DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum
De Lega Lata is an academic journal published by Faculty of Law, University of Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan, North Sumatra, Indonesia, which includes articles on the scientific research field of Law Sciences, includes the results of scientific research and reviews on selected disciplines within several branches of legal studies (sociology of law, history of law, comparative law, private law, criminal law, procedural law, economic and business law, constitutional law, administrative law, international law, etc). De Lega Lata was first published in January 2016 with printed ISSN number 2477-653X based on The Decree of the Indonesian Institute of Sciences-Center for Documentation and Scientific Information Number 0005.013/JL.3.02/SK.ISSN/2015.03 and with online ISSN number 2477-7889 based on The Decree of the Indonesian Institute of Sciences-Center for Documentation and Scientific Information Number 0005.124/Jl.3.02/SK.ISSN/2015.03 03 De Lega Lata published twice a year in January and July Focus and Scope De Lega Lata is a media publication manuscript that contains the results of the Field Research Management applying peer-reviewed. Manuscripts published in De Lega Lata includes the results of scientific research original articles scientific reviews that are new, De Lega Lata accepts manuscripts in the field of: 1.Civil Law 2.Criminal Law 3.Civil Procedural Law 4.Criminal Procedure Law 5.Commercial Law 6.Constitutional Law 7.International Law 8.State Administrative Law 9.Adat Law 10.Islamic Law 11.Agrarian Law 12.Environmental Law
Articles
287 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REKRUTMEN TENAGA KERJA DISABILITAS TUNANETRA DI BUMD DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Fajri Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Khaerul Umam Noer]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.494 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i2.7887
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Implementasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak mendasar setiap warga negara Indonesia, hal ini diatur dalam Undang undang Dasar 1945 pasal 27 angka (2) dan Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kebijakan dan regulasi terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas di Indonesia sudah cukup memadai, namun jika dilihat secara keseluruhan belum berjalan optimal pada pelaksanaannya. Hasil penelitian di FHCI selaku mitra yang diajak oleh Kementrian BUMN dan BUMD, belum mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada dan belum melaksanakan kewajibannya dengan memberikan pemenuhan hak hak pekerja disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memberikan informasi untuk mengetahui dan menanalisis mengenai kebijakan perekrutan pekerja disabilitas di BUMN dan BUMD, adapun metode penelitianya menggunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan mengolah dan menganalisis secara sistematis, hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementor belum menjalankan ketentuan regulasi yang telah ada, sehingga realita yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja disabilitas belum berjalan dengan maksimal, secara perekrutan dan penempatan, serta tidak terpenuhinya kuota yang telah di tentukan bagi disabilitas di BUMN dan BUMD. FHCI dan BUMN dan BUMD belum melaksanakan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas dalam hal memberikan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan Penelitian ini berfokus pada Implementasi kuota kerja bagi penyandang disabilitas.]]>
<![CDATA[Status Tanah Yang Diperoleh Oleh Badan Hukum Melalui Jual Beli Tanah Milik Adat Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) ]]>
<![CDATA[Eru Fadhillah]]>;
<![CDATA[Ilyas Ismail]]>;
<![CDATA[Yanis Rinaldi]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (524.039 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i1.5215
<![CDATA[Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melarang setiap perbuatan peralihan Hak dengan status hak milik atau milik adat kepada selain dari subjek hukum pada Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat memilik hak milik atas tanah. Namun, dalam praktiknya terdapat subjek hukum selain yang diatur Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang tetap melaksanakan peralihan tanah milik adat di hadapan PPAT di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan status tanah apa yang diperoleh oleh badan hukum selain dari Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 melalui jual beli tanah milik adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data utama penelitian adalah data sekunder yang didukung data primer. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, status tanah yang diperoleh oleh badan hukum selain dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, yang perolehannya melalui Jual beli tanah milik adat di hadapan PPAT adalah tetap berstatus tanah Negara]]>
<![CDATA[Provisions Of Murabahah Law With Bai' Bistaman Ajil (BBA) According To MUI Fatwa NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 Concerning Murabahah And Its Implementation In BTPN Syari'ah Cab. Nibung Bay, Tanjung Balai ]]>
<![CDATA[Sri Sudiarti]]>;
<![CDATA[Hafsah Hafsah]]>;
<![CDATA[Dina Fatma Sucitra Manullang]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.946 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v7i1.8472
