Articles
157 Documents
Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus YouTube Indonesia
Yessi Nurita Labas;
Daisy Indira Yasmine
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 4, No 2 (2017): Merangkai Kebhinnekaan Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (926.007 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v4i2.28584
Penelitian berusaha mengungkap proses komodifikasi yang terjadi di era masyarakat jejaring dengan berfokus kepada kasus kreator YouTube Indonesia. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kasus komodifikasi ide di YouTube Indonesia menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Perkembangan fungsi YouTube yang tidak hanya sebagai wadah ekspresi diri namun juga menjadi media pemasaran korporasi mempertegas bahwa telah terjadi proses komodifikasi pada proses kreatif kreator yang memanfaatkan kreatifitas, ruang ekspresi diri, dan interaksi antara penonton dan kreator. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan di era masyarakat jejaring memberikan ruang yang lebih leluasa bagi masyarakat untuk ikut memonopoli sumber daya (dalam konteks hiburan online). Sehingga, tidak hanya berpotensi untuk menghindarkan kreator dari alienasi sebagai dampak negatif dari proses komodifikasi, keterbukaan di era masyarakat jejaring juga menegaskan semakin cairnya posisi dan bentuk eksploitasi pada setiap aktor yang terlibat.
Ibadah Kelas Ala Reality Show Televisi
Ratna Noviani
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1, No 1 (2012): Menerobos Kemandekan Demokrasi di Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1181.171 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v1i1.23432
“ Reality show merupakan jenis tayangan televisi yang semakin diminati, dan bahkan mampu menempati posisi prime time di Indonesia. Kemiskinan dan kehidupan kaum miskin merupakan salah satu tema yang cukup populer yang diangkat dalam tayangan realitas ditelevisi.Tulisan ini membahas fenomena tayang anrealitas di Indonesia, khususnya bagaimana program tayangan realitas mengkonstruksi ibadah keagamaan dan distingsi kelas. Empat tayangan realitas yang disiarkan pada momen bulan suci Ramadan 1432 H yaitu Bukan Puasa Biasa(TransTV), Orang Pinggiran (Trans7), Jika Aku Menjadi-Ramadan (Trans TV), dan Big Brother Indonesia (Trans TV) menjadi focus kajian dalam tulisan ini. Kajian mendalam terhadap ke empat tayangan realitas tersebut menunjukkan bahwa ada proseses tetikasi dan obyektifikasi realitas kemiskinan guna mendefinisikan dan menggarisbawahi ibadah kelas.Tayangan realitas tentang kelas bawah cenderung menampilkan banalitas pesan tentang kemiskinan.Realitas hidup dan ibadah agama kelas bawah hanya menjadi project bagi kelas diatasnya untuk memperbaiki kualitas spiritual keagamaannya dan untuk membangun citra positif tentang sikaya.Persoalan kemiskinan, pada akhirnya, hanya dianggap sebagai problem individual yang bisa dilalui atau diatasi dengan religiu sitas dan ketekunan ibadah individual.”Kata kunci: Reality Show, Televisi, Ibadah, Kelas
Review Buku: Understanding Digital Humanities
Arie Setyaningrum Pamungkas
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 3, No 1 (2016): Menggagas Kajian Digital Humanities di Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (611.046 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v3i1.23529
Artikel ini adalah sebuah review yang merupakan pembacaan secara kritis buku panduan (handbook) berjudul Undesrtanding Digital Humanities mengenai kajian humaniora digital yang diedit oleh David M Berry pada tahun 2012. Dalam review ini selain dibahas resensi isi buku dan muatan tematik yang digagasnya, juga menyajikan perdebatan kritis mengenai pembuatan konsep Digital Humanities sebagai paradigma baru kajian sosial humaniora. Perdebatan ini meliputi Digital Humanities sebagai suatu konsep metodologis maupun secara praxis yang berkembang di masyarakat seiring perkembangan teknologi. Dengan menggunakan pendekatan analisis isi dan analisis wacana, tujuan dari review buku ini adalah memeberikan pemaparan gagasan mengenai 'kajian humaniora digital' dan sekaligus pemahaman secara kritis atas implikasi sosiologis yang diakibatkannya.
Migration and Human Development in Kalimantan
Tadjuddin Noor Effendi;
Chris Manning
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 5, No 1 (2018): Dimensi Kesejahteraan Dalam Perspektif Sosiologi Kritis
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1894.769 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v5i1.35399
Kajian ini ditujukan untuk mencermati peran migrasi dalam pertumbuhan populasi secara keseluruhan dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan perubahan ekonomi dan sosial, bahkan peningkatan sumberdaya manusia di Kalimantan, baik secara historis maupun dalam perkembangannya saat ini. Hal tersebut memiliki implikasi penting dan bervariasi bagi pembangunan ekonomi dan sosial, serta lingkungan hidup, khususnya sebagai dampak yang memiliki perbedaan di setiap tingkat lokal dan distrik. Selain memfokuskan secara khusus pada satu aspek perubahan wilayah, kajian ini juga menjelaskan konteks atas pembangunan sosial secara keseluruhan di Kalimantan. Kajian ini mengindikasikan bahwa migrasi yang berlangsung di Kalimantan secara signifikan berkontribusi pada perbaikan standar kehidupan dan pengurangan angka kemiskinan, meskipun kompetisi yang ketat dan tingginya angka pertumbuhan populasi di wilayah-wilayah yang dikaji. Analisis ini menunjukkan adanya kebenaran dalam perspektif regional, meskipun masyarakat lokal menanggung ongkos sosial akibat dari aliran migrasi yang cukup besar. Oleh karena itu, analisis mengenai perubahan sosial dan lingkungan hidup juga perlu dikaji secara serius sehingga manfaat yang dikenali bukan hanya dapat dinikmati oleh para migran tetapi juga oleh masyarakat lokal, dan khususnya bagi generasi saat ini dan di masa depan.
Transformasi Habitus Pada Komunitas Penerima Zakat
Dewi Cahyani Puspitasari
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 2, No 1 (2013): Kontestasi Mendidik Bangsa di Era Reformasi
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1020.668 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v2i1.23418
Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) mengalami transformasi signifikan sejak pengelolaan zakat tahun 1990-an. Kondisi ini berupa pola distribusi zakat beralih dari ranah amal sosial keagamaan menuju ranah pemberdayaan pengembangan ekonomi. Penelitian ini bermaksud melihat dan memetakan kecenderungan 2 (dua) OPZ dalam mengimplementasikan program pendampingan zakat produktif. Setelah memetakan posisi kedua OPZ tersebut dapat diperoleh deskripsi pola pendampingan yang mengacu pada interpretasi lembaga mengenai zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transformasi habitus diperoleh dari kegiatan pendampingan yang dilakukan OPZ pada komunitas penerima zakat (dhuafa). Dari pola pendampingan inilah yang kemudian dhuafa melakukan reproduksi pengetahuan dan reproduksi habitus untuk memunculkan praktik sosial berupa ‘habitus baru’. Bentuk habitus baru ini ada pada 2 (dua) aspek yaitu habitus zakat dan habitus produktif. Implikasi transformasi habitus ini masih dominan pada level individu belum pada level kelompok (komunitas). Adanya transformasi habitus tersebut juga berimplikasi pada kondisi kemandirian komunitas.Kata-kata Kunci : Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Transformasi Habitus dan Pendampingan Komunitas .
Mengembangkan Kota HAM di Indonesia: Peluang dan Tantangannya
Muhammad Nurkhoiran
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 4, No 1 (2017): Menerjemahkan-ulang Konsep Ruang dan Urbanisme
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (881.648 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v4i1.23634
Upaya mengembangkan kota HAM (hak asasi manusia) merupakan respon yang berkembang dari gerakan untuk mengembalikan kedaulatan kota pada warganya. Negara termasuk pemerintah yang didukung oleh Komnas HAM berusaha mengaplikasikan gagasan tersebut di Indonesia. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mendukung upaya pengembangan kota ramah HAM. Tantangannya adalah seberapa jauh terobosan dalam promosi dan penegakan hak asasi manusia dapat dilakukan oleh para kepala daerah seperti Bupati atau Walikota. Artikel ini bertujuan untuk melihat peluang dan tantangan dalam mengkampanyekan kota ramah HAM di Indonesia. Studi ini didasarkan pada pengalaman langsung penulis yang terlibat dalam promosi kota ramah HAM dandilakukan melalui penelitian bersifat partisipatoris, khususnya di dua kota yaitu di Palu, Sulawesi Tengah dan Wonosobo, Jawa Tengah. Secara umum kajian ini merefleksikan berbagai kendala dan tantangan ke depan dalam upaya mewujudkan kota ramah HAM di Indonesia.
Multikulturalisme dan Politik Anti Kekerasan
Heru Nugroho
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 2, No 2 (2013): Tantangan Global Dalam Perubahan Lokal
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (861.413 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v2i2.30000
Multikulturalisme dan politik anti kekerasan di Indonesia menghadapi kondisi problematis saat ini, pengalaman negara mengelola perbedaan tidak berbading lurus dengan kondisi lapangan yang menunjukkan meningkatnya konflik horizontal. Kasus kekerasan antar etnis dan umat beragaman di Yogyakarta yang terjadi di pertengahan tahun 2014 ini telah menyentak kita bahwa multikulturalisme dan politik anti kekerasan bukanlah proyek temporer negara. Melainkan sebuah pemahaman dan cara berpikir yang perlu dikembangkan terus-menerus oleh semua pihak, sehingga multikulturalisme sebagai filosofi yang mengarahkan semua pihak agar mau saling mendengar dan memahami satu sama lain, tanpa harus menanggalkan prinsip dan keyakinan pribadinya. Revitalisasi dan penegakan filosofi multikulturalisme menjadi rujukan untuk melakukan penguatan peran politik rakyat di hadapan negara, membudayakan diskusi publik dalam proses pengambilan dan penentuan kebijakan, optimalisasi peran dan fungsi institusi lokal sebagai instrumen resolusi konflik dan negara harus mampu menjadi katalisator dalam pemberian peran ekonomi politik. Adapun hasil akhirnya diharapkan warga yang heterogen bisa hidup bersama-sama meskipun berbeda etnis, agama dan ras, sehingga mereka dapat saling menghormati dan memunculkan sikap toleransi.
Tatakelola Inovatif dalam Penanganan Masyarakat Rentan Perkotaan: Belajar dari Kewiralembagaan Yayasan Girlan Nusantara
Eka Zuni Lusi Astuti
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 4, No 1 (2017): Menerjemahkan-ulang Konsep Ruang dan Urbanisme
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (920.393 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v4i1.23630
Keberadaan masyarakat rentan menjadi perhatian dalam pembangunan perkotaan. Program-program penanganan masyarakat rentan berbasis negara belum dapat mengatasi persoalan tersebut. Di sisi lain, aktor dari akar rumput turun tangan melalui berbagai institusi inovatif berbasis masyarakat. Yayasan Girlan Nusantara merupakan salah satu institusi inovatif yang berkiprah dalam penanganan masyarakat rentan di Yogyakarta. Menggunakan pendekatan institutional entrepreneurship (kewiralembagaan), penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi kiprah inovatifYayasan Girlan Nusantara dalam penanganan masyarakat rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara mendalam dan interpretasi data menggunakan metode kualitatif. Temuan dari penelitian ini bahwa actor (wiralembagawan) dapat menentukan keberhasilan institusi inovatif. Tatakelola inovatif dapat berjalan efektif karena wiralembagawan memiliki modal sumber daya manusia, modal sosial, dan keterampilan sosial.
CYBERSPACE, INTERNET, DAN RUANG PUBLIK BARU: AKTIVISME ONLINE POLITIK KELAS MENENGAH INDONESIA
Wasisto Raharjo Jati
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 3, No 1 (2016): Menggagas Kajian Digital Humanities di Indonesia
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (728.231 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v3i1.23524
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis mengenai cyberspace sebagai ruang publik baru bagi kelas menengah Indonesia. Konsep lama ruang publik besasal dari Habermas yang menilai ruang tersebut merupakan bagian dari proses komunikasi dan advokasi publik. Ruang tersebut dipahami sebagai ruang inklusif, deliberatif, dan juga parsipatif yang mendorong publik untuk berdiskusi satu sama lain. Kemunculan cyberspace melalui sosial media ini menarik untuk dicermati karena mampu mentrasnformasi ruang publik dalam bentuk digital. Dibandingkan dengan ruang publik, cyberspace berinteraksi kapanpun dan dimanapun. Dari situlah kemudian proses kesadaran politik kelas menengah kemudian tercipta. Artikel ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai aktivisme politik onlone di Indonesia
Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Program Raskin dan Rastradi Kabupaten Bulukumba
Umar Nain
Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 5, No 1 (2018): Dimensi Kesejahteraan Dalam Perspektif Sosiologi Kritis
Publisher : Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (913.126 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v5i1.35404
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Kebutuhan pangan dapat terpenuhi apabila negara atau masyarakat menciptakan ketersediaan, distribusi dan kemudahan akses memperoleh pangan. Artikel ini mengkaji kebutuhan pangan masyarakat miskin melalui sejarah transformasi ‘Lumbung Desa’ menjadi program negara yang disebut ‘Program Beras Rumah Tangga Miskin’ dan berganti nama menjadi ‘Bantuan Beras Sejahtera’ di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kajian ini menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berasal dari negara tetapi bisa juga dari warga secara sukarela. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan lumbung desa dahulu dapat berfungsi mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal seperti beras. Meskipun dalam perkembangannya lumbung itu tidak dapat bertahan lama karena dikooptasi negara, juga karena perubahan cara produksi masyarakat dari subsisten ke komersial. Akibatnya upaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin hanya direspon melalui perspektif karitas dari komunitas yang tidak berkelanjutan. Di sisi lain, implementasi beras rumah tangga miskin berdasarkan pendekatan negara mengenai kesejahteraan sosialtampaknya tidak berjalan optimal. Kendala yang karena ditemukan berupa data rumah tangga miskin yang tidak akurat, keterlambatan pagu beras rumah tangga miskin, tunggakan harga tebusan, dan bahkan penyalahgunaan beras miskin untuk kepentingan politik. Sementara itu hasil dari program beras sejahtera sejak 2018 juga belum dapat diukur keberhasilannya.