Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam

samarah
Website

Published by Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

ISSN : 25493132 EISSN : 25493167 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Samarah: Jurnal Samarah adalah jurnal ilmiah berbasis Open Journal Systems (OJS) yang dikelola oleh Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariâ€™ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal Samarah ini merupakan wadah bagi insan peneliti dan pemerhati hukum keluarga Islam dan hukum Islam untuk dapat mengembangkan keilmuan dalam rangka pemenuhan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama keilmuan di bidang hukum Keluarga Islam dan hukum Islam. Jurnal Samarah diterbitkan dua kali dalam setahun, yaitu Januari-Juni dan Juli -Desember.

Arjuna Subject : -

Articles 446 Documents

4 5 6 7 8

Perpaduan Metode Tematik-Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Darlis, Syamsul
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 2 (2018): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Tulisan ini merupakan pengusulan metode terhadap pengkajian pembaruan hukum keluarga Islam. Metode tersebut adalah tematik-interdisipliner. Metode tematik berfungsi sebagai sarana memahami Alquran tema per tema dari ayat-ayat yang memiliki semangat yang sama dalam struktur makna yang lebih universal tanpa adanya dilema parsial dan ekslusif dalam memahami ketetapan hukum yang terkandung di dalamnya. Adapun metode interdisipliner, menggabungkan dan melibatkan beberapa disiplin keilmuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi (problem solving). Tujuan perpaduan metode tersebut dalam pembaruan hukum keluarga Islam adalah menciptkan pengkajian hukum Islam yang lebih terbuka dan universal, sehingga hasil penetapan hukumnya dapat berlaku proporsional, berkeadilan dan adaptif-konteks. Seperti penetapan hukum jumlah bagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan, dua banding satu (2:1). Proses pembagian harta waris didasarkan pada semangat keadilan dan kesejahteraan ekonomi di antara keduanya, yaitu memperhatikan kondisi ekonomi, potensi dan karir si ahli waris untuk menetukan jumlah yang didapat ahli waris tersebut. Tujuan dari perpaduan metode tematik-interdisipliner terhadap pembagian waris laki-laki dan perempuan adalah; (1) proses pembagian waris berlaku secara bijakasana, karena dilakukan melalui musyawarah keluarga, (2) terciptanya keadilan dan kesejahteraan ekonomi di antara keduanya, karena pembagian harta waris didasarkan pada kondisi, potensi dan karir ahli waris, (3) meminimalisir pertikaian diantara keduanya mengenai jumlah bagian harta waris.

Patuq dalam Tradisi Kematian Masyarakat Desa Kuta: Sebuah Tinjauan Antropologi Hukum Islam (Patuq in the Tradition of Death of Kuta Villagers: An Anthropological Review of Islamic Law) Rahman, Fachrir
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 2 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v3i2.3925

Ceremonies are one of the traditional traditions that still have a value that is relevant to the needs of the Society. Religious rituals aim to seek connection with the occult world of natural rulers, this is what encourages people to perform the Ritual. On the other hand, the ritual has become a hereditary inheritance. As well as the tradition of the death ceremony in the village of Kute is a part of religious practice that is historically inspired by certain conditions both religious and local. Related to it then it can be a drum: how to practice the ritual Patuk and what are the emerging factors and the growing practice of Patuk in Kuta village in the review of the Islamic law anthopology. To answer the question of the problem, the authors use qualitative research by using anthropological approach.

Cerai Ṭhalaq di Kalangan Isteri Karier: Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Divorce of Ṭhalaq among Career Wives: Case Study in Banda Aceh Syar'iyah Court) Devy, Soraya; firdaus, muhammad
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 2 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Women's current career many filed for divorce ṭhalaq. One of the matters of divorce Ṭhalaq towards a career wife occurred at the Court of Shar'iyah in Banda Aceh. The problem in this article is what is the reason for the divorce Ṭhalaq to a career wife that is found in the ruling on the court of the city of Bnada in Aceh and how Fiqh ṭhalaq review of divorce Ṭhalaq wife career. To answer the problem is conducted a research through normative juridical approach by researching the library material or secondary data As a base material on the rules and literature relating to the issues studied. The results of this study showed that the reasons for his divorce in his career wife on the verdict in this thesis is the occurrence of affair done by the wife, syiqaq, Nusyuznya wife, selfishness wife, and the abandonment of the child. As for the Fiqh review of divorce in the career of the wife who Nusyuz got threats from Allah, including the wife of his rights in the Nusyuz period. The three stages that must be passed to face the wife Nusyuz. First The husband must rebuke and asunder his wife. Second, Suamimelakukan The effort to split the bed. And the third husband may hit his wife with a blow that does not hurt his wife and leaves no marks.

Studi Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah tentang Ḥakam dan Relevansinya dengan Mediasi di Pengadilan Agama Hasballah, Khairuddin; Rahmadani, Rahmadani
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 1 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Ulama berbeda pendapat tentang maksud ḥakam dan otoritasnya dalam ketentuan QS. An-Nisā’ ayat 35 terkait menyelesaikan perselisihan suami-istri. Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana makna ḥakam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bagaimana otoritas ḥakam dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dan bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah tentang ḥakam dengan mediasi di Pengadilan Agama. Hasil analisis menunjukkan bahwa makna ḥakam menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu hakim. Maksud ḥakam bukan dimaknai sebagai wakil atau orang kepercayaan dari keluarga laki-laki atau perempuan. Ketentuan QS. An-Nisā’ ayat 35 menunjukkan makna yaitu dua orang ḥakam sebagai hakim yang menyelesaikan perselisihan masing-masing suami-istri. Otoritas ḥakam dalam menyelesaikan sengketa suami-istri menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yaitu diberi kewenangan untuk tetap menyatukan hubungan pernikahan suami-istri yang berselisih, atau bisa juga memutuskan dengan menceraikan keduanya. Terdapat bagian-bagian tertentu yang tampak sama dan relevan antara pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah tentang ḥakam dengan konsep mediasi di Pengadilan Agama. Kesamaan dan relevansi keduanya adalah terletak dari pihak yang menjadi juru damai, yaitu sama-sama ditentukan bukan dari pihak keluarga. Namun perbadaannya yaitu terkait dengan otoritas mediator dan ḥakam. Menurut Ibn Qayyim, ḥakam diberi kewenangan untuk memutuskan dengan menceraikan keduanya. Sementara dalam konsep mediasi, seorang mediator hanya bertugas mendamaikan dan tidak ada kewenangan untuk menceraikan.

Kewenangan Hakim Menerapkan Diskresi dalam Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Jantho) Syuib, M. Syuib; Filzah, Nadhilah
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 2 (2018): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dan alasan mengapa hakim dapat mengabulkan dan memberikan dispensasi nikah kepada pasangan yang belum cukup umur. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) yang didukung dengan data primer berupa wawancara langsung dengan hakim dan panitera permohonan di Mahkamah Syar’iyah Jantho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar kewenangan hakim menerapkan diskresi adalah dengan melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan sehingga dapat dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadi alasan hukum yang tepat. Dengan begitu, hakim dapat membuat suatu keputusan yang bijaksana yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dan menimbulkan kemaslahatan bagi pasangan tersebut. Temuan lainnya, dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan dispensasi nikah dikarenakan khawatir dan takut akan timbulnya fitnah, disebabkan banyak kemudharatan atau dampak negatif yang timbul apabila tidak diberikan dispensasi nikah tersebut.

Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce) Novitasari, Choirunnisa Nur; Latifiani, Dian; Arifin, Ridwan
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 2 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Marriage is one of the legal events and regulated in a marriage law which is part of a civil law and regulates a man and woman with the intention of living together for a long time according to the legal regulations stipulated in the law. Most of the contents or regulations regarding social intercourse, husband and wife are regulated in religious norms, decency, or modesty, but disputes often occur in the household, resulting in a divorce or breakdown of marital ties, breaking marriage contract due to the wishes of husband or wife or both because disharmony originating from the failure to exercise the rights and obligations of a husband or wife as per the applicable marriage law. When a husband and wife decide on the desire to divorce, they must be prepared to face the court. Because the legal complaints process can only be taken in court, the possibility of the problem being faced by a husband and wife who are going to divorce is complicated and has difficulties when going through the divorce path, this factor can be caused because they are legally blind. divorce which is basically complicated, complicated to drain a lot of funds. In Islamic law itself. Everything that leads to damage to the household is something that is hated by God, such as divorce. Divorce is a lawful act but is very hated by God. Basically, all religious teachings do not allow divorce. So it is recommended for Muslims to be able to maintain integrity, harmony in the household, and be able to solve existing problems in a peaceful manner, so that there is no divorce. The factors that cause divorce are biological factors, psychological factors, moral factors, economic factors, sociological factors.

Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Iskandar, Mizaj; Agustina, Liza
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 1 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam penyelesaian suatu perkara. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan pada dasarnya berasal dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam surat gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Namun penyelesaian terhadap kumulasi cerai gugat dan harta bersama yang terjadi di Mahkamah Syar’iyah dalam praktiknya bertolak belakang dengan tujuan pembentukan kumulasi dan menjadi terhambatnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut. Salah satunya terletak pada pihak yang menyulitkan dalam pemeriksaan dikarenakan salah satu pihak yang tidak hadir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam cerai gugat dan harta bersama dan untuk mengetahui prespektif Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terhadap kumulasi tuntutan. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Namun belum dapat berjalan dengan sempurna. Terlebih dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Perspektif hakim tentang perkara ini mengatakan bahwa kumulasi tuntutan dalam perkaracerai gugat dan harta bersama mereka menganjurkan untuk memisahkan perkara tersebut dengan tujuan untuk memudahkan jalannya persidangan serta tidak merugikan para pihak.

Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor:0138/Pdt.G/2015/MS.Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Muhammad, Rusjdi Ali; Yulmina, Yulmina
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 1 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Islam membolehkan perceraian. ini bagian dari solusi akhir hubungan perkawinan yang retak dan dimungkinkan adanya bahaya yang besar menimpa salah satu atau keduanya. Pihak yang mengajukan cerai bisa saja dari pihak suami melalui cerai talak atau isteri melalui cerai gugat dengan disertai alasan-alasan tertentu. Salah satu perkara cerai gugat tersebut misalnya dalam Putusan Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh Nomor 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna. Menariknya, putusan ini memuat banyak sekali alasan-alasan cerai. Untuk itu, masalah penelitian ini yaitu bagaimana isi dan pertimbangan hakim dalam perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Cerai Gugat pada perkara No. 0138/Pdt.G/2015/MS. Bna, dan bagaimana tinjauan fikih terhadap putusan dan pertimbangan hakim dalam Perkara Cerai Gugat No.0138/Pdt.G/2015/MS.Bna. Untuk menjawab masalah tersebut, digunakan metode kualitatif dengan kajian studi pustaka (library research). Adapun temuan penelitian ini ada tiga: (1) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam Putusan No. 0138/Pdt.G/Ms.Bna ada dua: Pertama, pertimbangan hukum yuridis, bahwa hakim melihat terpenuhinya unsur materil dan unsur formil persidangan. Kedua, pertimbangan normatif hukum Islam, di mana hakim merujuk menimbang tidak terwujudnya tujuan pernikahan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud QS. Al-Rūm ayat 21. (2) Penggugat mengajukan 10 (sepuluh) alasan cerai. Namun demikian, hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh cenderung menekankan penyebab cerai adalah karena percekcokan atau syiqāq yang telah berlangsung lama. (3) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut gugat dalam Putusan Nomor 0138/Pdt.G/Ms.Bna telah sesuai dengan ketentuan fikih. Pertimbangan hakim ialah adanya mudharat yang lebih besar dalam hubungan penggugat dan tergugat ini sesuai dengan kadiah fikih yang intinya kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.

Penyimpangan ‘Iddah Perceraian Pada Masyarakat Gunung Meriah Aceh Singkil: Analisis menurut Perspektif Islam (Deviation of 'Iddah Divorce in The People of Gunung Meriah Aceh Singkil: An Analysis According to Islamic Perspective) achyar, gamal; hasanah, hayatun
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 2 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

' Iddah is part of the sharia teaching, the implementation is obliged to the wives who are left by her husband, either left dead or left behind because of the divorce or Talak. In certain issues, found the practice of the ‘Iddah that happened to the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. Where the implementation of the ‘iddah divorce is not executed in accordance with the provisions of the law of Islam, in particular there are two research questions in this article, namely; the first deviation ‘iddah divorce on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. This research aims to know the form of irregularities ‘iddah divorce on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil and the second review of Islamic law against ‘iddah divorce that is carried out on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil. The research was conducted using a method of descriptive-analysis analysis. The results showed that the deviation of ‘iddah divorce on the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil there are three forms, namely; accepting proposing to marriage from other people, leaving home without any need and emergency, using fragrance and dress up and the implementation of divorce ' iddah in the community in the district of Gunung Meriah, District of Aceh Singkil and about the provision of ‘iddah in Islamic law. Islamic law through the understanding of the scholars on the evidence of Islamic law is a prohibition for women who are undergoing divorce, whether divorced or divorced to receive the banning of others, out of the house without any urgent need, and wear fragrances and dress up.

Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap QS Al-Nisa: 128) Misran, Misran; Maya Sari, Maya Sari
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 2 (2018): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengabaian kewajiban Istri terhadap suami yang nusyuz dan bagaimana penafsiran Imam Al-Thabari terhadap ayat 128 surat Al-Nisa'. Untuk memperoleh jawaban tersebut penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer dan data sekunder. Maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (Library Research). Berdasarkan hasil kajian dan penelaahan yang dilakukan dalam literatur fiqh dan Tafsir Al-Thabari, seorang istri tidak boleh mengabaikan kewajibannya terhadap suami meskipun suaminya telah nusyuz karena tidak ada anjuran tersebut dalam Q.S. Al-Nisa' ayat 128 mengenai solusi nusyuz suami, kecuali membuat kesepakatan mengurangi hak dan kewajiban masing-masing sebagai jalan perdamaian. Berdasarkan penafsiran Imam Al-Thabari pada Q.S. Al-Nisa' ayat 128 bahwasanya seorang suami mulai bersikap nusyuz disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; istrinya sudah tua, wajahnya tidak mempesona lagi dan istri mandul tidak bisa memberi keturunan. Sehingga suami bersikap acuh dan berpaling darinya serta ingin berpoligami. Pada ayat tersebut Al-Thabari menjelaskan solusi permasalahan seperti ini dengan cara suami-istri membuat persetujuan perdamaian antara keduanya jika seorang istri tidak ingin diceraikan. Namun, jika istri tidak setuju dengan kesepakatan yang dibuat, maka solusi akhirnya ialah bercerai.

Page 6 of 45 | Total Record : 446

4 5 6 7 8

Filter by Year

2017 2025

Filter By Issues

All Issue Vol. 9 No. 3 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 9 No. 2 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 9, No 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 9 No. 1 (2025): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 3 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 2 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 8, No 1 (2024): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 3 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 1 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 2 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 6, No 1 (2022): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 1 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4, No 2 (2020): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 4, No 1 (2020): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 2 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 3, No 1 (2019): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 2 (2018): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 2, No 1 (2018): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 2 (2017): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota banda aceh, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota banda aceh,

Aceh

INDONESIA