cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Bina Mulia Hukum
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 25287273     EISSN : 25409034     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Bina Mulia Hukum (JBMH) adalah jurnal ilmu hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, terbit secara berkala setiap tahunnya pada bulan Maret dan September. Artikel yang dimuat pada Jurnal Bina Mulia Hukum adalah artikel Ilmiah yang berisi tulisan dari hasil penelitian dan kajian analitis kritis di bidang hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 253 Documents
 6   7   8   9   10 
PENYELESAIAN SECARA MEDIASI TERHADAP JARIMAH ZINA YANG DIATUR DALAM HUKUM JINAYAT ACEH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ., Suhartini; Sabekti, Syandi Rama
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.912 KB)

Abstract

ABSTRAK Di Aceh, tindak pidana zina diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Namun dalam pelaksanaannya penegakan qanun hukum jinayat belum terlaksana dengan baik, dimana masih terjadi penyelesaian tindak pidana zina secara mediasi melalui lembaga adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dan bagaimana pandangan aparat penegak hukum terhadap penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina secara mediasi. Jenis penelitian ini hukum empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian penyelesaian tindak pidana (jarimah) zina melalui mediasi perspektif hukum positif penyelesaian perkara tindak pidana zina secara mediasi di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informalnya sudah terselesaikan secara damai melalui mekanisme adat namun proses di pengadilan tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara hukum Islam penyelesaian jarimah zina dengan jalan mediasi atau melalui peradilan adat tidak dibenarkan, karena termasuk jarimah hudud yang sanksinya sudah langsung ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Qur?an. Kata kunci: hukum islam; hukum positif; mediasi; tindak pidana zina.  ABSTRACT In Aceh, follow the adultery decision in Article 33 paragraph (1) Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. But in its implementation, the jinayat legal qanun has not been implemented properly, where there is still a settlement of criminal acts through mediation of traditional institutions. This study aims to determine how to solve criminal acts (jarimah) of zina by mediation in terms of the perspective of positive law and Islamic law, and how the law enforcers view the settlement of criminal acts (jarimah) zina by mediation. This type of research is empirical law, which investigates initially is secondary data which is then followed by analysis on primary data in the field. Based on the results of study on the settlement of criminal acts (jarimah) zina by mediating a positive legal perspective, the arrangement of cases of zina crime by mediation outside the court so far has no formal legal basis, so there is often a case that has been resolved peacefully through customary mechanisms but the process in the court it still runs in accordance with applicable law. In Islamic law the completion of zina fingerprints by mediation or through customary justice is not justified, because including the jarimah hudud whose sanctions have been directly determined by Allah SWT in the Qur'an.Keywords: adultery crim; islamic law; mediation; positive law.
OPTIMALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DI PENGADILAN Rahmah, Dian Maris
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.675 KB)

