cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anindya Bidasari
Contact Email
anindya@unikama.ac.id
Phone
+6282144176776
Journal Mail Official
panorama.hukum@unikama.ac.id
Editorial Address
Jl, S. Supriadi 48 Sukun, Malang, Jawa Timur
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Panorama Hukum
Published by Universitas Kanjuruhan Malang
ISSN : 25281992     EISSN : 25276654     DOI : https://doi.org/10.21067/jph
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Manuscript is relevant for scientific investigation with the journal scope such as Criminal Law, Civil Law, Business Law, Civic Law, and International Law.
Arjuna Subject : -
Articles 155 Documents
 12   13   14   15   16 
Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata Rahmawati, Delvi; Aghni Taufiqoh, Kusuma
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata merupakan perkembangan yang penting dalam sistem hukum dan memungkinkan para pihak berperkara untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Pembuktian memiliki tujuan agar hakim dapat mengambil putusan yang bersifat definitif, pasti, tidak meragukan, dan memiliki akibat hukum. Untuk membuktikan suatu peristiwa, langkah yang harus dilakukan adalah dengan menggunakan alat bukti. Berkaitan dengan pandangan mengenai perubahan terhadap hukum, para pakar hukum sepakat bahwa hukum harus dinamis, tidak boleh statis dan harus mampu mengayomi masyarakat. Alat bukti adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk meyakinkan kebenaran atas suatu dalil.  Namun, legalitas terkait penggunaan alat bukti elektronik tersebut perlu regulasi yang sesuai dan tepat bagi sistem hukum untuk mendapatkan keabsahan dan keadilan pada setiap proses hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dimana penulis menganalisis peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Dari penelitian yang telah dilakukan, kemudian didapati bahwa bukti elektronik dapat dikatakan sebgaia alat bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.Permasalahan yang paling mendasar dari alat bukti elektronik terletak apada syarat meteriil dimana harus dapat membuktikan keotentikan daripada bukti elektronik itu sendiri.
Keabsahan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak Ditandatangani Dihadapan Notaris dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jaminan Fidusia dripananda, Ketut; Abubakar, Lastuti; Annisa Lubis, Nanda
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran perbankan sebagai perantara dalam penghimpunan dan penyaluran dana memegang peranan penting dalam proses ini. Pemberian kredit dilakukan melalui perjanjian antara bank dan nasabah, dengan jaminan fidusia sebagai upaya preventif. Meskipun pembuatan akta jaminan fidusia harus dilakukan di hadapan notaris untuk keabsahan hukumnya, namun terkadang penandatanganan akta dilakukan di luar kantor notaris, yang dapat memengaruhi keabsahan hukumnya. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha umumnya dapat diperoleh dengan cara pinjam-meminjam atau kredit yang salah satunya melalui jasa perbankan Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, Data dan informasi dianalisis sehingga memperoleh gambaran mengenai Jaminan Fidusia. Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan Akta Jaminan Fidusia yang tidak ditandatangani oleh Notaris di hadapan para pihak, maka kekuatan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia artinya akta tersebut batal demi hukum dan tidak dapat didaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia. Perlindungan hukum bagi kreditur yang dirugikan adalah dapat menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga kepada notaris apabila notaris terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Tantangan Penegakan Hukum pada Tindak Kejahatan Transnasional di Kawasan Perbatasan Laut Indonesia Hariati, Retno; Triadi, Irwan
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia dan kerjasama dan koordinasi antara lembaga penegakan hukum skala nasional dan internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional di kawasan perbatasan laut Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dan metode pengumpulan data yang akan digunakan (Library Research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kerjasama seperti Bantuan Hukum Timbal Balik masih ada hambatan, termasuk perselisihan batas laut yang belum terselesaikan. Selain itu, meskipun sejumlah negara ASEAN mengadopsi strategi khusus untuk mengatasi kejahatan transnasional, terutama dalam kasus peredaran narkotika, perbedaan persepsi mengenai bahaya narkoba dapat menjadi tantangan. Kerjasama regional di kawasan perbatasan laut Indonesia menjadi kunci dalam menangani masalah keamanan lintas batas. Melalui Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA), Indonesia telah menegaskan komitmennya untuk melindungi kedaulatan maritim dan memerangi kejahatan transnasional. Kerjasama antarnegara, seperti yang terjadi dalam Rapat Koordinasi antara BAKAMLA dan Delegasi TIM Perencana Operasi Maritim (TPOM) Malindo Malaysia, menjadi kunci dalam meningkatkan keamanan dan kerjasama maritim.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Nasionalisasi atau Pengambilalihan Hak Kepemilikan Penanam Modal Melalui Penyelesaian Arbitrase Suratno, Fitriani; Apriani, Rani; Hayatul Iman, Candra
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menghindari perampasan terhadap sumber daya alam yang dapat menjadi sumber penghidupan masyarakat adalah dengan melakukan nasionalisasi. Nasionalisasi adalah tindakan berupa pengembalian hak kepemilikan penanam modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dasar pengaturan tindakan nasionalisasi serta penyelesaiannya melalui arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Tulisan ini menggunakan metode yuridis-normatif, mengkaji ketentuan yang berkaitan dengan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum positif. Hasil penelitian disimpulkan tindakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pemberian kompensasi dan ganti rugi, jika tidak tercapai kesepakatan ganti kerugian atas nasionalisasi, maka penyelesaiannya dilakukan lewat arbitrase internasional melalui ICSID. Eksekusi dari putusan arbitrase ICSID akan diurus oleh negara dimana eksekusi putusan itu akan dilaksanakan.
Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Yang Melakukan Merger Michael, Michael
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian menuntut perusahaan untuk tetap bisa mempertahankan dirinya, dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dapat melakukan beberapa cara antara lain penggabungan (merger), peleburan adnn pengambilalihan (akuisisi). Merger sebagai strategi restrukturisasi perusahaan sering kali menimbulkan persoalan hukum, khususnya bagi pemegang saham minoritas yang cenderung berada dalam posisi lemah secara struktural. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perusahaan yang melakukan merger. Dalam Perseroan Terbatas (PT) salah satu organya terdiri dari pemegang saham. Keputusan tertinggi dalam Perseroan Terbatas ada di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal pengambilan keputusan dalam RUPS diperlukan suara dari pemegang saham Perseroan. Sehingga akan menciptakan pemegang saham mayoritas dan minoritas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yaitu mengumpulkan bahan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diatur di Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007. Ketika terjadi pelanggaran hak kepada pemegang saham minoritas, maka Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya tersebut berhak untuk meminta dipulihkan haknya, pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan.
Perlindungan Hukum Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR Dan Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Risiko Jual Beli Jabatan Navisa, Fitria Dewi
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR merupakan mekanisme konstitusional untuk menggantikan anggota legislatif yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, dengan calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama. Namun, dalam praktiknya, PAW kerap disalahgunakan sebagai instrumen politik untuk menyingkirkan anggota dewan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai pengusung. Kondisi ini menciptakan ketergantungan posisi anggota legislatif terhadap kehendak partai, sehingga mengancam independensi dan integritas wakil rakyat. Bahkan, tidak jarang muncul indikasi penyalahgunaan kewenangan internal partai yang mengarah pada praktik jual beli jabatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengandalkan data primer dan sekunder dari literatur hukum yang relevan. Penanganan sengketa PAW dapat dilakukan melalui dua jalur peradilan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila menyangkut keputusan administratif, dan Pengadilan Umum jika menyangkut aspek perdata atau pidana. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap proses PAW agar tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan tidak diselewengkan untuk kepentingan politik praktis
Penegakan Hukum dalam Upaya Pencegahan Penggunaan Doping pada PON XXI Aceh-Sumut Pratama, Rivan Saghita; Hutabarat, Iqbal Tama Segara
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan doping menjadi cara instan untuk meningkatkan performa dan meraih prestasi, namun membahayakan kondisi tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan regulasi anti-doping, upaya-upaya yang dilakukan pihak terkait dalam penegakan hukum penggunaan doping pada PON XXI Aceh-Sumut 2024, peran penegakan hukum tersebut, serta tantangan dan implikasi dalam pencegahan dan pengawasan doping. Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data secara studi kepustakaan dan kemudian dideskriptifkan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa regulasi larangan penggunaan doping mengacu kepada aturan anti-doping oleh Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), dokumen Code oleh World Anti-Doping Agency (WADA), dan UU terkait, Terkait pencegahan dan pengawasan doping dalam olahraga PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan sudah dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional (KONI), Indonesia Anti-Doping Organization (IADO dan pihak berkepentingan lainnya. Hasilnya, tidak ada satupun atlet yang tebukti melanggar aturan anti-doping melalui pengujian sampel. Namun secara nasional, terdapat tantangan dalam upaya pelaksanaannya yang perlu diperhatikan dan diupayakan solusinya.
Pertanggungjawaban Pidana Perawat Di Rumah Sakit Pada Kasus Tertukarnya Bayi Yang Baru Lahir Azza Saffa, Azzahra Saffa Nur Rachmalina
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus tertukarnya bayi di rumah sakit merupakan bentuk kelalaian serius yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi rumah sakit sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keselamatan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dihadapi oleh rumah sakit dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024, serta dilengkapi dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah sakit dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti lalai dalam mengawasi tenaga kesehatan, yang menyebabkan kesalahan prosedur. Kerangka hukum menekankan bahwa rumah sakit bertanggung jawab penuh atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian staf medis, yang dapat berujung pada sanksi seperti denda atau pencabutan izin operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rumah sakit harus memperketat pengawasan dan menegakkan penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk mencegah kelalaian yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.
Perlindungan Harta dalam Perkawinan Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Rosalia Putri, Amanda; Luisa, Mirtelli; Ramadhan Wansita Adhi, Farchan
Jurnal Panorama Hukum Vol 10 No 1 (2025): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi urgensi perjanjian perkawinan tertulis sebagai instrumen perlindungan harta kekayaan dalam konteks pernikahan di Indonesia, dengan pendekatan teoritis dan studi kasus. Berdasarkan analisis literatur, penelitian ini mengkaji dasar hukum perjanjian perkawinan, khususnya Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memperbolehkan pasangan membuat perjanjian selama pernikahan berlangsung. Perjanjian ini memfasilitasi pengaturan pembagian harta secara adil dan transparan, mengurangi risiko konflik di masa depan. Pentingnya pendaftaran dan pengesahan perjanjian oleh pegawai pencatat perkawinan ditekankan guna menjamin keabsahan dan kekuatan hukumnya. Studi kasus yang diambil adalah Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 449/PTD/2016/PT.BDG, yang menguji validitas perjanjian perkawinan yang tidak terdaftar. Putusan tersebut menegaskan bahwa perjanjian yang tidak terdaftar hanya mengikat pasangan yang membuatnya dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, sehingga menegaskan pentingnya pendaftaran untuk kepastian hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pendaftaran perjanjian perkawinan merupakan langkah krusial untuk memastikan kekuatan hukum yang mengikat, baik bagi pasangan maupun pihak ketiga. Dengan demikian, perjanjian perkawinan tidak hanya melindungi aset tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam situasi seperti perceraian atau sengketa harta. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam bagi pasangan dalam mengelola harta kekayaan selama pernikahan
Analisis Kode Etik Pengacara Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik Terhadap Profesi Hukum Aryaningrat Agistu, Raden Ajengferennata; Mahadewi, Kadek Julia
Jurnal Panorama Hukum Vol 9 No 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini membahas dampak pelanggaran kode etik oleh pengacara terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi hukum di Indonesia. Penelitian ini menegaskan pentingnya standar etika dalam menjaga integritas sistem peradilan serta membangun hubungan kepercayaan antara pengacara dan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, makalah ini menganalisis berbagai peraturan, seperti UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), untuk menilai penerapan dan pengaruhnya terhadap persepsi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika oleh pengacara dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat pada sistem hukum, terutama ketika kasus-kasus tersebut mendapat sorotan media, sehingga menimbulkan stigma negatif terhadap profesi hukum. Penurunan kepercayaan ini juga berpotensi menghambat masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam mencari bantuan hukum. Selain itu, makalah ini menyoroti bahwa tindakan tidak etis oleh pengacara dapat menimbulkan keraguan terhadap lembaga peradilan secara umum. Untuk mengatasi masalah ini, makalah merekomendasikan penegakan sanksi tegas, peningkatan pendidikan etika, kampanye kesadaran hukum, serta kolaborasi antara pengacara dan lembaga hukum guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Page 15 of 16 | Total Record : 155

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2025): Juni Vol 9 No 2 (2024): Desember Vol 9 No 1 (2024): Juni Vol 8 No 2 (2023): Desember Vol 8 No 1 (2023): Juni Vol 7 No 2 (2022): Desember Vol 7 No 1 (2022): Juni Vol 6 No 2 (2021): Desember Vol 6 No 1 (2021): Juni Vol 5 No 2 (2020): Desember Vol 5 No 1 (2020): Juni Vol 4 No 2 (2019): Desember Vol 4 No 1 (2019): Juni Vol 3 No 2 (2018): Desember Vol 3 No 1 (2018): Juni Vol 2 No 2 (2017): Desember Vol 2 No 1 (2017): Juni Vol 1 No 2 (2016): Desember Vol 1 No 1 (2016): Juni More Issue