cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Bina Mulia Hukum
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25287273     EISSN : 25409034     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Mulia Hukum (JBMH) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
 7   8   9   10   11 
TANGGUNGJAWAB PEMEGANG SAHAM MAYORITAS YANG MERANGKAP SEBAGAI DIREKSI TERHADAP KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN Sudaryat, Sudaryat
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.293

Abstract

Perseroan Terbatas menjadi bentuk perusahaan yang banyak dipilih oleh investor sebagai sarana usahanya. Hal ini tidak  lepas dari keistimewaan Perseroan Terbatas yang berstatus badan hukum dengan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pemegang sahamnya. Banyak kasus dimana pemegang saham mayoritas perseroan sekaligus sebagai direksi perseroan. Apabila hal itu terjadi dan perseroan melakukan pelanggaran hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, dapatkah harta pribadi dari pemegang saham dijadikan jaminan guna penggantian kerugian kepada pihak lain yang dirugikan dengan perbuatan perseroan tersebut. Harta pribadi pemegang saham mayoritas yang juga menjadi direksi perseroan dapat  diminta pertanggungjawaban tidak terbatas  untuk menutupi kerugian yang  dialami pihak ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan perbuatan melawan hukum peseroan  berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengingat sulit dipisahkannya tindakan perseroan dengan tindakan direksi yang juga sebagai pemegang saham mayoritas dalam pengendalian perseroan dalam pribadi yang sama.
PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK KAJIAN PUTUSAN NOMOR 159/PID.SUS/2014/PN.KPG. Savitri, Niken
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.323

Abstract

AbstrakPembuktian adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya dengan korban anak kerapkali menghadapi sejumlah kendala, yaitu tidak atau sulit adanya saksi karena dilakukan tersembunyi dan di wilayah privat dan korban masih di bawah umur.  Salah satu terobosan dalam bidang ini muncul dalam  putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/PN.Kpg, di mana hakim memutus terdakwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak bersalah dengan menggunakan ketentuan pembuktian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tulisan ini akan menelaah pertimbangan dan penalaran hakim dari sudut pandang teori pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan antisipatif, dengan pendekatan penafsiran progresif. Kajian menemukan terkait penerapan sistem pembuktian terdapat penafsiran progresif hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak. Kata kunci: teori pembuktian, kekerasan seksual terhadap anak, penafsiran progresif AbstractProving before the Court of Law that a child has been sexually abused is a difficult task. It is made hard by a number of factors, i.e.  eyewitnesses are hard to come by as the crime more often than not is committed within a private, closed, sphere, and by the fact that the victim is underage.  One breakthrough had been made by a judge who decided in a case (No. 159/Pid.Sus/2014/PN. Kpg) to use evidentiary ruling from the Domestic Violence Act.  This article shall explore, from an evidentiary theory, what legal consideration and reasoning has been utilized to support the decision. The research method used is normative and anticipative juridical, with approach of interpretation and reasoning of progressive law. This study found progressive interpretation has been applied by the judge to the case. Keywords: evidentiary theory, sexual violence directed against a child, progressive interpretation 
PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DAN NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA DIREKSI TENTANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEMERINTAH Utamy, Pradipty
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.220

Abstract

ABSTRAKJika perseroan yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, maka direksi berhak memberikan kuasa kepada orang lain sebagaimana Pasal 103 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada praktik pembangunan infrastruktur pemerintah ditemukan kuasa direksi yang bertentangan dengan ketentuan sehingga terjadi kegagalan proyek dan kerugian. Permasalahan yang dibahas yakni pelaksanaan pemberian kuasa direksi ditinjau dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya pertanggungjawaban direksi dan notaris terhadap kerugian yang timbul akibat surat kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi deskriptif analitis, dengan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan pelaksanaan pemberian surat kuasa direksi umumnya dibuat dihadapan Notaris. Kuasa direksi mengenai pembangunan infrastruktur harus memenuhi ketentuan-ketentuan diantaranya Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1795 KUHPerdata, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kuasa direksi yang tidak memenuhi ketentuan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum dan kerugian. Pertanggungjawaban kuasa direksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dibebankan kepada direksi dan notaris. Direksi bertanggung jawab secara pribadi karena kesalahannya dan notaris bertanggung jawab secara wanprestasi jika penggugatnya klien/direksi atau perbuatan melawan hukum jika penggugatnya masyarakat atas akta yang dibuat dihadapannya.Kata kunci: kuasa notaris; pembangunan infrastruktur; perseroan terbatas; pertanggungjawaban.ABSTRACTIf private company can?t do legal actions, the directors have authority give power to other, according to Law about Limited Liability Company (LLC) article 103.In the practice of government infrastructure development, the power of attornet by directors that contradicts contents to regulation has been found, so that project failures and incur losses. The issues discussed are implementation of the power of attorney by directors in terms of regulations, furthermore responsibility of the directors and notary for losses incurred by the power of attorney by directors which is contrary to the rules. The method used is normative juridical approach. The summary is implementation of the power of attorney by directors are generally notarial deed. The power of attorney regarding government infrastructure must comply with the rules, especially Civil Code article 1320 and 1795, LLC article 103, Law about Construction Services article 53 (1) and (2) then Presidential Regulation about Procurement of Government?s Goods/Services article 53 (3). The power of attorney by directors which is contrary to the rules, have consequences void/nietigbaar deed and disadvantage. Second, responsibility of the power of attorney by directors which is contrary to the rules given to directors and notary. Directors are personally responsible based on fault according to LLC article 97. Notary is responsible for default if the palintiff is a client/directors, or tort/onrechmatige daad if the plaintiff is community.Keywords: limited liability company; notary; power of attorney; responsibility.
RESENSI BUKU: HUKUM KETENAGAKERJAAN: HAKIKAT CITA KEADILAN DALAM SISTEM KETENAGAKERJAAN Singadimedja, Holyness
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.419

