cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anindya Bidasari
Contact Email
anindya@unikama.ac.id
Phone
+6282144176776
Journal Mail Official
panorama.hukum@unikama.ac.id
Editorial Address
Jl, S. Supriadi 48 Sukun, Malang, Jawa Timur
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Panorama Hukum
Published by Universitas Kanjuruhan Malang
ISSN : 25281992     EISSN : 25276654     DOI : https://doi.org/10.21067/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Manuscript is relevant for scientific investigation with the journal scope such as Criminal Law, Civil Law, Business Law, Civic Law, and International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
 12   13   14   15   16 
Konfigurasi Politik Pemilihan Umum Pasca Penghapusan Presidential Threshold dalam Perspektif Hukum Responsif Andreas Krismawan, Deny
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan ambang batas presidensial dalam sistem pemilihan umum di Indonesia telah memicu perdebatan pro dan kontra terkait substansi dan implikasinya terhadap sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas presidensial dalam undang-undang pemilu menghilangkan batasan dalam memilih dan mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, baik oleh partai politik maupun perseorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi penghapusan ambang batas terhadap hubungan eksekutif dan legislatif serta konfigurasi politik-hukum pemilu pasca-pembatalan, dengan perspektif hukum responsif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penghapusan, hubungan eksekutif dan legislatif cenderung tidak stabil, mengakibatkan pemerintahan yang kurang efektif. Teori hukum responsif dinilai tepat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum pemilu yang aspiratif untuk memperkuat sistem demokrasi. DPR dan Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan demokrasi yang mendukung efektivitas sistem pemilu dan partai politik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika politik dan kebutuhan demokratisasi.
Integrasi Sektor Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Lintas Sektor Implementasi Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum Wardana, Azna Abrory
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan destinasi wisata lintas sektor melalui penerapan kontrak bisnis sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kerjasama yang efektif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal. Tantangan utama dalam pengelolaan destinasi wisata seringkali muncul akibat kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, yang memicu konflik kepentingan dan mengakibatkan pengelolaan yang tidak optimal. Melalui pendekatan penelitian hukum yang mengintegrasikan konsep teoretis dan analisis peraturan perundang-undangan, studi ini mengeksplorasi peran kontrak bisnis dalam memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam kerjasama lintas sektor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak bisnis memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sinergi antar sektor, mengurangi problematika hukum, dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta lingkungan. Namun, implementasinya menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan infrastruktur. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar sektor, harmonisasi regulasi, dan penguatan penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan destinasi wisata yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kontrak bisnis dapat menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
Implikasi Hukum dan Sosial Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Studi atas Pasal 83A Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tandori, Tandori; Woro Murdiati , Caritas
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i1.12122

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memperkenalkan ketentuan baru berupa Pasal 83A yang memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan yuridis dan sosiologis, terutama terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pertambangan, seperti transparansi, persaingan usaha sehat, dan akuntabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup keabsahan hukum Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024, potensi disharmoni regulatif dengan UU Minerba, serta dampak sosial dan lingkungan dari keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis perundang-undangan, perbandingan hukum, pendekatan konseptual, dan studi kasus dari literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tersebut memiliki dasar delegasi dalam UU Cipta Kerja, implementasinya berisiko menciptakan distorsi tata kelola sumber daya, pelanggaran prinsip nondiskriminasi, dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut memerlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci, sistem pengawasan berlapis, serta evaluasi kapasitas manajerial badan usaha ormas. Implikasinya, tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan afirmatif ini dapat merusak prinsip keadilan dan integritas tata kelola pertambangan nasional.
Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Terhadap Overclaim Produk Kosmetik Damari, Leticia Klarissa; Ratih Damayanti
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan terhadap overclaim produk kosmetik menjadi tantangan besar di era digital, seiring maraknya perdagangan daring dan pesatnya inovasi pemasaran. Overclaim-klaim berlebihan tanpa dasar ilmiah-dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kesehatan masyarakat. Studi ini membahas peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan produk kosmetik di pasar konvensional dan digital, menyoroti tantangan utama seperti kurangnya regulasi spesifik untuk platform digital, keterbatasan sumber daya pengawas, serta sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku overclaim. Selain itu, penelitian ini mengulas pentingnya kolaborasi antara Dinas Perdagangan, BPOM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan, serta platform e-commerce dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal dan overclaim. Melalui inspeksi rutin, patroli siber, edukasi, serta operasi gabungan, pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Namun, tantangan seperti volume transaksi digital yang tinggi dan celah regulasi masih memerlukan solusi inovatif, seperti pembaruan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas pengawasan. Kolaborasi lintas sektor terbukti dapat menekan peredaran produk kosmetik overclaim dan ilegal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang sehat dan berdaya saing. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi kebijakan, penguatan regulasi, dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem perdagangan kosmetik yang aman dan transparan.
Perlindungan Konsumen Pengguna Smartphone Oppo Dan Realme Atas Pemasangan Aplikasi Pinjaman Online Tanpa Izin Azzahra, Tiara; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dampak pemasangan aplikasi pinjaman online (pinjol) tanpa izin pada perangkat smartphone serta implikasi perlindungan hukum bagi konsumen. Praktik pemasangan aplikasi pinjol tanpa persetujuan konsumen melanggar hak privasi dan kontrol pengguna terhadap perangkat mereka, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti POJK 77/2016 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Studi ini menegaskan bahwa produsen smartphone memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan produk yang mereka pasarkan bebas dari risiko pelanggaran hak konsumen. Regulasi yang ketat wajib ditegakkan untuk menjamin penyelenggaraan pinjol yang legal dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi konsumen dari potensi kerugian hukum dan keuangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, demi menciptakan ekosistem finansial digital yang aman dan terpercaya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi perlindungan konsumen di era digital yang terus berkembang pesat.

Page 16 of 16 | Total Record : 155

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Juni Vol 9 No 2 (2024): Desember Vol 9 No 1 (2024): Juni Vol 8 No 2 (2023): Desember Vol 8 No 1 (2023): Juni Vol 7 No 2 (2022): Desember Vol 7 No 1 (2022): Juni Vol 6 No 2 (2021): Desember Vol 6 No 1 (2021): Juni Vol 5 No 2 (2020): Desember Vol 5 No 1 (2020): Juni Vol 4 No 2 (2019): Desember Vol 4 No 1 (2019): Juni Vol 3 No 2 (2018): Desember Vol 3 No 1 (2018): Juni Vol 2 No 2 (2017): Desember Vol 2 No 1 (2017): Juni Vol 1 No 2 (2016): Desember Vol 1 No 1 (2016): Juni More Issue