cover
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Articles 342 Documents
Marriage Registration As a Form Of Maṣlaḥah Mursalah Rahman, Fadhly Kharisma
MAQASID Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v12i2.20242

Abstract

Registration of marriages can be categorized as a new phenomenon because in its history during the time of the Prophet there had never been registration and bookkeeping of marriages, divorces and reconciliation. Bookkeeping during the time of the Prophet was only a matter of bookkeeping in the Qur'an, whereas explicitly in the text there is an order to record and record books in the aspect of muamalah or selling buying and selling transactions. This article attempts to explore more deeply the issue of marriage registration within the framework of maslahah murlah. The author's findings are that marriage registration is in line with sharia provisions , namely creating benefits and preventing harm. The first dharuriy need is the benefit of maintaining religion. Marriage registration is seen as able to protect and maintain religious benefits. Second , benefit in protecting and guarding the soul. This can be seen from the psychological condition of the wife and children who are calmer, because without a marriage book a child cannot make a birth certificate. Third , benefit in maintaining reason. Marriage registration is very important for children's psychology, because with a marriage book, the child will feel calm because he is the legitimate child of both parents, so he will be confident in developing his mind to the maximum. Fourth , maintaining offspring. By registering a marriage, mixing between two people of different sexes is considered not adultery, so that children born from this relationship are considered valid and have clear identities and can be proven by law. Fifth, maintain property. By recording a marriage, the identity of the child born has clarity, so that when the parents die, the child will get his inheritance rights, so that the assets from the marriage can be maintained.
Perbandingan Antara Wasiat Wajibah Mesir Dengan Ahli Waris Pengganti Dan Wasiat Wajibah Indonesia Nurdiansyah, Agus; Andaryuni, Lilik
MAQASID Vol 12 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v12i2.18950