Abstract

Buku Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan yang ditulis oleh Sayid Mohammad Rifqi Noval merupakan buku yang sangat berbeda dengan buku literatur hukum ketenagakerjaan kebanyakan, buku ini membahas mengenai Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketanagakerjaan yang tentunya selama ini sulit terimplementasi karena terdapat 2 perspektif keadilan yang tidak sama antara pihak pekerja dan pengusaha. Buku ini memberikan pemikiran-pemikiran baru terkait dengan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketanagakerjaan dan didukung oleh analisis secara mendalam mengenai praktik ketenagakerjaan dari masa ke masa di Indonesia, putusan pengadilan Hubungan Industrial dan perbandingan pengaturan ketenagakerjaan di Negara Belanda dan Filipina. Dengan sistematika yang terstruktur rapi, buku yang diterbitkan Refika Aditama sebagai pengembangan dari disertasi Penulis ini merupakan literatur yang sangat dianjurkan bagi para akademisi, politisi, para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, pelaku penemuan hukum, juga pekerja, pengusaha, dan organisasi pekerja/pengusaha. Penulis mencoba menjelaskan tentang Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan dengan menggunakan metode deskriptif-analitis serta metode perbandingan hukum. Metode perbandingan hukum dapat terlihat dalam analisis penulis yang mencoba membandingkan pengaturan ketenagakerjaan di Belanda selain sebagai negara dengan sistem hukum yang sama dengan Indonesia yaitu Civil Law, Belanda telah melakukan kebijakan yang kompromistis menggantikan flexible labour market dengan flexicurity yang berasal dari kata flexibility dan security, berupa upaya yang harus dilakukan pihak pengusaha dalam mendukung perlindungan hukum yang baik bagi pekerja serta perbandingan dengan Negara filipina yang menerapkan sistem outsourcing dan menempati peringkat pertama pemberi kesempatan kerja dibanding unit pekerjaan lainnya.
TANGGUNG GUGAT SHOPEE SEBAGAI ONLINE MARKETPLACE PROVIDER DALAM PENGIRIMAN BARANG Sabrie, Hilda
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.297

Abstract

Besarnya potensi bisnis perdagangan elektronik (e-commerce) tidak terlepas dari perkembangan pengguna internet dan pertumbuhan internet di Indonesia. Banyaknya keuntungan yang didapatkan dalam belanja online, mengakibatkan banyaknya berbagai penyedia belanja online yang bermunculan. Salah satunya adalah Shopee. Bentuk dan interaksi para pelaku bisnis e-commerce di Indonesia terbagi dalam berbagai jenis, Shopee merupakan jenis e-commerce Online Marketplace Provider (OMP) dan interaksi para pelaku bisnis Consumer to Consumer (C2C). Selain keuntungan yang didapat dalam belanja online juga terdapat risiko yang mungkin terjadi pada saat pengiriman barang. Pada saat pengiriman barang terdapat hubungan hukum para pihak yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan Online Marketplace Provider (OMP), dengan terdapatnya rangkaian suatu hubungan hukum untuk dianalisis terkait pihak yang akan tanggung gugat atas kerugian yang timbul dari pihak yang dirugikan (penjual atau pengirim barang, ekspeditur, pengangkut dan pembeli atau penerima barang). Untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pembeli atau konsumen, Pemerintah telah mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait belanja online antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CORPORAL PUNISHMENT DI SEKOLAH Sofiani, Triana; Askari, Saif
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.267

Abstract

ABSTRAKPaper ini mengkaji efektifitas penegakan hukum corporal punishment di sekolah. Argumen teoritis yang telah dikembangkan adalah, corporal punishment dianggap sebagai cara efektif untuk mengubah perilaku siswa, namun juga dianggap mengandung muatan kekerasan terhadap anak, sehingga melanggar norma perlindungan terhadap anak. Metode penelitian yuridis empiris, sumber data primer diperoleh dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, corporal punishment disebabkan oleh perilaku siswa dan dari dalam diri guru sendiri. Dampak corporal punishment terhadap siswa, yaitu: 1) tidak mengulangi perbuatannya; 2) malu dan minder; 3) prestasi menurun; 4) semakin nakal, tidak patuh dan melanggar peraturan.; 5) terluka secara fisik. Efektifitas penegakan hukum corporal punishment di sekolah, disebabkan oleh faktor: 1) belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang corporal punishment di Sekolah; 2) guru sebagai pelaksana hukum di Sekolah belum memahami substansi peraturan perundang-undangan;3) sarana dan fasilitas tidak representatif, sehingga kurang mendukung penegakan hukum; 4); masyarakat di lingkungan sekolah sebagai tempat diterapkannya norma hukum belum memiliki kesadaran hukum dan; 5) budaya hukum berbasis pada otoritarian. Oleh karena itu, seharusnya melakukan reformasi hukum (law reform) secara menyeluruh mulai dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang corporal punishment, membangun budaya hukum non otoritarian yang nir kekerasan di Sekolah, meningkatkan kesadaran hukum memperbaiki sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum di sekolah.Kata kunci: corporal punishment; guru; penegakan hukum; sekolah; siswa.ABSTRACTThis paper examines the effectiveness of corporal punishment law enforcement in schools. The theoretical argument that has been developed is that corporal punishment is considered as an effective way to change student behaviour, but is also considered to contain the content of violence against children, thus violating the norms of protection against children. The research method empirical juridical, primary data sources obtained by observation and interviews. The results showed that corporal punishment was caused by student behaviour and from within the teacher himself. The impact of corporal punishment on students, 1) not repeating their actions; 2) shame and inferiority; 3) decreased performance; 4) getting naughty, disobedient and breaking the rules; 5) physically injured. The effectiveness of corporal punishment law enforcement in schools is caused by factors, 1) there is no specific regulation about corporal punishment in schools; 2) teachers as law enforcers in schools do not yet understand the substance of laws ; 3) The facilities do not support law enforcement; 4); the community in the school environment as a place for implementing legal norms, does not yet have legal awareness and; 5) legal culture based on authoritarianism. Therefore, law reform should be done as a whole, starting from the law-making about corporal punishment, building a non-authoritarian legal culture, non-violent in schools, increasing legal awareness and the supporting facilities law enforcement in schools.Keywords: corporal punishment; law enforcement; school; students; teachers.
PENANGGULANGAN ANARKISME SUPORTER MELALUI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA (STUDI KASUS PERSIB BANDUNG DAN PERSIJA JAKARTA): (Studi Kasus Persib Bandung dan Persija Jakarta) Laras Astuti; Heri Purwanto
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i2.3

