Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum

delegalata
Website

Published by Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ISSN : 2477653X EISSN : 24777889 DOI : 10.30596/dll.

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

De Lega Lata is an academic journal published by Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, North Sumatra, Indonesia, which includes articles on the scientific research field of Law Sciences, includes the results of scientific research and reviews on selected disciplines within several branches of legal studies (sociology of law, history of law, comparative law, private law, criminal law, procedural law, economic and business law, constitutional law, administrative law, international law, etc). De Lega Lata was first published in January 2016 with printed ISSN number 2477-653X based on The Decree of the Indonesian Institute of Sciences-Center for Documentation and Scientific Information Number 0005.013/JL.3.02/SK.ISSN/2015.03 and with online ISSN number 2477-7889 based on The Decree of the Indonesian Institute of Sciences-Center for Documentation and Scientific Information Number 0005.124/Jl.3.02/SK.ISSN/2015.03 03 De Lega Lata published twice a year in January and July Focus and Scope De Lega Lata is a media publication manuscript that contains the results of the Field Research Management applying peer-reviewed. Manuscripts published in De Lega Lata includes the results of scientific research original articles scientific reviews that are new, De Lega Lata accepts manuscripts in the field of: 1.Civil Law 2.Criminal Law 3.Civil Procedural Law 4.Criminal Procedure Law 5.Commercial Law 6.Constitutional Law 7.International Law 8.State Administrative Law 9.Adat Law 10.Islamic Law 11.Agrarian Law 12.Environmental Law

Arjuna Subject : Umum - Umum

Articles 287 Documents

13 14 15 16 17

Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibnu Affan
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Bagaimanakah cakupan dan bentuk partisipasi masyarakat dimaksud; 3) Bagaimanakah upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatananalitis (Analytical Approach).Untuk melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IMPLEMENTASI ASAS REBUS SIC STANTIBUS PADA PERJANJIAN SAAT PANDEMI COVID-19 DAN TERHADAP BERLAKUNYA KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN MASYARAKAT DI INDONESIA Rafirio Putra; Wardani Rizkianti
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pandemi Corona (COVID-19) membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat di Indonesia (PPKM). Yang langsung memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pada aspek pekerjaan yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak. Perjanjian pada masa pandemi memerlukan peranan Asas Rebus Sic Stantibus agar berjalan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini melengkapi kekurangan dari studi terdahulu dengan memberikan gambaran Bagaimana implementasi asas rebus sic stantibus pada perjanjian saat pandemic covid-19 dan Apakah penyebab asas rebus sic stantibus harus diterapkan pada perjanjian saat pandemi covid-19. Metode penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual tentang perjanjian, asas rebus sic stantibus serta pendekatan perundang-undangan serta mendeskripsikan suatu analisis (deskriptif analitis) dan didasarkan pada pengumpulan berita-berita online yang dipilih berdasarkan tema berita yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwasannya perorangan, badan hukum dan instansi mendapatkan arahan dalam melaksanakan perjanjian dengan memasukan peranan asas rebus sic stantibus dan memberikan penjelasan mengapa asas rebus sic stantibus harus diterapkan pada perjanjian nasional khususnya saat pandemi covid-19 ataupun PPKM ini. Kesimpulan penting dari kajian ini adalah perlunya implementasi asas rebus sic stantibus kedalam perjanjian nasional, sehingga penyelesaian permasalahan dalam perjanjian tersebut tidak batal melaikan adanya perundingan kembali renegosiasi antara masing-masing pihak dan mengharapkan pemerintah untuk memasukan asas rebus sic stantibus kedalam KUHPerdata sehingga bisa digunakan dengan baik disetiap perjanjian.

Penyitaan Asset Tindak Pidana Korupsidi Indonesia Serta Perampasan Tanpa Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Sebagai Upaya Mengisi Kekosongan Hukum Irsyad Zamhier Tuahuns
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Model civil forfeiture yang di terapkan di Negara Indonesia, karena civil forfeiture dasarnya mengunakan pembalikan beban terhadap pembuktian serta dapat juga untuk melakukan penyitaan yang secara cepat dengan adanya dugaan aseet suatu tindak pidana. Dalam civil forfeiture dalam hal gugatan di alamatkan terhadap asset bukan kepada palaku kejahatan tindak pidana korupsi sehinga para tersangka maupun terdakwa dalam hal mengenai asset tetap dapat di ambil meski para tersangka dan terdakwa telah meninggal dunia atau belum adanya proses melalui peradilan pidana. Ketentuan metode inilah maka di sebut sebagai non-conviction based asset forfeiture atau NCB sebgai perampasan asset tindak pidana kejahatan tipikor tanpa pemidanaan

