Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Journal Sawala is published two times a year in April and Oktober. This journal contains scientific articles on Public Administration science written in two languages: Bahasa Indonesia and English. The article is published in form of empirical research, conceptual or theoretical framework or issues related to the Public Administration sciences. Journal Sawala particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the Administration Development, The Regional Autonomy And Bureaucracy, The State Apparatus, Good Governance, Government, The Decentralisation, Public Services, The Public Management, The Governance And Its Policy, And Any Social Sciences, Politics and Regional Planning.
Articles
349 Documents
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri Sister Province di Provinsi Jawa Tengah ]]>
<![CDATA[masrohatun, masrohatun]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (156.16 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v6i1.567
<![CDATA[Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri sister province di Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, menunjukkan hasil yang kurang efektif dan maksimal karena (1) tidak adanya klausal kerjasama provinsi pada pasal 3 di dalam Pergub Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2010, (2) lemahnya komitmen dari sister province untuk mentaati perjanjian, (3) komite bersama yang diagendakan bertemu tiap setahun sekali sebagai forum evaluasi, belum bisa berjalan (4) peran dari masing-masing dinas, belum dilaksanakan dengan maksimal (5) minimnya program-program kerjasama yang terealisir, (6) data hasil investasi dan perdagangan ekspor maupun impor kurang terperinci.Faktor-faktor pendukung, tersebut antara lain; (1) Adanya transmisi kebijakan yang jelas dan konsisten dari Biro Otda dan Kerjasama ke dinas-dinas terkait kerjasama luar negeri sister province, (2) jumlah pegawai, sumber wewenang dan sumber anggaran yang cukup (3) adanya action plan (seperti SOP). Faktor-faktor penghambat, antara lain: (1) kemauan dan keinginan implementor dalam menindaklanjuti MoU kerjasama dalam bentuk kerjasama yang lebih teknis masih lemah (2) kemampuan berbahasa asing yang masih lemah dari pelaksana menjadikan komunikasi dalam berkoordinasi antara Jawa Tengah dengan masing-masing sister province menjadi kurang komunikatif dan maksimal, (3) jumlah dinas yang cukup banyak dan tersebar mempengaruhi penyebaran tanggungjawab kepada dinas-dinas yang berbeda sehingga menyulitkan koordinasi maupun komunikasi antara dinas satu dengan lain yang terlibat kerjasama.]]>
<![CDATA[Devolution of Power ]]>
<![CDATA[Sutisna, Agus]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 3, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1170.989 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i3.285
<![CDATA[Salahsatu aspek yang masih menyisakan problematika dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sejak paradigma barunya digulirkan pada awal tahun 2000 silam adalah menyangkut isu desentralisasi dalam bidang politik, atau yang secara teoritik lazim disebut sebagai devolusi politik (devolution of power). Pokok problematikanya terletak pada gejala dimana partai politik ditingkat lokal secara hierarkis diciptakan sedemikian rupa menjadi sangat bergantung pada kekuasaan partai ditingkat pusat. Hal ini berbeda, paling tidak sampaibatas tertentu, dengan pranata-pranata kepemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi yang secara tegas diberikan kewenangan (authority) berdasarkan aturan perundang-undangan. situasi yang demikian ini melahirkan implikasi politik antara lain, bahwa politik ditingkat lokal tidak berdaya,bahkan ketika menyangkut urusan yang benar-benar merupakan persoalan kebutuhan atau kepentingan lokal. Misalnya dalam konteks pemilukada, dimana para calon kepala daerah yang idealnya dipersiapkan dan ditentukan oleh pengurus partai di daerah yang secara hipotesis lebih mengetahui figur-figur calon pemimpin lokal (baik dari internal maupun eksternal partai). faktanya selalu sangat bergantung pada kendali dan keputusan pada DPP partai politik. Tulisan ini merupakan kajian mengenai problematika yang dihadapi partai politik ditingkat lokal dalam kerangka relasi hierarkis dengan institusi partai di tingkat pusat ditinjau dari perspektif politik (Political decentralization perspektif) yang mendefinisikan desentralisasi politik sebagai devolusi kekuasaan. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun secara kombinatif dari sumber-sumber pemberitaan di media massa dan fakta empirik yang dapat diamati]]>
<![CDATA[EVALUASI PENINGKATAN PENCAPAIAN MDG’S PADA TAHUN 2015 DI KOTA SERANG ]]>
<![CDATA[Syamsudin, Syamsudin]]>;
<![CDATA[Maulana, Delly]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (416.898 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i1.514
<![CDATA[Tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) merupakan cita-cita mulia dari hampir semua negara di dunia yang dituangkan ke dalam deklarasi milenium (Millenium Declaration). Cita-cita ini didasari kenyataan bahwa pembangunan yang hakiki adalah pembangunan manusia. ini merupakan paradigma yang harus menjadi landasan pelaksanaan pembangunan negara-negara di dunia yang telah menyepakati deklarasi milenium perserikatan bangsa-bangsa tersebut. Cita-cita pembangunan manusia mencakupi semua komponen pembangunan yang tujuan akhirnya ialah kesejahteraan masyarakat.Selanjutnya otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota, tak terkecuali Kota Serang untuk melaksanakan pembangunan yang berfokus pada manusia untuk mencapai target MDGs pada tahun 2015. Adapun dalam pencapaian MDGs pada tahun 2015 dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni : (1) adanya pengurangan kemiskinan dan kelaparan; (2) pencapaian pendidikan dasar untuk semua; (3) mendorong kesetaraan genderdan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/ AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (8) membangun kemitraan global untuk pembangunan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan gambaran tentang kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan demi tercapainya target MDGs pada tahun2015, bagaimana kondisi MDGs di Kota Serang dan prospeksnya pada tahun 2015, serta bagaimana model peningkatan pencapaian MDG?s sehingga dapat tercapai pada tahun 2015.]]>
<![CDATA[Perbandingan Kualitas Demokrasi dalam Perspektif Kesetaraan Gender antara Indonesia dan Thailand ]]>
<![CDATA[Fithriana, Arin]]>;
<![CDATA[Annissa, Jeanie]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (728.218 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v4i2.237
<![CDATA[This study discusses the comparative quality of democracy in the perspective of gender equality between Indonesia and Thailand. Selection of study subjects based on data ranking global democracy that puts Indonesia and Thailand as a country in Southeast Asia with the quality of democracy is not far adrift. This study uses the theory of political culture for respective internal uniqueness, the quality of democracy, gender theory and comparative politics approach using Mill's Method to analyze focus of research. This study used a qualitative approach with descriptive type of analysis through literature study. The unit of analysis in this study focused on the quality of democracy in the perspective of gender equality. The unit of explanation is the comparison the quality of democracy in the perspective of gender equality Indonesia and Thailand are seen from the level of political participation of women in each country. Each by the period between 2010 to 2014 based on internal changes that occur in both. In addition to historical comparative method is also used to acquire the common traits between the uniqueness of the community and assess long-term social change. Based on the data that has been collected relating to the history and political culture of each country, it can be said that the quality of the implementation of democracy is influenced by the historical background and internal changes. Internal change is increasingly open does not necessarily encourage democratization, it is because of the culture of political force. Eventually important role in the political system as a determinant of the quality of democracy and guarantor of democracy. ]]>
<![CDATA[Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Probolinggo ]]>
<![CDATA[Jatmika, Pungky Praja]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 5, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.517 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v5i2.472
<![CDATA[Condition of traditional markets in the city of Probolinggo are considered uncomfortable for traders and consumers. Many parts of the physical buildings have damaged, lack of trash, sewage that has been closed, lack of lighting and the number of traders who are selling in the hall because they do not get stall. Vehicles parking around the market has also resulted in traffic congestion as well as vehicles belonging to traders and shoppers that coming / leaving the market. The markets condition as illustrated above, especially in pasar Baru market of Probolinggo city need to get more attention from multiple parties especially market stakeholders and specially from local government as manager. Although local governments have made efforts to empower pasar Baru as a competitive traditional market, the results have not been able to resolve the real problems. This research is qualitative research with fenomenological approach as it is suitable with social characteristics of traders and traditional market visitors. This research found that the local government of Probolinggo city still need to increase its attention in the improvement of pasar Baru management. These attentions should consider (1) the urgency to increase the cleanliness of the market environment, (2) the urgency of parking rearrangement to overcome the congestion, (3) the urgency of physical revitalization building so that the physical appearance of the building as a modern market, (4) the urgency of revitalization of comprehensive market layout architecture]]>
<![CDATA[Kontruksi Jilbab Dikalangan Mahasiswi (Studi Fenomenologi Mahasiswi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam Memaknai Jilbab) ]]>
<![CDATA[marthalena, marthalena]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 3, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2573.697 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v3i3.290
<![CDATA[This research is to discuss and to analyze about a background of the student of universitas islam indonesia yogyakarta to use headgear and their processes are objectivation, internalization and externalization processes. The research objective is to analyze about a backgruond of the students of universitas islam indonesia yogyakarta (UII) to use headger and to analyze how they are meaning of the headger their use. The benefit of this research is to give the contribution about of sosiology knowledge concerning headger phenomenon in education institution on the later to use for helping the next empirical research and this researh could to become consideration in making a wisdom that related with headger in UII. This research isi using Peter L Berger's of perspective theory, researcher want to know and to analyze the process of knowladge contruction about headger in student.]]>
<![CDATA[Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Samsat Keliling di Kota Tasikmalaya ]]>
<![CDATA[Ramdani, Ari]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 6, No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (312.374 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v6i1.618
<![CDATA[This research entitled The Innovation of Public Service of SAMSAT in Tasikmalaya City, based on the problem of the need for the administrative services of SAMSAT is so big that it causes long queue or overcrowded so that the duration of society have to wait to get the service. The problem is pneulis meticulously related how the implementation of Public Service Innovation SAMSAT Roving by using a quantitative approach with descriptive methods with respondents Tasikmalaya City community who get the services of SAMSAT Roving. The results of this study indicate that the implementation of public service innovation SAMSAT Roving In Tasikmalaya City run well with the implementation of 3 indicators of innovation public service.]]>
<![CDATA[DECENTRALIZATIONS WITHIN CITIES SERTA KEBERADAAN UNIT PELAKSANA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH (KECAMATAN BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014) ]]>
<![CDATA[Nugroho, Arif]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 4, No 3 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (357.303 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v4i3.242
<![CDATA[Kecamatan merupakan istilah subdistrict pemerintah daerah dan berfungsi sebagai ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menjadi garda terdepan dalam memanifestasikan tujuan pembangunan kesejahteraan rakyat. Keberadaan subdistrict merupakan konsekuensi dari implementasi konsep Decentralizations within cities. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwasanya Kecamatan hanyalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, yang mewakili bupati/walikota di wilayah kerja tertentu.Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode diskriptif. Kesimpulan dalam artikel ini dapat diketahui bahwasanya Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan. Kecamatan sebagai daya dukung pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitas kerja tidak terlepas dari hubungan dengan organisasi vertikal dan pihak lain termasuk satuan kerja perangkat daerah. Decentralizations within cities yang berkonsekuensi pada pelimpahan kewenangan pada dasarnya bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan seberapa besar tingkat Efektifitas organisasi kecamatan ternyata]]>
<![CDATA[INTEGRASI CSR DAN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KERANGKA MEWUJUDKAN MODEL BARU PELAKSANAAN CSR ]]>
<![CDATA[Hakim, M. Lukman]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1755.592 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v2i2.510
<![CDATA[Implementation of the concept of corporate social responsibility (CSR) is mainly not coincided with the local government policy.The local government development planner (Bappeda) designs its policy according to national plan and budget from the central government, whereas the company?s CSR team is doing ?business as usual? regardless whether its program?s design match with the government plan or not. Consequently, many of CSR projects do not reach satisfactory outcome as it clashed with governments? projects. A number of programs such as poverty alleviation, greening, and strengthening local economies that the company does are often collide with those from government. If there is a match, it leads to a double budgeting of same target place or a double counting in a program budget. This situation adds to the long list of classic local planning issues which is overlapping programs among government agencies. Hence, the implementation of CSR and the design of regional planning that are intended to further advance the regional development has often resulted in disappointment. An obvious example of this argument is in the case of PT Kalimantan Prima Coal (KPC) which operates in Kabupaten of Kutai Timur. Despite the fact that the district has a regional budget of Rp. 2.4 trillion, which is 86% of it obtained from the mine and mostly came from the royalty ofKPC, but the development process of the region is considered relatively slow. Many consider local government has failed in carrying out the development goal, whereas KPC is considered only want to make profits and ignoring the well-being of surrounding community.This paper argues that in order to find solution of this impasse formulation and a new conception is needed to integrate the company's CSR program with the development plan set out by the local government. By doing so, a new model of CSR is expected to be successfully implemented.]]>
<![CDATA[Studi Pendahuluan atas Analisis Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Serang Menuju Konsep Pelayanan Berbasis Good Governance ]]>
<![CDATA[Berthanila, Rethorika]]>
<![CDATA[ Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol 4, No 2 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Serang Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.443 KB)
|
DOI: 10.30656/sawala.v4i2.236
<![CDATA[Kebijakan otonomi daerah hanya dapat berhasil dan dinikmati oleh masyarakat apabila juga diikuti dengan reformasi birokrasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Beberapa diantaranya terdapat kesenjangan antara birokrasi dan kualitas pelayanan, seperti dalam kasus relasi antara pemerintah dan warganya seringkali perijinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu pemerintah telah melakukan pencapaian pada kondisi ?good government?. Birokrasi perijinan merupakan salah satu permasalahan yang menjadi kendala bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Kota Serang. Dalam jurnal ini, kemudian penulis mencoba mengungkap manajemen operasi dalam organisasi kepemerintahan yang ideal untuk mengimplementasikan pelayanan terpadu satu pintu di Kota Serang sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih,transparan dan akuntabel.]]>