Abstract

ABSTRAK Anarkisme suporter sebagai salah satu permasalahan klasik dalam penyelenggaraan liga sepakbola di Indonesia akan terus terjadi di setiap tahunnya, apabila tidak ada pola penyelesaian yang baik. Terakhir, anarkisme tersebut menewaskan suporter Persija Jakarta (Haringga Sirila) dalam pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Penanggulangan anarkisme suporter perlu dilakukan dengan serius agar tidak ada lagi suporter yang menjadi korban. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi anarkisme supporter. Tulisan ini merupakan hasil penelitian normatif dengan didasarkan pada inventarisasi dan identifikasi data sekunder secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan analisis kasus. Berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan anarkisme suporter dapat dilihat dari dua pendekatan. Pertama, upaya penal mengedepankan penghukuman kepada terdakwa pengeroyokan Haringga Sirila, tiga belas orang divonis penjara sedangkan satu orang di vonis bebas. Kedua, upaya non penal mengedepankan proses pencegahan dengan mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya anarkisme suporter yang dapat dilakukan dengan kebijakan penanaman nilai-nilai sportivitas dan fairplay serta pembinaan suporter. Kata kunci: anarkisme; hukum pidana; kebijakan; suporter. ABSTRACT Anarchism of supporters as one of the classic problems in organizing the football league in Indonesia which always occurs every year if it is not resolved properly. Latest, anarchism caused the death of Persija Jakarta supporters (Haringga Sirila) in a match between Persija Jakarta and Persib Bandung at the Gelora Bandung Lautan Api Stadium. Resolving anarchism of supporters needs to be taken seriously, so that no more supporters become victims. Criminal law policy can be used as an alternative in resolving anarchism of supporters. This paper is the result of normative research based on an inventory and identification of secondary data in a descriptive qualitative manner through a case analysis approach. Based on the research results, the resolving anarchism of supporters can be seen from two approaches. First, the penal approaches made the conviction of the defendant beatings Haringga Sirila, thirteen people were sentenced to prison while one person was sentenced to be acquitted. Non-penal approaches to prioritize the prevention process by identifying the factors causing the occurrence anarchism of supporters which can be carried out with a policy of forming the values of sportsmanship, fair play, and as well as fostering supporters. Keywords: anarchism; criminal law; policy; supporters.
TINJAUAN YURIDIS KESELAMATAN PELUNCURAN WAHANA ANTARIKSA DALAM RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUASAAN TEKNOLOGI KEANTARIKSAAN Cholifah Damayanti
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i1.4

Abstract

ABSTRAKKegiatan peluncuran dan reentry merupakan kegiatan yang relatif unik karena dapat menimbulkan resiko pada manusia dan property di darat, laut dan udara bahkan di orbit. Beberapa kasus melibatkan peluncuran di mana wahana tersebut tidak berhasil mengorbit dan jatuh kembali ke Bumi. Untuk itu, pentingnya keselamatan dalam setiap peluncuran untuk suatu wahana ke antariksa perlu didukung dengan adanya regulasi yang jelas di Indonesia. Kajian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi berupa materi muatan regulasi yang dapat berlaku di Indonesia apabila akan meluncurkan satelit dari bandar antariksa di wilayah Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, adapun kesimpulan materi muatan yang wajib ada adalah keselamatan per tahapan peluncuran yaitu pra peluncuran, pada saat peluncuran dan setelah peluncuran termasuk apabila ada kegagalan dalam peluncuran (failed dan fase kritis peluncuran); perizinan dan tanggung jawab. Perlunya penyusunan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai keselamatan atau Peraturan Lembaga yang berlaku secara nasional.Kata kunci: keselamatan; peluncuran wahana antariksa (satelit); regulasi. ABSTRACTLaunch and reentry operations are relatively unique activities because they can place people at risk on land, at sea and in the air even in orbit. Several more cases involved launches where the vehicle did not make it to orbit and came crashing back to Earth. Therefore, the importance of safety in every launch for a vehicle to space needs to be supported by the existence of clear regulations in Indonesia. This study is intended to provide recommendations in the form of regulatory content material that can apply in Indonesia if it will launch satellites from space airports in the territory of Indonesia. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The results of this study are safety for launch phase, pre-launch, at launch and after launch including if there is a failure in a launch (failed and the critical phase of the launch); licensing and responsibility. Subsequently, needs to drafting separate Government Regulations regarding safety or Institution Regulations that apply nationally.Keywords: regulation; safety; spacecraft (satellite) launch.
STANDAR PENGATURAN PELINDUNGAN TEKNOLOGI SENSITIF KEANTARIKSAAN INTERNASIONAL: IMPLEMENTASI DI INDONESIA Runggu Prilia Ardes
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i1.5

