cover
Contact Name
Ahmad Sururi
Contact Email
Ahmad Sururi
Phone
-
Journal Mail Official
prodiadmpublik@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota serang,
Banten
INDONESIA
Sawala : Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 23022231     EISSN : 25984039     DOI : -
Core Subject : Social,
Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.
Arjuna Subject : -
Articles 341 Documents
Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia Dedy Hermawan
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.64 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v7i1.771

Abstract

United Nations has been changed Millennium Development Goals (MDGs) into Sustainable Development Goals (SDGs). This change has been strengthening human development as one of SDGs pillar beside economic development, ecology development, and institutional development. One of the global instruments to explain human development is the Human Development Index (HDI). Today, one of academic debate surrounding the HDI is what is the determinant of HDI. Based on secondary data in Central Lampung District, Lampung Province, Indonesia, this paper attempt to examine the relationship between independent variables (RLS, HLS, AHH, and PKP) and IPM as the dependent variable. The result shows that RLS, HLS, AHH, and PKP have a positive relationship with IPM. However, each variable has a different effect on IPM. We find that RLS and HLS is the most significant contributor for the IPM. We discuss the theoretical and practical implication this finding in the context of Lampung Province and Central Lampung District.
Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDES di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat) Krisna Puji Rahmayanti; Dhian Kusumawardhani; Afiati Indri Wardani
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (536.209 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v7i1.846

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perencanaan sebagai satu siklus dalam fungsi manajemen di BUMDes di Kabupaten Cianjur. Dengan menggunakan pendekatan kuantitativ, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei. Metode random sampling digunakan untuk memilih sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar BUMDes yang ditandai dengan adanya dokumen rencana strategis, adanya visi dan misi organisasi, adanya formulasi strategi, dan penyusunan perencanaan anggaran. Adanya fungsi perencanaan yang telah dilaksanakan oleh sebagian BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes telah memiliki modal awal dalam fungsi manajemen. Namun demikian, masih adanya BUMDes yang belum memiliki dokumen rencana menunjukkan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai fungsi manajemen yang belum berjalan. Untuk itu, penelitian lanjutan tentang fungsi manajemen diperlukan serta perlu adanya langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui penyusunan tata cara penyusunan rencana kerja yang dapat melibatkan Pemeirntah Daerah atau BUMDes lainnya. 
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Reposisi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Penganggaran Di Tingkat Desa (Studi Kasus di Desa Kotayasa dan Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) Sukarso - Sukarso; Swastha - Dharma; Niken Paramarti Dasuki
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (567.893 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v7i1.847

Abstract

So far, policy formulation almost carried out by the elite, even formally the elite has the authority while the community does not. This mechanism conceptualized in the form of formulation models, such as institutional, rational and even incremental models, and especially the elite-mass model. The position of the community directly is generally relatively weak or even almost non-existent. Initiation to involve more community roles in policy formulation has carried out as much as in deliberative and participatory models, but still, the involvement of the community becomes an object, not the subject of policy formulation. This elitist model of policy formulation, especially in Indonesia, occurs both at the national, provincial and district/city levels, the latter at the village level. By these facts, it is interesting to know the potential or prospects of the community, especially at the village level, to be the subject of policy formulation at the village level. This study uses an experimental approach with the treatment of enhancing their understanding and awareness about the formulation of budgeting policies or empowerment in legal, administrative and socio-psychological aspects. This study focuses on the process of formulating village income and expenditure budgets in two villages in Sumbang District, Banyumas Regency. Methods of collecting data using focus group discussions and in-depth interviews with informants selected purposively and questionnaire methods for respondents who chosen accidentally, while analyzing data using interactive. The results of the study show the very high potential and prospects of the community to become an important part and subject to the process of the budgeting policy formulation.
Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta Agung Rheza Fauzi; Amy Yayuk Sri Rahayu
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.491 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v7i1.887

Abstract

Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implemetasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk  manajemen program atau aset publik. Collaborative Governance menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kasus HIV AIDS yang terus meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka penanganan HIV AIDS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses tata kelola kolaboratif penanganan HIV AIDS di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendorong proses tata kelola kolaboratif para aktor, antara lain perlunya meningkatkan intensitas pertemuan antar aktor dan meningkatkan peran kepemimpinan (leadership) Komisi Penanggulangan AIDS sebagai lembaga kolaboratif penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademis tentang tata kelola kolaboratif dalam ranah kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin memberikan sumbangsih terkait penanganan HIV AIDS dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah.
Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang Agus Lukman Hakim
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.289 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v7i1.906

Abstract

AbstakImplementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang mengalami berbagai kendala, diantaranya terjadi konflik antar aktor baik berupa aktor pemda pandeglang, masyarakat, tokoh, pihak swasta, pemerintah pusat dan aktor politik. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengembangan perdesaan yang yang spesifik mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah perdesaan dan memiliki potensi SDA yang besar. Penelitian ini merupakan penelitin desktiptif dengan Pendekatan Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa angket dengan metode purposive sampling, berjumlah 18 pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang perlu memprioritas strategi dengan urutan sebagai berikut: perencanaan kawasan perdesaan yang partisipatif dan aspiratif; pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastuktur antar perdesaan; peningkatan kualitas SDM; pemberdayaan masyarakat; kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat; revitalisasi kelembagaan masyarakat; pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan sosial. Ketujuh strategi tersebut saling melengkapi sehingga perlu diprogramkan yang didukung oleh regulasi khususnya di tingkat kabupaten berdasarkan program tersebut disusun anggaran sesuai kebutuhan (Money follow programe). Selain itu, Implementasi strategi juga perlu dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembagian antar sektor ini perlu memperhatikan dinamika politik lokal. Abstract The implementation of spatial policies in Pandeglang Regency experienced various obstacles, including conflicts between actors in the form of regional government officials, communities, leaders, the private sector, the central government and political actors. This condition requires a specific rural development strategy considering Pandeglang District is a rural area and has a large natural resource potential. This research is a descriptive study with a Quantitative Approach. The data used are primary data in the form of questionnaires with purposive sampling method, totaling 18 experts. The results of the study indicate that the development of rural areas in Pandeglang District needs to prioritize the strategy in the following order: participatory and aspirational rural area planning; opening of regional isolation through inter-rural infrastructure development; improving the quality of human resources; community empowerment; partnership and government capital support, private sector for community businesses; revitalizing community institutions; superior potential area development that is ecologically and socially adaptive. The seven strategies complement each other so that it needs to be programmed which is supported by regulations, especially at the district level based on the program, the budget is prepared as needed (Money follow program). In addition, the implementation of the strategy also needs to be done in a participatory manner involving all stakeholders. This division between sectors needs to pay attention to the dynamics of local politics.
Ruang Publik sebagai Representasi Kebijakan dan Medium Komunikasi Publik Abdul Malik
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v6i2.914

Abstract

This study aims to analyze how public space can be a representation of public pride and its contribution as a medium of public communication. The selection of Serus City public space locus research which is objectively the Capital of Banten Province is expected to be a representation and role model for cities with ideal public spaces. The method used is a qualitative approach. The technique carried out by researchers is a survey of academic literature in the field of public policy and communication in order to obtain concepts that are relevant to research. The technique of collecting data is through searching various sources and literature both from government documents and reporting on print and electronic mass media, journals and books related to public administration and communication. The results of the study indicate that the management of public spaces in Serang City still does not represent pro-public policies, this is a challenge for public policy stakeholders in Serang City in formulating the management of ideal public spaces. The objective condition of Serang City's public space still cannot be a medium of public communication that is able to encourage freedom of thought and egalitarian action in the public sphere.
Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang Rachmi Yulianti; Budi Hasanah
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v6i2.926

Abstract

This study aims to determine the Implementation of Road Maintenance Programs in the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Service of Pandeglang District (Case Study in Pandeglang District). This research method is descriptive qualitative. Data collection techniques used are: Interview, observation, documentation. Research location of the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office of Pandeglang Regency and Pandeglang District. Based on the results of the study it can be concluded that: 1) Implementation of Road Maintenance programs in the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Service of Pandeglang District (Pandeglang District Case Study) has been going well because the planned program has been realized in 2017 and adjusted to the given budget to the PUPR Service but not all maintenance can be carried out. 2) Supporting factors, namely the possibility of infrastructure funding that can be obtained not only from the APBD but the assistance from the Special Allocation Fund (DAK), the National Budget, assistance from the province and human resources and applicable regulations. The inhibiting factor of the implementation is of course the budget that is lacking but many roads must be handled so that it is not handled quickly, unexpected weather can slow down repairs
Pengaruh Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak terhadap Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Studi pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kibin Kecamatan Kibin Kabupaten Serang) Rosilawati Rosilawati
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v6i2.931

Abstract

This study aims to determine whether there is a significant influence between maternal and child health services on improving community health. This research is quantitative, as for the population and samples taken as many as 78 respondents with a randomly stratified random sampling. Instrument research data uses three types of tools, namely questionnaires using the Likers scale model. The questionnaire was prepared with the construction of various data analysis theories carried out at the level of 95%. The results were significant as long as the hypothesis existed. So that the results of this study tell that the variables of maternal and child health services can influence the level of public health.
Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD serta Pemilihan Kepala Daerah Ideal Setiawandi Hakim
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 6 No. 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v6i2.932

Abstract

The election of the regional head is certainly only one final goal, namely in order to achieve the welfare of the community. It does not produce damage, chaos, corruption and loss of life. So it is necessary to do a review to find the ideal solution for the election of the regional head. Research methods: The study of literature with qualitative descriptive models is used in this paper in outlining the answers to the problems of election / recruitment of regional heads. With the many negative impacts / badness of Direct Election and Regional Head Election through DPRD, the purpose of the State and the objective of the Government to form Local Government is to make the community prosperity difficult to achieve; Both the direct election of regional heads and the election of regional heads by the DPRD have negative impact / badness, such as many cases of riots, causing casualties, high costs so as to burden the APBN / APBD, money politics, horizontal conflicts in the community is very high, many cause problems (corruption case). Lack of selected KDH capability and Abuse of authority by KDH selected from incumbent candidates; The selection (recruitment) of the head of the region through the selection of candidates who are capable and qualified and have good moral and integrity is known and familiar with the community and the region is the ideal pattern of recruitment of the regional head
Camat Sebagai Pengawal Agenda Pembangunan (Studi Pada Tugas dan Fungsi Camat di Pemerintah Kabupaten Pandeglang) Arif Nugroho; Fikri Habibi
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.566 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v7i1.1069

Abstract

Artikel ini membahas tentang Tugas dan Fungsi Camat dalam pembangunan. Keberadaan agenda pembangunan Kabupaten Pandeglang serta Program Strategi Nasional di kabupaten pandeglang di tengah rendahnya progress IPM (Indeks Pembangunan Manusisia) selama beberapa tahun terakhir serta tantangan kultur dan nilai – nilai yang menjadi primordialisme masyarakat setempat membawa pada pentingnya kreatifitas camat/kecamatan sebagai perangkat daerah urusan kewilayahan untuk menjalankan tugas fungsi dan kewenangan  legalnya dalam pembangunan agar kinerja pembangunan di kabupaten pandeglang dapat berjalan secara efektif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan hasil penelitian menunjukan bahwa secara adminisratif kinerja camat/kecamatan dapat dikatakan cukup berhasil hal itu dilihat dari kemauan camat untuk mendayagunakan kreatifitas dalam  merealisasikan agenda pembangunan yang telah ada sesuai tugas, fungsi dan kewenaganya. Namun ketika dilihat dari implikasi terhadap  pertumbuhan IPM, belum cukup berhasil hal itu ditandai dengan belum signifikanya pertumbuhan IPM hal itu disinyalir karena beberapa hal yang belum dipotimalkan pelaksanaanya oleh Kecamatan dan Pemerintah kabupaten Pandeglang salah satunya seperti  momentum keberadaan program strategi nasional yang seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk memberikan dukungan agenda pembangunan di daerah.