Abstract

ABSTRAKMediasi dalam kaitan pengintegrasiannya dalam sistem peradilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediasi wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang proses pelaksanaan mediasi di pengadilan yang meliputi tahapan-tahapan mediasi dan pemberdayaan pelaksanaan mediasi dalam pengurangan perkara, kendala yang dihadapi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada kenyataannya, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan dirasa tidak optimal karena seringkali hanya dilakukan untuk memenuhi formalitas saja sehingga masih banyaknya perkara yang gagal di mediasi. Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan pra mediasi, tahapan proses mediasi dan tahapan akhir proses mediasi yang memungkinkan mediasi berhasil atau tidak berhasil. Penyebab tidak optimalnya mediasi yaitu karena keterbatasan tenaga mediator, fasilitas, dan kurangnya dukungan dari para pihak. Akan tetapi ada upaya yang dapat dijalankan agar mediasi dapat berjalan efektif yaitu dengan kriteria penentuan mediator yang professional dan memiliki kemauan yang tinggi (willingness) untuk mengajak para pihak berdamai. Kata kunci: mediasi; pengadilan; penyelesaian sengketa; perkara perdata; perdamaian. ABSTRACT Mediation in relation to the integration in the judicial system as stipulated in Article 1 point 1 of the Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Procedures for, mediation in Courts, is a way of resolving disputes through the negotiation process to obtain an agreement of the Parties assisted by the mediator. Mediation must be taken as an instrument to reduce the accumulation of civil court cases. This study aims to get clarity about the process of conducting mediation in the court which includes the stages of mediation and empowerment of the implementation of mediation in reducing cases, obstacles faced by the court and efforts to overcome them. This research is descriptive analytical using a normative juridical approach. The results showed that in reality, mediation in settling civil disputes in court is considered ineffective because in many cases mediation is often only done to fulfill formalities so there are still many cases that fail at mediation. The process of conducting mediation in the court includes several stages, namely the pre-mediation stage, the stages of the mediation process and the final stages of the mediation process that result in a successful or unsuccessful mediation. The cause of mediation is not optimal due to limited mediator resources, facilities, and lack of support from the parties. However, there are efforts that can be implemented so that the implementation of mediation can run effectively, namely by criteria for determining professional mediators and must have a willingness to invite parties to reconcile.Keywords: civil case; court; dispute resolution; mediation; reconciliation. 
JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA KONTRAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA KONTRAK Farza, Reza Rizky; Karsona, Agus Mulya; Rubiati, Betty
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (49.423 KB)

Abstract

ABSTRAK Jaminan Pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun sebagai Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pemberi kerja atau pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Pelaksanaan Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak dan memperoleh pemahaman tentang Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak Ketika Memasuki Usia Pensiun. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan dasar hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan pensiun belum terlaksana sepenuhnya, pemberi kerja merasa sanksi hukum jaminan sosial tidak mengikat, aturan hukum yang lemah, dan kurangnya peran dari Pemerintah. Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan belum mencerminkan sebagai Negara Kesejahteraan sehingga perlu ada perbaikan dan penegakan Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Kata kunci: negara kesejahteraan; pekerja kontrak; pelaksanaan jaminan pensiun.  ABSTRACT Pension insurance to maintain a decent degree of life for workers and their heirs by giving participants after participation, increasing the total, permanent or world number. Pension insurance as a form of labor in Indonesia that must be carried out by every employer or employer. This study gained an understanding of the implementation of Pension Contracts for Contract Workers and gained an understanding of the Responsibilities of Employers to Workers 'Contract Pension Insurance to Improve Contract Workers' Welfare Entering Retirement Age. This research uses descriptive analytical research method that discusses facts consisting of secondary data consisting of legal basis material (legislation), secondary legal material and this research uses a normative juridical approach, namely a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed. The results of this study indicate that the implementation of the Guarantee is not fully protected, the employer who is guaranteed the law Providing social security, weak legal ties, and reducing the role of the Government. Indonesia adheres to the notion of a welfare state that does not reflect the State of Welfare there must be improvement and enforcement of the Law on National Social Security Systems in Indonesia.Keywords: contract workers; implementation of pension insurance; welfare state.
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA YANG ASPIRATIF Rosidin, Utang
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.783 KB)

Abstract

ABSTRAK Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam peyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Metode penelitian digunakan dengan pendekatan yuridis empiris, dengan jenis data kualitatif yang berupa data deskriptif, yakni sumber data yang diambil dari kata-kata, tindakan, data tertulis, dan dokumen lainnya yang didasarkan atas data sekunder dan data primer. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat setempat. Kata kunci: aspiratif; partisipasi masyarakat; peraturan desa.  ABSTRACT In principle, Village Regulation is a decision of the village community which is used as the basis for implementing village governance with the aim of regulating living together, protecting the rights and obligations of the community, as well as maintaining the safety and order of the community in carrying out village governance in accordance with the wishes and aspirations of the community. Therefore the implementation of village governance should be based on aspirational village regulations, where the formation process requires the involvement of village communities as stipulated in Law No. 6 of 2014. The research method is used with an empirical juridical approach, with qualitative data in the form of descriptive data, namely the source of data taken from words, actions, written data, and other documents based on secondary data and primary data. Community participation in the process of establishing village regulations is part of the implementation of democracy at the village level, as well as the application of the principle of transparency in making village regulations, so that aspirational village regulations are expected to be the foundation for governance in accordance with the wishes and desires of the local community.Keywords: aspirations; community participation; village regulations.
PENGAKUAN TERHADAP HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA Fardiansyah, Ahmad Irzal; Suseno, Sigid; Rukmini, Mien; Sulistiani, Lies
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.555 KB)