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan mengamanatkan Indonesia untuk menguasai teknologi keantariksaan secara mandiri. Namun, pemenuhan tujuan tersebut tidak mudah karena teknologi keantariksaan bersifat sensitif sehingga persebarannya dilindungi dan dibatasi oleh negara-negara maju. Wujud pelindungan tersebut adalah rezim pengendalian ekspor yang pada dasarnya bersifat soft law (hukum lunak), namun dalam penerapannya mengikat secara mutlak. Indonesia tengah menyusun sebuah Peraturan Pemerintah dengan harapan dapat meyakinkan negara-negara maju bahwa teknologi mereka akan aman di Indonesia. Tulisan ini hendak menganalisis bagaimana standar pengaturan pelindungan teknologi sensitif di negara-negara dan apakah ada kesenjangan antara praktik negara-negara dengan di Indonesia, dengan menggunakan metode perbandingan yaitu membandingkan peraturan di negara-negara (Uni Eropa dan Tiongkok) dengan peraturan Indonesia. Hasil analisis menunjukkan standar pengaturan pelindungan teknologi sensitif di negara-negara umumnya memuat (i) konsep pelindungan teknologi; (ii) penerapan rezim pengendalian ekspor internasional; (iii) daftar teknologi sensitif keantariksaan dan prinsip catch-all; (iv) perizinan dan penilaian; serta (v) pengawasan. Tulisan ini juga menemukan adanya kesenjangan antara standar tersebut dengan rancangan Peraturan Pemerintah di Indonesia. Kata kunci: pelindungan teknologi; pengendalian ekspor; teknologi sensitif. ABSTRACTLaw of the Republic of Indonesia Number 21 Year 2013 concerning Space Activities mandates Indonesia to master space technology independently. However, fulfilling these objectives is difficult because space technology is sensitive so that its distribution is protected and limited by developed countries. Such form of protection is export control regimes which is basically soft law but, in its application, is absolutely binding. Indonesia is currently drafting a Government Regulation in the hope of convincing developed countries that their technology will be safe in Indonesia. This paper intends to analyze how the standards for the regulation of the protection of sensitive technology in some States and whether there is a gap between such practices and in Indonesia, with comparative method which is comparing existing regulations in several States (European Union and China) with Indonesian regulations. The result of the analysis shows that the regulatory standards for sensitive technology protection in States generally consist of (i) the concept of technological protection; (ii) implementation of international export control regimes; (iii) list of space-sensitive technologies and the catch-all principle; (iv) licensing and assessment; and (v) supervision. This paper also finds gaps between these standards and the draft Government Regulation in Indonesia. Keywords: export control; sensitive technology; technology protection.
URGENSI АJUDIKАSI KHUSUS OMBUDSMАN REPUBLIK INDONESIА DАLАM PENYELESАIАN SENGKETА PELАYАNАN PUBLIK Intan Meitasari; Shinta Hadiyantina; Indah Dwi Qurbani
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020
Publisher : Faculty of Law Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v5i1.6

Abstract

ABSTRAKPemerintah pada hakekatnya menyelenggarakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat. Karena itu pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan professional, namun pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik di rasa masih belum maksimal, hal ini di tandai dengan masih banyaknya praktik-praktik Maladministrasi dan pengaduan dari masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia yang dibentuk dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal proses pelayanan publik yang efisien, efektif, dan terlepas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Selain itu Ombudsman juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa pelayanan publik dengan cara mediasi, konsiliasi dan ajudikasi khusus atau ganti rugi yang dapat di putus oleh Ombudsman. Kenyataannya Ombudsman hanya mampu memberikan rekomendasi kepada terlapor, untuk tindakan selanjutnya tergantung dari itikad baik terlapor, karna rekomendasi yang di berikan oleh Ombudsman tidak bersifat mengikat. Selain itu terdapat ketidak relevasian antara Undang-Undang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Ombudsman sehingga perlu adanya pembaharuan dalam kedua Undang-Undang tersebut, dan perlu di atur lebih lanjut terkait Peraturan Presiden Tentang mekanisme dan tata cara pembayaran ganti rugi ajudikasi khusus.Kata kunci: ajudikasi khusus; ombudsman; pelayanan publik; urgensi. ABSTRACTThe government is essentially carrying out the function of public services to the community. Therefore the government is obliged and responsible to provide good and professional public services. However, the public services provided by the public service providers are felt still not optimal, this is marked by the many practices of maladministration and complaints from the community. The Ombudsman of the Republic Indonesia which was formed and approved in UUD (Indonesian constitution) Number 37 of 2008 concerning of the Ombudsman of the Republic Indonesia, which has the duty and function to oversee the process of public services that is efficient, effective, and free from collusion, corruption and nepotism. In addition, the Ombudsman also has the authority to resolve public service disputes by means of mediation, conciliation and special adjudication or compensation that can be decided by the Ombudsman. In reality the Ombudsman is only able to provide recommendations to the reported, for further action depends on the reported good faith, because the recommendations given by the Ombudsman are not binding. In addition, there is an irrelevance between the Public Service Act and the Ombudsman Law, so there is a need for reforms in both of these Laws, and it needs a renewal to the both of the Act, and also needs to be regulated further related to the Presidential Regulation concerning the mechanism and procedures for paying special adjudication compensation.Keywords: ombudsman; public services; special adjudication; urgency.

Page 9 of 26 | Total Record : 253

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 9 Nomor 1 September 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Number 2 March 2024 Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023 Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022 Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021 Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020 Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020 Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019 Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018 Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 2 Maret 2017 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016 Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum More Issue