cover
Contact Name
Aulia Qisthi
Contact Email
auliaqisthi@ui.ac.id
Phone
+6285860672438
Journal Mail Official
syntaxliterateofficial@gmail.com
Editorial Address
Greenland Sedang Residence E6 Sumber Cirebon, West Java, Indonesia
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
ISSN : 25410849     EISSN : 25410849     DOI : -
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia is a peer-reviewed scientific journal that publishes original research and critical studies in various fields of science, including education, social sciences, humanities, economics, and engineering. The journal aims to provide a platform for researchers, academics, and practitioners to disseminate their findings and insights for the advancement of knowledge and practice in Indonesia and beyond.
Articles 6,234 Documents
Harmonisasi Hukum Pidana Adat Baduy Dalam Perseptif Hukum Nasional Gatot Efrianto
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.255 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11100

Abstract

Pelaksanaan hukum di masyarakat adat pada dasarnya sama dengan aturan pada hukum positif yang dimana ketika ada yang melanggar maka akan di kenakan sanksi. Hukum adat mengatur tentang masalah-masalah adat yang terjadi di suatu adat tersebut agar terciptanya suatu keharmonisasian. Di dalam pelaksanaan adat baduy mereka menggunakan Ultimum Remedium yang dimana ketika ada yang melakukan pelanggaran aturan adat maka akan ada mediasi antara korban dan pelaku untuk mengambil jalan tengah agar terciptanya perdamaian, yang dimana masyarakat adat baduy masih mendalami bahwa hukum pidana adat merupakan suatu jalan terakhir bagi untuk penyelesaian perkara atau kasus-kasus. Ketika masyarakat baduy melanggar suatu penerapan peraturan adat tersebut maka pada hal itu mewajibkan orang tersebut dikenakan sanksi atau hukuman yang pelaksanaannya di lakukan secara musyawarah yang di pimpin oleh lembaga adat terhadap pelaku dan korban/terhadap peraturan adat baduy dengan pelaku. Peranan dari pemerintah daerah lebak, polsek Leuwidamar dan masyarakat luar baduypun sangat erat dan memperhatikan akan kelestarian di baduy karena baduy sendiri merupakan suatu warisan sejarah bangsa Indonesia yang harus untuk di jaga agar tidak punah dan tercemar dari lingkungan luar. Pelaksanaan pidana adat pada masyarakat adat baduy dikualifikasikan menjadi tindak pidana ringan dan berat. Tindak pidana ringan biasanya dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak pelaku dengan korban untuk di musyawarahkan guna penyelesaiannya dengan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi dalam hal tindak pidana berat sebisa mungkin mengesampingkan proses hukum pidana (ultimum remedium) tetapi ketika tidak bisa dilakukan ultimum remedium maka akan diserahkan oleh lembaga adat untuk lakukannya hukuman dengan pengadilan adat oleh pu’un yang memutus permasalan tersebut dan hukuman yang terberatnya adalah dikeluarkan dari lingkungan adat tersebut.
Analisis Kecukupan Air Domestik (Studi Kasus Kota Depok, Jawa Barat) Enni Dwi Wahjunie; Latief Mahir Rahman; Nurul Rahmalia; Sri Malahayati Yusuf; Yayat Hidayat
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.515 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11071

Abstract

Dampak pertumbuhan penduduk, perekonomian, urbanisasi, dan perubahan iklim dapat berpeluang terhadap ancaman kecukupan air bersih di masa yang akan datang. Kota Depok merupakan daerah urban di dekat metropolitan Jakarta. Untuk itu perlu adanya studi tentang analisis kecukupan air di kota Depok. Analisis kecukupan air dapat diperhitungkan berdasar SNI 6728.1:2015 (Penyusunan Neraca Sumberdaya Air) dan SNI 6738.1:2015 (Perhitungan Debit Andalan Sungai), dengan asumsi seluruh masyarakat kota Depok hanya menggunakan air permukaan dari sungai Ciliwung sebagai pemenuhan kebutuhan air domestiknya. Menurut metode SNI 6728.1:2015, potensi ketersediaan air Kota Depok dapat diprediksi dari Debit Andalan 90 % pintu air Katulampa Bogor dan Panus Depok, serta debit PDAM kota Depok tahun 2020. Prediksi kebutuhan air domestik diperhitungkan dari prediksi jumlah penduduk dan SNI 6728.1:2015. hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data jumlah penduduk tahun 2010 -2020, laju pertumbuhan penduduk kota Depok sebesar 1,75 %. Potensial ketersediaan air dari Debit Andalan 90% di pintu air Katulampa sebesar 4,96 m3/detik, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kota Depok sejak tahun 2020. Potensi ketersediaan air dari Debit Andalan 90% di pintu air Panus sebesar 16,61 m3/detik, masih surplus hingga tahun 2050. Namun PDAM kota Depok hingga tahun 2020 hanya mampu berproduksi 0,63 m3/detik; sehingga mulai tahun 2025 sudah terjadi defisit. Untuk memenuhi kebutuhan air domestik Kota Depok di waktu yang akan datang, peningkatan debit PDAM maupun pemanfaatan air tanah harus dilakukan.
Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penerimaan Pajak di Provinsi Bali Pada Tahun 2012-2020 Anggita Iga Melani; Maulidyah Indira Hasmarini
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.922 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11034

Abstract

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas insan dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dan tantangan perkembangan global. Penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan, pemerintah berusaha buat menggali dana, baik dengan dana yang berasal berasal masyarakat ataupun dari pemerintah sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyani yang menyatakan bahwa pengaruh pendapatan perkapita adalah positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Barat.
Makna Sumir Dalam Putusan Permohonan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 125 Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015) Ivan Hamonangan Sianipar; Busyra Azheri; Yulfasni Yulfasni; Yussy Adelina Mannas; Dahlil Marjon
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.397 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11089

Abstract

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatur permohonan pailit dikabulkan apabila dapat dibuktikan secara sumir dengan membuktikan adanya debitur memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur dan salah satu utang telah jatuh waktu serta dapat ditagih. Hakim dalam memaknai pembuktian sumir dalam permohonan pailit terdapat perbedaan pandangan yang mengakibatkan adanya diparitas putusan atas permohonan pailit. Disapritas putusan tersebut dapat dilihat dalam perkara perkara nomor 125 PK/PDT.SUSPAILIT/2015 j.o. Nomor 19 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 j.o. Nomor 02/Pdt.Sus.Pailit/2014/PN Niaga Mks. Permasalah dalam tesis ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam memaknai pembuktian sumir serta mengapa terjadi disparitas putusan dalam memaknai pembutian sumir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian makna sumir dalam permohonan pailit dan mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memaknai pembuktian sederhana dalam putusannya serta mengetahui penyebab disparitas putusan dalam memaknai pembuktian sederhana pada permohonan pailit. Medote yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan kepailitan dan putusan pengadilan mengenai permohonan pailit. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pembuktian sumir dalam hukum kepailitan di Indonesia, Bahwa makna pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan yang dimuat dalam Pasal 8 ayat (4) sudah cukup jelas yaitu membuktikan adanya fakta dua kreditur atau lebih dan minimal satu utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Selanjutnya Hakim dalam memaknai pembuktian sumir terdapat perbedaan dengan mendasarkan bahwa dengan menilai sulit tidaknya pembuktian suatu pekara yang cenderung subjektif. Penyebab adanya disparitas dalam memaknai pembuktian sumir dikarenakan undang-undang kepailitan tidak mengatur secara tegas yang menjadi batasan dari suatu perkara yang pembuktiannya sumir atau sulit.
Penerapan Sistem Point of Sales Berbasis Website pada Food and Beverage Terintegrasi Adelri Muhammad
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.581 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11039

Abstract

Sistem Point of Sales sudah banyak berkembang dan digunakan pada restoran atau kafe. Namun masih banyak diantara kafe-kafe tersebut masih belum sempurna dalam menerapkan sistem point of sales nya. Berdasarkan data yang didapatkan masih terdapat masalah-masalah yang terjadi dalam kegiatan operasional sebuah kafe, seperti kesalahan pengantaran pesanan, pembayaran yang harus dipisah dalam satu meja yang sama jadi karyawan kasir harus memeriksa pesanan satu per satu sebelum pelanggan melakukan pembayaran, kemudian ketika pesanan yang dipesan tidak tersedia staff kasir harus memberitahu pelanggan jika pesanan sudah habis sehingga harus melakukan pemesanan ulang. Setelah itu ketika membayar pesanan secara tunai pernah terjadi kesalahan dalam mencatat pembayaran pelanggan sehingga harus ada penyesuaian kembali antara bill dan pesanan yang terjual. Maka dari itu Chawaa Cafe memerlukan pengembangan pada sistem food and beverages terintegrasi. pada perusahaannya dengan modul point of sales, keuangan, dan gudang. Modul yang difokuskan pada laporan ini yaitu sistem point of sales dengan fitur pencatan pesanan dapur yang berfungsi untuk meminimalisir kesalahan dalam memasak pesanan pelanggan. Terdapat fitur tambah pesanan pada meja yang sama agar pihak kafe tidak perlu memeriksa bill pesanan untuk mengetahui jumlah pesanan yang harus di bayar oleh pelanggan secara keseluruhan. Pada pembangunan sistem ini berbasis website dibangun dengan menggunakan metode Rapid Application Development dengan menggunakan framework Laravel. Menggunakan metode pengujian aplikasi Black-box Testing. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini berupa hasil aplikasi yang sudah dibangun serta hasil pengujian yang sudah sesuai dengan kebutuhan pihak Chawaa Cafe.
Tingkat Penggunaan Faktor Produksi Kakao (Theobroma Cacao L) di Kecamatan Dolo Selatan Risman Risman; M. Anwar Nasaruddin; Musdayati Musdayati
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.613 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11028