The Rule of Law Shoots Dead where Police Do against Criminals Aulia Rahman Hasibuan
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Shooting to death on the spot is carried out by the police in enforcement and security efforts to protect the public and the police from the threat of resistance by criminals. However, in carrying out these actions, it is not uncommon to have legal implications for the police, in other words the police in carrying out these actions cannot be separated from criminal elements. Procedural errors and negligence in using firearms in carrying out police duties are often things that must be held criminally accountable. The responsibility of the police in carrying out the act of shooting to death on the spot against the perpetrators of the crime has a procedure in carrying it out. The procedure for the use of firearms and the authority to shoot and die on the spot carried out by the police are described in the Regulation of the National Police Chief Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in the Implementation of the Duties of the Indonesian National Police and in Perkap Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions. The specification of this research is descriptive analytical, which is a research that aims to provide data that is as accurate as possible about humans, certain conditions or symptoms in relation to laws, regulations, and legal theories that are the object of research. This research method uses this research method using normative juridical research methods, namely by researching library materials which are secondary data and also known as library law research

Analisis Yuridis Terhadap Praktik Jaminan Pesawat Udara Ditinjau Dari Hukum Jaminan Indonesia Duhita Pradnya Andhanaricwari; Lastuti Abubakar; Tri Handayani
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan pesawat udara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana timbul perbedaan pendapat mengenai lembaga jaminan manakah yang digunakan dalam pembebanan jaminan suatu pesawat udara berdasarkan hukum jaminan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa ketentuan hukum jaminan yang dapat dikenakan terhadap pesawat udara dan mengetahui praktik penjaminan pesawat udara di Indonesia berdasarkan hukum jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dikaitkan dengan teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai pembebanan jaminan pesawat udara di Indonesia. Adapun jaminan hipotik yang dinilai relevan karena mengatur jaminan benda tidak bergerak, tidak dapat dilaksanakan sebab tidak ada peraturan pelaksana yang melandasi mengenai pembebanan hipotik pesawat udara sehingga tidak dapat melahirkan jaminan kebendaan. Hal tersebut mengakibatkan pembebanan jaminan pesawat udara dilakukan dengan jaminan fidusia dengan objek jaminan merupakan komponen-komponen pesawat udara. Sedangkan, pelaksanaan pembebanan jaminan pesawat udara (secara keseluruhan) hanya didasarkan atas kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian dan itikad baik untuk menjaga nama baik para pihak, artinya kedudukan kreditur hanya sebagai kreditur konkuren atau dengan kata lain kedudukan kreditur lemah karena tidak memiliki hak-hak kebendaan sebagaimana pemegang jaminan kebendaan.

Penerapan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Novalinda Nadya Putri
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pada hakikatnya Hukum Pidana Internasional itu bersumber dari dua bidang hukum yaitu, Hukum Internasional dengan dimensi-dimensi pidana dan Hukum Pidana Nasional yang mengandung aspek-aspek internasional. Maka, asas-asas hukum yang terdapat didalam Hukum Pidana Internasional pun akan bersumber dari asas-asas hukum dari kedua bidang hukum tersebut. Paling tidak ada tiga asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional dan bersifat khusus yaitu aut dedere aut penere, asasaut dedere aut judicare dan asaspar in parem inhebet imperium. Asas aut dedere aut judicare merupakan pengembangan dari asas aut dedere aut punere, yang berarti pelaku tindak pidana internasional dapat dipidana oleh negara tempat locus delicti terjadi dalam batas teritorial negara tersebut atau diserahkan atau diekstradisi kepada negara peminta yang memiliki jurisdiksi untuk mengadili pelaku tersebut. Dalam kasus kejahatan berat yang menjadi perhatian internasional, tujuan dari kewajiban untuk mengekstradisi atau mengadili adalah untuk mencegah pelaku kejahatan agar terlepas dari hukumannya dengan memastikan bahwa mereka tidak dapat menemukan perlindungan di Negara mana pun. Penerapan prinsip aut dedere aut judicare hendaknya dilakukan lebih baik lagi oleh berbagai negara di dunia dalam mengadili pelaku kejahatan internasional, terutama dengan mengutamakan kewajiban hukum bukan melakukannya dengan motif lain yang mengesampingkan kepatuhan atas prinsip aut dedere aut judicare

AL Ittifaq Principles In Contract Law Transcendental Philosophical Perspective Andria Luhur Prakoso; Absori Absori
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Contract law is part of civil law, which in fiqh is included in muamalah fiqh. This regulation regarding contact is subject to the Civil Code, which should be based on established principles. One of the principles is the principle of agreement (al ittifaq) or the principle of consensualism. This manuscript itended to explain the principle of al ittifaq (consensualism) from the perspective of transcendental philosophy. This research was a desk research, so the data source was secondary data, which was collected through identification and recording of relevant data that can be used to answer the research purposes. Data analysis using the perspective of transcendental philosophy which was based on the relationship of reason and revelation. The results showed that the principle of al ittifaq (consensualism) was the result of human thought based on the arguments of revelation as in Q.S. An Nisa /4 : 29, Q.S. Al Maidah /5 : 1, Q.S. Ali Imron/3 : 159. The result of that thought resulted in fiqh rules as contractual principles. The novelty of this research was the hybridization of the values of Islamic law into positive civil law which should be conducted to give positive law more conscientious and fair. It will reflect Pancasila values which is the source of national law

Revocation of Norm Law No 11 Of 2006 about Aceh Government Muhammad Rusjana; Muhammad Ridwansyah
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

The presence of the Election Law became a new breakthrough for the specificity of Aceh, because Article 571 letter d revoked Article 60 of the UUPA. Of course this was a very serious problem because the 1945 Constitution regulated special regions and there was even special recognition of areas that were considered special and special. This is recorded in Article 18B paragraph (1) of the 1945 Constitution which states that "the state recognizes and respects special and special regional government units regulated by law". The UUPA is the incarnation of the constitution but on the other Election Law revokes immediately without consideration of the DPRA, this is certainly a legal juridical because the UUPA requires that every amended article must pass the door to "consideration of DPRA".

Principle of Proportionality as a Reflection of the Theory of Justice and its Application by Judges in the Resolution of Business Contract Disputes Abdul Rahman; Annisa Khusnur Rosyida; Nur Afifah Aminudin; Saparyanto Saparyanto
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

In the business world, contracts have an important role in shaping the pattern of legal relations between the parties. Every business effort carried out by business actors is essentially a legal step, and this is in the realm of contract law. Business contracts are important instruments to secure the exchange of achievements and as evidence that there is a legal relationship between the parties in carrying out business transactions. Proportional distribution becomes the basis of thought in formulating contracts that are able to accommodate the interests of the parties. The principle of proportionality is a reflection of the Theory of Justice because the perspective of the contractual relationship of the parties combines the concept of equal rights in exchange (achievement-counter achievement) as it is understood that the concept of distributive justice in which it has the meaning of proportional distribution. Judges in resolving disputes using the principle of proportionality means to make reasonable and fair decisions based on the values of equality, freedom, and proportional distribution which cannot be separated from the existence of feasibility, propriety and the principle of accuracy.

Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis Rachmad Abduh
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis dapat memberikan gambaran tentang standar mutu pelayanan yang dibarikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan maupun oleh tenaga kesehatan yang berwenang. Alat bukti yang sah ,adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana,dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian,untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dalam pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi,keterangan ahli,surat,petunjuk dan keterangan terdakwa. Malpraktek adalah kesalahan dalam menjalankan profesi sebagai dokter, dokter gigi, dokter hewan. Malpraktek adalah akibat dari sikap tidak peduli, kelalaian, atau kurang keterampilan, kurang hati-hati dalam melaksanakan tugas profesi, berupa pelanggaran yang disengaja, pelanggaran hukum atau pelanggaran etika.

Page 15 of 29 | Total Record : 287

13 14 15 16 17

Filter by Year

2016 2026

Filter By Issues

All Issue Vol 11, No 1 (2026): January-June Vol 10, No 2 (2025): July-December Vol 10, No 1 (2025): Januari-Juni Vol 9, No 2 (2024): July-December Vol 9, No 1 (2024): January-June Vol 8, No 2 (2023): July-December Vol 8, No 1 (2023): January-June Vol 7, No 2 (2022): July-December Vol 7, No 1 (2022): January-June Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember Vol 5, No 1 (2020): Januari - Juni Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember Vol 4, No 1 (2019): Januari - Juni Vol 3, No 2 (2018): Juli - Desember Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni Vol 3, No 1 (2018): Januari - Juni Vol 2, No 2 (2017): Juli - Desember Vol 2, No 2 (2017): DE LEGA LATA Vol 2, No 1 (2017): Januari - Juni Vol 2, No 1 (2017): DE LEGA LATA Vol 1, No 2 (2016): DE LEGA LATA Vol 1, No 2 (2016): Juli - Desember Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rahmat Ramadhani

Contact Email
delegalata@umsu.ac.id

Phone
+6285361231979

Journal Mail Official
rahmatramadhani@umsu.ac.id

Editorial Address
Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rahmat Ramadhani

Contact Email delegalata@umsu.ac.id

Phone +6285361231979

Journal Mail Official rahmatramadhani@umsu.ac.id

Editorial Address Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rahmat Ramadhani

Contact Email
delegalata@umsu.ac.id

Phone
+6285361231979

Journal Mail Official
rahmatramadhani@umsu.ac.id

Editorial Address
Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan, Kode Pos 20238

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA