Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.
Articles
341 Documents
<![CDATA[Karakteristik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Variabel Anteseden Tingkat Korupsi dan Implikasinya terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Banten) ]]>
<![CDATA[Rudi Zulfikar]]>;
<![CDATA[Kurniasih Dwi Astuti]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (662.921 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i1.1890
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Personal Background, Political Background, pengetahuan dan Pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Banten terhadap tingkat Korupsi serta implikasinya terhadap Kualitas Audit. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Banten sejumlah 85 orang. Metode analisis data penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan Personal background, pengetahuan dan Pemahaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten berpengaruh menurunkan terhadap tingkat Korupsi. Hasil lainnya, Tingkat Korupsi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit. Sedangkan Political Backgroundtidak berpengaruh. The purpose of this study was to determine the effect of Personal Background, Political Background, knowledge and understanding of members of the Banten Province Regional Representative Council on the level of Corruption and its implications for Audit Quality. The population of this study was all members of the Banten Province DPRD numbering 85 people. The data analysis method of this research is multiple regression analysis. The test results show that the Personal background, knowledge and understanding of the members of the Regional Representatives Council of Banten Province has the effect of reducing the level of Corruption. Other results, the level of corruption has a negative effect on audit quality. While the Political Background has no effect.]]>
<![CDATA[Strategi Kebijakan Pengembangan Desa Pesisir (Studi di Empat Belas Desa Pesisir di Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Muhammad Lukman Hakim]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (767.003 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i1.2022
<![CDATA[Research on development policy strategies for coastal areas in Blitar District is important and urgent, considering that there has been a disparity in development between the Blitar North and South Blitar Regions. In terms of community welfare, the Blitar Pesisir Selatan region tends to be poorer, education is still minimal, with poor infrastructure. This can be seen from the Village Development Index of Blitar District. This study seeks to identify the typology of the Village in the Coastal District of Blitar to then formulate a policy development policy for the Coastal Village. In addition to using the ABCD Theory, this study uses the results of the analysis of the Village Build Index and the SWOT analysis. The analysis stage in SWOT is to utilize all data and information in quantitative models of strategy formulation. SWOT analysis is carried out first scanning (scanning) which in essence is a data collection and identification as a pre-analysis. The models used in the SWOT analysis in typology analysis and the development of coastal villages in Blitar Regency are IFAS - EFAS (internal - external strategic factor analysis summary). Internal and external strategy factor analysis is the processing of strategic factors in the internal and external environment by giving a weighting and rating to each strategic factor. Strategic factors are the dominant factors of strengths, weaknesses, opportunities and threats that influence the existing conditions and situations and provide benefits if positive actions are taken. Analyze the internal environment (IFAS) to find out various possible strengths and weaknesses. Strategic issues to be monitored must be determined because these problems might affect development in the future. Analyzing the external environment (EFAS) to find out various opportunities and threats. Through the analysis phase as above, this research is expected to formulate an appropriate policy strategy in developing rural villages in the southern coastal region of Blitar Regency.]]>
<![CDATA[Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Subang ]]>
<![CDATA[Iwan Henri Kusnadi]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (837.127 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i1.2338
<![CDATA[Musrenbang merupakan ‘forum musyawarah’ dapat dimaknai sebagai ruang dan kesempatan interaksi warga negara untuk merembukkan sesuatu secara partisipatif, berakhir pada pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama. Model konsultasi publik secara meluas pada level akar rumput semacam ini, secara teoritis dan empirik, merupakan cara yang efektif untuk mendorong rasa kepemilikan lokal dan memiliki dimensi demokrasi. Fenomena yang dihadapi saat ini dalam proses Musrenbang sangat kompleks dan dinamis. Strategi Musrenbang masih belum kuat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di akar rumput, diantaranya menyangkut masalah Sumber Daya Manusia (SDM), hasil Musrenbang belum menunjukkan konsistensi,dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bentuk eksplanasi (explanatory atau confirmatory research) yang bersifat penelitian penjelasan. Konsepsi yang dikaji dalam penelitian ini tentang faktor-faktor penentu partisipasi mulai dari pembuatan, penerapan keputusan, partisipasi dalam pencapaian hasil, serta evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Subang belum sepenuhnya optimal. Dimensi Evaluasi menjadikan faktor yang paling menentukan konstruk Partisipasi Musrenbang. Sementara itu faktor lain yang pengaruh lebih rendah antara Dimensi Menikmati Hasil, Dimensi Tahap pelaksanaan, dan Dimensi Tahap Pengambil Keputusan.]]>
<![CDATA[Kemampuan Pegawai Terhadap Profesionalisme Pelayanan Publik ]]>
<![CDATA[Rethorika Berthanilla]]>;
<![CDATA[Sukendar]]>;