Abstract

Pembaruan atau reformasi hukum keluarga Islam adalah usaha Para Cendikiawan Islam untuk menjaga eksistensi Islam di dunia dan mampu menjawab tantangan kehidupan yang semakin hari semakin berkembang, selain itu juga untuk merealisasikan ajaran Islam yang baik di semua tempat dan zaman. Salah satu bidang yang mendapat reformasi adalah kewarisan yang bermula dari Mesir, yang pada akhirnya diadopsi oleh negara lain termasuk Indonesia. Konsep yang diadopsi dari Mesir kepada Indonesia ketika itu adalah wasiat wajibah, yang dalam konteks dibagi menjadi dua, yaitu ahli waris pengganti dan wasiat wajibah. Meskipun diambil dari wasiat wajibah Mesir, namun masih terdapat perbedaan dalam penerapannya. Oleh karena itu, penulis meneliti dan mengkaji tentang perbandingan ketiga konsep tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengkomparasikan wasiat wajibah di mesir dan Indonesia. Hasil penelitian ini adalah perbandingan wasiat wajibah Mesir dengan ahli waris pengganti dan wasiat wajibah di Indonesia terletak pada aspek metode pembagian harta peninggalan, objek penerima harta, besaran bagian harta peninggalan dan faktor penyebab diterapkannya ketiga konsep tersebut. Dalam beberapa aspek, ketiganya memiliki persamaan dan perbedaan satu dengan yang lainnya.
PREMARITAL CHECK-UP DALAM PANDANGAN KEPALA KUA SEMAMPIR KOTA SURABAYA Panjalu, Gandhung Fajar
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Premarital health tests are a series of tests that couples must undergo before getting married. The procedures for carrying out pre-marital health checks in Surabaya were determined in 2017 according to a circular issued by the Mayor of Surabaya, Tri Rismaharini. This research aims to explore pre-marital health examinations in the KUA Semampir sub-district, Surabaya city, and how the KUA responds to the results of these pre-marital health tests. This research is field research. The results of this research show that (1) KUA does not have a maximum limit on when the test must be carried out. (2) The health test examination is carried out at the health center. (3) The prospective bride and groom will also receive reproductive counseling. (4) If the results of the test show that the prospective bride and groom are unhealthy, the KUA has no right to postpone the marriage. The decision is completely left to the bride and groom.
Pemahaman Masyarakat Terhadap Aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah ) Studi Kasus Masyarakat Kec Driyorejo Kab Gresik Ikhwanuddin, Mohammad
MAQASID Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hukum dasar perkawinan, menyegerakan perkawinan bagi pasangan yang telah mampu (istiṭā’ah) dan memiliki bekal (al-bā’ah) merupakan anjuran. Oleh karena itu, memberi kemudahan dalam proses pernikahan menjadi harapan banyak pihak, baik otoritas penyelenggara perkawinan maupun keluarga mempelai. Kantor Urusan Agama, sebagai pihak yang melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, berkomitmen untuk menuju harapan tersebut. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, KUA meluncurkan aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) sejak 08 November 2018. Artikel ini hendak menelaah tentang pemahaman masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terhadap aplikasi SIMKAH. Penelitian ini adalah bagian dari penelitian lapangan (field research), dengan sumber data dari 17 responden berupa pemahaman masyarakat Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik terhadap Aplikasi SIMKAH. Metode penelitian dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 responden, 7 responden (46 %) di antaranya belum dan baru pertama kali mengetahui tentang Aplikasi SIMKAH, 5 responden (33%) pernah mendengar namun belum begitu memahami Aplikasi SIMKAH, dan 3 responden (21%) mengaku memahami dan bisa menggunakan Aplikasi SIMKAH. Penelitian menyimpulkan bahwa pemahaman dan pemanfaatan masyarakat terhadap Aplikasi SIMKAH masih rendah. Peneliti menyarankan agar beberapa pihak, KUA atau Kementerian Agama, unsur masyarakat dan sivitas akademik bisa menjadi unsur pendukung dalam peningkatan pemahaman terhadap Aplikasi SIMKAH. Kata kunci: Pemahaman, Pencatatan Perkawinan, SIMKAH
Peran Muhammadiyah Covid -19 Command Center (Mccc) Muhammadiyah Surabaya Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syari’ah Ikhwanuddin, Mohammad
MAQASID Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu upaya MCCC Surabaya dalam menigkatkankan ketahanan keluarga pada masa pandemi covid 19 dengan beberapa program yaitu (1) Program preventif dan kuratif adalah program yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya Covid dan penyembuhan terhadap masyarakat yang terkena covid-19 (2) Program lumbung pangan adalah berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena covid -19 berupa sembako murah dan pemberian masker (3) Program pendataan adalah data masyarakat yang terdampak covid-19 (4) Program isolasi mandiri adalah orang yang terkena rapid tes atau sudah positif covid-19 sehingga MCCC ini sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi atau kota. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Peran MCCC Muhammdiyah Surabaya dalam meningkatkan ketahanan keluarga pada masa pandemi Covid-19 dan analisis peran MCCC Muhammadiyah Surabaya dalam menigkatkan ketahanan keluarga pada masa pandemi perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulitatif yang datanya diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan jenis sumber data ialah data primer berupa data-data program MCCC Muhamamdiayh Surabaya dan data sekundernya berupa buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan hasil peneliatian di PDM Surabaya sesuai dengan judul yaitu Peran Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Muhammadiyah Surabaya dalam Menigkatkan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Persefektif Maqasid Syari’ah. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa MCCC Surabaya sangat berperan penting dalam meningkatkan ketahanan keluarga baik dari segi psikologis, ekonomi dan sosial yang sesuai dengan Persefektif Maqasid Syari’ah, terutama pada penjagaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), penjagaan pada harta (ḥifẓ al-māl), dan penjagaan pada akal luhur manusia (ḥifẓ al-‛aql). Kata kunci: Peran MCCC, Ketahanan Keluarga, Pandemi Covid -19
Penerapan Konseling Keluarga Di Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah Pimpinan Daerah Aisyiyah Surabaya Perspektif Maqāṣid Sharī‛Ah Mohammad Ikhwanuddin
MAQASID Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam ikatan pernikahan, yang dinamakan permasalahan dalam rumah tangga pasti ada. Dan Aisyiyah Kota Surabaya membuat sebuah biro konseling untuk seluruh pasangan suami istri yang ada di Surabaya yang bertujuan untuk membangun keharmonisan keluarga itu lagi. Penelitian ini membahas tentang Penerapan Biro Konseling di Surabaya yang didirikan oleh Aisyiyah. Peneliti ingin menjawab permasalahan yaitu tentang Penerapan Biro Konseling yang terdapat di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori pendekatan deskriptif dengan wawancara dan dokumentasi serta telaah pustaka. Penerapan Biro Konseling Keluarga Sakinah Aisyiyah selaras dengan Syariat Islam ataupun hukum hukum Islam dan bahkan selaras dengan Maqās}id Shariah, khususnya dalam kemaslahatan/memelihara agama (hifz al-dīn), kemaslahatan/memelihara jiwa (hifz al-nafs) dan kemaslahatan/memelihara keturunan (hifz al-nasl). Kata kunci: Konseling Keluarga, Biro Konseling, Maqāṣid Sharī‛ah, Aisyiyah
Analisis Dasar Penentuan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak Raj‘i Menurut Hukum Islam di Indonesia dan Fiqh : (Studi Putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby Di Pengadilan Agama Surabaya) Mohammad Ikhwanuddin; Salsabila Nadzifah Aisyah
MAQASID Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum turunannya, salah satunya terkait dengan nafkah yang terdapat dalam putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan data berupa argumen hakim yang tertuang dalam putusan No.3676/Pdt.G/2018/Pa.Sby, serta sumber-sumber lain yang terkait . Data tersebut dianalisis secara deskriptif kemudian diuraikan dengan jelas dan dilakukan analisa dengan cara menghubungkan pertimbangan hakim dalam penentuan nafkah cerai talak raj‘i dengan kajian-kajian hukum Islam di Indonesia dan fiqh, selanjutnya diambil kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pertimbangan yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (d), tuntutan istri, kepatutan dan kelayakan, tidak memberatkan suami, lamanya usia perkawinan, lamanya nafkah yang tidak dibayarkan, pekerjaan dan penghasilan suami, kesanggupan suami, dan kewajaran bagi anak. Dasar penentuan nafkah tersebut telah sesuai dengan hukum Islam di Indonesia dan fiqh, terutama dalam Sūrat al-Baqarah; 236, karena lebih mempertimbangkan juga pada kemampuan suami. Kata kunci: Nafkah Istri Dan Anak, Cerai Talak Raj‘I, Hukum Islam Di Indonesia; Fiqh;
Pandangan Penghulu Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KUA di Surabaya) Salman Al Farisi; Siti Maqfiroh
MAQASID Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The new form of a dowry is a form of memorization of verses from the Qur'an. Regarding the dowry used during the marriage contract, it cannot be separated from a headman who serves as a facilitator of a marriage. This research is a field research where the researcher goes directly to the field. The methodology used in this research is a qualitative which produces data in the form of written description. The data are collected by conducting interviews and documentation. The results of the research show that the headmen of KUA (office of religious affairs) in the region of Surabaya have different opinions regarding to this aspect. Some say that it is allowed to use memorization of the Qur'an as a dowry, but there are also those who do not agree if the Qur'an memorization is used as a dowry. The headman agrees because this is based on the KHI that dowry can be in the form of services. This opinion is also in line with the opinion of the Syafi'i and Hambali schools of thought. Meanwhile some headmen disagree because their opinion is in line with the Maliki and Hanafi schools of thought. Keywords: The perspective of a headman, Marriage, Mahr of Memorization of the Qur'an, Islamic Law.
Resistance Of Children's Households Against Parental Interference Faqiyyuddin, Septiyan; Rahmadhani, Nining
MAQASID Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v13i1.22240

