Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Sawala : Jurnal Administrasi Negara

Sawala
Website

Published by Universitas Serang Raya

ISSN : 23022231 EISSN : 25984039 DOI : -

Core Subject : Social,

Social Sciences

Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.

Arjuna Subject : -

Articles 349 Documents

6 7 8 9 10

Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta Fauzi, Agung Rheza; Sri Rahayu, Amy Yayuk
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2019): Current
Publisher : Universitas Serang Raya

Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implemetasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk manajemen program atau aset publik. Collaborative Governance menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kasus HIV AIDS yang terus meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka penanganan HIV AIDS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses tata kelola kolaboratif penanganan HIV AIDS di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendorong proses tata kelola kolaboratif para aktor, antara lain perlunya meningkatkan intensitas pertemuan antar aktor dan meningkatkan peran kepemimpinan (leadership) Komisi Penanggulangan AIDS sebagai lembaga kolaboratif penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademis tentang tata kelola kolaboratif dalam ranah kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin memberikan sumbangsih terkait penanganan HIV AIDS dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah.

Implementasi Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara di Masa Otonomi Daerah Berthanilla, Rethorika
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2019): Current
Publisher : Universitas Serang Raya

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di kantor Linkungan Hidup Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan kuantitatif deskriptif. Instrument dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, teknik pengumpulan observasi dan studi kepustakaan. Teknik sampling yang digunakan sampel jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif yaitu pengujian t test satu sampel. Pengujian validitas instrument dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan pengujian reliabilitas instrument dilakukan dengan internal konsistensi dengan menggunakan teknik belah dua. Hasil penelitian dan penghitungan serta pengujian hipotesis, maka dapat diketahui Implementasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, tercapai 73,31% dari maksimal 70% yang diharapkan. Pengujian hipotesis yang dilakukan berdasarkan uji hipotesis pihak kiri menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti implementasi pengembangan karier Aparatur Sipil Negara di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang adalah sudah baik dilaksanakan karena mencapai 73,31%. namun masih ada kendala dalam pelaksanannya.

Strategi Pengembangan Kawasan Perdesaan: Studi di Kabupaten Pandeglang Hakim, Agus Lukman
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2019): Current
Publisher : Universitas Serang Raya

AbstakImplementasi kebijakan tata ruang di Kabupaten Pandeglang mengalami berbagai kendala, diantaranya terjadi konflik antar aktor baik berupa aktor pemda pandeglang, masyarakat, tokoh, pihak swasta, pemerintah pusat dan aktor politik. Kondisi tersebut menuntut adanya strategi pengembangan perdesaan yang yang spesifik mengingat Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah perdesaan dan memiliki potensi SDA yang besar. Penelitian ini merupakan penelitin desktiptif dengan Pendekatan Kuantitatif. Data yang digunakan adalah data primer berupa angket dengan metode purposive sampling, berjumlah 18 pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang perlu memprioritas strategi dengan urutan sebagai berikut: perencanaan kawasan perdesaan yang partisipatif dan aspiratif; pembukaan isolasi wilayah melalui pembangunan infrastuktur antar perdesaan; peningkatan kualitas SDM; pemberdayaan masyarakat; kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat; revitalisasi kelembagaan masyarakat; pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan sosial. Ketujuh strategi tersebut saling melengkapi sehingga perlu diprogramkan yang didukung oleh regulasi khususnya di tingkat kabupaten berdasarkan program tersebut disusun anggaran sesuai kebutuhan (Money follow programe). Selain itu, Implementasi strategi juga perlu dilakukan dengan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pembagian antar sektor ini perlu memperhatikan dinamika politik lokal. Abstract The implementation of spatial policies in Pandeglang Regency experienced various obstacles, including conflicts between actors in the form of regional government officials, communities, leaders, the private sector, the central government and political actors. This condition requires a specific rural development strategy considering Pandeglang District is a rural area and has a large natural resource potential. This research is a descriptive study with a Quantitative Approach. The data used are primary data in the form of questionnaires with purposive sampling method, totaling 18 experts. The results of the study indicate that the development of rural areas in Pandeglang District needs to prioritize the strategy in the following order: participatory and aspirational rural area planning; opening of regional isolation through inter-rural infrastructure development; improving the quality of human resources; community empowerment; partnership and government capital support, private sector for community businesses; revitalizing community institutions; superior potential area development that is ecologically and socially adaptive. The seven strategies complement each other so that it needs to be programmed which is supported by regulations, especially at the district level based on the program, the budget is prepared as needed (Money follow program). In addition, the implementation of the strategy also needs to be done in a participatory manner involving all stakeholders. This division between sectors needs to pay attention to the dynamics of local politics.

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Reposisi Masyarakat Dalam Proses Perumusan Penganggaran Di Tingkat Desa (Studi Kasus di Desa Kotayasa dan Banjarsari Wetan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) Sukarso, Sukarso -; Dharma, Swastha -; Dasuki, Niken Paramarti
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2019): Current
Publisher : Universitas Serang Raya

So far, policy formulation almost carried out by the elite, even formally the elite has the authority while the community does not. This mechanism conceptualized in the form of formulation models, such as institutional, rational and even incremental models, and especially the elite-mass model. The position of the community directly is generally relatively weak or even almost non-existent. Initiation to involve more community roles in policy formulation has carried out as much as in deliberative and participatory models, but still, the involvement of the community becomes an object, not the subject of policy formulation. This elitist model of policy formulation, especially in Indonesia, occurs both at the national, provincial and district/city levels, the latter at the village level. By these facts, it is interesting to know the potential or prospects of the community, especially at the village level, to be the subject of policy formulation at the village level. This study uses an experimental approach with the treatment of enhancing their understanding and awareness about the formulation of budgeting policies or empowerment in legal, administrative and socio-psychological aspects. This study focuses on the process of formulating village income and expenditure budgets in two villages in Sumbang District, Banyumas Regency. Methods of collecting data using focus group discussions and in-depth interviews with informants selected purposively and questionnaire methods for respondents who chosen accidentally, while analyzing data using interactive. The results of the study show the very high potential and prospects of the community to become an important part and subject to the process of the budgeting policy formulation.

Camat Sebagai Pengawal Agenda Pembangunan (Studi Pada Tugas dan Fungsi Camat di Pemerintah Kabupaten Pandeglang) Nugroho, Arif; Habibi, Fikri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2019): Current
Publisher : Universitas Serang Raya

Artikel ini membahas tentang Tugas dan Fungsi Camat dalam pembangunan. Keberadaan agenda pembangunan Kabupaten Pandeglang serta Program Strategi Nasional di kabupaten pandeglang di tengah rendahnya progress IPM (Indeks Pembangunan Manusisia) selama beberapa tahun terakhir serta tantangan kultur dan nilai – nilai yang menjadi primordialisme masyarakat setempat membawa pada pentingnya kreatifitas camat/kecamatan sebagai perangkat daerah urusan kewilayahan untuk menjalankan tugas fungsi dan kewenangan legalnya dalam pembangunan agar kinerja pembangunan di kabupaten pandeglang dapat berjalan secara efektif. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan hasil penelitian menunjukan bahwa secara adminisratif kinerja camat/kecamatan dapat dikatakan cukup berhasil hal itu dilihat dari kemauan camat untuk mendayagunakan kreatifitas dalam merealisasikan agenda pembangunan yang telah ada sesuai tugas, fungsi dan kewenaganya. Namun ketika dilihat dari implikasi terhadap pertumbuhan IPM, belum cukup berhasil hal itu ditandai dengan belum signifikanya pertumbuhan IPM hal itu disinyalir karena beberapa hal yang belum dipotimalkan pelaksanaanya oleh Kecamatan dan Pemerintah kabupaten Pandeglang salah satunya seperti momentum keberadaan program strategi nasional yang seharusnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk memberikan dukungan agenda pembangunan di daerah.

Determinan Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia Hermawan, Dedy
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2019): Current
Publisher : Universitas Serang Raya

United Nations has been changed Millennium Development Goals (MDGs) into Sustainable Development Goals (SDGs). This change has been strengthening human development as one of SDGs pillar beside economic development, ecology development, and institutional development. One of the global instruments to explain human development is the Human Development Index (HDI). Today, one of academic debate surrounding the HDI is what is the determinant of HDI. Based on secondary data in Central Lampung District, Lampung Province, Indonesia, this paper attempt to examine the relationship between independent variables (RLS, HLS, AHH, and PKP) and IPM as the dependent variable. The result shows that RLS, HLS, AHH, and PKP have a positive relationship with IPM. However, each variable has a different effect on IPM. We find that RLS and HLS is the most significant contributor for the IPM. We discuss the theoretical and practical implication this finding in the context of Lampung Province and Central Lampung District.

Perencanaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus Fungsi Perencanaan BUMDES di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat) Rahmayanti, Krisna Puji; Kusumawardhani, Dhian; Wardani, Afiati Indri
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2019): Current
Publisher : Universitas Serang Raya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi perencanaan sebagai satu siklus dalam fungsi manajemen di BUMDes di Kabupaten Cianjur. Dengan menggunakan pendekatan kuantitativ, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa survei. Metode random sampling digunakan untuk memilih sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar BUMDes yang ditandai dengan adanya dokumen rencana strategis, adanya visi dan misi organisasi, adanya formulasi strategi, dan penyusunan perencanaan anggaran. Adanya fungsi perencanaan yang telah dilaksanakan oleh sebagian BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes telah memiliki modal awal dalam fungsi manajemen. Namun demikian, masih adanya BUMDes yang belum memiliki dokumen rencana menunjukkan hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berbagai fungsi manajemen yang belum berjalan. Untuk itu, penelitian lanjutan tentang fungsi manajemen diperlukan serta perlu adanya langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui penyusunan tata cara penyusunan rencana kerja yang dapat melibatkan Pemeirntah Daerah atau BUMDes lainnya.

Partai Lokal dan Demokratisasi Lokal (Menerawang Aceh Pasca Pemilu Legislatif) Yusri, Muhammad
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 1, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v1i1.300

Bagi masyarakat Aceh, gagasan mengenai partai politik lokal adalah merupakan jalur politik yang diambil untuk menciptakan proses demokratisasi yang sering diartikan bagi masyarakat Aceh adalah Proses Perdamaian. Setelah penandatangan perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM di Helsinky dilaksanakan, maka pada tahap awal partai lokal harus dipandang sebagai sebuah alternatif untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat lokal. Namun keberlanjutan partai lokal sangatlah ditentukan oleh seberapa besar respon masyarakat Aceh terhadap kinerja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Dengan kata lain, popular tidaknya partai lokal Aceh akan ditentukan oleh rakyat Aceh sendiri. Kalau mereka puas terhadap konsistensi pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang disepakati untuk dilakukan, kecenderungan masyarakat Aceh untuk memilih partai nasional akan lebih besar ketimbang memilih partai lokal. Demikian pula sebaliknya, kalau masyarakat Aceh merasa kecewa dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, maka partai lokal akan cenderung menjadi pilihan politik mereka.

Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan Ramdani, Endah Mustika
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Serang Raya

This study aims to analyze the practice of the implementation of e-government at the kelurahan level as the lowest level of governance. This study employed the descriptive qualitative method. Besides that, the search through various official documents record, in print and electronic mass media was also conducted. The results of the study showed that the level of e-government at the kelurahan level has not run effectively due to the lack of optimal infrastructure provision, efficiency, community satisfaction, apparatus adaptation to application, development, and lifespan. With technology, the government is able to use innovative ways of communicating with communities, these facilities can ideally improve the quality of government services and provide greater opportunities for the public participation in public service processes to support smartcity. Therefore, there must be efforts to improve such obstacles which can be done by improving infrastructure, developing human resource and strengthening regulations.

KEBIJAKAN RELOKASI PKL UDI TENTANG PROSES KEBIJAKAN RELOKASI PKL JALAN DIPAYUDA DAN MT. HARYONO KE PUSAT KULINER KABUPATEN BANJARNEGARA) Noviko, Sendy
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Universitas Serang Raya

Keberadaan PKL harus ditata dan dikelola. Salah satu upaya yang paling populer adalah dengan melakukan kebijakan relokasi PKL. Akan tetapi pada prakteknya, kebijakan tersebut sering menuai penolakan darI PKL itu sendiri. Hal yang sama terjadi di Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT Haryono ke Pusat Kuliner Kabupaten Banjarnegara dalam 3 sub fokus penelitian. Pertama, latar belakang munculnya kebijakan relokasi, kedua, partisipasi PKL kelompok sasaran kebijakan, dan ketiga, keterkaitan situasi politik yang melatarbelakangi proses kebijakan relokasi terhadap penolakan PKL kelompok sasaran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner masih kurang baik. Kebijakan Relokasi tersebut ternyata tidak bertujuan untuk memecahkan permasalahan PKL, akan tetapi lebih merupakan proyek pemanfaatan bangunan mangkrak (eks-Terminal Lama), membangun pencitraan di akhir masa jabatan, dan mencairkan anggaran dari pusat. Partisipasi PKL kelompok sasaran dalam proses kebijakan pun harus pada taraf Therapy dan ini masuk dalam kelompok nonpartisipasi. Selain itu, Peneliti menangkap adanya indikasi bahwa kebijakan relokasi tersebut telah menjadi komoditas politik pemerintah baru terkait pemenuhan janji-janji politiknya saat kampanye. Jika ini dikaitkan dengan teori institusional, Pemerintah Kab. Banjarnegara selaku organisasi publik telah gagal menerapkan konsep-konsep yang ada dalam teori tersebut pada proses kebijakan relokasi PKL Jalan Dipayuda dan M.T Haryono ke Pusat Kuliner (perilakunya belum proper dan adequatemanner). Hal ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan tidak mendapat legitimasi eksternal (terutama dari PKL kelompok sasaran), terlebih di tengah situasi politik yang terjadi saat itu (pilkada). Wajar jika kebijakan relokasi PKL tersebut mendapat penolakan.

Page 8 of 35 | Total Record : 349

6 7 8 9 10

Filter by Year

2012 2026

Filter By Issues

All Issue Vol. 14 No. 1 (2026): Sawala : Jurnal Administrasi Negara (on Proses) Vol. 13 No. 2 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 1 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 2 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 12 No. 1 (2024): Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Sawala Administrasi Negara Vol. 9 No. 2 (2021): December 2021 Vol. 9 No. 1 (2021): Juni 2021 Vol. 8 No. 2 (2020): Desember 2020 Vol. 8 No. 1 (2020): Juni 2020 Vol. 7 No. 2 (2019): Desember 2019 Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019 Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019): Current Vol. 6 No. 2 (2018): Desember 2018 Vol. 6 No. 1 (2018): Juni 2018 Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol. 5 No. 2 (2017) Vol. 5 No. 1 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol. 4 No. 3 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 3, No 3 (2015) Vol. 3 No. 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2014) Vol 3, No 1 (2014) Vol 2, No 2 (2013) Vol. 2 No. 2 (2013) Vol 1, No 1 (2012) Vol. 1 No. 1 (2012) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ahmad Sururi

Contact Email
Ahmad Sururi

Phone
-

Journal Mail Official
prodiadmpublik@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota serang,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ahmad Sururi

Contact Email Ahmad Sururi

Phone -

Journal Mail Official prodiadmpublik@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota serang, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ahmad Sururi

Contact Email
Ahmad Sururi

Phone
-

Journal Mail Official
prodiadmpublik@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota serang,

Banten

INDONESIA