cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anindya Bidasari
Contact Email
anindya@unikama.ac.id
Phone
+6282144176776
Journal Mail Official
panorama.hukum@unikama.ac.id
Editorial Address
Jl, S. Supriadi 48 Sukun, Malang, Jawa Timur
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Panorama Hukum
Published by Universitas Kanjuruhan Malang
ISSN : 25281992     EISSN : 25276654     DOI : https://doi.org/10.21067/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Manuscript is relevant for scientific investigation with the journal scope such as Criminal Law, Civil Law, Business Law, Civic Law, and International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 163 Documents
 13   14   15   16   17 
Konfigurasi Politik Pemilihan Umum Pasca Penghapusan Presidential Threshold dalam Perspektif Hukum Responsif Andreas Krismawan, Deny
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan ambang batas presidensial dalam sistem pemilihan umum di Indonesia telah memicu perdebatan pro dan kontra terkait substansi dan implikasinya terhadap sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas presidensial dalam undang-undang pemilu menghilangkan batasan dalam memilih dan mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden, baik oleh partai politik maupun perseorangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi penghapusan ambang batas terhadap hubungan eksekutif dan legislatif serta konfigurasi politik-hukum pemilu pasca-pembatalan, dengan perspektif hukum responsif. Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penghapusan, hubungan eksekutif dan legislatif cenderung tidak stabil, mengakibatkan pemerintahan yang kurang efektif. Teori hukum responsif dinilai tepat sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan hukum pemilu yang aspiratif untuk memperkuat sistem demokrasi. DPR dan Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan demokrasi yang mendukung efektivitas sistem pemilu dan partai politik. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan hukum yang responsif terhadap dinamika politik dan kebutuhan demokratisasi.
Integrasi Sektor Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Destinasi Wisata Lintas Sektor Implementasi Kontrak Bisnis dalam Perspektif Hukum Wardana, Azna Abrory
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan destinasi wisata lintas sektor melalui penerapan kontrak bisnis sebagai instrumen strategis untuk menciptakan kerjasama yang efektif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat lokal. Tantangan utama dalam pengelolaan destinasi wisata seringkali muncul akibat kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan, yang memicu konflik kepentingan dan mengakibatkan pengelolaan yang tidak optimal. Melalui pendekatan penelitian hukum yang mengintegrasikan konsep teoretis dan analisis peraturan perundang-undangan, studi ini mengeksplorasi peran kontrak bisnis dalam memperjelas hak dan kewajiban setiap pihak, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam kerjasama lintas sektor. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak bisnis memiliki potensi signifikan untuk memperkuat sinergi antar sektor, mengurangi problematika hukum, dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta lingkungan. Namun, implementasinya menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakselarasan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterbatasan infrastruktur. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar sektor, harmonisasi regulasi, dan penguatan penegakan hukum untuk mendukung pengelolaan destinasi wisata yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, kontrak bisnis dapat menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang efektif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.
Implikasi Hukum dan Sosial Keterlibatan Ormas Keagamaan dalam Sektor Pertambangan Studi atas Pasal 83A Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Tandori, Tandori; Woro Murdiati , Caritas
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i1.12122

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memperkenalkan ketentuan baru berupa Pasal 83A yang memberikan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan yuridis dan sosiologis, terutama terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum pertambangan, seperti transparansi, persaingan usaha sehat, dan akuntabilitas. Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup keabsahan hukum Pasal 83A PP No. 25 Tahun 2024, potensi disharmoni regulatif dengan UU Minerba, serta dampak sosial dan lingkungan dari keterlibatan ormas keagamaan dalam sektor pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode analisis perundang-undangan, perbandingan hukum, pendekatan konseptual, dan studi kasus dari literatur sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tersebut memiliki dasar delegasi dalam UU Cipta Kerja, implementasinya berisiko menciptakan distorsi tata kelola sumber daya, pelanggaran prinsip nondiskriminasi, dan potensi konflik kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut memerlukan regulasi pelaksana yang lebih rinci, sistem pengawasan berlapis, serta evaluasi kapasitas manajerial badan usaha ormas. Implikasinya, tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan afirmatif ini dapat merusak prinsip keadilan dan integritas tata kelola pertambangan nasional.
Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Terhadap Overclaim Produk Kosmetik Damari, Leticia Klarissa; Ratih Damayanti
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan terhadap overclaim produk kosmetik menjadi tantangan besar di era digital, seiring maraknya perdagangan daring dan pesatnya inovasi pemasaran. Overclaim-klaim berlebihan tanpa dasar ilmiah-dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kesehatan masyarakat. Studi ini membahas peran Dinas Perdagangan dalam pengawasan produk kosmetik di pasar konvensional dan digital, menyoroti tantangan utama seperti kurangnya regulasi spesifik untuk platform digital, keterbatasan sumber daya pengawas, serta sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku overclaim. Selain itu, penelitian ini mengulas pentingnya kolaborasi antara Dinas Perdagangan, BPOM, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Kesehatan, serta platform e-commerce dalam menanggulangi peredaran produk kosmetik ilegal dan overclaim. Melalui inspeksi rutin, patroli siber, edukasi, serta operasi gabungan, pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Namun, tantangan seperti volume transaksi digital yang tinggi dan celah regulasi masih memerlukan solusi inovatif, seperti pembaruan regulasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kapasitas pengawasan. Kolaborasi lintas sektor terbukti dapat menekan peredaran produk kosmetik overclaim dan ilegal, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan industri kosmetik nasional yang sehat dan berdaya saing. Temuan ini menegaskan perlunya sinergi kebijakan, penguatan regulasi, dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem perdagangan kosmetik yang aman dan transparan.
Perlindungan Konsumen Pengguna Smartphone Oppo Dan Realme Atas Pemasangan Aplikasi Pinjaman Online Tanpa Izin Azzahra, Tiara; Kamal, Ubaidillah
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas dampak pemasangan aplikasi pinjaman online (pinjol) tanpa izin pada perangkat smartphone serta implikasi perlindungan hukum bagi konsumen. Praktik pemasangan aplikasi pinjol tanpa persetujuan konsumen melanggar hak privasi dan kontrol pengguna terhadap perangkat mereka, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti POJK 77/2016 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Studi ini menegaskan bahwa produsen smartphone memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan produk yang mereka pasarkan bebas dari risiko pelanggaran hak konsumen. Regulasi yang ketat wajib ditegakkan untuk menjamin penyelenggaraan pinjol yang legal dan bertanggung jawab, sekaligus melindungi konsumen dari potensi kerugian hukum dan keuangan. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan edukasi kepada masyarakat, demi menciptakan ekosistem finansial digital yang aman dan terpercaya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan regulasi perlindungan konsumen di era digital yang terus berkembang pesat.
Tinjauan Kritis Hukum Penataan Wilayah Dan Ketahanan Pangan Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional Indonesia Emas 2045 Indro Budiono; Siska, Siska Nurkhasanah; Syahdina Yahwa
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.11571

Abstract

Sistem hukum yang mendukung integrasi ketahanan pangan dan pengelolaan lahan sangat penting untuk mendorong pemanfaatan lahan produktif secara optimal serta mengendalikan alih fungsi lahan. Penelitian ini mengkritisi implementasi regulasi seperti Undang- Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif jangka panjang yang selaras dengan visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis keberlanjutan, serta mengusulkan penggunaan teknologi digital untuk pemantauan tata ruang dan pengendalian alih fungsi lahan, tujuan dari penelitian adalah:1). Identifikasi efektivitas kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan untuk mendukung Indonesia Emas 2045, 2).Mengetahu harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan pada Indonesia Emas 2045, 3).Mengidentfikasi hambatan dalam implentasi penataan wilayah serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2045 4).Mengetahui bagaimana Indonesia dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional di tengah tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.Hasil penelitian untulk menghadapi tantangan globalisasi dan fluktuasi harga pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi, diperlukan pendekatan strategis dan holistik yang mencakup beberapa aspek seperti reformasi hukum pertanian yang mengutamakan ketahanan pangan, optimalisasi kebijakan impor beras dengan ketahanan pangan nasional, dan pengembangan Teknologi Pertanian berbasis digital.
Persyaratan Penggunaan Lagu Tanpa Adanya Izin Dari Pencipta Lagu Dalam Kasus Arie Sapta Hermawan Dan Agnes Monika (Analisis Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-Hki/Hak Cipta/2024/Pn Niaga Jkt.Pst) Nurlita Pratiwi; Sheva Diandra Tresya
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.11810

Abstract

Kasus antara Arie Sapta Hermawan yang menerapkan direct lisensi atas lagu ciptaannya untuk kepentingan komersial dan Agnes Mo yang menyanyikan lagu tersebut tanpa izin dari pencipta, menghasilkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berupa penolakan sebagian atas gugatan penggugat. Putusan ini menarik perhatian karena menyingkap adanya pengecualian dalam persyaratan penggunaan lagu tanpa izin pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, baik melalui sumber primer maupun sekunder, untuk menelaah aspek hukum yang relevan. Analisis penulis diarahkan pada sudut pandang yang berbeda dengan pertimbangan hakim, khususnya terkait tidak dipertimbangkannya Pasal 25 ayat (3) UU Hak Cipta serta Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 yang jelas memberikan pengecualian terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa hakim kurang memperhatikan norma pengecualian yang seharusnya melindungi kepentingan pencipta sekaligus pengguna karya. Lebih lanjut, pembayaran royalti seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara acara, bukan dilimpahkan kepada penyanyi yang hanya berperan sebagai pelaksana karya. Dengan demikian, kasus ini menegaskan perlunya konsistensi penerapan hukum agar tercapai keadilan bagi pencipta, penyanyi, dan pihak penyelenggara dalam kerangka perlindungan hak cipta di Indonesia.
Peran Bawaslu Bone Menangani Tindak Pidana Pemilu Analisis Yuridis Terhadap Implementasi UU No. 7 Tahun 2017 sahar, Saharuddin; Mukhawwas, Mukhawwas; Eka, Eka Handayani; Faizal, Faizal Alwi; Kurniawan, Kurniawan
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.11890

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kabupaten Bone, dengan fokus pada peran dan efektivitas Bawaslu dan Sentra Gakkumdu. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran pemilu yang dominan dan menganalisis mekanisme yang digunakan untuk mengatasinya. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, dan analisis hukum. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa pelanggaran yang paling umum melibatkan keterlibatan aparatur sipil negara, pembelian suara, dan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Sementara upaya penegakan hukum mematuhi kerangka hukum yang ada, tantangan tetap ada, termasuk koordinasi yang terbatas antar lembaga dan keterbatasan waktu dalam pemrosesan hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa meningkatkan penegakan hukum dalam pilkada, tidak hanya membutuhkan konsistensi regulasi tetapi juga sinergi kelembagaan yang lebih kuat dan strategi pencegahan berbasis masyarakat. Wawasan ini berkontribusi pada pengembangan model penegakan hukum pemilu yang lebih efektif dan didorong oleh integritas.
Persepsi Masyarakat Desa Dalung Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Hukum Waris Made Widya Dewi Wedayanti, Widya; Kadek Januarsa Adi Sudharma, Adi
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.12065

Abstract

Perkawinan beda agama semakin sering terjadi di masyarakat Indonesia yang plural, termasuk di Desa Dalung, Bali. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks, terutama terkait penerimaan sosial, pelaksanaan adat, serta implikasi hukum terhadap hak-hak keperdataan seperti pembagian warisan. Penelitian ini menyoroti informasi penting dari berbagai pihak, seperti tokoh adat, tokoh agama, kepala keluarga, remaja, dan keluarga yang terlibat langsung dalam perkawinan lintas agama. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan teknik purposive sampling, penelitian ini berupaya memahami bagaimana masyarakat Dalung memandang perkawinan beda agama berdasarkan nilai sosial, budaya, dan agama yang berbeda. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumen adat, observasi, serta wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Dalung terhadap perkawinan beda agama sangat beragam. Sebagian kecil, khususnya generasi muda, mulai menunjukkan sikap lebih terbuka dengan alasan toleransi dan perkembangan zaman. Namun, mayoritas masyarakat, terutama yang masih kuat memegang tradisi adat, cenderung menolak perkawinan lintas agama. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara nilai tradisional dan modernitas, serta menegaskan perlunya dialog lintas generasi dan kebijakan hukum yang lebih inklusif untuk menjembatani perbedaan tersebut.
Analisis Penerapan Kesadaran Masyarakat Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Ni Kadek Mudita Sari, Mudita; Kadek Januarsa Adi Sudharma, Adi
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jph.v10i2.12068

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang mencerminkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan berkaitan erat dengan perempuan dan anak-anak. Di Indonesia, angka kasus KDRT masih tergolong tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya walaupun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah disahkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan menentukan unsur-unsur yang mendorong dan menghalangi penggunaan kesadaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap KDRT masih rendah, terutama di wilayah dengan budaya patriarki yang kuat dan tingkat literasi hukum yang rendah. Faktor pendukung penerapan kesadaran meliputi keberadaan payung hukum yang jelas, peran aktif lembaga pemerintah dan LSM, edukasi publik melalui media, keterlibatan tokoh masyarakat, serta peningkatan pendidikan. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah budaya patriarki, stigma sosial, ketergantungan ekonomi, rendahnya literasi hukum, minimnya akses layanan pendampingan, dan lemahnya penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KDRT memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif melalui pendidikan hukum, penguatan peran komunitas, dan reformasi kultural serta kelembagaan. Upaya preventif dan responsif terhadap KDRT harus diperkuat agar hak-hak korban dapat terlindungi secara nyata dan berkelanjutan.

Page 16 of 17 | Total Record : 163

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2025): Desember Vol 10 No 1 (2025): Juni Vol 9 No 2 (2024): Desember Vol 9 No 1 (2024): Juni Vol 8 No 2 (2023): Desember Vol 8 No 1 (2023): Juni Vol 7 No 2 (2022): Desember Vol 7 No 1 (2022): Juni Vol 6 No 2 (2021): Desember Vol 6 No 1 (2021): Juni Vol 5 No 2 (2020): Desember Vol 5 No 1 (2020): Juni Vol 4 No 2 (2019): Desember Vol 4 No 1 (2019): Juni Vol 3 No 2 (2018): Desember Vol 3 No 1 (2018): Juni Vol 2 No 2 (2017): Desember Vol 2 No 1 (2017): Juni Vol 1 No 2 (2016): Desember Vol 1 No 1 (2016): Juni More Issue