Abstract

Family resilience from intervention by parents or in-laws. After marriage there are rights and obligations, and new recognition by other parties, but in reality forming a small family without all forms of parental interference cannot be done as a whole by some people. There is parental intervention in the child's household because it is based on a feeling of affection. In this research, it is a response effort to achieve family resilience to the problems of parental or in-law intervention in the home life of children or in-laws. This research is included in the type of library research using descriptive-analytic methods in obtaining and examining all the data obtained . The results of this research explain that parental intervention in children's households according to Islamic law is permitted on condition that if there is a breakdown in the child's household, in this case the parents act as hakam (peacemaker). Influencing factors are: living at home, lack of income for children or in-laws, and incompatibility between parents or in-laws and children or in-laws.
Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah Pramana, Deky; Pancasilawati, Abnan; Andar Yuni, Lilik
MAQASID Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v13i1.22504

Abstract

Reform and updating of Islamic family law are crucial aspects in realizing the benevolent teachings of Islam across different times and places, especially in addressing the issue of post-revocable divorce ('iddah) to ensure women's rights. One area undergoing reform in Indonesian family law is the implementation of the concept of syibhul 'iddah. This concept, adopted from the thoughts of Wahbah az-Zuḥaīlī, mandates a similar 'iddah for husbands, prohibiting them from marrying during their wives' 'iddah, both to women who are considered mahrams to the newly divorced wife and to other women for men who have just divorced one of their four wives. However, in Indonesia, there are two concepts of syibhul 'iddah enforced, namely under Article 41 and 42 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Circular Letter No. P-005/DJ.III/HK.007/10/2021. Although both concepts originate from the thoughts of Wahbah az-Zuḥaīlī, differences exist in their implementation within the Office of Religious Affairs (KUA) settings. Therefore, this research aims to compare the two concepts. This study employs a qualitative approach by comparing the concepts of syibhul 'iddah in KHI and the Circular Letter, viewed from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah by Ibnu 'Asyūr. The research findings indicate a significant difference between the two concepts lies in the restriction on marriage for men during their wives' 'iddah. The prohibition in the Circular Letter is absolute, while in KHI, it is conditional. In the analysis of Maqāṣid al-Sharī'ah by Ibnu 'Asyūr, both concepts of syibhul 'iddah in KHI and the Circular Letter meet the criteria of maqāṣid al-khāṣah. However, concerning the criteria of maqāṣid al-'āmah, the Circular Letter concept does not meet the requirements of al-tsubūt and al-ẓuhūr. Keywords: Syibhul 'Iddah, KHI, Circular Letter, Maqāṣid al-Sharī'ah