cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anindya Bidasari
Contact Email
anindya@unikama.ac.id
Phone
+6282144176776
Journal Mail Official
panorama.hukum@unikama.ac.id
Editorial Address
Jl, S. Supriadi 48 Sukun, Malang, Jawa Timur
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Panorama Hukum
Published by Universitas Kanjuruhan Malang
ISSN : 25281992     EISSN : 25276654     DOI : https://doi.org/10.21067/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Manuscript is relevant for scientific investigation with the journal scope such as Criminal Law, Civil Law, Business Law, Civic Law, and International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
 10   11   12   13   14 
Pengaruh Kemajuan Pembangunan Negara Dalam Defisit APBN Pada Tahun 2022 Azizah, Shafiyah Nur; Maulana, Livia Putri
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.7809

Abstract

Kemajuan suatu negara tidak luput dari dari pengeluaran dan pendapatan suatu negara. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan penyelenggara anggaran negara. Namun pada tahun ini terjadi defisit atau pengurangan anggaran APBN salah satunya disebabkan oleh ketidakseimbangan antar pesatnya perkembangan negara indonesia dan pendapat nasional. Dengan makalah ini, kami akan membahas bagaimana dampak dari kemajuan untuk negara yang masih belum mencapai stabilitas dalam ranah anggaran. Dimana kemajuan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari cara agar suatu negara bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji anggaran negara yang masih banyak ketimpangan dalam pemerataan APBN yang hanya terpacu pada pemerintah pusat dengan pengeluaran yang lebih besar dalam pembangunan serta mengkaji anggaran APBN sehingga tidak lagi terjadi penggelapan dana yang mengatas namakan publik. Metode penelitian yang kami peroleh menggunakan teknik kualitatif dengan mengumpulkan data -data yang ada di dalam internet, dan hasil dari konferensi pers APBN. Dengan adanya kenaikan pengeluaran maka melakukan pembatasan atas anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan atas permintaan dan jasa yang diberikan. 
Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat SeteIah Perkawinan BerIangsung Bagi Perkawinan Campuran Di Indonesia Sudharma, Kadek Januarsa Adi; Adhyaksa, Ni Kadek MeiIy
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8172

Abstract

Perjanjian perkawinan dipakai untuk mengatur hal yang dirasa perlu untuk diatur melalui suatu perjanjian dalam sebuah perkawinan. Hal ini dilakukan sebagaimana bertujuan untuk menghindari persoalan yang nantinya timbul dari perkawinan. Permasalahanan yang terjadi diperlukan solusi untuk mengatasi hal yang timbul, maka adanya perjanjian perkawinan dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pasangan. Pemberlakukan perpanjangan waktu yang diberikan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan menjadi sebuah alternatif  jika sejak perkawinan itu belum membuat perjanjian kawin. Perkawinan campuran memerlukan dibuat perjanjian perkawinan sebab akan bergantung kepada hak sebagai seorang masyarakat Indonesia untuk dapat dipertahankan. Konsekuensi perkawinan campuran menjadi isu yang menarik dibahas dikarenakan terdapat beberapa hal yang dapat ditelusuri dari terbentuknya perkawinan campuran. Melalui tulisan ini yang akan membahas terkait pembuatan perjanjian kawin dibuat setelah adanya hubungan perkawinan atas pasangan perkawinan campuran. Tulisan ini dilakukan menelaah dari penulisan hukum normatif yang selanjutnya dikaitkan dengan aturan hukum serta contoh putusan kasus oleh hakim untuk penetapan.
Keterkaitan Hukum Perdagangan Internasional Dan Investasi Serta Manfaat Dan Kekurangan Perdagangan Internasional Dan Investasi Aflah; Budi Utomo, Satrio; Hasibuan, Puspa Melati
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8353

Abstract

Perdagangan Internasional dan investasi adalah dua konsep penting dalam perekonomian global saat ini, dimana pada era ini segala bentuk kebutuhan manusia mulai berkembang mulai dari kebutuhan premier, sekunder, dan tersier. Perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara negara-negara yang terikat dalam kesepakatan baik bilateral, multilateran, hingga tingkat konvensi. Sementara investasi memiliki karakteristik yang serupa dengan perdagangan internasional namun dalam bentuk modal, melibatkan aliran modal dari satu negara ke negara lain untuk membeli aset atau saham dalam suatu perusahaan ataupun juga mendirikan suatu perusahaan di negara tempat penanaman modal dilakukan. Perdagangan Internasional memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar mereka dan mengakses sumber daya yang tidak tersedia di negara mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Namun, perdagangan internasional juga dapat menyebabkan persaingan yang ketat dan dapat memengaruhi sektor industri tertentu di negara-negara yang kurang kompetitif. Investasi asing juga dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian suatu negara. Investasi asing langsung dapat membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengalirkan teknologi baru ke negara-negara penerima investasi. Namun, investasi asing juga dapat memengaruhi kedaulatan ekonomi negara penerima, terutama jika perusahaan asing memiliki kontrol yang signifikan atas sumber daya dan infrastruktur kunci di negara tersebut. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisa hubungan, pengaturan, serta manfaat dan dampak negatif dari perdagangan Internasional dan Investasi demi menjaga kestabilan dalam bidang ekonomi serta politik, kepentingan nasional dan global serta dengan mengadopsi kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan nasional dalam jangka panjang.
Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia Massie, Steve Michael; Senewe, Emma V T; Waha, Caecilia J J
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8498

