cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,482 Documents
 25   26   27   28   29 
Konsep Diversi sebagai Realisasi dari Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan Alternatif dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana Nindy Dwiyana Putri; Mitro Subroto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.898-905

Abstract

Penelitian ini membahas konsep Diversi sebagai implementasi dari Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak sebagai sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan yang memadai. Meskipun Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang yang mementingkan hak dan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak masih memiliki dampak negatif terhadap mereka, termasuk stigmatisasi. Oleh karena itu, diversi, yang merupakan bagian dari restorative justice, diperkenalkan untuk mengalihkan anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana formal.Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat, menghindarkan anak dari penjara, dan menekankan tanggung jawab sosial anak. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan dalam penerapan diversi, termasuk perbedaan pemahaman, kurangnya kerja sama, dan kurangnya sarana. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemulihan anak pelaku tindak pidana melalui diversi, termasuk memberikan dukungan sosial, pendampingan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak-anak.Untuk memaksimalkan efektivitas diversi, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, identifikasi kriteria diversi yang jelas, program yang tepat, partisipasi aktif anak-anak, evaluasi dampak, pemantauan, dan tindak lanjut. Dengan mengatasi hambatan internal dan eksternal, diversi dapat menjadi alat yang efektif dalam memulihkan anak pelaku tindak pidana dan mencegah terulangnya tindak pidana.Kata Kunci: Diversi, Keadilan Restoratif, Anak Pelaku Tindak Pidana
Politisasi Kebijakan Program Marasa Ali Baal Masdar Muh Fajar Ramadhan
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.362-365

Abstract

AbstractOne of the important stages in the public policy cycle is policy implementation. Implementation is often considered only as the implementation of matters that have been decided by the legislature or decision makers, as if this stage had less influence. However, in reality, the implementation stage becomes very important because a policy will be meaningless if it cannot be implemented properly and correctly. This research is a descriptive qualitative research with literature review data collection method. West Sulawesi Province as one of the youngest provinces, where there are still many villages in the underdeveloped category and some of the people are below the poverty line, especially in rural areas, so to accelerate poverty alleviation, especially in rural areas, a comprehensive way of overcoming it is needed by involving all stakeholders. interest; the Independent, Smart and Healthy Village (MARASA) program as one of the priority programs in the West Sulawesi Provincial RPJMD 2017-2022 is a program designed to streamline poverty alleviation efforts through strategic and integrated cross-sector management to achieve an independent, smart and healthy community .Keywords: MARASA, Politicization, Policy
INOVASI PELAYANAN PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR OLEH DINAS PERDAGANGAN PROV JATIM MELALUI E- SKA Muhammad Fikri Fatchul Yaqien; Ismail Ismail; Fierda Nurany
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.862-867

Abstract

This research aims to understand the world of international trade/export-import and its benefits and factors. The types of this research are data reduction, data presentation, and drawing conclusions because this research is descriptive qualitative in nature, the location of this research is at the East Java Province Disperindag Office. The technique of collecting data through a number of (documented information) in the form of written documents or recordings is known as the documentary technique. The results of the research that the researchers obtained were that International Trade Policy is the actions taken by a country to influence the ongoing international trade. In this case, it relates to actions on current accounts rather than the international balance of payments, especially regarding exports and imports of goods/services. Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, the East Java Province Industry and Trade Service is established based on East Java Province Regional Regulation Number 9 of 2008 concerning the Organization and Work Procedures of the East Java Province Regional Service which is led by a Head of Service and assisted by a Service Secretary; 7 (seven) Fields (Standardization and Design of Industrial Products, Agro & Chemical Industry, Metal Industry, Textile & Miscellaneous Machinery, Electronics & Telematics Transportation Equipment Industry, Domestic Trade, International Trade, and Metrology Functional Position Groups and Service Technical Implementation Units, then Therefore, the East Java Provincial Industry and Trade Service was established based on regional regulation number 11 of 2016 concerning the formation and composition of regional apparatus which is led by a service head who is assisted by a service secretary. Keywords: Export-import, Trade, E-SKA.
PEMENUHAN HAK DISABILITAS DALAM MEMBANGUN INTEGRASI BANGSA DI LAPAS INDONESIA Muhammad Fadel; Mitro Subroto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.826-832

