cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
ISSN : 23392800     EISSN : 25812666     DOI : -
Core Subject : Social,
Al Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam adalah jurnal berkala ilmiah yang dikelola oleh peer-review, di mana ilmuwan lain (peer-review) mengevaluasi nilai artikel dan kredibilitas sebelum diterbitkan. Jurnal ini didedikasikan untuk menerbitkan artikel ilmiah dalam studi pendidikan Islam dari berbagai aspek dan perspektif serta tema-tema yang telah ditentukan.
Arjuna Subject : -
Articles 284 Documents
USHUL FIQH QABLA TADWIN: GENEALOGI USHUL FIQIH Ahmad Zaki Mubarok
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 2, No 04 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1173.956 KB) | DOI: 10.30868/am.v2i04.129

Abstract

Ushul Fiqh sebagai ruh hukum Islam berkembang bersamaan  dengan perkembanganumat Islam. ia menjadi tool untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya. Sebagai ilmu metode penetapan hukum, ia memiliki seperangkat teori yang dihasilkan oleh para ulama sejak masa kenabian hingga saat ini. Ushul fiqh bukanlah ilmu yang terpaku  dengan  satu  masa  saja,  ia  berkembang seiring  dengan  problematika  yang dihadapi oleh umat manusia.Melacak jejak sejarah ilmu ini sangat menarik untuk dilakukan, karena akan memberikan gambaran bagaimana hukum Islam dibangun di atas metode yang berbeda-beda antara   satu   ulama   dengan   ulama   lainnya.   Metode  yang  digunakan,   kultur  budaya masyarakat hingga madzhab yang dianutnya menjadi salah satu cirri hukum yang dihasilkan oleh seorang mujtahid.Sebelum ilmu ushul fiqh menjadi satu bidang ilmu yang kokoh seperti sekarang ini, ia adalah  kaidah-kaidah  hasil  pemahaman terhadap  teks al-Quran  dan  al-hadits  oleh para shahabat Nabi, tabi’in dan ulama-ulama setelahnya. Hasil pemahaman yang dibangun atas bimbingan wahyu telah menghasilkan ilmu ushul fiqh sebagaimana kita saksikan saat ini. Key Word:  Ushul Fiqh, Tadwin, Hukum Islam
ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN DALAM KEBIJAKAN FISKAL Sugeng Priyono
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 1, No 02 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (609.202 KB) | DOI: 10.30868/am.v1i02.145

Abstract

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mempengaruhi anggaran pendapatan danbelanja suatu negara. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan rencana pendapatan serta pengeluaran yang akan diperoleh dan dibayarkan oleh negara selama setahun, komponen pendapatan negara dalam perekonomian modern dewasa ini dibedakan antara pajak dan bukan pajak. Penerimaan dari pajak terdiri atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan penerimaan bukan pajak contohnya adalah bantuan atau sebenarnya lebih tepat dikatakan sebagai utang luar negeri.Dalam Islam kita sudah mempelajari jenis-jenis penerimaan baitul maal yang, antara lain, terdiri atas zakat, infaq, sadaqah, wakaf, fa’i, ghanimah, khums, dan kharaj. Kebijakan fiskal Islami adalah bagaimana pemerintah memaksimalkan penerimaannya dari jenis-jenis penerimaan tersebut, yang dalam bahasa modern disederhanakan dalam bentuk ‘pajak’. Selanjutnya, tugas pemerintah yang Islami-lah bagaimana mengelola pengeluaran dan belanja negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh syariah sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah  dan Rasulullah Muhammad  Kata Kunci: Zakat, Kebijakan Fiskal
NEGARA HUKUM PERSPEKTIF IBNU TAIMIYYAH (W. 728 H) Agus Nurhakim
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 4, No 08 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (614.343 KB) | DOI: 10.30868/am.v4i08.162

Abstract

Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa tujuan Negara adalah untuk melaksanakan  kewajiban-kewajiban  agama  dan  megurus  masyarakat  (amar ma’ruf nahi munkar). Oleh karena itu, diperlukan islamisasi negara. Dalam konsep negara hukum, terdapat prinsip-prinsip yang harus dijalankan. Di antara prinsip-prinsip tersebut yaitu: pinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyaawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.Rasulullah SAW selalu melaksanakan pemerintahannya dengan melaksanakan prinsip-prinsip Islam dengan baik seperti prinsip musyawarah, prinsip kesatuan, prinsip keadilan, dan prinsip persamaan, dan prinsip ketaaatan rakyat.Konsep Negara Islam dalam memberikan gambaran tentang sebuah Negara sangatlah  besar,  dimana  meskipun  Islam  secara  eksplisit  tidak  memberikan konsep tertentu, namun Islam mengaturnya melalui prinsip-prinsipnya. Hal ini dapat kita lihat dari ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW dalammenjalankan prinsip-prinsip tersebut.
MANAJEMEN SYARIAH DALAM PRAKTEK PENGUPAHAN KARYAWAN PERUSAHAAN SYARIAH Arijulmanan Arijulmanan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 1, No 01 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.995 KB) | DOI: 10.30868/am.v1i01.108