Abstract

Praktik kejahatan IUU Fishing oleh kapal asing sering ditemukan di wilayah perairan teritorial di ZEE Indonesia. Hot Pursuit diatur dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 dan diatur lebih lanjut pada Pasal 66 c huruf (i) Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan beserta Standar Operasional dan Prosedur penindakan sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh aparatur lembaga seperti Satgas 115 PSDKP. Tujuan utama yakni dalam rangka upaya melakukan tindakan pencegahan bagi pelanggaran hukum di laut termasuk pelaku IUU Fishing yang dilakukan oleh kapal asing. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum hot pursuit dalam upaya pencegahan berdasarkan hukum terhadap IUU fishing di wilayah yurisdiksi Indonesia dan untuk menganalisis penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan IUU fishing. Metode penelitian yakni melalui pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum hot pursuit di Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan terhadap pelaku IUU fishing. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional di wilayah perairan Indonesia. Penerapan hukum terkait kewenangan institusi penegakan hukum ditegaskan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan yang antara lain memberikan kewenangan penegakan hukum pemberantasan kejahatan IUU Fishing kepada Satgas KKP.
Kedudukan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Berdasarkan Hukum Investasi Maya Rosmayanti; Rani Apriani
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8500

Abstract

Dalam praktiknya, disebutkan bahwa tujuan investasi asing di Indonesia dapat memberikan pengaruh positif, guna memberdayakan peningkatan ekonomi masyarakat yang akan meningkatkan perputaran uang yang dapat dipertahankan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan hubungan antara PMA dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Teknik yang digunakan dalam penulisan artikel ini dengan yuridis-normatif yang bergerak ke arah hukum dengan mendekati hukum. Hasil penelitian disimpulkan bahwa investor modal asing berperan dalam memperluas laju perkembangan moneter publik di Indonesia, namun hingga saat ini masih terdapat kesulitan dalam birokrasi pengelolaan perizinan akibat ketidakpastian regulasi penanaman modal asing dan juga kerentanan antara peraturan pemerintah pusat dan daerah. Konsekuensi dari pemberian jaminan hukum bagi investor asing di Indonesia diharapkan mampu memberikan komitmen atau keuntungan yang besar untuk meningkatkan perekonomian nasional dari perspektif regulasi hukum investasi.
Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal Gabriella, Theresia; Bakhtiar, Handar
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8521

Abstract

Penyebaran dan penjualan kosmetik ilegal menjadi masalah besar di berbagai negara. Kosmetik ilegal merupakan produk kecantikan yang gagal memenuhi persyaratan keselamatan otoritas kesehatan dan kualitas industri. Dalam konteks ini, pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dapat menjaga kepentingan dan kesejahteraan konsumen tidak dapat dianggap sepele. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat peran dan mekanisme perlindungan hukum dalam menangani peredaran kosmetika ilegal, serta dampaknya terhadap konsumen. Kajian ini mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, antara lain studi literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan metodologi deskriptif analitis. Hasil penelitian ini membantu peningkatan kesadaran akan pentingnya hukum dalam melindungi konsumen dalam perdagangan kosmetika ilegal. Hal ini penting untuk memastikan akses ke barang kosmetik yang aman, berkualitas tinggi, dan memenuhi standar yang diakui.
Willow Project Willow Project dan Potensi Dampaknya dalam Lingkup Internasional Amanda, Sarah; Azalia, Gladys; Berliana, Yesica
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8794

Abstract

Tujuan ditulisnya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang membuat Joe Biden sebagai Presiden AS menyetujui dilaksanakannya Willow Project dan untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari Willow Project baik dampak secara lingkungan dan iklim. Penelitian ini menggunakan metode normatif empirirs karena penelitian ini mengedepankan serta menitikberatkan pada suatu norma hukum. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hasil penelitian dalam penelitian ini didapatkan bahwasanya potensi dampak yang dapat terjadi akibat dari Willow Project terhadap lingkungan ialah permasalahan terkait emisi gas karbon dan iklim. Sebagaimana diketahui bersama bahwa masalah iklim dewasa ini menjadi isu krusial yang menyita perhatian banyak pihak karena menyebabkan banyak dampak buruk bagi kehidupan manusia.
Ganti Rugi Terhadap Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Penitipan Hewan di Kota Bengkulu Arrahma, Nadia; Hasanah, Uswatun; Fitri, Sherly Nelsa
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8863

