cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)
Published by Universitas Pelita Harapan
ISSN : 20865554     EISSN : 26140470     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) is published by the Faculty of Social and Political Science of the University of Pelita Harapan. The journal aims to facilitate the exchange and deployment of scientific ideas by academics and practitioners in the field of International Relations. The topics in Verity consist of International Political Economy, Security Studies, Poverty and Social Gap, International Development, Regional and International Cooperation, International Organized Crime, Human Rights, Nationalism and Conflict, Global Governance, Gender, Globalization, Diplomatic Relations, and Economic Development. Verity has been published since 2009 and it is a bi-annual publication with an issue in January-June and another in July–December.
Arjuna Subject : -
Articles 114 Documents
 8   9   10   11   12 
Dualisme Kepentingan Joe Biden: Perhatian pada Sektor Lingkungan di Masa Kampanye & Hadirnya Willow Project 2023 setelah Terpilih [Joe Biden's Interest Dualism: Attention towards the Environment Sector in the Campaign Period and the Presence of Willow Project 2023 after Elected] Irawan, Kesya Permata Ariesta; Simanjuntak, Triesanto Romulo; Nau, Novriest Umbu Walangara
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8693

Abstract

This study aims to analyze President Joe Biden's dual interests regarding his focus on the environmental sector during his campaign and the decision to approve the Willow Project in2023 after being elected. Utilizing the concepts of national interest and public policy along with elite theory, this research highlights the discrepancy between Biden's pro-environment campaign promises and his policy decisions after taking office. A descriptive-analytical method is employed to identify and understand the reasons behind the approval of this controversial project. The findings reveal that the approval of the Willow Project was influenced by pressures from elite groups and the strategic necessity to balance broader national interests, despite conflicting with the environmental commitments made during the campaign. The conclusion of this study underscores the complexity of public policy decision-making, which often involves compromises between idealistic goals and political realities.Bahasa Indonesia Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme kepentingan Presiden Joe Biden mengenai fokusnya pada sektor lingkungan di masa kampanye dan keputusannya untuk menyetujui Willow Project di tahun 2023 setelah terpilih. Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional dan kebijakan publik, bersama teori elit, penelitian ini menggarisbawahi ketidaksesuaian di antara janji kampanye Biden yang prolingkungan dengan keputusan-keputusannya setelah menjabat. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami alasan di balik persetujuan terhadap proyek yang kontroversial ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persetujuan terhadap Willow Project dipengaruhi tekanan yang datang dari kelompok elit dan kebutuhan strategis untuk menyeimbangkan kepentingan nasional, terlepas dari komitmen-komitmen terhadap isu lingkungan yang disampaikan semasa kampanye. Kesimpulan penelitian ini menegaskan kompleksitas pembuatan kebijakan publik yang kadang mengkompromikan tujuan-tujuan ideal terhadap realitas politik.
Strategi Ekonomi Biru (Blue Economy) Indonesia dalam Menangani Overfishing di Perairan Indonesia [Indonesia's Blue Economy Strategy in Handling Overfishing in Indonesian Waters] Azzumar, Muhammad Arsy; Annamira, Raisa Nur; Syafiq, Muhammad Farras; Sari, Deasy Silvia; Sulaeman, Dina Yulianti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8694