Abstract

Sharia Management in Practice for Employing Benefit on Sharia Company (TheGeneral Takaful Insurance as Case Study). This research was carried out based on information  that  development  of  Sharia  company  is  very  fast.  So,  it  needs  Sharia Management on its operational. Sharia Management is a management which its operational by  Islamic  Law.  The  study  was  focused  on  employee  benefit  at  The  General  Takaful Insurance to reach the target of company. The research approach is descriptive analitic method by library research and observation at The General Takaful Insurance.It was found from the observation that implementation of benefit employee at The General Takaful Insurance was carried out based on Sharia Management. Because there is Perjanjian Kerja Bersama (PKB) as a rule between Management and employee base on Al- Qur’an verses and Hadits.Based on the results of observation, we know that benefit law on Islamic perspective to save employer and employee. Because foundation of benefit are honest and justice. Each employee will get benefit as long as his/her job. If his/her job is good, he/she will get good benefit. But if his/her job is bad, he/she will get bad benefit. Benefit at The General Takaful Insurance are basic salary, meal, transportation, etc. There are no benefit for education, home and skill. Insya Allah, The General Takaful Insurance will up date its benefit. Keyword : Management, Employing, Takaful
RELEVANSI KEADILAN MENGENAI STATUS ANAK DI LUAR NIKAH (TELAAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU- VIII/2010 ATAS UJI MATERI PASAL 43 UU NO1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) Sabilarasyad Sabilarasyad
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 2, No 03 (2014)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.198 KB) | DOI: 10.30868/am.v2i03.124

Abstract

Islam  telah  mengatur  hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam  bentukperkawinan yang sah. Sah tidaknya perkawinan berdasarkan rukun dan syarat pernikahan yang harus dipenuhi, apabila salah satu dari rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut batal. Nikah Siri adalah salah satu dari bentuk pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan oleh pihak-pihak yang berwenang. Jika proses pernikahan ini berjalan lancar mungkin tidak masalah, namun jika di kemudian hari ternyata terjadi masalah antara keduanya maka ia menjadi problem rumit yang harus dicarikan jalan keluarnya.  Apalagi  jika  dalam  pernikahan tersebut  ada  anak,  maka  hak  waris  atasnya haruslah  dipertimbangkan.  Artikel  ini  akan  mengkaji  mengenai  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Atas Uji Materi Pasal 43 Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kata Kunci: Keadilan, Anak di Luar Nikah, Mahkamah Konstitusi
TAQNIN AL-AHKAM; SEJARAH, KEABSAHAN DAN TANTANGAN DI INDONESIA Imam Yazid
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1039.228 KB) | DOI: 10.30868/am.v3i05.140

Abstract

Taqnin al-Ahkam adalah  mengumpulkan hukum dan  kaidah  penetapan  hukum yangberkaitan  dengan  masalah  hubungan  sosial,  menyusunnya secara  sistematis,  serta mengungkapkannya dengan  kalimat-kalimat  yang  tegas,  ringkas,  dan  jelas  dalam bentuk bab, pasal,  dan atau  ayat yang memiliki nomor secara  berurutan,  kemudian menetapkannya   sebagai   undang-undang   atau   peraturan,    lantas   disahkan   oleh pemerintah,   sehingga   wajib   para    penegak   hukum   menerapkannya   di   tengah masyarakat.  Sebagai permasalahan  yang baru  pada  dunia Islam, ia  menjadi bahan pertentangan. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa taqnin ahkam adalah bentuk transformasi  hukum Islam yang dihadapkan  pada  hukum negara  modern. Sementara pihak yang tidak setuju berpendapat bahwa ia akan menjadikan hukum Islam menjadi stagnan dan tidak memiliki sifat dinamis. Terlepas dari perbedaan  pendapat tersebut, saat  ini umat Islam khususnya di Indonesia telah mengesahkan beberapa  peraturan perundang-undangan  yang  memiliki nuansa  syariah  Islam.  pada  beberapa  wilayah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh telah menjadikan qanun sebagai  sumber hukum Islam. Key Word:  Qanun, Taknin Ahkam, Hukum Positif Indonesia, Legeslasi.
PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG AL-ISTIHSAN Eka Sakti Habibullah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 4, No 07 (2016)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.442 KB) | DOI: 10.30868/am.v4i07.156

Abstract

Pasca wafatnya Rasulullah Saw, permasalahan yang menyangkut agama terus bermunculan. Terlebih permasalahan fikih, yang tidak hanya permasalah klasik, tetapi permasalah baru pun  muncul,  yang  tentu  saja  membutuhkan  penyelesaian  ijtihad  dari  para  ulama.  Maka Ulama merumuskan  kaidah-kaidah(metodologi) guna mempermudah bagi kaum muslimin untuk mengambil hukum atas suatu permasalahan yang sifatnya ijtihadi. Tulisan ini akan membahas satu metode diantara metode-metode yang diperselisihkan (al-mukhtalaf   fiha) yaitu metode al- istihsan serta perbedaan antara fuqaha hanafi dan fuqaha syafi‟i di dalam masalah ini, terutama pandangan fuqaha hanafiyah dan fuqaha syafi‟iyah juga titik temu di antara  dua  madzhab.Explanation  methode  dan  studi  komparasi  menjadi  metode  dalam tulisan ini . Key Word: Ijtihad, Kaidah, Mukhtalaf fiha.
DAMPAK PEMALSUAN DATA IDENTITAS ADMINISTRASI PENIKAHAN TERHADAP STATUS HUKUM PERNIKAHAN INDONESIA DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ahmad Dailami; Rumba Triana; Arijulmanan Arijulmanan
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 6, No 01 (2018)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (998.652 KB) | DOI: 10.30868/am.v6i01.248

Abstract

Marriage is the Islamic Shari'ah, where Allah SWT has made this Shari'a to create the goal of sakinah, mawaddah, rahmah. The Indonesian government considers it very important about marriage and therefore national marriage legislation is enacted. So issued law No. 1 of 1974 on marriage and government regulation No. 9 of 1975 on the implementation of law No. 1 of 1974 which regulates the problem of marriage. And to keep the destination of this marriage then the government ordered the public to record every marriage that took place in the Ministry of Religious Affairs through the Office of Religious Affairs (KUA) located in the District. As stipulated in the Compilation of Islamic Law article 2 concerning Marriage Registration is "recording of marriage of those who hold their marriage according to Islamic religion, performed by the appointing officer as meant in Law Number 32 Year 1954 concerning Recording of Marriage, Divorce and Reconciliation. But even so unregistered marriages are still considered valid by marriage law in Indonesia, and can be canceled with a 3rd party lawsuit, as for Islamic law marriages that take place without recording can not be undone.Keywords: Marriage, Identity Data Fraud
MENDAUR ULANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ULAMA MASA DEPAN (DARI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB ILMIYYAH HINGGA KHILAFAH) Muhammad Sarbini
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 1, No 02 (2013)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.639 KB) | DOI: 10.30868/am.v1i02.119

Abstract

Eksistensi elit intelektual dalam khazanah Islam dikenal bersamaan dengan munculnya ajaran Islam itu sendiri. Kelompok cendekiawan tersebut, yang lebih populer disebut ulama, disinggung baik dalam Al-Qur’an maupun hadits Nabi.Al-Qur’an sendiri sejak dini telah mengintrodusir tradisi ilmiah kepada orang-orang yang membacanya. Ungkapan-ungkapan seperti berpikir, merenung, memperhatikan, orang- orang  yang  menggunakan  akalnya;  adalah  term-term  dan  frasa  yang  bertebaran  pada banyak ayat Al-Qur’an.  Kata Kunci: Mendaur Ulang, Ulama, Peran dan Tanggung Jawab Ulama Masa Depan
FIQH INDONESIA: TRANSFORMASI DAN SINKRONISASI FIQH WASIAT DAN HIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA Abu Syhabudin
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 3, No 05 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1544.34 KB) | DOI: 10.30868/am.v3i05.135

Abstract

Compilation of Islamic Law (CIL) on the testament and grant it describes the sourcematerial of Fiqh. In particular  testament and grant are discussed in Fiqh. The Fiqh of testament and grants with CIL there are similarities and differences. In the Fiqh, testament and  grant  the discussion based  on the theory of knowledge, while the discussion CIL has been transformed into chapters, chapter and verse, these changes are shaped like laws and regulations (qanûn). Articles in CIL about testament and grant suspected to be the transformation of Fiqh as a result of diligence Indonesian clerics.  However,  there  are   several  chapters   and  verses  in  CIL  are   not  in synchronous (as appropriate)  with the Fiqh. This study aims to examine the transformation of matter Fiqh on the testament and grant to the material provisions contained  in  CIL, analyzing  synchronization  between CIL materials  with Fiqh, knowing synchronization CIL with the legal system in Indonesia, knowing the shape transformation on the testament and grant to the articles in CIL, and analyzing the Indonesian scholars diligence in transforming the material in the articles of CIL: age21 years, a testament to the heirs, grant one-third property, and the calculation of the grant from parents to children as inheritance. Based on the results of research conducted by the authors, it can be concluded that: 1) The articles contained in CIL about testament and grants is the transformation of Fiqh. 2) There is synchronization between the material articles  of testament and grants  in CIL with Fiqh and legal system in Indonesia. 3) There are two forms of transformation, namely a) The textual transformation  that  comes from the  book of Fiqh.  b) Transformation  contextual sourced from Indonesian diligence scholars, including: provision of age 21 years, a testament to the heirs, grant one-third, and the calculation of the grant as a legacy. Key Word: Fiqh, Transformasi, Sinkronisasi, Wasiat, Hibah

Page 2 of 29 | Total Record : 284


Filter by Year

2017 2025