<![CDATA[This study about how the implementation of Murabahah financing with the Bai' Bistaman 'Ajil contract at BTPN Syariah Cab. Teluk Nibung, Tanjung Balai City. The DSN-MUI Fatwa has regulated the financing in the MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Regarding Murabaha. This research is using qualitative research or field research (Field Research) with a legal and conceptual approach. The data sources are primary and secondary data, data collection techniques are observation, interviews and documentation and analyze data using triangulation of sources, techniques and time. The results of the study are basically the law of murabahah financing and the bai' bistaman ajil contract is permissible. Islam has also regulated murabahah and bai' bistaman 'ajil in detail where in its application there are provisions and terms and pillars which have also been regulated in the MUI Fatwa. However, when one of the conditions and pillars is not fulfilled, it can damage the contract and change the law. Murabahah financing with BBA contract provided by BTPN Syariah Cab. Teluk Nibung in its application does not meet the financing provisions that have been regulated in the MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000.]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Hukum Pengelola Apartemen Atas Penarikan Biaya Pengelolaan Yang Tidak Transparan ]]>
<![CDATA[Utami Puspaningsih]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.24 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i1.4585
<![CDATA[Pengelola apartemen berkewajiban untuk melakukan kegiatan operasional atas kepemilikan bersama apartemen, sehingga pengelola berhak memungut iuran untuk membiayai pengelolaan kepemilikan bersama apartemen. Pasal 82 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 132/2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milikmengamanatkan penarikan biaya pengelolaan dilakukan secara transparan. Maraknya pengelola apartemen di Jakarta yang memungut iuran secara tidak transparan menyebabkan kerugian bagi penghuni/pemilik apartemen. Tujuan penelitian adalah mengetahuiperan pemerintah dan tanggung jawab pengelola apartemen terhadap penarikan biaya pengelolaan yang tidak transparan. Penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pengkajian perundang-undangan yang berlaku untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah melalui DPRKPmelakukan pengawasan pengelolaan apartemendengan melaksanakan mediasi, pengawasan, dan pembinaan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 274 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.Berkewajiban menerapkan sanksi apabila terjadi pelanggaran setelah dilayangkan teguran. Pengelola apartemen yang tidak memungut biaya pengelolaan secara transparan dan menimbulkan kerugian bagi pemilik/penghuni harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi berdasarkan Pasal 19Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Building Access to Justice for Women as Victims of Prostitution as a Form of Guarantee of Human Rights ]]>
<![CDATA[Kenny Sekar Arum Femia]]>;
<![CDATA[Rosalia Dika Agustanti]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.43 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v7i1.8225
<![CDATA[The purpose of this study was to build access to justice for women who became commercial sex workers. The issue of women was chosen as a component in access to justice because of the existence of women as part of a disadvantaged group. The law as commander in chief in its enforcement involves law enforcement officers and in particular the government. Women as human beings whose rights are protected should be protected and respected regardless of their work. This study used the normative juridical method. The results of the study showed that actually women who became commercial sex workers were victims. The high cost of living and economic demands made a person accepting easily job offers and big salaries. So that when they enter the world of prostitution, there would be many cases of sexual violence experienced by commercial sex workers because users felt that they have paid and were free to do anything. That in fact the form of legal protection in the context of guaranteeing human rights has existed in several laws and regulations. However, we know that its implementation is not easy, so cooperation between institutions and law enforcement officers is needed so that the legal objectives of justice, certainty and benefit can be realized]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana Berbasis Sustainable Ecological Development Dengan Plea Bargaining Terhadap Tindak Pidana Perusakan Lahan Tambang Di Kalimantan Selatan ]]>
<![CDATA[Safitri Wikan]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.144 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i1.4659
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dampak dari perbuatan tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan yang dilakukan pelaku baik secara perseorangan, kelompok, maupun korporasi pada perusahaan-perusahan pertambangan di Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik analisis yuridis empiris kualitatif menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana pelaku perusakan lahan tambang di Kalimantan Selatan tidak terletak pada regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup tetapi terletak pada implementasinya yang tidak disertai ketegasan aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana serta pengawasan yang tidak maksimal, maka Plea Bargaining system dapat dijadikan alternatif penyelesaian perkara pidana perusakan lahan tambang yang berbasis sustainable ecological development yang di integrasikan dalam sistem peradilan pidana terpadu dengan melibatkan pengawasan tokoh masyarakat adat setempat untuk memberikan efek jera yang lebih mendidik kepada pelaku. Rekomendasi Penelitian ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kerusakan lahan tambang yang semakin meluas maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus lebih ketat, tegas dan selektif dalam menerbitkan proses pengeluaran perizinan usaha pertambangan di wilayah Kalimantan Selatan.]]>
<![CDATA[Ambiguitas Penerapan Sanksi Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang ]]>
<![CDATA[Agus Umar]]>;
<![CDATA[Hijriani Hijriani]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (464.24 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i1.4906
<![CDATA[Kewajiban untuk mematuhi peraturan dibidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap perusahaan pertambangan. Setiap perusahan yang telah mengantongi Izin Pertambangan harus membuat suatu perencanaan mengenai dampak lingkungan terkait dengan reklamasi dan pascatambang. Akan tetapi realisasi dan fakta yang terjadi di lapangan, banyak perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang atau melakukan reklamasi tidak sebagaimana mestinya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, terdapat beberapa sanksi yang tercantum didalamnya yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Akan tetapi penerapan sanksi tersebut menimbulkan ambiguitas, perbedaan pandangan yang melahirkan pertentangan mengenai tanggung jawab pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan perusahaan pertambangan. Ketentuan norma hukum sanksi pidana dinilai sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) dalam menegakkan kewajiban hukum perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang.Kata Kunci : Ambiguitas, Penerapan Sanksi, Reklamasi, Pascatambang]]>
<![CDATA[Normative Character of E-RUPS Implementation Share Open Company ]]>
<![CDATA[Ikhsan Lubis]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 7, No 1 (2022): January-June ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (232.108 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v7i1.8081
<![CDATA[This study aimed to analyze the normative character of the application of the provisions of POJK No. 15/POJK.04/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 holding the General Meeting of Shareholders electronically (abbreviated: e-GMS) for Public Companies, and the type of research used was normative legal research. This research used several approaches, such as: statute approach (legal approach) and conceptual approach (concept approach), and the results of the research showed that the implementation of the e-GMS is regulated in POJK No. 15/POJK.04/2020 and POJK No. 16/POJK.04/2020 can be used as a legal basis that can provide legal certainty in the context of organizing e-GMS for Public Companies through the implementation of procedures and procedures for determining the location of the GMS, fulfilling the attendance quorum, decision-making quorum and the form of minutes of GMS decisions by using teleconferencing media, video conferences, or other electronic media means]]>
<![CDATA[Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Ida Hanifah]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.902 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i1.5536
<![CDATA[Tenaga kerja asing (TKA) juga mendapat tempat yang diatur dalam Rancangan UU Cipta Kerja. Banyak dari masyarakat khususnya para buruh menentang adanya regulasi yang dianggap mempermudah tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia. Masyarakat menganggap seharusnya tenaga kerja asing jika ingin bekerja di Indonesia maka harus menaati UU Ketenaga Kerjaan buka UU Cipta Kerja. Pada Pasal 42 UU Ketenaga Kerjaan menyebutkan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, sedangankan pada Rancangan UU Cipta Kerja menyatakan izin tertulis tenaga kerja asing diganti dengan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing.Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (library research). Library research berarti penelitian yang menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.Keluarnya Pasal 42 UU Cipta Kerja secara otomatis mengamandemen Pasal 42 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mewajibkan TKA mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat lain yang ditunjuk Dalam Perpres Nomor 20 tahun 2018, TKA yang masuk ke Indonesia harus mengantongi sejumlah izin antara lain Visa Tinggal Terbatas (VITAS), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Dengan berlakunya UU Cipta Kerja, maka TKA hanya perlu membutuhkan RPTKA saja karena tak lagi membutuhkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Izin masuk TKA dipangkas dan kini hanya membutuhkan RPTKA saja. Kemudian di Pasal 46 UU Ketenagakerjaan, TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan jabatan tertentu yang rinciannya diatur Keputusan Menteri. Di UU Cipta Kerja, pembatasan jabatan bagi TKA di perusahaan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU Ketenagakerjaan dihapus]]>
<![CDATA[Rumusan Delik dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial ]]>
<![CDATA[Erwin Asmadi]]>
<![CDATA[ DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (251.421 KB)
|
DOI: 10.30596/dll.v6i1.4910
<![CDATA[Social media currently plays a very important role in disseminating electronic information. Users as legal subjects are sometimes unaware of the words, memes or images that constitute electronic information which can adversely affect one's good name. Although disseminating information is a human right owned by every human being, but it is obliged to respect the rights of other citizens so that this form of punishment can be avoided. The presence of Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transactions applies severe penalties for perpetrators who defame, namely a maximum imprisonment of 6 years. Therefore raises concerns about the disparity in its application so that the legal certainty is neglected, namely whether a person can be arrested or not even though his mistake is uncertain. This can occur due to the fulfillment of the requirements for detention in accordance with Article 21 paragraph (4) point a of the Indonesia Criminal Procedure Code. On the other hand, as part of human rights in the context of freedom of expression, it turns out that the conviction has changed and there is an authentic explanation or definition of the offense formulation in the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016.]]>
