cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 153 Documents
 11   12   13   14   15 
PERJANJIAN PERDAMAIAN UNTUK MENCIPTAKAN KONSEP CORPORTAE RESQUE DALAM RESTRUKTURISASI SEMI PUBLIK INSOLVENCY LAW DI ERA BISNIS MODERN Dewi, Putri Maha; Septiningsih, Ismawati; Kurniawan, Itok Dwi
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.65479

Abstract

Many companies face the threat of difficulty paying their debts to their creditors. There are many reasons the debtor has not paid off the debt, including being unable to pay off the debt that has been given at all, the debt that has been paid is still insufficient for the debt bill, being late in paying the debt, or paying the debt but not in accordance with what has been agreed. The reconciliation plan in the PKPU contains one of which is the debtor's plan to restructure his debts in accordance with the principle of business continuity, which most often is rescheduling, regulated in Article 265 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy. The parties are free to determine the content of the peace plan, the freedom of the content of this peace plan is known as the principle of freedom of contract. The peace agreement which has been ratified by the court, then the reconciliation has binding legal force for the Debtor and the Creditors.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP DESAIN GRAFIS DALAM MEDIA SOSIAL PINTEREST Choirunnisa, Farah Tisya; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.50675

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas desain grafis dalam media sosial pinterest ditinjau menggunakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat perspektif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen atau studi kepustakaan. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan metode deduksi dengan silogisme hukum. Hasil peneniltian menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada dasarnya telah memberikan perlindungan hukum secara langsung bagi pencipta desain grafis atas desain grafis yang telah diunggahnya dalam media sosial pinterest. Jika terjadi pelanggaran hak cipta atas desain grafis dalam pinterest, pencipta dapat melakukan upaya hukum baik secara preventif maupun represif untuk melindungi ciptaannya.
PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK BANK DALAM KASUS KEBOCORAN DATA PRIBADI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI NASABAH Sulistyaningsih, Rahayu; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.59694

Abstract

This article examines the liability of the bank in cases of personal data leakage that results in losses for customers. This research uses normative legal research. The research approach used is the Legislative Approach and the conceptual approach. The types and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is the study of documents or library materials. The technique of analyzing legal materials uses the deduction method. The results of research and discussion show that the implementation of Personal Data Protection in banking activities until now there is no regulation that codifies it into one law and Leakage of personal data poses various risks including information being stolen and then sold to the Darkweb so that customers are worried about legal uncertainty regarding legal protection. of his personal data and the current regulation that describes the protection of personal data is still sectoral and partial. The form of bank accountability for cases of personal data leakage by replacing customer losses and Banks need to apply legal protection to customer personal data based on Bank Indonesia Regulation Number 7/6/PBI/2005 concerning product transparency, especially internet banking services by providing correct and honest information to customers.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN CASH COLLATERAL KETIKA DEBITUR WANPRESTASI Jinan, Nurul; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.50093

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit dengan cash collateral ketika debitur wanprestasi di PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tangerang. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, jenis dan sumber data data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara serta data sekunder yang berupa bahan hukum primer yaitu ketentuan undang-undang dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur, terdapat didalamnya suatu klausul mengenai objek jaminan yang diberikan debitur sebagai bentuk dari kesanggupannya untuk melunasi utang seperti cash collateral yang dapat berupa rekening tabungan, bilyet deposito, maupun giro. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal memberikan fasilitas kredit dengan cash collateral jika debitur wanprestasi terletak pada adanya surat kuasa yang diberikan debitur kepada kreditur untuk mencairkan isi dari cash collateral tersebut sebagai pemenuhan utangnya.
PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE DALAM UPAYA MENGHINDARI RISIKO PENCURIAN DATA PRIBADI Pratiwi, Ningrum Sekartanjung; Nugraheni, Anjar Sri Ciptorukmi
Jurnal Privat Law Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i2.53223

Abstract

AbstractThis article aims to analyze the legal construction of protecting personal data of marketplace users in Indonesia also to analyze the mechanism of protecting personal data of marketplace users based on laws and regulations regarding the implications of the theft of customer data. The article was a normative legal or doctrinal approach to the laws and regulations. The data used secondary data with primary and secondary legal materials. The techniques in the gathering of legal materials were literature study which uses qualitative analysis methods of analysis techniques. Based on the results of the discussion, it can be seen that the legal construction of protecting personal data of marketplace users are regulated in several forms of legislations, namely, the use of personal data must be carried out with the consent of the person concerned, and the protection of personal data is carried out in the process of obtaining, storing, processing, analyzing, displaying, and destroying personal data, and the mechanism used by the government and the organizers (marketplace) to protect the personal data of marketplace users is to have internal rules regarding the protection of user data as a form of prevention to avoid misuse of personal data.AbstrakPenelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna marketplace di Indonesia dan menganalisis mekanisme perlindungan data pribadi pengguna marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait adanya implikasi dari pencurian data pelanggan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum berupa metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa konstruksi hukum perlindungan data pribadi pengguna marketplace terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu pemanfaatan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, dan perlindungan data pribadi dilakukan pada proses perolehan, penyimpanan, pengolahan, penganalisisan, penampilan, dan pemusnahan data pribadi, serta mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara (marketplace) dalam upaya melindungi data pribadi pengguna marketplace adalah dengan memiliki aturan internal mengenai perlindungan data pengguna sebagai bentuk pencegahan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi.
PENERAPAN HUKUM KEBIASAAN SEBAGAI DASAR HUKUM PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Putusan: Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg) Adhistianto, Mohamad Fandrian; Imaniyati, Neni Sri; Sundary, Rini Irianti
Jurnal Privat Law Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i2.85314

Abstract

The case that the author will discuss in this article is the decision of the Industrial Relations Court at the Bandung District Court which is registered with case number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. regarding a dispute of interest regarding the 2017 Basic Salary Increase. The interesting thing in this decision is that the Panel of Judges decided by considering customary law as the legal basis in determining the components and amount of the 2017 Basic Salary Increase. This article is important because it discusses legal issues, namely the regulation customary law in resolving industrial relations disputes and the application of Customary Law in the Industrial Relations Court Decision Number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. The research method used is normative juridical legal research using a statutory approach, and a case approach. Customary law is known in the process of resolving industrial relations disputes with further regulations regarding customs having to refer to the provisions of Article 1339 and Article 1347 of the Civil Code. The Panel of Judges at the Industrial Relations Court at the Bandung District Court has decided the case registered under number 233/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Bdg. based on customs as stipulated in Article 1347 of the Civil Code.
KEKOSONGAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI KEWAJIBAN KERAHASIAAN AKTA OLEH CALON NOTARIS MAGANG (TINJAUAN PASAL 16A AYAT (2) UUJN-P) Putri, Immanuela Christy Asa Suhir Sakri; Rosyada, Athiyah Nurul Izza; Valery, Jasmine
Jurnal Privat Law Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v14i1.118598

Abstract

The provisions of Article 16A paragraph (2) of the UUJN-P regulate the obligation of prospective notaries to maintain the confidentiality of deeds, but without being accompanied by strict sanctions for violations of this obligation in the UUJN-P. This study aims to identify the implementation of this article by prospective notaries. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach, as well as qualitative data analysis. The research found a legal vacuum in Article 16A paragraph (2) of the UUJN-P, namely the absence of concrete limitations regarding the scope of confidentiality of deeds that must be maintained by prospective notaries and the absence of juridical sanctions for violations of this obligation. In addition, the implementation of this article shows the application of a subjective confidentiality standard by prospective notaries due to the absence of limitations and strict sanctions, thus affecting prospective notaries in carrying out their obligations. 
TANGGUNG JAWAB PERDATA PARA PIHAK DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA STARTUP MULTINASIONAL LAZADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM E-COMMERCE DI INDONESIA Pisarta, Clara Beatrice; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v11i2.49823

Abstract

This article aims to analyze the civil liability of the parties at Lazada if there is default in the online sale and purchase agreement in relation to the law of e-commerce in Indonesia. And to see the legal protection of Lazada's online buying and selling agreements with e-commerce laws in Indonesia. This research is a descriptive normative legal research. The approach used is a statue approach. The materials used in the study were selected from primary legal materials and secondary legal materials using techniques and data in the form of literature study. In analyzing legal materials and in data analysis techniques used the syllogism method. Based on the research results, there is still a lack of explanation in the electronic contracts at Lazada about civil liability and existing repressive legal protections. It is hoped that the government will provide assertiveness through good preventive legal protection and for Lazada to tidy up the class and the contents of the agreement.
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH YANG BERMASALAH DI BMT NURUL BAROKAH Syahida, Nafilah Amalia; Imanullah, Moch. Najib; Mulyanto, ,
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.103742

Abstract

As a predominantly Muslim country, Indonesia has bothconventional and Islamic financial institutions. Murabahah was themost commonly requested financing by customers to fulfill needsand provide capital goods. However, with its high demand, variousissues often arose in murabahah financing due to multiple factors.This research employed an empirical and descriptive-analyticalmethod, utilizing both primary and secondary data. The factorscausing problematic murabahah contracts at BMT Nurul Barokahwere due to internal and external issues of the customers or theinstitution. To address these problematic financings, BMTNurul Barokah employed various efforts, including litigation, non-litigation, and collateral auction, with different approachesdepending on the customer's condition at the time.
KEBIJAKAN BANK BTN KANTOR CABANG SOLO MEMBERIKAN RELAKSASI KREDIT BAGI DEBITUR SAAT MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Solo) Shafira, Deassy Prima; Pranoto, '
Jurnal Privat Law Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v12i1.49996

Abstract

AbstractThis article aims to find out the policies used by Bank BTN Solo Branch Office in providing credit relaxation for debtors during the COVID-19 pandemic. This research is empirical legal research and descriptive-analytical. The approach used in this study is qualitative approach. The type of data used is primary data derived from informant interviews at BTN Solo Branch Office as well as secondary data derived from the study of primary and secondary legal materials that use download and copy techniques and then collect, categorize and qualify primary and secondary legal materials as needed based on research objects. The technique of legal material analysis in this study uses sociological/teleological interpretation, systematic interpretation, and uses interactive analysis model. Legal problems arising in number 2 the points of regulation of POJK No. 11/POJK.03/2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Spread of COVID-19 there is the word "can" which means not obliging banks to implement it, but giving the option to banks to implement or not relax credit based on these regulations in accordance with the policies of each bank. As a result, the policy was used by Bank BTN Solo Branch Office as a legal basis to provide credit relaxation for debtors affected by COVID-19.  

Page 13 of 16 | Total Record : 153

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 1 (2026): JANUARI - JUNI Vol 13, No 2 (2025): JULI-DESEMBER Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI Vol 12, No 2 (2024): AGUSTUS-DESEMBER Vol 12, No 1 (2024): JANUARI-JUNI Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER Vol 11, No 1 (2023): JANUARI-JUNI Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI