cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora
Published by Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan
ISSN : 25485067     EISSN : 25986236     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Muqoddimah merupakan kumpulan penelitian ilmiah tentang Ilmu Sosial, khususnya yang berhubungan dengan disiplin Ilmu Sosial, Politik, Administrasi dan Humaniora, diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, tujuan pengembangan jurnal ini adalah sebagai wadah publikasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru dalam ilmu-ilmu sosial. Jurnal Ilmiah Muqoddimah menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (non penelitian) dari penulis umum.Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Maret – Agustus dan September – Februari).
Arjuna Subject : -
Articles 1,482 Documents
 27   28   29   30   31 
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Tapanuli Selatan Yessi Siregar; Ali Sahbana; Tuti Handayani
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i1.2023.332-336

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena rendahnya tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pemilu. Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu belum maksimal melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula yang jumlahnya cukup potensial. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik analisa deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian ini diketahui bahwa KPU telah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula antara lain sosialisasi langsung dan juga melalui media cetak maupun elektronik serta membentuk tim relawan demokrasi KPU. Sosialisasi yang dilakukan KPU hanya sosialisasi dengan mendatangi sekolah-sekolah SMU sederajat, melakukan karnaval keliling, mencetak brosur, iklan, spanduk, dan buku sosialisasi. Faktor-faktor yang menghambat kinerja KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula adalah karena keterbatasan waktu dan sulitnya menjumpai pemilih pemula yang tidak berada ditempat pada saat dilakukan sosialisasi.
UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG Ari Irmansyah; Mitro Subroto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.906-910

Abstract

Artikel ini membahas pemenuhan hak pendidikan bagi anak binaan pemasyarakatan di LPKA Kelas II Bandung. Anak-anak adalah aset masa depan yang perlu dilindungi dan diberi pendidikan agar mereka dapat berkontribusi positif pada negara. Peraturan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, menegaskan perlunya melindungi hak-hak anak, termasuk pendidikan dan perlindungan dari tindakan kriminal.LPKA Kelas II Bandung bertanggung jawab atas pembinaan dan pendidikan Anak. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala seperti kurangnya pedoman teknis, keterbatasan sumber daya manusia, dan fasilitas yang terbatas, LPKA berupaya memenuhi hak-hak anak dengan menyelenggarakan pendidikan formal, pembinaan keagamaan, dan program-program lainnya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi pembinaan Anak di LPKA Kelas II Bandung. Hasilnya menunjukkan beberapa kendala, termasuk kurangnya pedoman teknis dan keterbatasan sumber daya manusia.Kesimpulannya, pemenuhan hak pendidikan anak binaan pemasyarakatan di LPKA adalah aspek penting dalam reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan, disarankan untuk menyediakan pedoman teknis yang jelas, meningkatkan sumber daya manusia, dan memperbaiki fasilitas pendukung.Kata Kunci: Anak, LPKA Bandung, Hak Pendidikan
Ketentuan Hukum Tatanan Negara Yang Sesuai Dalam Politik Islam Muhammad Rifai Arrahman
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.560-564

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dalam politik Islam. Politik Islam merupakan cabang politik yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan sistem politik. Dalam konteks ini, ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai adalah aturan-aturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan sejalan dengan praktek politik Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen dan studi literatur. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa dalam politik Islam, ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai meliputi prinsip-prinsip keadilan sosial, kebebasan beragama, partisipasi politik yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip moral Islam. Selain itu, ditemukan pula bahwa implementasi ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dalam politik Islam dapat memberikan manfaat seperti stabilitas politik, keharmonisan antara agama dan negara, pengakuan dan perlindungan terhadap keragaman budaya dan agama, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat juga tantangan dalam menerapkan ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dalam politik Islam, antara lain interpretasi yang beragam terhadap ajaran Islam, konflik kepentingan politik, dan pemenuhan hak-hak minoritas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya ketentuan hukum tatanan negara yang sesuai dalam politik Islam dan mendorong perdebatan serta upaya untuk mengembangkan sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Kata kunci: Hukum, Politik Islam, Tatanan Negara.
Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Pegawai Yuwanita Karlina
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.677-686