<![CDATA[Indrianti Azhar Firdausi]]>;
<![CDATA[Rachmi Yulianti]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (633.006 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i1.2360
<![CDATA[Kemampuan pegawai merupakan bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diperidiksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan, sehingga suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pegawai untuk memenuhi kepentingan orang lain dengan berdasarkan kepada prosedur dan metode yang telah ditetapkan agar dapat diterima oleh orang lain sesuai dengan yang diharapkan. Artikel ini betujuan menelaah seberapa besar pengaruh kemampuan pegawai terhadap profesionalisme pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Picung Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, menggunakan Analisis korelasi produc moment, dengan pengumpulan data ini menggunakan kuesioner, jumlah sampel sebanyak 82 orang. Hasil yang ditemukan bahwa kemampuan pegawai mempunyai pengaruh yang kuat terhadap profesionalisme pelayanan adminsitrasi, apabila kemampuan pegawai meningkat maka prfesionalisme pelayanaan adminsitasi juga akan mengalami peningkatan yang berarti bahwa kemampuan pegawai telah sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi sehingga dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat secara profesional. Kata Kunci : Kemampuan Pegawai, Profesionalisme, Pelayanan Publik]]>
<![CDATA[Perubahan Strategi Diplomasi Amerika Serikat Terhadap Konflik Internal Suriah pada Tahun 2013 - 2014 ]]>
<![CDATA[Syuryansyah]]>;
<![CDATA[Andrialius Feraera]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (584.157 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i1.2364
<![CDATA[Artikel ini menjelaskan alasan atau motif di balik adanya perubahan strategi diplomasi dari hard power menjadi soft power yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam Konflik Internal Suriah. Perubahan strategi diplomasi tersebut dilakukan setelah melakukan kalkulasi untung rugi dimana strategi soft power dipertimbangkan lebih menguntungkan bagi Amerika Serikat baik dari segi ekonomi dan politik daripada menggunakan strategi diplomasi hard power sebagai sarana diplomasi dalam konflik internal yang terjadi di Suriah. Amerika Serikat kemudian mengubah strategi diplomasinya menjadi soft power yang berimplikasi pada ditariknya seluruh armada kapal perang Amerika Serikat dari Perairan Mediterania. key word: Strategi, Diplomasi, Konflik, Hard Power, Soft Power, Amerika Serikat, Suriah]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS JABATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS (PLT.) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Dewi Triwahyuni]]>;
<![CDATA[Fuqoha Fuqoha]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 3 No. 2 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i2.232
<![CDATA[In the government as an organization, it can not be separated from the Position, Position stakeholders and officials. To be able a good government system, each position as well as position holders in order to carry out its duties and functions in accordance with his position. So that all the planning, implementation and results in accordance with the objectives of the government. The empty position may create an unstable condition in the administration of government, therefore, the position must be filled by other officials, such as the replacement of public officials temporary. In Indonesian law the public officials temporary replacement is also called, executing the task (Plt. Pelaksana Tugas) or daily executor (Plh. Pelaksana Harian). Filling public positions temporary judged to be unable to government be effectively and efficiently. Because in some cases there is a weaknes (such as the power and authority) and resulted in double positions for officials. So the replacement officials temporary, such as executing tasks (Plt. Pelaksana Tugas) is not approriate method to create a system of good governance.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ]]>
<![CDATA[Rully Redhani]]>;
<![CDATA[Bambang Satria]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2549
<![CDATA[In developing the agricultural sector, the potential of the Bangka Belitung Islands Province as an agricultural area has been stipulated in the Regional Spatial Plan (RTRW) of the Province of Bangka Belitung Islands for 2014-2034. This research is entitled Implementation of Agropolitan Program in Bangka Belitung Islands Province. The purpose of this study was to determine how to implement agropolitan programs in Bangka Belitung and to identify supporting factors for agropolitan programs in Bangka Belitung. The benefits of this research can provide insight and contribution of thought to the development of state administration science, especially public policy, namely on policy implementation. This study used qualitative research methods. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results showed that the implementation of the agropolitan program policy in the Province of Bangka Belitung Islands had gone well. This is indicated by very clear communication carried out by the policy implementer. The recommendation given is to provide understanding to the implementing apparatus and farmers so that they can follow the stages of the agropolitan program by applying the existing standard operating procedures, starting from conducting socialization, workshops or training on the correct application of SOPs.]]>
<![CDATA[Strategi Jepang Dalam Mereformasi Administrasi : Literature Review ]]>
<![CDATA[Ramadhani Haryo Seno]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2564
<![CDATA[Focus of this research is to describe administrative reform process in one country, by finding the strategies of administrative reform in transforming and developing administration system in Japan. Descriptive qualitative analysis by study literature and examining secondary data as a data collection method use in this research. The result show that there are three strategies successful of administrative reform: (1) reorganizations; (2) deregulations; and (3) decentralization. The conclusion of this research that are government must used its power to achieve the stated reform goals. The Japanese government has the courage non-populist policies by dissolving state ministries, recruiting civil servants, undertaking privatization, and gradually a bureaucratic culture that tends not to be innovative. Every change in Japan is preceded by an institutional order that is responsible for a particular problem and is ad-hoc (temporary). This shows that how Japan is controlled for certain problems by having targets that must be resolved. Realizing that political support is inevitable and even a necessity in implementing administrative reform in Japan.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) : (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas) ]]>
<![CDATA[Putri Mutiara Rakista]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2774
<![CDATA[Implementasi kebijakan publik merupakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau implementor dengan tujuan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Penelitian ini terfokus pada dampak program indonesia pintar pada tingkat sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan SOP yang berlaku. Implementasi kebijakan publik merupakan merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan oleh seorang pelaksana atau implementor dengan tujuan untuk merealisasikan suatu program pemerintah sehingga menunjukkan hasil atau mencapai tujuan yang ingin dicapai. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai dari pemerintah kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu. Tujuan dari Program Indonesia Pintar adalah meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan, Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Penelitian ini terfokus pada dampak program indonesia pintar pada tingkat sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar pada tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas sudah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan proses pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan SOP yang berlaku.]]>
<![CDATA[Evaluasi Komunikasi Publik Komisi Pemilihan Umum Melalui Media Sosial pada Pemilihan Umum 2019 ]]>
<![CDATA[Dila Novita]]>;
<![CDATA[Elvira Suryani]]>;
<![CDATA[Amanda Morlian]]>;
<![CDATA[Mita Widyastuti]]>;
<![CDATA[Fadhilah]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 8 No. 2 (2020): Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30656/sawala.v8i2.2824
<![CDATA[Abstrak Media sosial membentuk jaringan isu dan berbagi ide yang kemudian dihubungkan sehingga berkembang luas dan cepat. Masyarakat kemudian menjadikan media sosial sebagai media informasi kritis yang menjadi basis preferensi dalam menentukan sikap politik mereka. Inilah peluang positif bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi untuk memberikan informasi terkini dan terpercaya kepada warganet, khususnya pemilih di Kota Bekasi, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang Pemilu 2019. Penelitian ini menguraikan lebih lanjut tentang Strategi Pengelolaan Media Sosial KPU Kota Bekasi dalam Menyebarluaskan Informasi Pemilu 2019. Penelitian ini menerapkan paradigma konstruktivisme dengan metode penelitian kualitatif. Cara memperoleh data melalui Wawancara Mendalam dengan tiga orang Komisioner KPU Kota Bekasi. Penentuan informan secara purposive sampling. Analisis data menerapkan Koding atas jawaban semua informan. Temuan Penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan media sosial khususnya Facebook belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan Pengetahuan Dalam Mengelola Media Sosial, Keterbatasan Sumber Daya Manusia, dan Keterbatasan Sumber Anggaran yang dialokasikan baik oleh Pemerintah Pusat melalui KPU Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa media sosial belum dianggap sebagai media komunikasi yang strategis untuk dimanfaatkan selama Pemilihan Umum 2019 di Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik pengelolaan media sosial oleh institusi publik, khususnya KPU Kota Bekasi. Kata kunci: Media Sosial; Pemilu 2019; Strategi Komunikasi Abstract Social media forms a network of issues and share ideas which are then linked so that it grows widely and quickly. The community then makes social media a critical information medium which becomes the basis of preferences in determining their political attitudes. This is a positive opportunity for the Bekasi City Election Commission to provide updated and reliable information to citizens, especially voters in Bekasi City, to get a thorough understanding of the 2019 Election. This study further describes the Social Media Management Strategy of the Bekasi City KPU in Disseminating Information on the 2019 Election. This applies the constructivism paradigm with qualitative research methods. How to obtain data through in-depth interviews with three KPU commissioners in Bekasi City. Determination of informants by purposive sampling. Data analysis used coding on the answers of all informants. The results illustrate that social media management, especially Facebook, has not been implemented optimally. This occurs due to limited knowledge in managing social media, limited human resources, and limited budget resources allocated by the central government through the Indonesian Election Commission and the Regional Government of Bekasi City. This fact shows that social media has not been considered a strategic communication medium to be used in the 2019 Election in Bekasi City. This research is expected to provide an overview of the practice of social media management by public institutions, especially the General Election Commission Bekasi city. Keywords: Communication Strategy; General Election 2019; Social Media]]>