Abstract

As an archipelagic country, Indonesia is surrounded by water. Hence, Indonesia is blessed with abundant resources from the sea. However, this brings a series of threats to Indonesia. Amongst them is the issue of overfishing. The country then is committed to fighting the issue through the blue economy approach. The approach is believed to bring not only economic benefits, but also ecological sustainability and security. This research is trying to find how the approach is implemented. The research employs a qualitative approach and a descriptive method. Secondary data is gathered from literature studies and online research. The results show that Indonesia has created a blue economy road map that targets the year 2045 to tackle the overfishing problem. The road map is used to optimize the potential of the sea as well as to overcome environmental problems and this is done through the establishment of marine protected areas. The blue economy road map is concrete evidence of Indonesia’s governments to preserving the sea and keeping the future generation intact.Bahasa Indonesia Abstract: Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut yang cukup luas dan mengelilingi kepulauannya. Oleh karenanya, potensi laut yang dimiliki oleh Indonesia juga cukup besar. Namun, di balik besarnya potensi laut Indonesia terdapat ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Salah satunya adalah masalah penangkapan ikan yang berlebih (overfishing). Untuk menghadapi masalah tersebut, Indonesia memperkenalkan strategi yang menggunakan konsep ekonomi biru (blue economy) untuk mengatasi masalah overfishing yang dinilai dapat meningkatkan keuntungan tanpa mengorbankan keberlanjutan dan keamanan ekologis. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran daring. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia telah membuat sebuah peta jalan (road map) ekonomi biru dengan target tahun 2045 untuk menghadapi masalah di kelautan terutama overfishing. Peta jalan tersebut untuk mengoptimalkan potensi kelautan yang ada di Indonesia dan mengatasi berbagai masalah dan juga menjaga lingkungan hidup laut lewat pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKL). Penggunaan ekonomi biru dalam peta jalan yang dibuat oleh Indonesia ini adalah bentuk nyata upaya pemerintah Indonesia untuk mengembangkan potensi sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia yang didasari pada prinsip berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus tanpa mengorbankan keuntungan di masa depan.
Potensi Ancaman Penggunaan Moda Cryptocurrency Crowdfunding dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Terrorist Financing) Menurut Tipologi Freeman dan Davis [The Potential Threat of the Cryptocurrency and Crowdfunding Modes in Terrorist Financing Criminal Act According to Freeman and Davis Typology] Pratomo, Muhammad Faiq Adi; Putranti, Ika Riswanti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8695

Abstract

This paper examines the threat of the use of cryptocurrency and crowdfunding, and crowdfunding using cryptocurrency, as a newly emergent threat in terrorist financing. It uses the terrorist funding typologies created by Freeman, supplemented by Davis, to identify the threat presented using these modes of financing. It argues for two conclusions: first, that the use of cryptocurrency adds an added layer of security and reliability to funding sourced by traditional actors, such as state transfers and individual donations by rich donors. Second, the use of crowdfunding allows terrorist organizations, especially those in Southeast Asia, to tap a heretofore untapped market in potential funders, especially at the micro level. Taken together, crowdfunding and cryptocurrency present significant threats to the present Combating the Financing of Terrorism (CFT) regime.Bahasa Indonesia Abstract: Tulisan ini menjelaskan ancaman penggunaan mata uang kripto dan urun dana, serta urun dana dengan menggunakan mata uang kripto sebagai ancaman terbaru dalam dunia pendanaan terorisme. Hal ini menggunakan tipologi pendanaan terorisme yang dibuat oleh Freeman, yang dilengkapi oleh Davis, untuk mengidentifikasi ancaman yang dihadapi dengan menggunakan moda pendanaan tersebut. Tulisan ini memiliki dua kesimpulan argumen. Pertama, penggunaan mata uang kripto menambahkan lapisan keamanan dan keandalan untuk pendanaan yang bersumber dari aktor-aktor tradisional, seperti pendanaan dari negara dan donasi individual dari pendonor yang mapan, Kedua, penggunaan moda urun dana memampukan organisasi terorisme, khususnya yang berpusat di Asia Tenggara, untuk memasuki pasar yang sebelumnya sulit dimasuki oleh donator potensial, terutama di tingkat mikro. Jika digabungkan, urun dana dan mata uang kripto menyediakan ancaman yang signifikan terhadap rezim Combating the Financing of Terrorism (CFT) saat ini.
Woke Capitalism dan Dampaknya secara Sosio-Politik: Perubahan Mendasar Agenda Keadilan Sosial dari Isu Ekonomi ke Politik Identitas [Woke Capitalism and Its Socio-Political Impacts: Foundational Changes of Social Justice Agenda from Economic Issues to Identity Politics] Patading, Gusti
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 31 (2024): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i31.8787

Abstract

This journal article aims to analyze how the woke agenda enters the arena of economy and brings fundamental changes to the concept of social justice, and then further analyze the impact. The term woke, which developed in the community of the United States, symbolizes the awareness of social issues and the movement against injustice, inequality, and stereotypes. Other various terms used by the followers of this term, including diversity, equality, and inclusivity. In its development, the term also used in the pejorative fashion, in which someone is implying false, shallow, and politically driven morality. The woke capitalism itself can be defined as a corporate activism that plays the progressive tricks in front of the society while at the same time keep gaining huge benefits from the capitalism economic policy. The research method is the literature study, and the data and information acquired from written sources and analyzed qualitatively. The author finds that in the short time, corporate activism from the woke agendas may provide positive impact towards the image of the corporate and the products for the younger generation. However, in the long term it is going to be extremely difficult to make peace between the interest of identity politics with the logic and the mechanism of the market. It looks like the woke capitalism has a horrible future because the law of market logic has been proven to be sustainable during the entire history of humanity.Bahasa Indonesia Abstract: Artikel jurnal ini hendak mengkaji bagaimana agenda woke masuk ke dalam arena ekonomi dan membawa perubahan mendasar pada konsep keadilan sosial lalu menganalisis dampaknya. Istilah woke yang berkembang dalam masyarakat Amerika Serikat melambangkan kesadaran akan isu-isu sosial dan gerakan melawan ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan prasangka. Adapun terminologi yang khas dan jamak digunakan oleh para penganut pemikiran ini yakni keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Dalam perkembangannya, istilah ini digunakan pula dalam konteks makna peyoratif, yakni sesorang yang menjalankan moralitas yang keliru, dangkal dan berdasarkan pada kebenaran politis. Fenomena woke capitalism sendiri dimaknai sebagai sebagai aktivisme korporat yang memainkan trik tampil progresif di hadapan masyarakat sembari tetap memperoleh keuntungan besar dari kebijakan ekonomi kapitalis. Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur, data dan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis diolah secara kualitatif. Penulis menemukan bahwa dalam jangka pendek, aktivisme perusahaan dalam agenda-agenda woke mungkin memberi dampak positif pada meningkatnya citra dari perusahaan dan produknya di kalangan generasi muda. Namun, dalam jangka panjang, sangat sulit untuk mendamaikan kepentingan politik identitas dengan mekanisme dan logika pasar. Woke capitalism nampak memiliki masa depan yang suram karena hukum logika pasar sudah terbukti langgeng sepanjang sejarah peradaban manusia.
DILEMA KEAMANAN ANTARA TIONGKOK DAN AMERIKA SERIKAT DI KAWASAN INDO-PACIFIC Adipratama, Agung Kurnia
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 32 (2024): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i32.9098

Abstract

China’s tremendous economic growth from 1978 to 2010s has enabled Beijing to expand military growth for Beijing. This has made China to become more prosperous and stronger than ever before. This is also shifting the balance of power in the Indo-Pacific region, especially when the United States is already being the dominant power since the end of Cold War. Throughout different years the United States has had different perceptions on commenting China’s rise. Since 2020 relations between two countries have been intensified when then Chinese Foreign Minister Wang Yi mentioned the resurfacing of “Cold War” mentality. This essay employed examples from case studies and interactions between leaders and social actors. This essay is going to discuss extensively on the rise of China and the reactions from the United States towards that. Furthermore, it is going to explain how a security dilemma between the two countries occurred that stemmed from the two factors aforementioned. This writing discovered that the rise of China that completely shifted the balance of power is through military presence in South China Sea. China has employed military, diplomatic and economic powers to influence the reality on the ground. This is a reality that United States had to willingly accepted and trying to alter course of balance of power have been the norm for Washington. Lastly, this writing concludes that security dilemma occurred for both countries since the two are suspicious to one another.
ANALYZING COLONIAL REMNANTS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF INDONESIAN ECONOMIC DEVELOPMENT (1950–1980) Manlee, Chrystle Feodore; Kurniawan, Fransisca Elvanty
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 32 (2024): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i32.9099