Abstract

Terjadinya pandemi Covid-19 menimbulkan masalah kesehatan mental pada pegawai di Kantor Humas salah satu perguruan tinggi di Jakarta. Banyaknya stressor di tempat kerja membuat pegawai mengalami tekanan mental seperti cemas, stres, dan depresi. Penulis menemukan bahwa stressor yang paling mempengaruhi adalah kurangnya komunikasi di antara pimpinan dan pegawai, tuntutan bekerja melebihi batas waktu kerja, serta melakukan kegiatan luring dengan layanan tatap muka secara langsung. Tulisan ini mencoba untuk fokus pada beragam stressor yang dihadapi pegawai akibat pandemi yang digambarkan secara kualitatif. Otoetnografi dipilih oleh penulis untuk menjelaskan situasi dan kondisi di lapangan dengan lebih detil. Wawancara mendalam dan pengamatan terlibat juga penulis lakukan agar mengetahui apa yang dialami dan dirasakan oleh informan. Penulis mengharapkan artikel ini dapat memberi sumbangsih untuk kajian antropologi psikologi khususnya kesehatan mental pegawai di tempat kerja sehingga dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan agar kesejahteraan pegawai dapat terpenuhi.
Pelayanan Aksesibilitas Guiding Block Bagi Narapidana Penyandang Disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut Muhamad Luthfi Fadilatul Rasyid; Mitro Subroto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.838-843

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tingkat aksesibilitas Guiding Block, sebuah fasilitas yang dirancang untuk membantu narapidana penyandang disabilitas dalam mobilitas dan orientasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut. Penelitian dilakukan dengan pendekatan etnografi yang melibatkan observasi langsung, wawancara dengan narapidana penyandang disabilitas, petugas Lapas, serta analisis dokumen dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adanya upaya untuk meningkatkan aksesibilitas, masih terdapat tantangan yang signifikan dalam pelayanan Guiding Block. Narapidana penyandang disabilitas menghadapi hambatan fisik dan sosial yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan efektif. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk perbaikan sistem pemasyarakatan yang lebih inklusif dan adil. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung hak-hak narapidana penyandang disabilitas dan meningkatkan aksesibilitas di seluruh lembaga pemasyarakatan.Kata Kunci: Pelayanan, narapidana, disabilitas
Implementasi Peraturan Pengijingan Makam Di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri Aprilianata Aprilianata; Siti Awaliyah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.436-446

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk membahas implementasi peraturan larangan pengijingan makam di Desa Gampeng, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa proses pengesahan peraturan pengijingan di Desa Gampeng melalui tiga tahap yaitu kebijakan secara lisan, peraturan secara tertulis, dan peraturan revisi dengan penambahan sanksi yang tegas. Upaya Pemerintah Desa Gampeng dalam menegakkan peraturan tersebut melalui sosialisasi, pengangkatan juru kunci makam di Desa Gampeng berdasarkan pemilihan, disposisi pemerintah desa, serta penegakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi kebijakan. Penegakan hukum baik dari substansi hukum dan struktur penegak hukum menciptakan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.
Government Collaboration in Developing Creative Skills to Realize the Empowerment of Mental Patients Riri Maria Fatriani; Rima Sukma Febrianti; Syafiiqah Al-Amiirah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.658-666

Abstract

Government plays an important role in creating an environment that supports the development of creative skills for mental patients, which contributes to increased sense of empowerment, better self-confidence, and positive social interaction. This study analyzes how this collaboration between stakeholders empowers mental patients in the form of creativity skills in Indonesia. This research uses a qualitative approach The source of this research data is Online news media. Data is obtained using the N capture feature on Nvivo 12 plus where the N capture feature is a web browser extension developed to capture web content in the form of website content, social media, and other document content such as scientific articles. The results showed that the government has an important role in the implementation of empowerment, which is as much as 42.39%, then mental hospitals contribute as much as 33.77%, and finally creative industry players who conduct skills training as much as 24.83%. From this data, it shows that these three related elements have provided real implementation for mental patients so that justice and patient rights can be fulfilled. The skills provided consist of Visual Arts, Music and Music Therapy, Creative Writing, Garden and Landscaping, Handicrafts.
ANALISIS DAMPAK PROGRAM REHABILITASI TERHADAP KELOMPOK RENTAN (NARAPIDANA TERORIS) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA Iin Feriandi; Mitro Subroto
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 3 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i3.2023.779-782

