Garuda - Garba Rujukan Digital

KEKUATAN HUKUM PENCATATAN PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PARA PIHAK (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta) Faruq Abdul Hakim Sutikno, Gusti Muhammad; Asrori, Hudi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to find out why a marriage agreement should be registered to the Department of Population and Civil Registration, and find out what if the marriage agreement is not registered. This research is a descriptive empirical legal research. The types of data used consist of primary data, secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. The location of this research is in the Department of Population and Civil Registration of Surakarta. Data collection techniques used are interviews and literature study. Analysis of data used is with the data collection stage in the study sites and analyzed more thoroughly, then after presented the verification and drawn a conclusion. Based on the results of the study the conclusions are derived, First, the marriage agreement needs to be registered because the marriage agreement is an orderly administration of population, to fulfill the principle of publicity and binding on third parties, as a means of verification and judge consideration in court, as a measure of public legal awareness. Second, a marriage agreements which is not registered to the Department of Population and Civil Registration will apply only to the party that created it, and will not bind on any third party.Keywords: Legal Power; Marriage Agreement; Registration of Marriage Agreement.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian perkawinan harus dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mengetahui apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak didaftarkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan tahap pengumpulan data di lokasi penelitian dan dianalisis secara lebih teliti, kemudian setelah tersaji dilakukan verifikasi dan ditarik sebuah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, perjanjian perkawinan perlu dicatatkan karena perjanjian perkawinan sebagai tertib administrasi kependudukan, untuk memenuhi asas publisitas dan mengikat pihak ketiga, sebagai alat pembuktian dan pertimbangan hakim didalam persidangan, sebagai alat ukur kesadaran hukum masyarakat. Kedua, perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya akan berlaku bagi pihak yang membuatnya, dantidak mengikat pihak ketiga.Kata Kunci: Kekuatan Hukum; Perjanjian Perkawinan; Pencatatan Perjanjian Perkawinan

TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM KASUS PEMBOBOLAN DANA NASABAH (Studi Pembobolan Deposito milik PT. Elnusa, Tbk) John, Thessa Anial
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to study the bank’s responsibility towards fraud against customer with a case study of Bank Mega Fraud against PT. Elnusadeposito funds. This research is a normative legal research using constitutional and case study approach. The result of this research show that Bank Mega liquefyPT. Elnusadeposito funds carelessly without PT.Elnusa consent is an act against the law. Bank Mega hasfailed to fulfil it’s responsibility towardsthe customer as regulated Article 37 B paragraph (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 concerning banking service that stipulate every bank must guarantee the public funds deposited in the bank concerned The action of Bank Mega has caused losses both material and immaterial loss so that Bank Mega has to give responsibility and compensation for damage and consumer loss according to Article 19 paragraph (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 regarding consumer protection.Keywords: Responsibility; prudential principles; banks; and customers.AbstrakArtikelini bertujuan mengkaji tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan dana nasabah denganstudi kasus terhadap Bank Mega dalam kasus pembobolan dana deposito PT.Elnusa, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan Bank Mega mencairkan dana deposito milik PT.Elnusa secara tidak hati-hati dan tanpa sepengetahuan PT. Elnusa merupakan tindakan yang melanggar hukum. Bank Mega telah tidak memenuhi kewajibannya terhadap nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Tindakan Bank Mega telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga Bank Mega selaku pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.Kata Kunci: Tanggung jawab; prinsip kehati-hatian; bank; dan nasabah.

EKSISTENSI ARBITRASE ONLINE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI BEBERAPA NEGARA Vikarin, Keke Audia; Pujiyono, '
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe purpose of the article is to know about the existence of online arbitration as the model of the dispute resolution in Republic of India, Republic of China, and Netherlands. This research is a normative law research which is prescriptive. It used statute approach and comparative approach. The materials used in the research are primer law material and secondary law material by using library research as the data collection technique. In analyzing the law material, the researcher used the method of syllogism deduction to explain the general things to draw the specific conclusion. Based on the result and discussion, it can be concluded that even though India and China do not have the specific rules about Online Dispute Resolution (ODR) including online arbitration as well as Netherlands however; the online arbitration is able to be applied as the model of the dispute resolution since it does not violate the statutory regulations. In addition, the institution of online arbitration service provider has its own procedural regulations which have been adjusted to the laws that apply in the country.Keywords: Online arbitration; ODR; E-commerceAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui mengenai bagaimana eksistensi arbitrase online sebagai model penyelesaian sengketa di Republik India, Republik Rakyat China, dan Belanda. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah mendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpukan bahwa meskipun India dan China belum memiliki aturan khusus mengenai Online Dispute Resolution (ODR) termasuk arbitrase online seperti Belanda tetapi arbitrase online tetap dapat diterapkan sebagai model penyelesaian sengketa karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Selain itu, lembaga penyedia layanan arbitrase online juga memiliki aturan prosedural sendiri yang telah disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di negaranya.Kata Kunci: Arbitrase online; ODR; E-commerce