Abstract

ABSTRAK Mengembangkan hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia (hukum adat), sesunguhnya merupakan keniscayaan, karena hukum adat yang dimiliki bangsa Indonesia sejatinya adalah nilai-nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Secara khusus tentang hukum pidana adat, memiliki prinsip yang sama. Hukum pidana adat di Indonesia menganut doktrin bahwa tindak pidana adat merupakan hal yang dapat menganggu keseimbangan masyarakat adat, dan terhadap tindakan atau perbuatan delik yang mengganggu keseimbangan masyarakat adat sanksi yang diberikan pada umumnya dilakukan oleh para petugas adat. Akan tetapi hingga saat ini belum ada penerapan secara nyata dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan metode normatif meliputi aturan dan doktrin-doktrin tentang penerapan hukum pidana adat di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa memikirkan kembali kebijakan penangulangan kejahatan dengan hukum pidana, berarti dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini. Bila dikaitkan dengan pernyataan bahwa hukum pidana warisan kolonial merupakan sesuatu yang tidak berakar pada nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, maka perbaikan/pembaharuan yang perlu dilakukan terhadap kebijakan hukum pidana Indonesia saat ini adalah dengan memperhatikan dan memasukkan unsur-unsur nilai-nilai moral dan budaya Indonesia, sehingga mengembangkan hukum pidana adat Indonesia merupakan langkah nyata menghargai nilai-nilai bangsa Indonesia, dengan tetap memperhatikan perkembangan global. Kata kunci: adat; hukum; pengakuan; pidana.  ABSTRACT Developing a law that lives in Indonesian society (adat law), actually is a necessity, because the adat law owned by the Indonesian nation is actually values originating from the Indonesian community itself. Specifically about criminal adat law, has the same principle, which lives and develops from the identity of the Indonesian nation itself. Criminal adat law in Indonesia adheres to the doctrine that customary crimes are things that can disrupt the balance of indigenous peoples, and against delict actions or actions that disrupt the balance of indigenous peoples sanctions are generally carried out by customary officers. However, until now there has been no real implementation in law enforcement in Indonesia. This study uses normative methods and the results is rethinking crime prevention policies with criminal law, means that it can be interpreted as an effort to make improvements to current criminal law policies. If it is associated with the statement that the colonial law is an inheritance that is not rooted in the moral values and culture of Indonesia, then the improvement/renewal that needs to be done towards the current Indonesian criminal law policy is to pay attention to and incorporate elements of moral values and Indonesian culture, so that developing Indonesia's  criminal adat law is a real step to respect the values of the Indonesian people, while still paying attention to global developments.Keywords: adat; criminal; law; recognition.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Nisa, Anika Ni'matun
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.337

Abstract

Pollution and environmental damage is a serious problem. Therefore there is a need for law enforcement efforts that have an important role as agents of stability. Law Enforcement can be used as a benchmark for overcoming environmental problems based on Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 concerning Environmental Management and Protection. This law can be used as the main key so that law enforcement can be carried out properly to realize sustainable development. This study aims to analyze law enforcement on environmental issues to realize sustainable development. The method used in writing this article is the normative juridical approach. Sources of data obtained are using various journal and book reviews related to law enforcement, environmental issues, and sustainable development. The results of the study can be concluded that law enforcement on environmental issues to realize sustainable development is very necessary for the future. Law enforcement as a bridge must be able to provide a deterrent effect on perpetrators of pollution and environmental damage for the sake of creating sustainable development for a better life.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM DALAM BIDANG KESEHATAN TERHADAP PENELITIAN SUBJEK MANUSIA DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN Gunawan, Liani Mulasari
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.312

