cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Published by Universitas Muhammadiyah Surabaya
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 342 Documents
 11   12   13   14   15 
KEDARURATAN (AL-MADLARAT) SEBAGAI LANDASAN PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA ERA PANDEMI Panjalu, Gandhung Fajar
MAQASID Vol 10 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.545 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v10i2.14489

Abstract

Establishing a statutory regulation as a guide in acting is one of the things that the government needs to do, this is also used as a form of government effort in the welfare of its people. However, it can be seen that the current condition where almost all countries including Indonesia have been hit by the Covid-19 outbreak, which means that the situation or situation of the community is not same like before pandemic era. Covid-19 is an infectious disease where the cause of this disease comes from Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), or a type of coronavirus that was recently discovered. Covid-19 is now designated as a pandemic, where many cases have occurred all over the world. With this pandemi, it certainly has an impact on various fields of life, one of which is the law. Therefore, the flexibility of the law is questioned considering the current condition of Indonesian society is not the same. The purpose of this paper is to answer the formulation of the problem, to describe out the emergencial condition as a basic of the change of the legislation and islamic law in Indonesia during the Covid-19 pandemic.
التعويض المالي عن ضرر المماطلة في بيع التقسيط في الفقه الإسلامي؛ دراسة تطبيقية لقاعدة "لاضرر ولا ضرار Ganti Rugi Atas Kerugian Sebab Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dalam Fiqh Islam; Studi Implementasi Kaidah "La Dharar Wa La Dhirar" Agus Purwanto
MAQASID Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v11i2.15152

Abstract

ملخص البحثركزت هذه الدراسة على البحث حول حكم التعويض المالي عن ضرر المماطلة في بيع التقسيط، على سرد آراء الفقهاء فيه مع تتبع أدلة كل منها والمقارنة بينها، ومنها قاعدة "لاضرر ولا ضرار" وما تفرع عنها مع مراعاة شروط إعمالها. إن الممطالة بالنظر إلى حال المشتري المدين تنقسم إلى نوعين: المطل بالحق والمطل بالباطل. ومن أضرار المماطلة نفقات التقاضي التي بذلها البائع الدائن سعيا لاسترجاع حقه، وفوات الربح المفترض لدى البائع الدائن مدة مطل المشتري المدين. هذا البحث هو بحث نوعي فقهي، مصادره الأساسية هي الكتب الفقهية الأصيلة، ومصادره الثانوية هي البحوث والمجلات والرسائل العلمية المتعلقة بالموضوع. ولقد أسست بحثي على مدخل فقهي تحليلي، مقرون بالمقارنة بين آراء الفقهاء في مجالي علم الفقه والاقتصاد الإسلامي يقصد بها الوصول إلى أرجح الأقوال في المسألة. وبعد دراسة تحليلية نقدية تأصيلية مقارنة لآراء الفقهاء في قضية التعويض المالي عن ضرر المماطلة اكتشف البحث أن قاعدة "لاضرر ولا ضرار" تؤيد أن المماطل بالباطل هو الذي يستحق العقوبة، وأن الضرر الذي له التعويض المالي عنه هو نفقات التقاضي، وأما فوات الربح عن البائع الدائن مدة مطل المشتري المدين فهذا الضرر لايستحق التعويض عنه؛ وهذا كله بالنظر إلى ما تفرع عن هذه القاعدة ومراعاة شروط إعمالها. وتؤيد أيضا أن ولاية الحكم في هذه القضية بيد الحاكم أو نائبه لاآحاد الناس. الكلمات المفتاحية: التعويض المالي، المماطلة، قاعدة "لاضرر ولا ضرار" AbstrakAnalisis ini berfokus pada pembahasan hukum ta'wîdh mâlî (ganti rugi uang) dari kerugian akibat mumâthalah (wanprestasi atau kelalaian) dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak pembeli dalam transaksi jual beli kredit, disertai pemaparan dan pembandingan antara pendapat-pendapat dari fuqahâ' (para ahli fikih) didalam masalah ini, dengan memperhatikan dalil-dalil setiap pendapat, diantaranya adalah kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr" dan semua kaidah cabangnya serta penekanan pada syarat-syarat penerapannya. Mumâthalah ditelisik dari kondisi pembeli, terbagi menjadi dua: wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran karena sebab (1) alasan yang ḥaq dan  (2) alasan yang bâthil. Diantara kerugian yang timbul akibat mumâthalah adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, dan kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penjual selama masa wanprestasi atau kelalaian dari pembeli. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Sumber primernya adalah buku-buku fikih dan ekonomi Islam. Sedangkan sumber sekundernya adalah data dan informasi yang berasal dari penelitian, majalah, dan karya-karya ilmiyah yang berkaitan dengan tema ini. Dan penelitian ini menggunakan analisis komparatif dan komprehensif sehingga diperoleh pendapat paling kuat.Dari analisis komparatif terhadap pendapat-pendapat para ahli fikih dalam masalah ganti rugi, penelitian ini mengungkap bahwa kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr" menunjukkan bahwa mumâthil (orang yang menunda-nunda pembayaran) dengan sebab yang bâthil-lah yang berhak mendapatkan sanksi, dan menunjukkan juga bahwa dharar (bahaya) yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, adapun kehilangan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh penjual selama masa wanprestasi atau kelalaian dari pembeli maka hal ini tidaklah berhak mendapatkan ganti rugi; hal ini semua adalah dengan berdasarkan pada pertimbangan atas cabang-cabang kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr" dan syarat-syarat penerapannya. Kaidah ini menunjukkan juga bahwa yang berhak memutuskan masalah ini adalah hakim atau wakilnya, dan bukan setiap orang. Kata kunci: ganti rugi, Al Mumâthalah, kaidah "Lâ Dharar wa Lâ Dhirâr".  
Analisis Peran Mediator Dan Advokat Dalam Pendampingan Perkara Hamzah, Saiful Ibnu
MAQASID Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v10i1.16787

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat terjadinya konflik bahkan sengketa terkadang tidak bisa terhindarkan. Secara naluriah setiap orang menginginkan sengketa yang dialami bisa segera terselesaikan. Sengketa yang tidak kuasa diselesaikan secara mandiri maka diperlukan kehadiran pihak ketiga. Dari sinilah  peran mediator dan advokat memiliki peran yang sangat strategis. Namun demikian mediator dan advokat sejatinya dua profesi yang sangat berbeda sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.Dalam penelitian ini akan melakukan kajian analisis tentang peran mediator dan advokat dalam pendampingan perkara para pihak untuk mencari solusi penyelesaian sengketa yang dihadapi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitianDari penelitian ini dapat diketahui bahwa antara mediator dan advokat memiliki peran yang sangat penting membantu masyarakat dalam penyelesaian perkara hukum namun baik mediator atau advokat tetap berbeda dalam kedudukan dan peran.
Pertimbangan Hakim Pada Sengketa Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan Yang Dikuasai Oleh Mantan Istri Dari Salah Satu Ahli Waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/Pn Bta) Erlina B; Okta Ainita; Nurul Aini
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17454

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujun untuk mengetahui faktor penyebab peralihan hak atas tanah waris yang dikuasai oleh mantan istri dari salah satu ahli waris (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta) dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusannya (Studi Putusan No. 41/Pdt.G/2021/PN Bta). Karena penggugat yang telah menjadi mantan istri dari almarhum Saiman Kesuma Dharma masih merasa mempunyai hak atas ahli waris tanah dan tergugat selaku saudara kandung dari almarhum Saiman Kesuma Indra berdalih kepemilikan atas tanah tersebut masih menjadi milik penggugat karena penggugat dan almarhum telah bercerai saat hidup didasari dengan Putusan Pengadilan Agama OKU Timur No.748/Pdt.G/2020/PA/Mpr. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk mendapatkan hasil penelitian yang benar dan objektif. Kemudian untuk proses analisis data, data yang telah disusun secara sistematis dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu dengan memberikan pemahaman terhadap data sesuai dengan fakta yang diperoleh di lapangan, sehingga benar-benar dari pokok bahasannya. di tangan dan disusun dalam kalimat demi kalimat. yang ilmiah dan sistematis berupa jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Adapun hasil penelitian menjelaskan bahwa Pasal 174 Ayat 1 Lampiran Innstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan tersebut maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa idah (masa tunggu), maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini karena hubungan perkawinanya telah putus. Pertimbangan Hakim dalam menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Karena gugatan pengugugat mengalami obscuur libel yaitu surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (oduidelijk), formulasi gugatan yang tidak jelas.
Urgensi Penetapan Hakim Atas Permohonan Itsbat Nikah Di PA. Bangkalan Dan PA. Sampang Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Indonesia Candra Dalilah
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17779

Abstract

Marriage without a marriage certificate will bring many consequences related to the various rights of the wife and the rights of the children who are born, both material and immaterial which should be accepted in the marriage, as well as the rights to the wealth they have throughout the life of the marriage itself, as well as to matters relating to rights relating to third parties. Such a marriage situation will experience problems when dealing with marriage documents as authentic evidence of marriage.In this context, a legal breakthrough in Itsbat Marriage which was never found in Law Number 1 of 1974, was appreciated by the Compilation of Islamic Law (KHI) precisely in the provisions of Article 7 paragraphs (1), (2), (3) and technically formulated by the chapter of guidelines for proceedings in the PA/community, that the rules for ratification of marriage/itsbat marriage, are made based on a marriage which is held based on religion or is not recorded by the authorized VAT. Answering the legal needs of Muslims regarding the ownership of a marriage book, namely for married couples who have been married religiously but whose legal certainty is doubtful in the eyes of the law. Itsbat marriage in question is in this study the ratification of marriage by the Religious Courts according to their respective jurisdictions. The determination of itsbat marriage by the Bangkalan Religious Court and the Sampang Religious Court is very urgent for legal certainty of husband and wife marriages that have not been recorded at the Office of Religious Affairs
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Skema Syariah Dalam Transaksi Jual Beli Rumah Mohammad Jamaludin
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.18117

Abstract

In recent years, many home buying and selling businesses have emerged that carry the sharia system (scheme) in various cities in Indonesia. This research was conducted to answer questions about how the concept of sharia schemes is in the sale and purchase transactions of houses at the Developer Property Syariah Palangka Raya and how is the review of sharia economic law against the concept of sharia schemes in the sale and purchase transactions of these houses. This study uses a qualitative descriptive method with an economic law approach.The results of this study indicate that the concept of sharia schemes in house buying and selling transactions is carried out by eliminating banks (third parties), eliminating confiscations, eliminating insurance, Bank Indonesia (BI) checking, eliminating fines, and eliminating problematic contract. Viewed from the perspective of sharia economic law, the concept of sharia schemes in house buying and selling transactions has fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase, however there is one condition related to the object of sale and purchase that needs to be perfected, namely related to the ownership status of the land being traded.
Analisis Pandangan Masyarakat Giriroto Tentang Keluarga Berencana Di Tinjau Dari Fiqih Islam M.A. Nurfaizi Al Uzma; Khoirul Ahsan
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.17852

Abstract

Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, kehidupan agamis identik dengan indonesia, baik di dalam pikiran, sikap, ataupun tindakan. Setiap ragam persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan agama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum keluarga berencana dalam fiqih islam, untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian pendapat masyarakat Giriroto dengan fiqih islam. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami pada suatu konteks khusus yang alami dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hasil penelitiannya adalah KB di desa Giriroto merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, baik di bidang agama, kesehatan, pendidikan, keturunan, dan ekonomi. Konsep tersebut sesuai dengan tujuan ḥifẓ al-mujtama’ atau ḥifẓ al-ummah dalam rangka melindungi hak warga yang berkaitan dengan ḥifẓ al-dīn ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-aql, ḥifẓ al-nasl, dan ḥifẓ al-māl. Pandangan Masyarakat Giriroto tentang Keluarga Berencana dengan Fikih Islam” adalah bahwa Masyarakat WUS (Wanita Usia Subur) di desa Giriroto banyak melakukan KB, dengan alasan beberapa hal diantaranya; 1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi, 2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, 3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, 4. Mencegah penyakit menular seksual, 5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, 6. Membentuk keluarga yang berkualitas.
The Concept Of Kafa'ah In Marriage According To The Views Of Ulama Of Amuntai Tengah District Ahmad Saifuddin Al Rosyid; Ahdiyatul Hidayah
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.18347

Abstract

Marriage is a bond of sacred and sacred rope that has been recommended to be carried out by people who have Muslim status. In marriage, there is a need for harmony between prospective husband and wife or commonly called kafa'ah, both in terms of belief and offspring. The balance of couples in the household is able to foster true happiness between the two, and it also determines whether or not a person will be able to build a household ark. Kafaah in the marriage bond is very important as a way to achieve the goal of a happy marriage based on sakinah, mawaddah and warahmah. So that with the achievement of this goal, a harmonious family can be easily formed. Therefore, before marriage, prospective wives and husbands are encouraged to know each other, so as to understand each other's life status both from their personal, religious, social status and the condition of their daily lives.
Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam Muhammad Ichsan; Erna Dewi
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v12i1.15885

Abstract

Hukum Islam merupakan sebuah sistem hukum yang dikenal mampu menjawab setiap problematika zaman, termasuk di dalamnya problematika pemindahan kekayaan yang dikenal dengan wasiat harta kepada anak angkat. Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa anak angkat berhak menerima harta warisan melalui wasiat wajibah.  Walaupun secara teorinya, Islam beranggapan bahwa anak angkat tidak memiliki ikatan nasab/keturunan dengan orang tua angkatnya, akan tetapi dalam peralihan harta peninggalan, stockholder atau pemangku kebijakan hukum di Indonesia telah memberikan kontribusi baru dalam permasalahan pengalihan estafet harta peninggalan orangtua angkat terhadap anak angkat. Penelitian ini mencoba untuk mengetengahkan dihadapan pembaca tentang reformulasi baru yang diproduksikan oleh pembuat hukum di Indonesia sehingga memberikan solusi konkrit kepada pencari keadilan dalam hal ini adalah suami istri yang tidak memiliki keturunan. Setidaknya dengan hadirnya putusan wasiat wajibah ini akan dapat meneruskan estafet harta peninggalannya kepada anak angkatnya. Hemat penulis, penelitian ini perlu dilakukan secara lebih konfrehensif dalam rangka memberikan analisa akademik terhadap permasalahan yang muncul. 
Metode Pengukuran Tingkat Keluarga Sakinah Di Indonesia Gandhung Fajar Panjalu
MAQASID Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v12i1.18481

Abstract

This study aims to explore a model for measuring the sakinah level of a family. The research method used in this research is library research. literature study is an activity related to the steps of collecting data by means of the library or based on existing data, reading and recording and processing research materials. The results of this study are the proposed form of the method used to measure the level of sakinah families in Indonesia based on the applicable laws and regulations. The results of this study indicate that there are 4 aspects that must be used to measure based on indicators from the Ministry of Religion regarding the Sakinah Family Movement, namely aspects of legality of marriage, spiritual aspects, physiological aspects and aspects of affection.

Page 13 of 35 | Total Record : 342

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2012 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam Vol 13 No 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 2 (2024): Hukum Keluarga Islam Vol. 13 No. 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol 13 No 1 (2024): Dinamika Hukum Keluarga Vol 12 No 2 (2023) Vol. 12 No. 2 (2023) Vol. 12 No. 1 (2023) Vol 12 No 1 (2023) Vol 11, No 2 (2022) Vol. 11 No. 2 (2022) Vol 11 No 2 (2022) Vol 11, No 1 (2022) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol 11 No 1 (2022) Vol. 10 No. 2 (2021) Vol 10 No 2 (2021) Vol. 10 No. 1 (2021) Vol 10 No 1 (2021) Vol 9, No 2 (2020) Vol. 9 No. 1 (2020) Vol 9 No 1 (2020) Vol 8, No 2 (2019) Vol 8, No 1 (2019) Vol 7, No 2 (2018) Vol 7, No 1 (2018) Vol 6, No 2 (2017) Vol 6, No 1 (2017) Vol 5, No 2 (2016) Vol 5, No 1 (2016) Vol 4, No 2 (2015) Vol 4, No 1 (2015) Vol 3, No 2 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol 2, No 1 (2013) Vol 1, No 2 (2012) More Issue