Abstract

Penelitian ini menganalisis dampak program rehabilitasi terhadap kelompok narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Narapidana teroris dihadapkan pada isolasi sosial yang meningkatkan risiko radikalisasi di dalam penjara. Program rehabilitasi yang ada juga mengalami tantangan, khususnya dalam pemahaman staf lembaga pemasyarakatan tentang ideologi radikal.Untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi, diperlukan pelatihan staf yang lebih baik, peningkatan akses narapidana teroris ke program pendidikan, dan pelatihan yang sesuai, serta kolaborasi dengan ahli deradikalisasi. Evaluasi berkelanjutan terhadap program-program ini penting untuk membuat perubahan yang sesuai.Hasil penelitian ini dapat membantu memahami narapidana teroris di Indonesia dan merancang program rehabilitasi yang lebih efektif dalam mengatasi tantangan terorisme di konteks pemasyarakatan. Ini memiliki implikasi signifikan dalam menjaga keamanan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme.Kata Kunci: Narapidana Kelompok Rentan, Narapidana Teroris, Lapas Resiko Tinggi
Perbandingan Kebijakan Ketahanan Pangan Indonesia dan Vietnam Yulia Eka Wulandari; Windy Annisa; Gun Gun Gumilar; Dewi Noor Azijah
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.356-361

Abstract

Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan peringatan terkait krisis pangan yang dapat menjadi ancaman di masa pandemi Covid-19. Berbagai negara berupaya mengambil tindakan secara tepat dan cepat untuk mencegah terjadinya krisis pangan termasuk negara Indonesia dan Vietnam. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Vietnam selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan metode komparatif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia maupun Vietnam memiliki perbedaan dalam menyikapi hal tersebut karena diakibatkan oleh perbedaan sistem pemerintahan serta situasi yang terjadi pada masing-masing negara.Pemerintah Indonesia merumuskan beberapa kebijakan baru untuk mencegah krisis pangan yaitu dengan menjaga stabilitas harga pangan, mendukung petani kecil, meningkatkan produksi tanaman pangan dan membangun food estate. Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya proses perbedaan perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang.Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya perbedaan proses perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang. Kebijakan ketahanan pangan Vietnam meliputi kerugian pajak pertanian, biaya irigasi dan pengurangan kerugian pascapanen dengan melindungi pinjaman bunga. Adanya proses perbedaan perencanaan kebijakan pada kedua negara tersebut, Pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan baru dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi, sedangkan Pemerintah Vietnam menjalankan kebijakan yang telah ada secara efektif dan bersifat turun temurun sehingga berdampak jangka panjang.
Tergerusnya Tradisi Marsialap Ari Dalam Masyarakat Tapanuli Bagian Selatan Effan Zulfiqar; Safran Efendi Pasaribu
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.526-531

Abstract

Marsilap ari sebagai salah satu bentuk tradisi masyarakat di wilayah Tapanuli Bagian Selatan yang telah dipraktikan berabad-abad ternyata dalam 40 tahun terakhir sudah tergerus dalam kehidupan masyarakat terutama di perdesaan. Artikel ini mencoba melihat apa saja yang menjadi factor penyebab tergerusnya kearifan lokal marsialap ari. Dengan pendekatan studi pustaka, diketahui  penyebab tergerusnya tradisi marsialap ari tersebut, diantaranya menguatnya nilai-nilai individualistik, pragmatis dan materialistik di tegah-tengah masyarakat. Termasuk  kehadiran mesin-mesin  pertanian  juga telah mengambil alih semua yang dikerjakan dengan marsialap ari selama ini sejak tahap pembersihan sawah sampai panen. Di samping tradisi marsialap ari tidak lagi tersosialisasi dengan baik kepada kaum muda di desa sebagai betuk tradisi lokal yang harus dipertahankan keberadaannya. Sementara para kaum tua sudah tidak mampu lagi bekerja di sawah/kebun dengan marsialap ari. Hal-hal tersebutlah yang menjadi penyebab mengapa tradisi ini dalam 40 tahun terkhir semakin tergerus dalam kehiduoan sosial masyarakat di wilayah Tapanuli Bagian Selatan

Page 29 of 149 | Total Record : 1482

 27   28   29   30   31 

Filter by Year

2016 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025 Vol 9, No 2 (2025): Mei 2025 Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025 Vol 9, No 4 (2025): Jurnal Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 4 (2024): November 2024 Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 8, No 1 (2024): Februari Vol 7, No 3 (2023): November 2023 Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 7, No 1 (2023): Pebruari, 2023 Vol 6, No 2 (2022): Agustus, 2022 Vol 6, No 1 (2022): Pebruari, 2022 Vol 5, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 5, No 1 (2021): Pebruari 2021 Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 (in progress) Vol 4, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 4, No 1 (2020): Pebruari 2020 Vol 3, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 3, No 1 (2019): Pebruari 2019 Vol 2, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 2, No 1 (2018): Pebruari 2018 Vol 1, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora More Issue