Abstract

The Global South has always been a running contributor to the global inequality index, becoming a threat to international stability and sustainability. In most cases, it is found that colonial dependency is one major factor that causes this hindrance in development, leading to inequality. In its journey to independence, Indonesia had undergone a strict economic system under Dutch colonialism, and further transitioned to two different governing systems before its reformation, producing different outcomes of economic policy management and spread of inequality. Thus, this research wishes to understand the differences of economic system governance between the Soekarno and Soeharto era, and whether they possess any remnants of colonial dependency integrated within them. The Dependency Theory is used in this research with the concepts of postcolonialism, development, and inequality embedded into the discussions. The data of this research is gathered through academic literature, utilizing a qualitative approach, and is conducted with a descriptive and historical comparative approach. This research finds that Dutch colonialism contributed a major role in how Indonesia manages its economic strategies and how it impacts its high social and economic inequality. Further stretching to post-independence, it is found that Soekarno's decoupling of Western values translated worse into the economy, compared to Soeharto's Western-centric approaches to trade. The root causes of colonial dependencies and habits affect the outcome of economic habits, and thus contribute to the efficiencies of how Indonesia manages its economy during the period before reformation.
Dampak Tambang La Oroya terhadap Degradasi Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Fani, Guillermo Valles; Supit, Christina Nataysha; Kryzstov, Sean; Pattinussa, Jhon Maxwell Yosua
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 32 (2024): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i32.9100

Abstract

La Oroya Mining is an accurate example that environmental degradation and human rights violations can happen as a cause and effect. Mining in La Oroya Peru is very famous because it is one of Peru's largest sources of income and is its trademark. Meanwhile, this mining is also proof that Peru continues its imperialism. However, it cannot be denied that the effects of mining itself have had an impact on environmental degradation and human rights violations in local communities. This mining has caused worrying short-term and long-term impacts. In this paper, the authors and team try to analyze using qualitative methods through secondary data from journals. The aim is to find key factors that cause and impact this environmental degradation and human rights violation. The team authors also try to connect with three International Relations theories, which are realism, constructivism, and green political theory to look at it from three different points of view to find out the details. Further, the author also tries to trace what actions the Peruvian people have taken, the involvement of the IACHR in this problem as an international organization, the participation of NGOs, and how it continues. Furthermore, the role of the government will also be explored whether they help in solving this problem or make it worse and continue. Lastly, team authors try to propose effective solutions that can be implemented to help solve this environmental problem.
REGULASI PERDAGANGAN TERKAIT PERLINDUNGAN PRIVASI KONSUMEN DALAM EKSPANSI BISNIS DI UNI EROPA: STUDI KASUS ALIBABA Leonora, Gracella; Pratikno, Roy Vincentius
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 32 (2024): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i32.9101

Abstract

The European Union (EU) has implemented stringent trade regulations, particularly regarding consumer privacy protection governed by the General Data Protection Regulation (GDPR). Countries or organizations facing privacy issues or lacking adequate data protection standards must encounter barriers in business expansion in the EU. Through a case study of Alibaba, this research specifically analyzes the challenges and GDPR compliance strategies in business expansion within the European Union. The study investigates the implementation of GDPR in the EU and analyzes all the strategies and actions taken by Alibaba to comply with GDPR. The research framework is based on Neoliberalism theory, as well as international trade concepts, privacy and personal data concepts, public authority concepts, and multinational corporation concepts. The research employs a qualitative approach with descriptive research methods and a case study. Data were obtained from secondary sources and analyzed using narrative analysis techniques. The study analyzes the economic relationship between the EU and China as a background, reviews the development of consumer privacy protection regulations in the EU, and analyzes Alibaba's expansion strategy in the EU. Based on the research findings, GDPR does not allow countries/companies with privacy issues and inadequate data protection to operate in the EU. As a company meeting these violation criteria, Alibaba successfully expanded in the EU by addressing internal issues and establishing regulations compliant with GDPR in each of its subsidiaries.
KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA UNTUK AFGHANISTAN PASCA-KEJATUHAN KABUL TAHUN 2021 DARI PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME Sairwona, Musa Derek
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 16 No. 32 (2024): July - December
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v16i32.9102

Abstract

The fall of Kabul in 2021 and the return of Taliban to leadership created dilemma for various countries’ foreign policy, including Indonesia. For Indonesia, diplomatic relations with Afghanistan which has been built since their independence must be maintained. On the other side, the way Taliban take over the leadership and various main values of Taliban are contradictory with international values and norms, which makes it difficult to acknowledge the government of Taliban. In facing this dilemma, Indonesia keeps the relationship with Afghanistan even though Indonesia has not acknowledged the government of Taliban. Indonesian foreign policy towards Afghanistan can be seen in the form of educational assistance for the people of Afghanistan, especially higher education access for woman, Using the Constructivism perspective, this research finds out that identity, values, and norms acknowledged by Indonesia as a democratic country with the most Muslim population in the world are sharpening its foreign policy. In addition, the leadership of Indonesia Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi as the first woman to be the Minister of Foreign Affairs becomes one of the most important factors that affects the choices of Indonesian foreign policy. Retno Marsudi is well known for her priority of the importance of education for woman and the value of global Islamic solidarity.
KERJASAMA PARIWISATA BAHARI INDONESIA DENGAN ASEAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM Asrovie, Ullifha Nouvellia; -, Darwis; Nugraha, Imam Fadhil
Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) Vol. 17 No. 33 (2025): January - June
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/verity.v17i33.9000

Abstract

As a member of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia prioritizes the development of its tourism sector. Indonesia’s vast marine tourism potential serves as a catalyst for national economic growth. This study focuses on the implementation of ASEAN cooperation programs in Indonesia's marine tourism sector and its contribution to maritime economic development. The research employs a qualitative approach with descriptive-analytical methods. The findings indicate that Indonesia has integrated ASEAN cooperation programs in the tourism sector into its national policies. Indonesia utilizes these policies to promote, enhance accessibility, and improve facilities at tourist destinations. Marine tourism, as a rapidly growing sector, has shown its contributions to the national economy and Indonesia’s maritime economic development through increased foreign exchange earnings, Gross Domestic Product (GDP), and employment.   Sebagai salah satu negara anggota Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Indonesia menjadikan pembangunan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas. Indonesia menyimpan potensi pariwisata bahari yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Penelitian ini berfokus pada penerapan program kerja sama ASEAN ke dalam pariwisata bahari Indonesia serta kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi maritim. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah mengaplikasikan program kerja sama ASEAN dalam sektor pariwisata ke dalam kebijakan nasionalnya. Indonesia memanfaatkan kebijakannya dalam mendorong promosi dan penguatan akses serta fasilitas di destinasi wisata. Pariwisata bahari sebagai sektor yang berkembang pesat telah menunjukkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional dan pembangunan ekonomi maritim Indonesia melalui peningkatan devisa, Produk Domestik Bruto (PDB), dan tenaga kerja.

Page 11 of 12 | Total Record : 114

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 17 No. 33 (2025): January - June Vol. 16 No. 32 (2024): July - December Vol 16, No 31 (2024): January - June Vol. 16 No. 31 (2024): January - June Vol. 15 No. 30 (2023): July - December Vol 15, No 30 (2023): July - December Vol 15, No 29 (2023): January - June Vol. 15 No. 29 (2023): January - June Vol 14, No 28 (2022): July - December Vol. 14 No. 28 (2022): July - December Vol 14, No 27 (2022): January - June Vol 13, No 26 (2021): July - December Vol 13, No 25 (2021): January - June Vol 12, No 24 (2020): July - December Vol 12, No 23 (2020): January - June Vol 11, No 22 (2019): July - December Vol 11, No 21 (2019): January - June Vol 10, No 20 (2018): July - December Vol 10, No 19 (2018): January - June Vol 9, No 18 (2017): July - December Vol 9, No 17 (2017): January - June Vol 8, No 16 (2016): July - December More Issue