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI PROPERTI ATAS KEPAILITAN PERUSAHAAN PENGEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 01/ Pdt.Sus Pemb. Perdamaian/ 2015/ Pn.Niaga.Jkt.Pst) ,, Edwin Prasetyo; ,, Djuwityastuti
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to explain how the legal protection of property buyers on bankrupted developer companies based on Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Credits Obligations Postponement. This research is a prescriptive normative legal research that uses the approach of legislation. Types of data used include: secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques conducted are literature research techniques or document studies. The property selling mechanism as well as today’s flats, is familiar with the concept of selling property that can be marketed before the property is completed. At that stage of development, people can order or buy certain desired property and will wait within a certain time to be submitted to the property purchased. The buying and selling mechanism is set forth in the Sale and Purchase Agreement (PPJB). Often the property buyers of PPJB holders are harmed by the actions of the developer companies as well as unable to finish the construction and end up in bankruptcy proceedings. This bankruptcy status given by will enforce the uncertainty on debts payments for the property buyers.Key Words: Bankruptcy; Law Protection; Real Estate Buyer.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli properti atas kepailitan perusahaan pengembang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan antara lain: data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Mekanisme penjualan properti seperti halnya rumah susun, dewasa ini, mengenal konsep penjualan properti yang dapat dipasarkan sebelum properti tersebut selesai dibangun. Pada tahap pembangunan tersebut, masyarakat dapat memesan ataupun membeli produk properti yang diinginkan dan akan menunggu dalam kurun waktu tertentu untuk dilakukan penyerahan terhadap properti yang dibeli. Mekanisme jual-beli tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Seringkali pembeli properti pemegang PPJB dirugikan oleh perbuatan perusahaan pengembang seperti halnya tidak dapat selesainya pembangunan dan berakhir pada proses kepailitan. Adanya pernyataan pailit terhadap perusahaan pengembang memberikan kepastian hukum terhadap pembeli properti atas piutangnya kepada perusahaan pengembang.Kata Kunci: Kepailitan; Perlindungan Hukum; Pembeli Properti.

ASPEK YURIDIS PEMAKAIAN NAMA DAERAH DALAM USAHA KULINER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Indriani, Azvina; ', Pranoto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to determinate whether in every culinary brand that uses the name of the region is a geographical indication and whether it adversely affects the typical culinary business in the area.This research is done by legal research method. The prescriptive nature of learning the purpose of law, concepts and legal norms. The research approach used is a legal approach to review all laws and regulations on legal issues. Research location at the ministry of justice and human rights of the republic of Indonesia. Research sources are primary legal materials in the form of legislation, secondary legal materials such as bibliography, non legal materials and tertiary legal materials. Technique of collecting data by interview. The technique of analysis of legal materials using data analysis technique with deductive logic.Based on the results of research conducted by the authors can be concluded that in the actual rules the use of regional names for the brand or culinary business is allowed. Because basically not all culinary efforts that use or enter the name of the region is reffered to as a geographical indication. Because it uses a valid region name only if there is a brand element in it.Keywords: Culinary Business; Brand; Geographical Indication.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam setiap suatu merek kuliner yang memakai nama daerah merupakan suatu indikasi geografis dan apakah mempunyai dampak yang buruk terhadap bisnis kuliner yang khas di daerah tersebut.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum. Bersifat preskriptif yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai keadilan validitas aturan hukum, konsep serta norma hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat pendekatan perundang-undangan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut dengan isu hukum. Lokasi penelitian di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sumber penelitian adalah bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, Bahan hukum sekunder yaitu kepustakaan, bahan non hukum dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam aturan yang sebenarnya pemakaian nama daerah untuk suatu merek atau bisnis kuliner diizinkan. Karena pada dasarnya tidak semua usaha kuliner yang menggunakan atau mencantumkan nama daerah disebut sebagai indikasi geografis. Karena menggunakan nama daerahsah saja apabila ada elemen merek di dalamnya.Kata kunci: Usaha Kuliner; Merek.;Indikasi Geografis.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG LISENSI HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN NIAGA JO PUTUSAN M.A NOMOR: 80 K/PDT.SUS-HKI/2016) Triantoro, R. Adhitya Nugraha; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Jurnal Privat Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.084 KB)