Abstract

Kabupaten Sigi, aktivitas ekonomi komoditi kakao tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi sebagian besar petani di sentra produksinya (dalam aspek mikro) akan tetapi sekaligus sebagai komoditas perdagangan yang diharapkan mampu menjadi sumber devisa yang sangat potensial (dalam aspek makro). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi apa yang harus dilakukan dalam pengembangan komoditas kakao di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Dalam menganalisis masalah yang diajukan, digunakan analisis SWOT. Alat yang dipakai untuk menyusun faktor strategi sadalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki petani. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa : 1) Dari hasil perhitungan berdasarkan analisis general electri model nilai faktor internal 2,62, dan nilai fakktor eksternal 2,13 berada pada kuadran II. Artinya bahwa dalam pengembangan komoditi kakao startegi yang perlu dilakukan adalah startegi menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang. 2) Dalam pengembangan komoditi kakao ada 4 (empat) faktor kelemahan yang perlu mendapat perhatian yaitu produktivitas, pendidikan, modal dan pemeliharaan.serta yang merupakan ancaman yaitu faktor; tengkulak dan keamanan. Kekuatan yang mendukung adalah faktor lahan yang dimiliki, umur kakao, tenaga kerja keluarga serta umur petani. Peluang yang perlu dimanfaatkan adalah iklim, potensi lahan untuk digarap masih cukup luas, potensi tenaga kerja yang dapat digunakan masih tersedia dan adanya lembaga yang mendukung seperti koperasi unit desa dan balai penyuluhan pertanian.
Pengetahuan Kader Dengan Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Melaksanakan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4k). Serlyansie V. Boimau; Hasri Yulianti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.54 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11079

Abstract

Latar Belakang: Angka kematian di Indonesia Cukup tinggi, dari pencatatan program kesehatan pada tahun 2020 menunjukkan 4.627 kematian Ibu. Jumlah kematian Ibu di propinsi NTT tahun 2020 sebanyak 151 kasus Puskesmas Tarus pada tahun 2020 terjadi 2 kematian yang disebabkan oleh perdarahan dan infeksi( Profil Dinkes Kupang). Beberapa keadaan menyebabkan kondisi ibu hamil tidak sehat antaralain penanganan komplikasi, anemia, ibu hamil dengan diabetes, hipertensi, malaria, Data awal yang diperoleh melalui wawancara dengan bidan di Puskesmas Tarus bahwa upaya yang dilakukan puskesmas adalah melakukan sosialisasi tapi tidak rutin dilakukan dan peran kader posyandu dalam penerapan P4K di Puskesmas Tarus masih belum optimal. Tujuan: mengetahui hubungan pengetahuan kader dengan kepatuhan ibu hamil dalam melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi. Metode Penelitian: Desain penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian : Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari hasil uji Chi Square didapatkan nilai p > 0,005 sehingga tidak ada hubungan pengetahuan kader dengan kepatuhan Ibu hamil dalam melaksanakan P4K.
Analisis Ketimpangan Wilayah Pulau Sulawesi Farida Millias Tuty; Novita Sari; Andi Herman Jaya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.157 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11075

Abstract

Ketimpangan antar kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah bisa saja terjadi karena perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan serta tingkat teknologi yang dimilikinya. Hal lain yang juga menyebabkan terjadinya ketimpangan regional adalah terjadinya pemekaran beberapa kabupaten yang diakibatkan oleh perasaan tidak puas terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan karena hanya terkonsentrasinya pembangunan di suatu wilayah tertentu. Indeks Wiliamson digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yakni perhitungan tingkat ketimpangan wilayah menggunakan PDRB per kapita sebagai komponen yang diteliti. Klaseen Typology digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua yaitu untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Hasil perhitungan Indeks Williamson diketahui bahwa tingkat ketimpangan di Pulau Sulawesi Tengah masih termasuk kategori tinggi. Berdasarakan hasil Tipologi Klassen diketahui bahwa provinsi yang masih termasuk kategori daerah tertinggal adalah Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara.
Optimasi Gelred Sebagai Pewarna Dna Dalam Biologi Molekuler Sari M. Dewi Nataprawira; Erick Sidarta; Arlends Chris
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.012 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.9981

Abstract

Pewarnaan DNA merupakan sebuah proses penting dalam elektroforesis gel agarosa. Proses ini memungkinkan penggunanya untuk melihat pita asam deoksiribonukleotida (DNA) hasil dari proses amplifikasi oleh teknik polymerase chain reaction (PCR) ataupun modifikasinya seperti metode restriction fragment length polymorphism (RFLP). Pewarna DNA yang umum digunakan dalam proses tersebut adalah ethidium bromide yang memiliki bahaya karena bersifat mutagenik. Pewarna DNA Gelred merupakan alternatif untuk ethidium bromide yang dinilai memiliki tingkat keamanan yang lebih baik untuk penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan Gelred sebagai pewarna DNA, cara terbaik untuk menggunakannya serta melihat sensitivitasnya. Pada penelitian ini 100-1000 bp DNA Ladder dengan konsentrasi berbeda digunakan sebagai penanda untuk membandingkan metode terbaik (pre-cast, post-staining dan pre-loading/pre-staining) untuk menggunakan Gelred. Selain itu dua buffer elektroforesis umum (TAE dan TBE) digunakan untuk membandingkan hasil pewarnaan DNA. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Gelred mempengaruhi migrasi DNA pada gel agarosa. Migrasi tersebut juga dipengaruhi oleh jenis buffer yang digunakan, konsentrasi agarosa, ukuran DNA, konsentrasi DNA dan metode yang digunakan (pre-cast, post-staining atau pre-loading/pre-staining). Metode terbaik untuk mendapatkan hasil visualisasi yang tajam adalah metode pre-cast dengan buffer TAE, dengan kelemahannya adalah konsentrasi dan panjang DNA sangat mempengaruhi visualisasi. Metode yang paling stabil untuk digunakan adalah metode pre-loading/pre-staining dengan buffer TAE dengan kelemahan visualisasi pita DNA yang dihasilkan tidak setajam metode pre-cast. Menurut hasil penelitian ini peneliti menyarankan penggunaan metode pre-loading/pre-staining dengan buffer TAE apabila menggunakan Gelred yang disebabkan oleh efisiensi dan kecepatan proses.
Penganggaran Dana Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Nurul Astri Haliza; Azmi Fendri; Hengki Andora; Khairani Khairani; Anton Rosari
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.725 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i1.11091

Abstract

Pada lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang dicapai pada suatu periode tertentu. Salah satunya adalah penggaran dana pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara umumnya DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kota Bukittinggi serta menganalisis mengenai pokok-pokok pikiran DPRD didalam APBD. Pokir DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat. Pokir DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan Pokir DPRD. Maka dari itu harus tertera jelas didalam APBD agar tidak terjadi benturan yang sudah ada pada APBD dan pokir yang akan dilaksanakan nantinya. Dalam pelaksanaannya juga terdapat pula beberapa hambatan yang nantinya akan mempengaruhi pokir dikalangan masyarakat. Rumusan masalah yang timbul yaitu : 1) Mekanisme pengusulan dana pokir oleh DPRD Kota Bukittinggi ; 2) Pengalokasian anggaran dana pokir di dalam APBD Kota Bukittinggi ; 3) Pertanggungjawaban anggota DPRD kepada konstituennya terkait dengan realisasi aspirasi masyarakat yang diajukan melalui pokir. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil: 1) DPRD melakukan reses,angggota DPRD dapat menghimpun usulan kegiatan melalui pokir yang diusulkan kepada secretariat DPRD Kota Bukittinggi yang nantinya akan masuk didalam RAPBD; 2) Pada pengusulan pokir merupakan bentuk kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan dahulu verifikasi lapangan barulah akan diketahui perkiraan dana yang nantinya dibutuhkan; 3) Pada hakikatnya pokir adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD pada konstituennya, karna anggota DPRD cenderung melaksanakan kegiatan dibasis suara yang memilihnya pada saat pemilu.

Filter by Year

2016 2026