Astuti; Kismartini
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.119-131

Abstract

Ketidakseimbangan antara tujuan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan ketersediaan aparatur administrasi atau administrasi lag menjadi masalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Tegal. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menumbuhkan optimisme untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan inovasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan khusus PBG. Karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses persiapan penerapan inovasi baru dari munculnya inovasi sampai dengan kesiapan implentasi melalui program inkubasi inovasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam proses persiapan penerapan SIMBG. Hasil penelitian menunjukan bahwa program inkubasi inovasi SIMBG atau proses persiapan penerapan inovasi SIMBG sangat dibutuhkan untuk kemantapan penerapan inovasi, dari dasar hukum penerapan inovasi, kesiapan SDM dan kesiapan perangkat atau inovasi itu sendiri. Proses inkubasi layanan PBG melalui SIMBG dapat dikatakan berhasil meningkatkan kualitas layanan namun ada faktor lain yang menyebabkan penurunan jumlah pemohon layanan yaitu anggapan belum perlu PBG, biaya retribusi yang membebani, dan sanksi yang belum ditegakkan.
Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Tuban Anto Wahyudi; Erna Setijaningrum
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.133-145

Abstract

Resistensi yang sangat kuat terhadap perubahan regulasi dan praktik patronase pemanfaatan aset desa khususnya tanah bengkok. Hal tersebut diantaranya ditunjukkan adanya penolakan dari Aliansi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, khususnya yang mengatur tanah bengkok, telah mendesak Presiden Jokowi segera menandatangani revisinya. Tujuan penelitian ini menganalisis dan menjelaskan bagaimana inovasi regulasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mereduksi patronase pemanfaatan aset desa khususnya tanah bengkok. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metodologi studi kasus untuk mengkaji Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Tuban. Adapun informan yang dipilih dilaksanakan dengan teknik purposive sampling dan teknik snowballing dimana data awal informan didapatkan dari satu informan kunci yang kemudian dilakukan identifikasi, pemetaan hingga menetapkan informan-informan lainnya yang memenuhi kriteria sebagai informan tambahan dalam penelitian ini. Temuan penelitian ini adalah bahwa Inovasi formulasi regulasi peraturan kepala daerah tentang Pilkades dalam reduksi patronase pemanfaatan aset desa melalui regulasi yang mengatur Pilkades di Kabupaten Tuban Tahun 2019, telah membuat sejarah baru tata kelola pemerintahan desa. Bakal calon Kepala Desa rela menyerahkan bagian hak tunjangannya dari tanah bengkok saat terpilih nantinya dengan prosentase besaran yang di serahkan beragam. Inovasi regulasi ini tidak terdapat penolakan dalam formulasi dan implementasinya, meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam formulasi regulasi ini, antara lain lemahnya sanksi dan kontrol dari pemerintah kabupaten dalam fungsinya sebagai peran pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga memerlukan perbaikan dimasa mendatang.
Inovasi Pembelajaran Daring: Analisis Multi-Level Perspective Dalam Platform Digital Pembelajaran Daring Di Indonesia Arga Pribadi Imawan; Dias Prasongko
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 6 No 2 (2022)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.6.2.2022.147-158

Abstract

Studi ini menempatkan fokus terhadap inovasi pembelajaran daring yang tengah menyebar luas, terutama pada sektor pendidikan. Dengan menggunakan kerangka Multi-Level Perspective (MLP), studi ini membangun argumen bahwa kelompok-kelompok sosial relevan yang berada pada level meso telah merespons berbagai perkembangan landskap jaringan internet dan kebaruan pada level mikro, sehingga berdampak kepada keberhasilan inovasi pembelajaran daring. Lebih jauh, kondisi pandemi Covid-19 sebagai unintended non-human actor telah berkontribusi terhadap dorongan keberhasilan inovasi pembelajaran daring. Studi ini menggunakan metode penelitian historiografi dengan pendekatan konstruktivis untuk menjelaskan bagaimana perubahan landskap dan relasi antar aktor dalam bidang pendidikan sebagai bagian dari adanya inovasi kebijakan. Adapun, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa artikel jurnal, berita maupun laporan yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran daring.
Inovasi Aplikasi Bebaya untuk Pemulihan Perekonomian UMKM di Kota Samarinda Gusti Naufal Rizky Perdana; Bambang Irawan; Muhammad Nizar Hidayat
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.7.1.2023.1-12

Abstract

This research was conducted to maintain the existence of MSME players amid the development of digitalization and the Covid-19 pandemic by implementing public sector innovation in empowering MSMEs. The aim is to describe and analyze the innovation of implementing a practical Bebaya application by the Samarinda City Communication and Informatics Office and identify the factors that hinder this innovation. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results showed that the innovation of the Bebaya application was to the characteristics of innovation. However, there were inhibiting factors such as lack of coordination and communication in innovation development, lack of knowledge and community participation, inaccurate socialization and promotion, decreased transactions due to uneven distribution of innovative products, and not covering all levels of society. This research implies the need for increased coordination and communication, increased community knowledge and participation, more appropriate socialization and promotion, and consistent distribution of innovative products to support MSME empowerment. By overcoming these inhibiting factors, the innovation of the Bebaya application can be more effective in maintaining the existence of MSME players in the era of digitalization and the Covid-19 pandemic.
Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat: Melihat Peluang dan Inovasi Kebijakan Alfian Deby Artha; Heru Nurasa; Candradewini
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.7.1.2023.25-36

Abstract

The attachment to the 2020-2024 RPJMN states that waste is still a problem in Indonesia. This condition is still spread in almost all districts/cities in Indonesia, including West Pasaman Regency. Factually, in West Pasaman Regency, there are still problems with waste being piled up, burned, and/or dumped into rivers and seas. This problem occurs because West Pasaman Regency has not been supported by the effectiveness of a good waste management system, so collaboration between stakeholders is needed in order to implement waste management policies. This research uses descriptive qualitative method. The purpose of this research is to find out which stakeholders are collaborating in waste management, analyze the collaboration that is built between stakeholders, and optimize opportunities in order to improve waste management performance. In grouping stakeholders who are involved in collaboration, researchers use the power-interest grid mapping method. The results of the study show that the collaborating stakeholders consist of: District Head, DPRD, DLH, Nagari Government, DPMN, community, private sector, and NGOs. Collaboration as a basic strengthening concept of synergy in the implementation of policies that have been built between stakeholders has not been effective. Need to utilize and optimize opportunities for collaboration between and/or with other stakeholders.
Analisis Bibliometrik Perkembangan Penelitian Inovasi Kebijakan di Indonesia Hardiyanto Rahman
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.7.1.2023.37-48

Abstract

Policy innovation in Indonesia is not only interpreted as digitalization, but also as the values of a policy (policy values). Related to the statement, this study aims to look at research trends related to policy innovation in Indonesia. This research uses bibliometric analysis and content analysis sourced from the Scopus database to be processed and analyzed from the topics and contents of the articles, as well as using the Vosviewer application to create bibliometric maps. This research reveals that the most publications were made in 2022 with 6 articles, and the most citations in 2017 with 81 out of 20 other articles with the title Perception across scales of governance and Indonesian peatland fires. For Co-Authorship, the authors are joined in 19 clusters with 20 state additions from Indonesia. It was also found that the most published policy innovations in Indonesia relate to digital and online economic technology innovation policies, natural resource policies and sustainable development, health policies, policies on transportation and public facilities, employment policies, economic policies, village financial management, tourism development. Meanwhile, Policy Innovations, which are the least frequently published, relate to science and technology governance, urban planning, environmental management, competition law and policy, So that the future is potentially for research and publication.
Studi Inovasi Strategi Kebijakan Percepatan Pencapaian Swasembada Kedelai Indonesia Tahun 2035 Artinus Hulu
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 7 No 1 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.7.1.2023.13-23

Abstract

The high rate of consumption and demand for soybeans without an increase in production has forced the Indonesian government to always import soybeans. Import policy must be given special attention to suppress price increases and make the rate of MSMEs continue to grow well. It’s important to formulate policy designs to accelerate the fulfillment of domestic soybean supply in Indonesian. Method research uses a qualitative method with a literature review from many literature and data sources which is then made a policy-making model based on incremental theory. The results make indicate that self-sufficiency in soybeans may be realized, if long-term arrangements are made for several things, namely expanding the area, subsidizing soybean prices, import regulations and setting fair soybean import tariffs, developing the soybean jabalsim subsystem with innovation, controlling the rate of population, and the improvisation with technology innovation. Steps to recommend policies by setting import tariffs using an open and close system following domestic production conditions, forming small analysis teams that observe, assist and work directly on the sub-section of the soybean issue, synergy and harmony of legal products within the central government related to excise tariffs imports according to WTO standards and rigid subsidized pricing below import prices. BULOG needs to regulate the trade system with digital public service innovations based on E-Agriculture Government. In addition, the government needs to partner with the private sector to increase domestic production, provide social-health insurance protection and crop insurance to soybean farmers and assist with the implementation of smartfarming agriculture.
Strategi Keberlanjutan Inovasi Daerah di Kota Bandung Wardani, Dyah Kusuma; Apriani, Tini
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.7.2.2023.125-135

Abstract

A large number of regions compete for regional innovation. However, in fact, many of them are trapped in a collection of innovations without thinking about the sustainability of the regional innovations it self. This study aims to provide an overview of how the City of Bandung can continue to find new innovations without ignoring the innovations that have existed before. The study was conducted with a qualitative approach, where data were obtained through interviews and literature searches. The results of the study show that the sustainability of innovation in an area can be done not only by creating a new innovation that has never been implemented in the area, but can be done by updating or developing innovations that have been applied before. The results of this study can be a consideration for other regions when designing innovations.  Therefore, innovations are not only made for assessment but also for sustainability and beneficial to society.
Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia Farhan, Akhmad
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 7 No 2 (2023)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.7.2.2023.111-123

Abstract

Innovation has been popular in industry and services owned by the private sector. Currently, many innovations have also been carried out by the public sector. However, there are still few studies that discuss public sector innovations that have been carried out by provincial, district and city governments. Therefore, this article attempts to answer the question what is the typology innovation? what is the category of innovation carried out by local governments in Indonesia? how is the distribution of local governments that have made innovations? This study uses qualitative methods by conducting secondary data analysis. The data analysis technique used has four stages, namely data collection, data reduction, data presentation and the last step is drawing conclusions. The results of innovation data analysis conducted by the public sector including local governments from 2014 to 2022 show that the number of innovations carried out continues to grow rapidly. The typology of innovation analyzed in this study shows that the four major types of innovation carried out by local governments are process technology, social innovation, new services and administration. The categories of innovation that are mostly carried out are in the fields of health, administration, governance, education, community empowerment, economic growth and employment opportunities. The distribution of innovations implemented by the provincial government is visible in the form of a map dominated by the provinces on the island of Java except for Banten. To implement the innovation in all regions, it starts with a common understanding of the importance of innovation. Moreover, the political will of regional leaders to improve public services is very important.

Page 9 of 12 | Total Record : 113

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 3 (2018) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 3 (2017) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue