Garuda - Garba Rujukan Digital

SINKRONISASI PENGATURAN NAMA DOMAIN DAN HAK MEREK DI INDONESIA Nugrahani, Asawati; Sudarwanto, Albertus Sentot
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis study discusses the synchronization of domain name and Trademark regulation in Indonesia. Thisresearch is normative legal research is prescriptive to vertical and horizontal level of synchronization. The approach used in this legal research is the statue approach and the conceptual approach (conseptualapproach). The source of research can be distinguished to be a source of research in the form of primarylegal materials in the form of Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, Law Number 11 Year 2008 juncto 19 Year 2016 on Information and Electronic Transactions and its regulations below.Secondary legal material from the doctrines of jurists, and other non-legal materials. The results showedthat both regulation have not been there any match between one another. First, in terms of registrationof the first principle to the legal file of the Trademark and the principle of domain name registration is first file first serve is a different principle so that many disputes after the domain name obtained. Second, interms of ownership, domain names obtained on lease are not the same objects as Trademarks so theycan not be equalized. Sync can be done by adding settings on whois system optimization and revisingthe domain name law.Keywords: Domain name, Trademark, legal concept AbstrakPenelitian ini membahas tentang sinkronisasi pengaturan nama domain dan hak merek di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif terhadap taraf sinkronisasi vertikaldan horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undangundang(statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber penelitian dapatdibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer berupa Undang –Undang Nomor20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto 19Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan- peraturan dibawahnya. Bahanhukum sekunder dari doktrin-doktrin para ahli hukum, dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kedua pengaturan tersebut belum terdapat adanya kesesuaian antara satu denganyang lainnya. Pertama, dilihat dari segi pendaftarannya asas first to file hukum merek dan asas pendaftaran nama domain yaitu first file first serve merupakan asas yang berbeda sehingga dapat banyak sengketa setelah nama domain didapatkan. Kedua, dilihat dari kepemilikannya, nama domain didapatkan secara sewa bukan merupakan objek yang sama dengan merek sehingga keduanya tidak dapat dipersamakan. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan menambahkan pengaturan mengenai optimaliasi sitem whois dan merevisi undang- undang nama domain.Kata Kunci : nama domain, merek, sinkronisasi

PERJANJIAN ASURANSI UNTUK KEPENTINGAN PIHAK KETIGA ANTARA PT. ASURANSI RAMAYANA DAN JNE DALAM PENYELENGARAN PENGANGKUTAN BARANG Amalia, Putri Nur; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThe purpose of this study is to see how the implementation of insurance delivery of goods PT. Ramayana Insurance with PT. JNE. The type of research used by the author is empirical research. To know the circumstances that occur in practice, the authors collect secondary data first. Furthermore, the authors collect primary data data as a supporter.The results obtained by the author as follows. First, the implementation of Insurance occurs in the delivery of goods by PT. JNE. Third party acts as a party to bear the risks that may arise in the implementation of mail delivery and domestic packages are required. Second, in the implementation of insurance PT. JNE involving third parties namely PT. Asuransi Ramayana Tbk. Third, the PT. JNE has constraints that are: (1) Users delivery service less cooperative in explaining about the object sent; (2) The shipping company shall not explain in detail the execution, how to use the insurance against the shipment, as well as the form of claim that may be submitted for the item insured. Based on the findings, the sender should explain honestly about the object to be sent, the Party Front Officer PT. JNE should be more active in delivering to the shipping service users and explaining in detail how to use insurance and how insurance claims.Keywords: Intercountry adoption; the habitual residence; adoptant; adoptandus.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan asuransi pengirimanbarang PT. Asuransi Ramayana dengan PT. JNE.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris.Untuk mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktik, penulis mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu. Selanjutnya, penulis mengumpulkan data primer sebagai penunjang.Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis sebagai berikut. Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan perasuransian terjadi dalam pengiriman barang oleh PT. JNE. Pihak ketiga berperan sebagai pihak yang menanggung risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pengiriman surat dan paket domestik diperlukan. Kedua, dalam pelaksanaan asuransi PT. JNE yang melibatkan pihak ketiga yaitu PT. Asuransi Ramayana Tbk. Ketiga, pihak PT. JNE mengalami kendala yaitu : (1) Pengguna layanan pengiriman kurang kooperatif dalam menjelaskan mengenai objek yang dikirim; (2) Perusahaan pengiriman tidak menjelaskan secara terperinci mengenai pelaksanaan, cara menggunakan asuransi terhadap barang kiriman, serta bentuk klaim yang dapat diajukan atas barang kiriman yang diasuransikan. Berdasarkan hasil temuan, pihak pengirim hendaknya menjelaskan secara jujur mengenai objek yang akan dikirim, pihak Front Officer PT. JNE harus lebih aktif dalam menyampaikan kepada pengguna jasa pengiriman barang dan menjelaskan dengan rinci bagaimana cara menggunakan asuransi dan cara klaim asuransi. Kata kunci: asuransi, pengiriman barang, ganti rugi

KEDUDUKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KEBENDAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH Putra, Bayu Setiawan Hendri; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to find out the position and legal protection of holders of land title certificates as a material guarantee. This normative legal research is prescriptive and applied. The types and sources of material for this study include primary legal materials and secondary legal materials. Data collection techniques used are literature studies or document studies. Data analysis techniques are carried out by examining research from literature studies or secondary data studies. The results of this study explain that the position of Land Rights as collateral is regulated in the Basic Agrarian Law which states that land rights can be used as collateral for debt by encumbering Mortgage Rights. Land rights that can be used as Mortgage Rights objects must fulfill two elements, namely, must be registered with the Land Office and according to their nature must be transferable. Creditors have a strong position against collateral objects. Legal protection for the holder of the land rights certificate as a material guarantee if the debtor defaults, the creditor has the right to sell collateral for repayment of the receivables regulated in the Mortgage Right Act. The Mortgage Rights Act is a manifestation of the objectives of the Basic Agrarian Law in providing and guaranteeing legal certainty and legal protection in preventive and repressive forms.Keywords: Collateral; Mortgage Right; Legal Protection; Land RightAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai suatu jaminan kebendaan. Penelitian hukum normatif ini bersifat preskriptif dan terapan. Jenis dan sumber bahan penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji penelitian dari studi kepustakaan atau studi data sekunder. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedudukan Hak Atas Tanah sebagai jaminan diatur dalam UU Pokok Agraria yang menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hak Atas tanah yang dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan harus memenuhi dua unsur yaitu, wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan menurut sifatnya harus dapat dipindah tangankan. Kreditur memiliki kedudukan yang kuat terhadap benda jaminan. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah sebagai suatu jaminan kebendaan apabila debitur wanprestasi, kreditur berhak menjual benda jaminan untuk pelunasan piutangnya yang diatur dalam UU Hak Tanggungan. UU Hak Tanggungan merupakan wujud dari tujuan UU Pokok Agraria dalam memberikan dan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif. Kata Kunci: Jaminan; Hak Tanggungan; Perlindungan Hukum; Hak Atas Tanah

TANGGUNG JAWAB ISTRI TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DILAKUKAN OLEH SUAMINYA (Studi Kasus Putusan No. 03 /Pdt.G /2015 /PN.Btl) ,, I Made Yoestika Bayu Pratama; ,, M. Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article is intended to identify and analyze the position of the wife to the covenants committed by the husband and the form of a wife’s responsibility of her husband’s Default. This research is Normative legal by perspective. Secondary data types include primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are literature studies and documentation studies relevant to the purpose of this research. The analysis uses the syllogistic of deduction, taking into account the interpretation of the law and the principles of applicable law. The results of this research indicate that (1) the legal status of the wife against the agreement made by her husband, (a) In relation to the Husband is unknown, and the sense of inconvenience of the wife to to the seller; hereby wife affirms that the transaction of sale and purchase of land object is canceled. Based on the foregoing, the wife appealed to the Panel of Judges of the Investigator of this case in casu to examine, hear, and give the verdict. (B) The Husband has broken the promise so that the judge terminates the land purchase agreement. (2) The wife’s form of responsibility to the Default carried out by her husband relates to the fact that: (a) in fact the buyer is not the Husband and the wife but only the Husband; because the Husband breach of contract then the seller and the wife of defendant agree to cancel the transaction of the sale of the land object through the court; (b) Notary / PPAT is involved in the process of transferring legal entitlements, subject to sanctions through a judge’s decision to restore the land’s name back to the seller.Keywords: Responsibility of wife; wife’s position; Agreement on the sale and purchase of land rights: purchase property rights to the land; breach of contractAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Hukum istri terhadap perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh suaminya, dan bentuk pertanggung jawaban seorang istri terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif bersifat perspektif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Analisis menggunakan silogisme deduksi, dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan serta asas-asas hukum yang berlaku pada ilmu hukum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) kedudukan hukum istri terhadap perjanjian yang dilakukan oleh suaminya, (a) Terkait dengan sang suami tidak diketahui keberadaannya, serta rasa ketidaknyaman istri kepada para penjual; dengan ini sang istri menegaskan bahwa transaksi jual beli objek tanah dibatalkan. Berdasarkan segala hal di atas, istri memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini in casu untuk sudi memeriksa, mengadili, dan memberi putusan (b) sang suami telah ingkar janji sehingga hakim memutuskan perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut batal.demi hukum. (2) Bentuk pertanggungjawaban istri terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh suaminya, terkait dengan adanya fakta bahwa: (a) pada kenyataannya pihak pembeli bukan si suami dan istri melainkan hanya sang suami; karena sang suami wanprestasi maka penjual dan istri tergugat sepakat untuk membatalkan transaksi jual beli objek tanah itu melalui jalur pengadilan; (b) Notaris/PPAT terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah yang cacat hukum, dikenasi sanksi melalui putusan hakim agar memulihkan kembali tanah atas nama penjual. Kata kunci : Tanggung jawab istri; Kedudukan istri; Perjanjian jual beli hak atas tanah; jual beli hak milik atas tanah; Wanprestasi

PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK BRI KCP JOMBANG KOTA ,, Fitri Ayu Ranti; ,, Hudi Asrori S
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article examines the settlement of credit agreement in bank BRI Jombang City branch. This research is included in empirical law studies. The type of data used is primary data which is the result of interviews and documents that can be directly from the research location,and using secondary data as supporting material.Result of research indicate that wanprestasi in credit agreement in bank BRI Jombang City branch occurs in the form of late achievement. The credit agreement in the bank BRI Jombang City doesn’t include clearly and in detail on settlement efforts in case of default,but the effort has been done by the bank BRI Jombang City in resolving the wanprestasi that has occurred through 3R that is rescheduling, reconditioning, and restructuring. The settlement of wanprestasi can also be done by conducting an auction of collateral goods.prevention of wanprestasi done by bank BRI Jombang City that is by applying 5C in credit agreement.Keywords: Settlement; Default; Credit AgreementAbstrakArtikel ini mengkaji penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum empiris. Jenis data yang dipakai adalah data primer yang berupa hasil wawancara serta dokumen-dokumen yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian, serta menggunakan data sekunder sebagai bahan penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota terjadi dalam bentuk terlambat berprestasi. Perjanjian kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota tidak mencantumkan secara jelas dan terperinci tentang upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi, namun upaya yang telah dilakukan oleh Bank BRI KCP Jombang Kota dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu rescheduling(penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). Penyelesaian wanprestasi dapat pula dilakukan dengan melakukan lelang benda jaminan. Upaya pencegahan wanprestasi yang dilakukan oleh Bank BRI KCP Jombang Kota yaitu dengan menerapkan 5C dalam perjanjian kredit.Kata Kunci: Penyelesaian; Wanprestasi; Perjanjian Kredit;

PERAN BEI DALAM MELINDUNGI INVESTOR PASAR MODAL TERHADAP KEPAILITAN PERUSAHAAN TERBUKA Azmi, Muhammad; Kharisma, Dona Budi
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis study examines the role of the Indonesia Stock Exchange on capital market investors regarding the bankruptcy of a public company. This research uses normative-empirical legal research methods with descriptive and prescriptive forms. The results show that the legal protection of capital market investors by the Indonesia Stock Exchange can be done with the principle of disclosure to investors and monitoring of financial reports, annual reports, and other periodic reports. Keywords: Bankrupt, Investor, Legal ProtectionAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang peran Bursa Efek Indonesia terhadap investor pasar modal mengenai kepailitan perusahaan terbuka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya perlindungan hukum investor pasar modal oleh Bursa Efek Indonesia dapat dilakukan dengan prinsip keterbukaan kepada para investor dan pantauan mengenai Laporan keuangan, Laporan tahunan, dan Laporan berkala lainnya. Kata kunci: Pailit, Investor, Perlindungan Hukum.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE Giantama, Andreyan Nata; Kholil, Munawar
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article defines the legal responsibilities of market place providers for counterfeit goods, by using doctrinal legal research. Based on Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), the responsibility for counterfeit goods at market place cannot be charged to platform providers. ITE Law requires that errors made by users are not the responsibility of the organizer of the electronic system. As an effort to ensure legal certainty, and responsibility for managing the market place platform, it should also be determined the legal responsibility of the platform provider for the omission of negligence committed. This becomes the urgency of further study to find out the proper pattern of legal responsibility for the problems described above.Keywords: legal responsibility; platform providers; counterfeit goods; e-commerce; market placeAbstrakArtikel ini mendefinisikan pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada penyedia platform market place atas barang yang melanggar merek, dengan menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Tanggung jawab hukum atas barang yang melanggar merek dalam market place berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dapat dibebankan kepada penyedia platform. UU ITE mengehendaki kesalahan yang dilakukan oleh pengguna tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Sebagai bentuk kepastian hukum dan tanggung jawab atas pengelolaan platform market place sudah semestinya ditentukan tanggung jawab hukum penyedia platform terhadap pembiaran pelanggaran yang terjadi. Inilah yang melandasi pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana pola tanggung jawab hukum yang tepat terhadap permasalahan pelanggaran yang terjadi.Kata Kunci: tanggung jawab hukum; penyedia platform; barang yang melanggar merek; e-commerce; market Place.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS MEREK ASING DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 264/K/PDT.SUS-HKI/2015) Maharani, Raden Ajeng Cendikia Aurelie; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article aims to legal protection for foreign brands (famous) against the removal of a foreign brand (famous) listed as well as knowing clearly study the sentence “usage” in section 74 subsection (1) of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications. Legal research this is a normative penilitian or dokterial, and prescriptive in nature. The source of the legal materials that are used in the form of primary and secondary legal materials. The method of collecting the material used is the legal syllogism by using deductive thinking patterns. Based on the results of research and discussion of results that PT Inter IKEA Systems B.V. as famous foreign brands can use brand protection “right Priorities” that bersumberkan to the principles of the Paris Convention effect has been incorporated in the the Treaty of TRIPs, namely with the principle of national treatment. Last usage in section 74 subsection (1) o of Law Number 20 year 2016 about brands and geographical indications stated that the use of the brand in the production of goods or services traded. When the last usage is calculated from the last date of usage even after that the goods concerned are still circulating in the community.Keywords: Legal Protection; Right; Famous Foreign BrandsAbstrakArtikel ini bertujuan untuk perlindungan hukum bagi merek asing (terkenal) terhadap penghapusan merek asing (terkenal) terdaftar serta mengetahui secara jelas kajian kalimat “pemakaian terakhir” dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian hukum ini merupakan penilitian normatif atau dokterial, dan bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah silogisme dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dihasilkan PT Inter IKEA System BV sebagai merek asing terkenal dapat menggunakan perlindungan merek “Hak Prioritas” yang bersumberkan kepada Konvensi Paris yang asas-asasnya telah digabungkan di dalam perjanjian TRIPs yaitu dengan principle of national treatment. Pemakaian Terakhir dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa Penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak; Merek Asing Terkenal

PERKAWINAN AGAMA MENURUT HUKUM KELUARGA DI INDONESIA ', Lydya Arfina; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang perkawinan agama menurut hukum keluarga di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini bersifat perspektif. dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara . Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan pustaka/dokumen/arsip berupa buku-buku, jurnal, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa, ketentuan hukum perkawinan agama adalah sah selama telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum agama yang dianutnya, keharusan dalam mencatatakan perkawinan bukan berarti dapat menganulir sahnya suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi rukun serta syarat perkawinan sesuai dengan agama yang dianutnya.Kata Kunci : Perkawinan Agama, Akibat Hukum, Istri, Pengaturan Hukum

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK YANG AKTA JUAL BELINYA DIAKUI CACAT OLEH PIHAK NOTARIS (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 3244 K/Pdt/2016) ,, Nastasya Shinta Devi; ,, Yudho Taruno Muryanto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis article describes and examines the issue of how the form of legal protection of parties involved in the agreement whose deeds are recognized as defective by the notary. This article uses normative legal research methods are prescriptive. The results of this study indicate that the sellers, buyers and third parties can claim their respective legal protection. The buyer’s party sued on the basis of Article 1243 of the Civil Code regarding default, the seller may sue and cancel his agreement with a third party under Article 1449 and Article 1454 of the Civil Code regarding the error, so that the agreement with the deferred sale deed of the defect may be canceled. A third party may also sue the seller under Article 1453 of the Civil Code if the seller’s claim to cancel the agreement is granted or to sue under Article 1322 of the Civil Code regarding an error which does not invalidate a contract.Keywords: Default; Deed of Sale and Purchase; Legal Protection; VoiddableAbstrakArtikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang akta jual belinya diakui cacat oleh pihak notaris. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak penjual, pembeli dan pihak ketiga masing-masing dapat mengklaim perlindungan hukum. Pihak pembeli menggugat dengan dasar Pasal 1243 KUHPerdata tentang wanprestasi, pihak penjual dapat menggugat dan membatalkan perjanjiannya dengan pihak ketiga dengan dasar Pasal 1449 dan Pasal 1454 KUHPerdata tentang kekhilafan, sehingga perjanjian dengan akta jual beli yang diakui cacat tersebut dapat dibatalkan. Pihak ketiga juga dapat menggugat pihak penjual dengan dasar Pasal 1453 KUHPerdata apabila gugatan pihak penjual untuk membatalkan perjanjian dikabulkan atau menggugat dengan dasar Pasal 1322 KUHPerdata tentang kekhilafan yang tidak membuat batalnya suatu perjanjian.Kata kunci: Wanprestasi; Akta Jual Beli; Perlindungan Hukum; Dapat Dibatalkan

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota surakarta, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota surakarta,

Jawa tengah

INDONESIA