Abstract

Masyarakat merupakan kumpulan individu yang senantiasa dalam kehidupannya saling melakukan interaksi satu sama lain mengingat manusia merupakan makhluk sosial. Minat masyarakat akan hewan peliharaan sangat tinggi. Dengan adanya kebiasaan memelihara hewan timbul keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat membantu dalam kegiatan untuk memelihara dan merawat hewan terutama kucing. Pelaku usaha petshop melihat adanya suatu kesempatan dan peluang dalam jasa penitipan hewan. Penelitian ini menjelaskan tentang ganti rugi terhadap konsumen dalam penggunaan jasa penitipan hewan. Penulisan ini menggunakan metode empiris yaitu mengadakan penelitian langsung menggunakan pendekatan sociolegal dan melakukan wawancara yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat. Bahwa ganti rugi telah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana pelaku usaha melakukan ganti rugi terhadap konsumen sesuai dengan kesepakatan bersama meski kesalahan atau wanprestasi yang terjadi tidak sepenuhnya salah di pihak petshop ataupun konsumen serta di luar kendali kedua belah pihak.
Urgensi Peraturan tentang Keharusan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Astambul Abdi, Muhammad Mahendra; Fitriah, Nikmah; Zulliati, Zulliati
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i2.8816

Abstract

Persalinan yang diharuskan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang berada Kecamatan Astambul” adalah adanya gejala di masyarakat yang belum mengetahui dan memahami ketentuan pemerintah tentang melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, padahal, tidak ada manfaatnya suatu peraturan dikeluarkan tanpa partisipasi serta dukungan dari masyarakat untuk melaksanakan sebuah peraturan. Karena suatu peraturan dikeluarkan oleh negara untuk kepentingan dan ketertiban kehidupan masyarakat itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tingkat kepatuhan masyarakat akan ketentuan persalinan yang mengharuskan melaksanakan kelahiran di sarana kesehatan dan juga penelitian ini secara mendalam membahas mengenai faktor apa saja yang menjadi kendala ataupun pendukung masyarakat di Kecamatan Astambul untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu melakukan telaah terhadap masalah penerapan peraturan keharusan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan di kecamatan astambul.
Strategi Warga Negara dalam Upaya Pencegahan Bencana Banjir di Desa Tawangrejeni, Turen, Kabupaten Malang Gultom, Andri Fransiskus; Wadu, Ludovikus Bomans; Zakaria, Fahmi Arif
Jurnal Panorama Hukum Vol 8 No 1 (2023): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v8i1.8916

Abstract

Bencana banjir merupakan fenomena alam yang terjadi secara alamiah dan menjadi permasalahan di Desa Tawangrejani. Banyak sampah yang berserakan sebagai penyebab terjadinya banjir. Menurut BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Malang dalam berita harian Kompas menuliskan banjir besar di Desa Tawangrejani Kecamatan Malang rata-rata biasa terjadi empat sampai lima kali pertahun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana masyarakat pluralis di Desa Tawangrejani Kecamatan malang tetap menjaga solidaritas sosial mereka dalam menangani bencana banjir yang terjadi meskipun mereka berasal dari ras/etnis yang berbeda-beda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data primer di peroleh dari lapangan, baik dari hasil observasi maupun wawancara dengan informan yang diambil dari pihak-pihak terkait, yaitu aparatur desa Tawangrejani Kecamatan Turen dan warga pluralis setempat. Hasil penelitian menemukan bahwa Strategi warga negara dengan demikian ini berupaya mencegah terjadinya bencana banjir di desa Tawang rejeni dengan cara terjun langsung untuk membantu memaksimalkan kegiatan gotong royong sebagai wujud solidaritas sosial.

Page 12 of 16 | Total Record : 155

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Juni Vol 9 No 2 (2024): Desember Vol 9 No 1 (2024): Juni Vol 8 No 2 (2023): Desember Vol 8 No 1 (2023): Juni Vol 7 No 2 (2022): Desember Vol 7 No 1 (2022): Juni Vol 6 No 2 (2021): Desember Vol 6 No 1 (2021): Juni Vol 5 No 2 (2020): Desember Vol 5 No 1 (2020): Juni Vol 4 No 2 (2019): Desember Vol 4 No 1 (2019): Juni Vol 3 No 2 (2018): Desember Vol 3 No 1 (2018): Juni Vol 2 No 2 (2017): Desember Vol 2 No 1 (2017): Juni Vol 1 No 2 (2016): Desember Vol 1 No 1 (2016): Juni More Issue