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak disabilitas dalam konteks membangun integrasi bangsa di Lapas Indonesia. Penyandang disabilitas sering mengalami marginalisasi dan hambatan dalam partisipasi sosial. Penelitian ini menganalisis aksesibilitas fisik fasilitas, program pendidikan dan pelatihan inklusif, pelayanan kesehatan yang memadai, dan partisipasi dalam program rehabilitasi sosial di lapas. Hasilnya mengindikasikan kurangnya aksesibilitas fisik, program pendidikan yang terbatas, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan stigma sosial sebagai hambatan utama dalam pemenuhan hak disabilitas. Integrasi narapidana disabilitas dapat mendukung pembangunan bangsa yang inklusif. Studi ini merekomendasikan perbaikan aksesibilitas fisik fasilitas, pengembangan program pendidikan inklusif yang sesuai, peningkatan pelayanan kesehatan yang memadai, dan upaya pengurangan stigma sosial. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan narapidana disabilitas dapat lebih berpartisipasi dalam masyarakat setelah pembebasan, berkontribusi positif, dan mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam tindakan kriminal.Kata Kunci: Narapidana Disabilitas, Hak Narapidana, Lapas Indonesia
Strategi Pemanfaatan Modal Politik Dan Modal Sosial Calon Anggota Legislatif Menghadapi Pemilu Legislatif 2024 Ariq Aqshal Alfaridzy Heriyanto; Ratnia Solihah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.366-374

Abstract

Pada artikel ini lebih berfokus untuk mengkaji tentang strategi dalam pemanfaatan modal politik dan modal sosial salah satu aktor politik untuk mempertahankan kekuasaan saat pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2024 yang berlokasi di Kabupaten Majalengka. Kedua modalitas ini menjadi suatu kekuatan yang wajib dimiliki oleh para aktor politik saat hendak bersaing dalam kontestasi politik. Karena modalitas politik yang diusung oleh para aktor politik berupa modal politik dan modal sosial sangat efektif memenangkan kontestasi politik. Beberapa hasil temuan ini dapat membuktikan bahwa berbagai modalitas tersebut memberikan pengaruh saat menentukan kemenangan para calon kandidat atau aktor politik dalam kontestasi politik. Dapat terlihat keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di Kabupaten Majalengka ini masih relatif rendah keterpilihannya masih di bawah 30% kursi yang diperebutkan pada Pemilu Legislatif (Pileg) dari tahun 2019-2024. Kemenangan Rinna Sri Isdiyati dalam Pemilu Legislatif (Pileg) di Kabupaten Majalengka pada tahun 2019 terdapat perbedaan, karena modal politik dan modal sosial yang dibawa oleh beliau walaupun terbatas namun dapat memberikan kemenangan. Rinna Sri Isdiyati mempunyai keunggulan pada modal modal politik dan modal sosial yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh para lawan politiknya. Bagi para calon kandidat atau kontestan yang sama sekali tidak mempunyai kesiapan kedua basic tersebut tidak akan mampu bersaing di arena politik. Sehingga, apabila tidak ingin kalah dalam pertarungan politik dengan kontestan lainnya maka, para calon kandidat yang sudah terpilih harus mempunyai modal politik dan modal sosial yang memadai, kemudian konsisten juga dalam memperjuangkan segala hal aspirasi dari rakyat, melaksanakan fungsi representasi, selalu menyempatkan untuk hadir ditengah masyarakat ketika diperlukan, serta menjadi wakil rakyat yang bertanggungjawab di daerah pemilihannya.
STRATEGI CITY BRANDING KOTA TUBAN DI ERA BUPATI MILENIAL Satya Irawatiningrum; Nibrosu Rohid
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.398-405

Abstract

AbstrakKota Tuban saat ini dipimpin oleh Bupati yang masih berusia 31 tahun di tahun 2023 ini. Bupati yang menjabat sejak 2021 ini telah merubah wajah Kota Tuban menjadi lebih “remaja” melalui arsitek taman-taman kota yang lebih modern, lebih simpel, dan lebih elegan.Posisi Kota Tuban yang berada di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah di bagian utara merupakan posisi yang strategis untuk membentuk city branding. Potensi yang dimiliki oleh Kota Tuban seharusnya mampu menjadi modal untuk membranding atau melabeli Kota Tuban menjadi kota yang sesuai dengan karakternya. Manfaat city branding secara khusus membuat suatu kota bisa dikenal secara luas oleh masyarakat dan menciptakan citra kota tersebut. Selain itu city branding secara signifikan dapat mempengaruhi custumer satisfaction atau kepuasan konsumen serta customer loyalty atau loyalitas konsumen, sehingga pada akhirnya memberikan dampak yang besar terhadap strategi pemasaran suatu kawasan wisata daerahJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme.Hasil yang diperoleh bahwa strategi city branding yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sudah berjalan baik. Namun, sebetulnya Bupati Tuban saat ini telah melakukan rebranding Kota Tuban tanpa mengubah city branding yang sudah ada, yaitu Tuban Bumi Wali, The Spirit of Harmony. Namun Bupati Tuban memunculkan tagline baru yang menggambarkan visi Bupati, yaitu Mbangun Deso Noto Kutho. Kata kunci: strategi, city branding, bupati milenial AbstractTuban is a city led by a regent that is still young, he’s only 31 years old this year. The regent, who has been in office since 2021, has brought the image of Tuban its own to be more ‘younger’ with its architecture of the city park that is more modernized, simple, and elegant.The position of Tuban City is between the border of East Java and Central Java in the north is a strategic position to make city branding. The potential could be the modal for branding or labeling Tuban City as its characteristic. The benefit of City Branding especially can bring a city to be better known by people and make its impression. Besides that city branding significantly can influence customer satisfaction and customer loyalty so it can bring a big effect on the marketing strategy of a regional tourism area. The type of research used is descriptive qualitative research with a constructivist approach. The results obtained from the city branding strategy that did by the Tuban Government are gone well. However, the Regent of Tuban nowadays is still doing a rebranding of Tuban City without changing the old city branding that still goes on, that’s ‘Tuban Bumi Wali, The Spirit of Harmony’. Besides that, the Regent of Tuban came up with a new tagline that illustrates his vision, which is ‘Mbangun Deson Noto Kutho’ ( re: Building villages, Organizing City) Key words: strategy, city branding, milenial regent
Analisis Implementasi Pembinaan Pendidikan Pada Kelompok Rentan Anak Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Anak M Abdu Nugraha; Mitro Subroto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.774-778

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi pembinaan pendidikan pada kelompok rentan anak binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di Indonesia. Anak-anak dalam situasi pemasyarakatan adalah kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi. Meskipun regulasi mengatur hak pendidikan mereka, tantangan dalam akses dan kualitas pendidikan masih ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian mengungkapkan keterbatasan akses pendidikan, kurangnya kualitas pembinaan pendidikan, serta koordinasi yang lemah antara lembaga terkait. Saran yang diajukan termasuk perbaikan fasilitas pendidikan di LAPAS, pelatihan dan pengembangan staf pendidikan, integrasi rehabilitasi dalam kurikulum, dan peningkatan koordinasi antar-lembaga. Pemantauan dan evaluasi berkala juga diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan.
Peluang dan Strategi Kerja Sama Yang Dapat Dilakukan Perpustakaan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan dengan Perpustakaan Institut Teknologi Sawit Indonesia (ITSI) Medan Nur'aini Nur'aini; Rayyana Dario Silva
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.578-582

Abstract

Artikel ini membahas tentang peluang dan strategi kerja sama yang dilakukan oleh Perpustakaan Pusat Penelitian Kelapa Sawit dengan Perpustakaan Institut Teknologi Sawit Indonesia. Kerja sama dilakukan karena terdapat peluang di antara kedua perpustakaan untuk melakukan kerja sama, yakni kebutuhan akan koleksi disertai latar belakang organisasi yang sama. Kerja sama dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, mulai dari pertukaran koleksi hingga sampai silang layanan. Untuk memastikan agar kerja sama berjalan dengan baik, perlu disusun strategi yang matang. Sehingga kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat berkesinambungan dan menguntungkan kedua belah pihak.Kata kunci: peluang, strategi kerja sama, kerja sama perpustakaan.
EKSISTENSI UANG JUJURAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BANJAR: Perspektif Tokoh Agama Dan Generasi Muda Ali Sunarno; Anisa Dewi; Debi Rumenta Sitorus; Erni Supriyani; Mia Handriani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.414-419

Abstract

AbstrakSalah satu adat Banjar terkait dengan perkawinan adalah pemberian uang jujuran yang merupakan kewajiban dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Namun demikian, teknologi dan zaman yang berkembang dapat mempengaruhi eksistensi budaya dan budaya lokal dengan kekecewaan terhadap kejujuran uang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelediki keberadaan uang jujuran pada pernikahan adat Banjar terutama dalam perspektif tokoh agama dan generasi muda. Penelitian menggunakan metode deskriptif deskriptif dengan mewawancarai 7 informan yang terdiri dari tokoh agama dan anak muda. Penelitian juga dilakukan melalui observasi dan dokumentasi terhadap adat pernikahan Banjar di Banjarmasin dan Martapura Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa:(1) Uang jujuran dianggap oleh masyarakat menjadi kewajiban sebelum melangsungkan pernikahan yang nantinya uang tersebut digunakan untuk keperluan resepsi dan modal awal berumah tangga. (2) Besaran uang jujuran tergantung pada beberapa faktor antara lain: kebiasaan setempat (jumlah pasar), kedudukan sosial, tingkat pendidikan, dan kecantikan calon pengantin perempuan. Meskipun demikian jumlah uang jujuran tidak bersifat mutlak dan kembali pada kesepakatan kedua belah pihak. (3) Secara agama uang jujuran bukan kewajiban karena tidak menjadi syarat sahnya pernikahan.Uang jujuran diperbolehkan menurut agama kecuali jika memberatkan pihak laki-laki sehingga berpotensi membatalkan pernikahan, besaran uang jujuran menjadi bahan kesombongan dan menaikkan status sosial, serta menjadi ajang gengsi di masyarakat. (4) Perspektif anak muda terhadap uang jujuran diklasifikasikan menjadi dua pandangan yaitu perspektif pihak-laki yang memberi dan pihak perempuan laki-laki yang menerima uang jujuran. Pihak laki - laki sebenarnya sedikit menolak adanya uang jujuran karena dianggap memberatkan, namun karena sudah menjadi adat maka jujuran sudah dianggap lumrah dan wajib. Di sisi lain pihak perempuan menganggap bahwa kejujuran uang merupakan kewajiban laki-laki dan menjadi bukti keseriusan untuk diikat serta penggunaannya untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pro dan kontra pemberian uang jujuran pada pernikahan adat Banjar. Pihak laki - laki sebenarnya sedikit menolak adanya uang jujuran karena dianggap memberatkan, namun karena sudah menjadi adat maka jujuran sudah dianggap lumrah dan wajib. Di sisi lain pihak perempuan menganggap bahwa kejujuran uang merupakan kewajiban laki-laki dan menjadi bukti keseriusan untuk diikat serta penggunaannya untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pro dan kontra pemberian uang jujuran pada pernikahan adat Banjar. Pihak laki - laki sebenarnya sedikit menolak adanya uang jujuran karena dianggap memberatkan, namun karena sudah menjadi adat maka jujuran sudah dianggap lumrah dan wajib. Di sisi lain pihak perempuan menganggap bahwa kejujuran uang merupakan kewajiban laki-laki dan menjadi bukti keseriusan untuk dingin serta penggunaannya untuk kepentingan bersama. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pro dan kontra pemberian uang jujuran pada pernikahan adat Banjar.Kata Kunci : Uang Jujur, Pernikahan, Adat Banjar
Pengaruh Empowering Leadership Terhadap Perilaku Inovatif Pegawai Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang Jimly Ashiddiqie Arsas; Kusmiyanti Kusmiyanti
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.925-932

Abstract

Sumber daya manusia (SDM) adalah kekuatan pendorong organisasi untuk kreatif, dan perencana strategis. Jika sumber daya manusia tidak dikelola dengan baik, maka organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam organisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih lanjut tentang pengarung empowering leadership terhadap perilaku inovatif pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan merujuk kepada perhitungan tabel Krejcie and Morgan berjumlah 94 pegawai Lapas Kelas IIA Padang. Pengumpulan data menggunakan angket kuesioner yang diberikan kepada setiap pegawai secara langsung. Analisis data menggunakan uji regresi linear berganda dengan SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y, dengan nilai R square 29,5%. Penelitian ini mendapati persamaan regresi Y= 6,979 + 0,352 X, yang berarti persamaan regresi ini berbandidng lurus karena nilai koefisien b memiliki nilai positif.

Page 27 of 149 | Total Record : 1482

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue