cover
Contact Name
Salman Al Faris
Contact Email
maqasid@um-surabaya.ac.id
Phone
+6289654453687
Journal Mail Official
maqasid@um-surabaya.ac.id
Editorial Address
http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/about/contact
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
ISSN : 2252 528     EISSN : 26155622     DOI : 10.30651
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, adalah jurnal yang mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian orisinal dengan edisi terbaru dalam Studi Hukum Islam. Ruang Lingkup Jurnal Maqasid adalah (1) Hukum Islam (Islamic Law), (2) Hukum Keluarga Islam (Islamic Family Law), (3) Hukum Perkawinan Islam (Munakahat), (4) Hukum Kewarisan Islam (Mawaris), (5) Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), (6) Ilmu Astronomi Islam (Falak), (7) Kajian Studi Hukum Islam.
Articles 332 Documents
Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Min Nuthfatin Nadlifah
MAQASID Vol 6, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (662.442 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v6i1.996

Abstract

Indonesia adalah negara demokrasi yang mempunyai aturan atau hukum dalam menangani setiap perbuatan kejahatan yang terjadi. Perilaku tindak kejahatan yang semakin hari semakin meningkat membuat pemerintahan melakukan perubahaan atau undang-undang untuk menambah sanksi hukum pada pelaku tindak kejahatan terutama pada pelaku pemerkosaan terhadap anak. Dalam hal ini dikhususkan pada Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam peraturan di atas terdapat sanksi atau hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan yang biasa disebut dengan hukuman kebiri. Selain dalam Undang-undang dan Perppu, sanksi hukum juga dibahas dalam Hukum Islam dimana terdapat dasar pemberian hukuman atau sanksi yang berat bagi pelaku tindak pemerkosaan yang menurut beberapa ulama‟ masuk dalam hukuman had. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis komparatif dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah bahwa Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak ( Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam ) menunjukkan adanya perbedaan dan persamaan dari sanksi hukum bagi pelaku tindak pemerkosaan terhadap anak sesuai dengan Perrpu dan Hukum Islam.
Studi Analisis Wakaf Uang Dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004, Dalam Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Umat Fatkur Huda
MAQASID Vol 3, No 1 (2014)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.104 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v3i1.1395

Abstract

Dunia perwakafan mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari segi barang yang di wakafkan saat ini tidak terbatas pada benda statis (tanah dan bangunan), hingga wakaf dalam bentuk benda bergerak ataupun benda produktif seperti halnya uang. Keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat. munculnya undang-undang/ dasar pelaksanaanyang legal menjadikan pelaksanaan wakaf semakin actual. Oleh karenanya artikel ini mempersoalkan bagaimana wakaf uang dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI dan UU. No. 41 tahun 2004 dan bagaimana peran pemberdayaan ekonomi umat sebagaimana yang terdapat pada tiga legal konstitusi tersebut. Pada penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dengan jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari kajian pustaka (buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainya) yang berkenaan dengan analisa wakaf uang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat dalam Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hasilnya adalah ketiga legal konstitusi tersebut telah memberikan rujukan bahwa wakaf uang mampu menjadi komoditas perekonomian yang kuat, mensejahterakan umat dan sebagai salah satu sektor pendorong perekonomian umat yang baik melalui usaha produktif. Kata Kunci : Wakaf Uang, KHI, Fatwa MUI, UU No. 41 tahun 2004, Pemberdayaan
Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam Nur Azizah
MAQASID Vol 5, No 2 (2016)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.925 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v5i2.1372

Abstract

Konsep outsourcing dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yaitu menyerahkan atau mengalihkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang sifatnya sebatas kegiatan penunjang, yaitu tidak berhubungan langsung dengan proses kegiatan produksi. Syirkah dalam Islam merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi berupa permodalan, keterampilan dengan ketentuan keuntungan ditanggung bersama. Perjanjian dalam outsourcing diantaranya perjanjian pemborongan pekerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh. Hak dan kewajiban dalam syirkah adalah berhak melakukan pekerjaan dan menerima keuntungan sesuai kesepakatan antar pihak yang terlibat di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan konsep outsourcing dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan konsep syirkah dalam Islam, jenis penelitian ini adalah penelitian literatur atau kepustakaan dengan menggunakan metode komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep outsourcing adalah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang kegiatannya bersifat penunjang dan tidak berhubungan dengan proses produksi. Sedangkan, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Hak dan kewajiban pekerja dalam UU adalah mendapatkan upah layak, jaminan kerja, serta perlindungan kerja. Sedangkan hak dalam syirkah adalah berhak melakukan pekerjaan dan menerima keuntungan yang sama sesuai kesepakatan. Kata Kunci : Outsourcing, UU No. 13 tahun 2003, Ketenagakerjaan, Syirkah, Syirkah Abdan.
Peran Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (Ylpk) Jatim Di Surabaya Dalam Mendampingi Konsumen Pada Sengketa Travel Haji Dan Umrah Prespektif Fiqih Muamalah Danang Edi Susanto; Saiful Ibnu Hamzah
MAQASID Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (568.91 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i1.3328

Abstract

ABSTRACKEvery year the problem of consumer protection is always occurred. Hajj and Umrah travel is the most problematic issue reported to the Consumer Protection Foundation (YLPK) of East Java in Surabaya. This study intends to find out how is the role of the Consumer Protection Foundation (YLPK) in assisting disputes between Hajj and Umrah travels, and how is the perspective of muamalah fiqh on the role of YLPK of East Java in assisting consumer protection in the dispute over Hajj and Umrah travel. This is a qualitative research with Normative and Doctrinal types. Data are collected by interviews, and documentation. Data verification is done through data validation at the East Java Consumer Protection Foundation (YLPK) in Surabaya.The results of this study are intended to determine the extent of the role of the Consumer Protection Foundation (YLPK) of East Java in Surabaya in assisting consumer protection in the dispute over Hajj and Umrah travel. The act in protecting consumer is given in order to get the rights of the consumer in mediation to the litigation process if needed. Keywords: Consumer protection, YLPK of East Java, Muamalah Fiqh.
Perbandingan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dan Ob Rom Kan Tengngan Dalam Mempersiapkan Calon Pengantin (Studi Kasus Kemenag Kota Surabaya Dan Majelis Agama Islam Thailand Selatan) Gandhung Fajar Panjalu
MAQASID Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.039 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v8i1.3333

Abstract

ABSTRAKSebelum melakukan perkawinan seorang remaja harus mempersiapkan bekal untuk mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan Islam yaitu sakinah. Di Indonesia dan Thailand Selatan terdapat model pembinaan pra nikah, di Indonesia dikienal dengan istilah bimbingan perkawinan dan di Thailand Selatan disebut dengan Ob Rom Kan Tengngan. Penelitian ini bermaksud menganalisis bagaimana pelaksanaan pembinaan pra nikah di Indonesia dan Thailand Selatan, dan bagaimana perbandingan pelaksanaan dari keduanya.Jenis penelitian ini adalahpenelitian lapangan. Peneliti mengumpulkan data langsung dan wawancara pada pihak yang bersangkutan di Kemenag Kota Surabaya dan di Majelis Agama Islam (MAI) Thailand Selatan tepatnya di Provisi Nakhon Si Thammarat dan Phatthalung. Dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis pelaksanaannya, dan menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan menganalisis perbandingan pelaksanaannya.Hasil Penelitian ini menyebutkan bahwa perbandingan pelaksanaannya meliputi 4 aspek: persamaan, perbedaan, keunggulan dan kekurangan.  Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Ob Rom Kan Tengngan, Calon Pengantin
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dewasa Di Kota Surabaya Tahun 2015 s/d 2017 Nurul Badriyatus Sholehah; Mohammad Ikhwanuddin
MAQASID Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (582.904 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i2.2951

Abstract

AbstrakKekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Surabaya berupa Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Ekonomi. Upaya pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya yaitu Konseling, Medis, Hukum dan Psiko Sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis analisis Normatif Doktriner. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pelayanan DP5A Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak pada PPTP2A Kota Surabaya sesuai norma pada Hukum Islam yaitu Al-Qur‟an, dan Hadits serta Kaidah Fiqh.Kata kunci: KDRT, Pelayanan DP5A, Hukum Islam
Narkotika Nasional Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam Rifkiyatul Jamilah; Isa Anshori
MAQASID Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (625.295 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i1.3329

Abstract

ABSTRAKPembinaan Keluarga Anti Narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam: Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019. Pembimbing I: Isa Anshori, M.Ag. dan Pembimbing II: Gandhung Fajar Panjalu, M.H.I.Setiap tahunnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Surabaya  semakin meningkat. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana  pembinaan keluarga anti narkoba di BNNK Surabaya, dan bagaiamna pandang hukum Islam terhadap pembinaan tersebut. BNNK Surabaya menyelenggarakan pembinaan keluarga anti narkoba, karena keluarga merupakan bagian terdekat untuk menekan angka permasalahan narkoba khususnya di Kota Surabaya.Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis Normatif dan Doktriner. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabhasan data dilakukan dengan dengan melalui validasi data di Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya.Hasil penelitian ini diketahui untuk mengatasi dan mengurangi permasalahan narkoba. Maka Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya membentuk suatu kegiatan yaitu Pembinaan Keluarga Anti Narkoba di Kota Surabaya, adapun pembinaan keluarga anti narkoba ialah, Advokasi, Diseminasi Informasi, Pemberdayaan Masyarakat (Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Alternatif), yang semua itu dilaksanakan dalam bentuk-bentuk seperti: Sosialisasi, Penyuluhan, Seminar, dan Diskusi. Sarana tersebut menjadi pokok utama bagi peneliti untuk dikaji melalui sudut pandang Hukum Islam. Pembinaan keluarga anti narkoba tersebut yang diberikan oleh BNNK Surabaya sudah sesuai dengan norma-norma dalam Hukum Islam yaitu: Al-Qur’an, Hadist, dan Kaidah Fiqh.Kata kunci:  Pembinaan, Keluarga Anti Narkoba, Hukum Islam.
Konsep Kafā’ah Antara Golongan Bā’alawī Dan Mashāyikh Dalam Perkawinan Masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya Achmad Mubassir; Isa Anshori
MAQASID Vol 8, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (711.484 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v8i1.3334

Abstract

ABSTRAKKafā’ahdalam perkawinan merupakan kesetaraan antara calon suami dan istri agar tidak ada unsur keterpaksaan dalam melangsungkan suatu perkawinan. Indonesia terdiri dari beberapa etnis, diantaranya etnis Arab yang bermukim di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Etnis ini memiliki konsep kafā’ahperkawinan yang sangat memperjuangkan kriteria nasab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem dan praktek kafā’ahdalam perkawinan masyarakat Arab Ampel Kota Surabaya baik golongan Bā’alawīdan Mashāyikh.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan model penelitian etnografi (kelompok masyarakat dan budaya manusia). Tekhnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep kafā’ahdalam masyarakat Arab Ampel Kota masihmengutamakan pada kriteria nasab (keturunan), kemudian disusul dengan kriteria tambahan yaitu agama dan pekerjaan.  Golongan Bā’alawīmempertahankan nasab untuk menjaga garis keturunan dari Rassulullah SAW, sedangkan  golongan Mashāyikhuntuk mempertahankan garis kekerabatan. Golongan Bā’alawī belum mengalami perubahan konsep kafā’ah nasab, sedangkan golongan Mashāyikh sudah mulai menunjukkan perubahan konsep kafā’ah nasab. Kata Kunci: Kafā’ah, Perkawinan, Masyarakat Arab Ampel Surabaya
Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Di Kota Surabaya Moh. Hal Aftarif Kot Pradana; Abdul Wahab
MAQASID Vol 7, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (470.827 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i2.2952

Abstract

AbstrakPemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah membuat Peraturan tentang pelaksanaan kursus pra nikah. Hal ini didasari karena melihat fakta dan data yang terjadi di masyarakat bahwa setiap tahun terjadi peningkatan angka perceraian. Kota Surabaya dalam 2 tahun terakhir, mulai berdiri sekolah pra nikah yang dibentuk oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis dan psikologis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa upaya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya dalam mencegah perceraian adalah dengan melaksanakan kegiatan sekolah pra nikah, dengan tujuan untuk menyiapkan calon pengantin atau remaja usia nikah ketika memasuki kehidupan berumah tangga sudah mempunyai bekal ilmu, pengetahuan, wawasan, informasi, pemahaman, masukan, maupun pencerahan yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga.Kata Kunci: Sekolah Pra Nikah, Perceraian, dan Hukum Islam
Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur Dalam Pencegahan Aksi Teror Berbasis Keluarga Roudhotun Nimah; Isa Anshori; Mohammad Ikhwanuddin
MAQASID Vol 7, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (558.903 KB) | DOI: 10.30651/mqsd.v7i1.3330

Abstract

ABSTRAKDalam mengatasi dan mencegah aksi teror berbasis keluarga, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur mengharapkan semua keluarga agar dapat menerapkan keluarga sakinah sesuai dalam Islam untuk mencegah aksi terorisme itu terjadi. Dalam program Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur berbasis keluarga melaksanakan tugasnya melalui beberapa pendekatan sesuai pada bidang-bidangnya, seperti dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan secara langsung dalam mencegah terjadinya faham radikal dan terorisme untuk tidak semakin meluas. Kata kunci :     Terorisme, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Timur, Keluarga

Page 6 of 34 | Total Record : 332