AbstractThis article is aims to determine theregulation of law protection for the copyright licensee and to know the form of legal protection for the copyright licensee in the case of Copyright dispute between PT. Inter Sport Marketing against PT. Bhavana Andalan Klating and Alila Villa Soori (Study of Decision Number: 09 / HKI.HAK CIPTA / 2014 / PN Niaga Jo Decision of M.A Number: 80 K / Pdt.Sus-Hki / 2016). This research is normative legaland applied using a statute approach and case approach.Legal materials source used include the primary and secondary legal materials that using literature as a technique of collecting legal material. Technical analysis is the method of deductive syllogism.Based on the research result and the session generated the conclusion which is,first point,The legal protection for the copyright licensee holder can be a preventive effort by recording the copyright license contained in the provisions of Article 83 of the Copyright Act and repressive efforts through alternative dispute settlement, arbitration or by court contained in the provisions of Article 95 of the Copyright Act. The second conclusion is PT. Inter Sport Marketing gets the legal protection for its rights through repressive efforts with filing a lawsuit in the Commercial Court and receives compensation.Keywords : Legal Protection, Licencing, Copyrights AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dalam kasus perselisihan Hak Cipta antara PT. Inter Sport Marketing melawan PT. Bhavana Andalan Klating dan Alila Villa Soori (Studi Putusan Nomor: 09/HKI.HAK CIPTA/2014/ PN Niaga Jo Putusan M.A Nomor: 80 K/Pdt. Sus-Hki/2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu perlindungan hukum bagi pemegang lisensi hak cipta dapat berupa upaya preventif dengan pencatatan lisensi hak cipta yang terdapat dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Hak Cipta dan upaya represif melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau melalui pengadilan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta. Kesimpulan kedua,yaitu PT. Inter Sport Marketing mendapatkan perlindungan hukum atas haknya melalui upaya represif dengan pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dan mendapatkan ganti kerugian. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM EKSEKUSI HARTA (BOEDEL) PAILIT TERHADAP SITA PERKARA PIDANA Oktavira, Bernadetha Aurelia; Muryanto, Yudho Taruno
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to explain the legal protection for land mortgage creditor in execution of bankruptcy property rights of confiscation on criminal matters. This study is based on the results of the study normative law with statute approach and case approach. During execution of bankruptcy property rights, there were not a few bankrupt debtors who were caught in criminal matters which resulted in criminal confiscation of land mortgage object. Then the fulfillment of the land mortgage creditor’s right is disrupted due to the laying of confiscation on same object, so a legal protection that is just and useful is needed in order to gain legal certainty. Based on the result of the study, it can be concluded that in bankruptcy law the executorial rights of land mortgage creditor are protected in Article 21 of Act Number 4 Year 1996 about Land Mortgage with objects related to land and Article 55 of Act Number 37 Year 2004 about Bankruptcy and PKPU. But when confronted with confiscation on criminal matters, curator whose represent land mortgage creditor interest in order to maintain their executorial rights can take a pretrial for lifting the criminal confiscation based on Article 82 paragraph (1) KUHAP. If bankruptcygeneral confiscation is happened first, curator can take a claim with third party resistance lawsuit against confiscation in commercial court based on Article 3 paragraph (1) of Act Number 37 Year 2004.Keywords: Land Mortgage; Bankruptcy; Criminal ConfiscationAbstrakArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan dalam eksekusi boedel pailit saat dihadapkan dengan sita perkara pidana. Kajian ini didasarkan atas hasil kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Selama eksekusi boedel pailit, tidak sedikit debitor pailit yang terjerat perkara pidana sehingga mengakibatkan penyitaan secara pidana atas objek hak tanggungan. Lantas pemenuhan hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi terganggu akibat peletakan sita atas objek yang sama, maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak eksekusi kreditor pemegang hak tanggungan dalam perkara kepailitan telah dilindungi dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun saat dihadapkan dengan sita perkara pidana, kurator yang melindungi kepentingan kreditor pemegang hak tanggungan dalam rangka mempertahankan hak eksekutorialnya dapat mengajukan gugatan praperadilan untuk mengangkat sita pidana yang terjadi lebih dulu berdasarkan Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Apabila sita umum pailit lebih dulu, maka kurator dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan di pengadilan niaga berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Kepailitan; Sita Pidana

PROBLEMATIKA HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN KASUS PERNIKAHAN JESSICA ISKANDAR DENGAN LUDWIG FRANS WILLIBALD DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ,, Rosa Kisworo; ,, Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article examines the legal problems of mixed marriages, this is set out in Law No. 1 of 1974 on Marriage in chapters 57-62. But beforehand concerning this mixed marriage has been set in Regeling op de Gemenvie Huwelijeken Stb. No. 1898. 158 which is famous for its GHR abbreviation. This research includes normative legal research with legislation approach and case approach. The results of the study found an indicator of legal problems between husband and wife that arise because of the marriage between them. So there are important things to consider if there is a foreigner or non Indonesian citizen who will perform a mixed marriage with an Indonesian citizen, should have to know about legal problems later if a husband or wife of an Indonesian citizen.Keywords: Mixed Marriage; Legal Problems; Foreign.AbstrakArtikel ini mengkaji mengenai problematika hukum mengenai perkawinan campuran, hal ini di atur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 57-62. Namun sebelumnya mengenai perjkawinan campuran ini telah di atur dalam Regeling op de Gemenvie Huwelijeken Stb. 1898 No. 158 yang terkenal dengan singkatan GHR. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan indikator problematika hukum antara suami-istri yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Sehingga ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan apabila ada seorang asing atau bukan warga warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan campuran dengan seorang warga negara Indonesia, hendaknya sudah harus mengetahui mengenai problematika hukum nanti apabila menjadi suami atau isteri dari seorang warga negara Indonesia. Kata kunci: Perkawinan Campuran; Problematika Hukum; Asing.

PENERAPAN PERATURAN PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUSPENSI) OLEH BURSA EFEK INDONESIA KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR Katerine Septia Ulina Bonjou ,; Yudho Taruno Muryanto ,
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis artickle Aims to analyzed the legal protection that could be provided by Indonesian Stock Exhanges (IDX) and Financial Fervices Authorityo(OJK) towards investors of trading halt stock (suspension) roles by the IDX which not specify the maximum duration of the sanction given to the issuer . This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. This study uses primary legal materials in the form of regulations and related legislation and secondary legal materials in the form of official legal documents. The research approach uses conceptual approach, statute approach, and case approach. Based on the results of the study, investors have a greater risk of stock suspension through the condition of issuers that can not maximize income and management of the company, so that investors can not receive dividends and capital gains from the company within a few years. Thus, investors may be granted protection in the presence of regulations that provide preventive legal protection through disclosure of information either through prospectus, annual report, interim financial report, incidental report, and public expose, as well as articles in Capital Market Law about disclosure, and repressive legal protection is investors can give complaints to OJK. regarding the company’s negligence in the management of the company in applying the principles of good corporate governance so that OJK may consider giving compensation, then the form of protection from the IDX itself is to set ‘delisting’ to issuers who get suspension sanction for years, so it might has a possibility to the returning of investor funds by using the mechanism of share buy back by issuers as a form of legal protection to investorsKeywords: Legal Protection ; Suspension ; Investors;AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum investor yang dapat diberikan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap peraturan penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) oleh BEI yang tidak menentukan jangka waktu maksimum sanksi yang diberikan kepada emiten. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa regulasi dan legislasi terkait dan bahan hukum sekunder dalam bentuk dokumen hukum resmi. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, investor memiliki risiko lebih besar terhadap suspensi saham yang terjadi akibat dari kondisi emiten yang tidak dapat maksimal pendapatan dan manajemen perusahaan, sehingga investor tidak dapat menerima dividen dan capital gain dalam perusahaan dalam beberapa tahun. Dengan demikian, investor dapat diberikan perlindungan dengan adanya peraturan yang memberikan perlindungan hukum preventif melalui keterbukaan informasi secara berkala baik melalui prospektus, laporan tahunan, laporan keuangan interim, laporan insidentil, dan paparan publik, serta pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang pasar modal mengenai keterbukaan, dan perlindungan hukum represif, yaitu investor dapat memberikan pengaduan kepada OJK. mengenai kelalaian perusahaan dalam manajemen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga OJK dapat mempertimbangkan untuk memberikan ganti rugi, kemudian bentuk perlindungan dari BEI sendiri adalah untuk menetapkan ‘delisting’ kepada emiten yang mendapatkan sanksi suspensi selama bertahun-tahun, sehingga potensi kembalinya dana investor dapat terjadi dengan menggunakan mekanisme pembelian saham kembali oleh emiten sebagai bentuk perlindungan hukum kepada investorKata Kunci: Perlindungan Hukum, Suspensi, Investor.

PROSEDUR PASAL 70 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DALAM PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DI INDONESIA Nanda Bagus Trihatmojo; Adi Sulistiyono
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis research aims to know the proceaa of cancellation of arbitration decision arranged in act of law number 30 of 1999. This reseacrh is normative legal research which is prescriptive. Technical analysis is deductive method. Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Settlement Dispute stipulates the annulment of the arbitration award in Clause 70 stating that the parties may apply for reason for cancellation of decision is alleged to contain elements of falsifying letters or documents, or found documents hidden by the opponent, or the verdict derived from the results of the deception done by either party in the dispute. However, the practice of annulment of still suffers from uniformity and inconsistency, in particular with regard to the reasons for the cancellation of Clause 70 of Law Number 30 of 1999.Keywords: Arbitration; Cancellation of Verdict; Reason for cancellation of DecisionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembatalan putusan arbitrase yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 199. Dan penelitian ini penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat atau dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kata Kunci : Arbitrase; Pembatalan Putusan; Alasan Pembatalan Putusan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA