JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[STUDI DESKRIPTIF MENGENAI OPINI MAHASISWA TERHADAP FENOMENA APLIKASI WHATSAPP DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN ]]>
<![CDATA[Sigit Hardiyanto]]>;
<![CDATA[Ali Sahbana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.94-103
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana opini mahasiswa terhadap fenomena aplikasi whatsapp di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan karakter fisik pesan saat menggunakan aplikasi whatsapp sangat mempengaruhi makna yang ditimbulkan pada proses pengiriman pesan baik dalam bentuk pesan suara maupun tulisan. Kualitas warna dapat memiliki daya tarik bagi pengguna aplikasi whatsaap ketika menggunakan aplikasi whatsaap. Warna yang menarik dapat memberikan dan membantu artikulasi dari pesan yang disampaikan melalui aplikasi whatsaap. Aplikasi whatsaap sangat menguntungkan bagi manusia dalam menyebarluaskan informasi. Selain menyebarkan informasi juga digunakan untuk sharing antar pengguna mengenai hal yang difikirkan dan dirasakan masing-masing individu.Kata Kunci : Opini Publik, Komunikasi, Aplikasi Whatsapp AbstractHis study aims to find out how student opinions on the phenomenon of whatsapp application at Muhammadiyah University of South Tapanuli. The type of research used is qualitative research with a phenomenological study approach. The technique of collecting data through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the physical character of the message when using the WhatsApp application greatly influences the meaning generated in the process of sending messages both in the form of voice messages and writing. Color quality can have an appeal for whatsaap application users when using the whatsaap application. Attractive colors can provide and help the articulation of messages delivered through the application whatsaap. The application of whatsaap is very beneficial for humans in disseminating information. In addition to disseminating information, it is also used for sharing between users about what each individual thinks and feels. Keywords: Public Opinion, Communication, Whatsaap Application]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI ]]>
<![CDATA[Sutan Siregar]]>;
<![CDATA[Pranjono Pranjono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (37.592 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.74-83
<![CDATA[Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana khususya KDRT, Salah satu contohnya yaitu Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Suami isteri seharusnya wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang tidak mampu ditanggulangi hanya dengan melihat Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP). Karena di dalam KUHP hanya mengatur secara umum bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai KDRT yaitu dibuatnya Undang–Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana tujuan dari pembetukan Undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya tindak KDRT di dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Rumah tangga merupakan ranah yang sangat privasi karena rumah tangga seharusnya bukan merupakan konsumsi publik maka penanganan kasus KDRT Dalam penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini kurang mendapatkan perlindungan yang mencukupi dan spesifik, bahkan permasalahan yang utama berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini di Indonesia. Kata kunci : Hukum, Korban, Tindak Pidana, KDRT]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis) ]]>
<![CDATA[Rahmat Suhargon]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1513.554 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.67-73
<![CDATA[ABSTRAK Usaha Mikro Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Semakin banyak jumlah masyarakat yang berkecimpung di dunia Usaha UMKM pada saat ini juga menghasilkan begitu banyak pula masalah terkait hal tersebut, salah satunya adalah Merek dagang. Dari hal tersebut kecendrungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang olek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari. Perlindungan Hukum Merek Dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya.Kata Kunci : Merek Dagang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Hasan Basri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2034.417 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.57-66
<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan sektor pariwisata pada saat ini telah menjadi sebuah industri. Hal ini dikarenakan aktivitas dari wisata tersebut secara ekonomi telah menciptakan permintaan yang memerlukan pemenuhan pasar bagi produk jasa dan pelayanan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang saling melengkapi, dimana syarat untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung si suatu objek wisata bukan hanya sekedar pada keindahan alam atau kekhasan budaya saja. Akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya yaitu pada kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, produk cendera mata yang unik, perhotelan, makanan khas ataupun biro perjalanan. Pariwisata disini mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut. Perkembangan industri pariwisata ini secara tidak langsung menimbulkan dampak atau manfaat multi ganda (multiplier effect) bagi Negara, Pemerintah daerah dan masyarakat. Selain mendatangkan devisa bagi Negara dan pendapatan daerah, pengembangan industri pariwisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu membuka dan memperluas kesempatan kerja,serta meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. Kata kunci : Pariwisata, Peningkatan Ekonomi, Sumenep]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM SURAT EDARAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 511.I/ 5900/ 2018 TENTANG PENGGUNAAN LPG BERSUBSIDI TABUNG 3 KILOGRAM BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Dedy Suhendra]]>;
<![CDATA[Muhammad Faisal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2057.196 KB)
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.84-93
<![CDATA[Abstrak Gas LPG merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat pada saat ini, apalagi sejak berjalannya Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG pada tahun 2007. Perbedaan harga antara LPG bersubsidi dan non subsidi tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku pasar, maupun oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menjual LPG 3 Kg kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya dengan harga yang lebih tinggi, ataupun ulah para pengoplos LPG 3 Kg ke Tabung 12 Kg, bahkan cenderung menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kilogram Bersubsidi di pasaran. Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dalam mnelaksanakan tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan Gas LPG 3 Kg, mengambil sebuah kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Tatanan Hukum Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan berdasarkan Sistim Perundang-Undangan yang Berlaku di Negara Republik Indonesia.Kata kunci : Analisis Hukum, LPG Bersubsidi, Surat Edaran.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG BAGI UMKM DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN RAKYAT (Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis) ]]>
<![CDATA[Suhargon, Rahmat]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.67-73
<![CDATA[ABSTRAK Usaha Mikro Kecil Menengah atau lazim kita kenal sebagai UMKM mempunyai banyak peranan penting dalam perekonomian. Salah satu peranannya yang paling krusial dalam pertumbuhan ekonomi adalah menstimulus dinamisasi ekonomi. Karakternya yang fleksibel dan cakap membuat UKM dapat direkayasa untuk mengganti lingkungan bisnis yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan besar. Dalam banyak kasus, dari sejumlah UKM yang baru pertama kali memasuki pasar, di antaranya dapat menjadi besar karena kesuksesannya dalam beroperasi. Semakin banyak jumlah masyarakat yang berkecimpung di dunia Usaha UMKM pada saat ini juga menghasilkan begitu banyak pula masalah terkait hal tersebut, salah satunya adalah Merek dagang. Dari hal tersebut kecendrungan akan menimbulkan potensial permasalahan dikemudian harinya yaitu Penyalahgunaan Merek Dagang olek pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dikarenakan UMKM tidak memiliki perlindungan hukum apabila merek dagang dari usaha UMKM tersebut belum didaftarkan merek dagangnya. Hal ini akan merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan haknya apabila timbul permasalahan sengketa dikemudian hari. Perlindungan Hukum Merek Dagang di Indonesia berlaku setelah dilakukannya pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih tepatnya ketika Permohonan dikabulkan Ditjen HKI, maka perlindungan hukum terhadap merek dagang yang sudah diterima sudah mulai berlaku dan dimana perlindungan hukum tersebut sesuai merek dagang sebagaimana ditampilkan dalam permohonannya.Kata Kunci : Merek Dagang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN PARIWISATA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMENEP ]]>
<![CDATA[Basri, Hasan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.57-66
<![CDATA[ABSTRAKPerkembangan sektor pariwisata pada saat ini telah menjadi sebuah industri. Hal ini dikarenakan aktivitas dari wisata tersebut secara ekonomi telah menciptakan permintaan yang memerlukan pemenuhan pasar bagi produk jasa dan pelayanan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan yang saling melengkapi, dimana syarat untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung si suatu objek wisata bukan hanya sekedar pada keindahan alam atau kekhasan budaya saja. Akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya yaitu pada kelengkapan sarana dan prasarana yang ada, produk cendera mata yang unik, perhotelan, makanan khas ataupun biro perjalanan. Pariwisata disini mempunyai peranan penting dalam upaya pembangunan dan pengembangan suatu daerah. Bahkan pada beberapa daerah menunjukkan bahwa industri pariwisata mampu mendongkrak daerah tersebut. Perkembangan industri pariwisata ini secara tidak langsung menimbulkan dampak atau manfaat multi ganda (multiplier effect) bagi Negara, Pemerintah daerah dan masyarakat. Selain mendatangkan devisa bagi Negara dan pendapatan daerah, pengembangan industri pariwisata ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, yaitu membuka dan memperluas kesempatan kerja,serta meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah tujuan wisata. Kata kunci : Pariwisata, Peningkatan Ekonomi, Sumenep]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM SURAT EDARAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 511.I/ 5900/ 2018 TENTANG PENGGUNAAN LPG BERSUBSIDI TABUNG 3 KILOGRAM BAGI USAHA KECIL MIKRO DAN RUMAH TANGGA DI KOTA PADANGSIDIMPUAN ]]>
<![CDATA[Suhendra, Dedy]]>;
<![CDATA[Faisal, Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.84-93
<![CDATA[Abstrak Gas LPG merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat pada saat ini, apalagi sejak berjalannya Program Pemerintah tentang Konversi Minyak Tanah ke Gas LPG pada tahun 2007. Perbedaan harga antara LPG bersubsidi dan non subsidi tersebut sering dimanfaatkan oleh para pelaku pasar, maupun oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menjual LPG 3 Kg kepada pihak-pihak yang tidak seharusnya dengan harga yang lebih tinggi, ataupun ulah para pengoplos LPG 3 Kg ke Tabung 12 Kg, bahkan cenderung menyebabkan kelangkaan LPG 3 Kilogram Bersubsidi di pasaran. Pemerintah Kota Padangsidimpuan, dalam mnelaksanakan tugasnya untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap kebutuhan Gas LPG 3 Kg, mengambil sebuah kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kedudukan surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Tatanan Hukum Indonesia dan bagaimana kekuatan hukum Surat Edaran Walikota Padangsidimpuan Nomor 511.I/ 5900/ 2018 tentang Penggunaan LPG Bersubsidi Tabung 3 Kilogram Bagi Usaha Kecil Mikro dan Rumah Tangga di Kota Padangsidimpuan berdasarkan Sistim Perundang-Undangan yang Berlaku di Negara Republik Indonesia.Kata kunci : Analisis Hukum, LPG Bersubsidi, Surat Edaran.]]>
<![CDATA[STUDI DESKRIPTIF MENGENAI OPINI MAHASISWA TERHADAP FENOMENA APLIKASI WHATSAPP DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN ]]>
<![CDATA[Hardiyanto, Sigit]]>;
<![CDATA[Sahbana, Ali]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.94-103
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana opini mahasiswa terhadap fenomena aplikasi whatsapp di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan karakter fisik pesan saat menggunakan aplikasi whatsapp sangat mempengaruhi makna yang ditimbulkan pada proses pengiriman pesan baik dalam bentuk pesan suara maupun tulisan. Kualitas warna dapat memiliki daya tarik bagi pengguna aplikasi whatsaap ketika menggunakan aplikasi whatsaap. Warna yang menarik dapat memberikan dan membantu artikulasi dari pesan yang disampaikan melalui aplikasi whatsaap. Aplikasi whatsaap sangat menguntungkan bagi manusia dalam menyebarluaskan informasi. Selain menyebarkan informasi juga digunakan untuk sharing antar pengguna mengenai hal yang difikirkan dan dirasakan masing-masing individu.Kata Kunci : Opini Publik, Komunikasi, Aplikasi Whatsapp AbstractHis study aims to find out how student opinions on the phenomenon of whatsapp application at Muhammadiyah University of South Tapanuli. The type of research used is qualitative research with a phenomenological study approach. The technique of collecting data through observation, interviews and documentation. The results of the study show that the physical character of the message when using the WhatsApp application greatly influences the meaning generated in the process of sending messages both in the form of voice messages and writing. Color quality can have an appeal for whatsaap application users when using the whatsaap application. Attractive colors can provide and help the articulation of messages delivered through the application whatsaap. The application of whatsaap is very beneficial for humans in disseminating information. In addition to disseminating information, it is also used for sharing between users about what each individual thinks and feels. Keywords: Public Opinion, Communication, Whatsaap Application]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI ]]>
<![CDATA[Siregar, Sutan]]>;
<![CDATA[Pranjono, Pranjono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v3i2.2019.74-83
<![CDATA[Di Indonesia banyak terjadi tindak pidana khususya KDRT, Salah satu contohnya yaitu Kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau keluarga banyak dilakukan oleh seorang suami, seperti suami melakukan kekerasan terhadap istrinya dengan memukul atau menampar istrinya, menendang dan memaki-maki dengan ucapan yang kotor. Suami isteri seharusnya wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Akan tetapi, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah masalah yang tidak mampu ditanggulangi hanya dengan melihat Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan KUHP). Karena di dalam KUHP hanya mengatur secara umum bentuk kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus mengenai KDRT yaitu dibuatnya Undang–Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dimana tujuan dari pembetukan Undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah terjadinya tindak KDRT di dalam keluarga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut adalah untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan mewajibkan negara dan masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan upaya pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Rumah tangga merupakan ranah yang sangat privasi karena rumah tangga seharusnya bukan merupakan konsumsi publik maka penanganan kasus KDRT Dalam penyelesaian permasalahan kekerasan dalam rumah tangga ini kurang mendapatkan perlindungan yang mencukupi dan spesifik, bahkan permasalahan yang utama berkaitan dengan hukum berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan bagi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini di Indonesia. Kata kunci : Hukum, Korban, Tindak Pidana, KDRT]]>