Abstract

ABSTRAKSetiap manusia memiliki hak yang terus melekat pada dirinya sejak lahir. Hak dasar tersebut dikenal sebagai hak asasi. Hak atas kesehatan seseorang bertumpu pada dua hak dasar yang dimilikinya, yaitu hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perkembangan ilmu kesehatan dipacu dan diarahkan oleh penelitian kesehatan dengan mengikutsertakan relawan manusia sebagai subjek penelitian. Dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit juga harus memperhatikan etika profesi tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam berbagai bidang multiprofesi. Kebijakan yang perlu dilakukan dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan manusia sebagai subjek penelitian kesehatan ialah diwajibkan untuk memperoleh Ethical Approvalsebelum penelitian tersebut dilaksanakan dan pasien diberikan penjelasan mengenai segala aspek penelitian yang berhubungan dengan keputusan subjek untuk berpartisipasi atau disebut dengan Informed Consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Perlindungan Hukum terhadap Pasien sebagai subjek penelitian di bidang kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Pendidikan harus mendapatkan ijin dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) yang menilai apakah penelitian dianggap aman dan tidak membahayakan pasien.Kata Kunci : Hak Asasi, Manusia, Rumah Sakit Pendidikan, Ethical Approval, Informed Consent.
PERANAN LEMBAGA MERGER SEBAGAI INSTRUMEN RESOLUSI BANK (KONSEP DAN IMPLIKASINYA PADA BANK DALAM PENYELAMATAN) Ramelan, Yudha
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.270

Abstract

Merger merupakan salah satu metode resolusi dalam penyelamatan bank gagal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Pilihan menggabungkan bank dalam penyelamatan dengan bank lain non penyelamatan akan memiliki dampak hukum yang kompleks terutama berkaitan dengan masalah pengendalian atas bank hasil merger. Kuasa pengendalian atas bank dalam penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan akan dapat diakhiri jika terdapat kondisi telah beralihnya seluruh saham bank tersebut kepada pihak lain. Jika predikat bank dalam penyelamatan masih tetap melekat pada bank hasil penggabungan,   maka penggunaan metode merger bank ini tidak akan memiliki daya tarik untuk dipilih karena tidak menguntungkan dari perspektif bisnis maupun kepastian hukum bagi kepentingan pemegang saham dari bank lain yang digabungkan atau yang menerima penggabungan. Lembaga merger dapat menjadi alternatif penyelesaian untuk mengakhiri penyelamatan bank jika proses penyelamatan tidak berhasil atau saham bank tidak berhasil dijual sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan kebijakan atau aturan yang dipublikasi sebagai pedoman.
PEMBANGUNAN PULAU HASIL REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN AGRARIA Zamil, Yusuf Saepul; Adharani, Yulinda; Afifah, Siti Sarah
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.222

Abstract

ABSTRAKPro kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau di Indonesia, hal ini seperti yang terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Pro kontra ini juga terjadi karena seberapa besar urgensi dilakukannya reklmasi khusunya terkait dengan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan untuk siapa dirasakan manfaat dari kebijakan pembangunan reklamasi pulau tersebut. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota.Kata kunci: agraria; pembaruan; reklamasi.ABSTRACTControversy of coloring the reclamation development of the island in Indonesia, this is like what happened to the reclamation of the bay of Jakarta. This controversy is due to the absence of clear and specific arrangements regarding the reclamation of the island in Indonesia. This controversy is also due to the urgency of reclamation especially in relation to the need of the land to meet the needs of the community homes and for whom the benefits of the island's reclamation development policy will be felt. In this research, it is used analytical descriptive research specification, with normative juridical approach method, that is approach method which focus on library research which is secondary data supported by primary data. Agrarian reform should be interpreted as a justice in the control and designation of the land, further the reclamation of the island must be implemented within the framework of agrarian reform. The reclamation of the island can be done if in case the reclaimed land is built, it is fully controlled by the state and devoted to the landless society. The results show that the reconstruction of the bay of Jakarta is incompatible with the principles of agrarian reform, namely the fulfillment of land needs for the poor in the capital.Keywords: agrarian; renewal; reclamation.
POLITIK HUKUM DAN POLITISASI HUKUM DESA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Sarip, Sarip
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23920/jbmh.v4i2.207

Abstract

ABSTRAKPenelitian tentang politik hukum dan politisasi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dilatarbelakangi pada tulisan buku judul buku Regulasi Baru, Desa Baru Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya (Catur Sakti Desa). Praktik banyak sekali kebijakan-kebijakan desa yang diatur oleh negara, menjadikan desa sebagai bentuk pemerintahan yang mengarah pada local administrative bukan sebagai local genius atau local government. Titik permasalahan yakni apa yang menjadi pembeda antara politik hukum dan politisasi hukum desa, dan bagaimana cara membangun politik hukum desa dalam rangka menghindari politisasi hukum desa dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk memudahkan pengerjaan penelitian ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. UU yang mendistorsi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sebatas pemerintahan desa itu tidak hanya merusak adat di Luar Jawa, tetapi juga merusak bagunan sosial dan otonomi desa di Jawa. LKD dan LAD merupakan buktinyata bahwa selesainya UU No.6 Tahun 2014 tidak menyelesaikan politik hukum dan politisasi hukum itu sendiri. Maka, pengawalan-pengawalan terhadap aturan-aturan turunannya harus senantiasa dikawal secara politik hukum maupun politisasi hukum.Kata kunci: desa; hukum; politik; politisasi.ABSTRACTResearch on legal politics and the politicization of villages in the Indonesian constitutional system is based on the writing of the book entitled the New Regulations, the New Village Ideas and the Spirit Mission of the Village Law. The Village Law wants to make the village socially empowered, politically sovereign, economically empowered, and culturally dignified (Catur Sakti Desa). The practice of many village policies is governed by the state, making the village a form of government that leads to local administrative not as local genius or local government. The point of the problem is what is the difference between legal politics and politicization of village law, and how to build village law politics in order to avoid politicizing village law in Indonesian constitution. To facilitate the execution of this research, a research method, data collection techniques and relevant approach methods are needed. In this case used descriptive analytical research method with a normative juridical approach. The law which distorted the village from the organic-sociological unit became limited to the village administration which not only damaged adat outside Java, but also damaged the social structure and village autonomy on Java. LKD and LAD are proof that the completion of Law No. 6 of 2014 does not resolve legal politics and the politicization of the law itself. So, escorting the derivative rules must always be escorted by legal politics and politicization of the law.Keywords: law; politics; politicization; village.

Page 8 of 26 | Total Record : 253

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2016 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 9 Nomor 1 September 2024 Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Number 2 March 2024 Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 8 Nomor 1 September 2023 Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Number 2 March 2023 Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 7 Nomor 1 September 2022 Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 2 Maret 2022 Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 6 Nomor 1 September 2021 Vol. 5 No. 2 (2021): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 2 Maret 2021 Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 5 Nomor 1 September 2020 Vol 4, No 2 (2020): VOL 4, NO 2 (2020): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol. 4 No. 2 (2020): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 2 Maret 2020 Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 4 Nomor 1 September 2019 Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 2 Maret 2019 Vol 4, No 1 (2019): JURNAL BINA MULIA HUKUM Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3 Nomor 1 September 2018 Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 2 Maret 2018 Vol 3, No 1 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 2, No 2 (2018): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 2 No. 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 2 Nomor 1 September 2017 Vol. 1 No. 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 2 Maret 2017 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 1 No. 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 September 2016 Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum More Issue