Articles
152 Documents
<![CDATA[Kontestasi Elite Dan Marginalisasi Penduduk Lokal Di Lokasi Pertambangan Batu Bara Kutai Kartanegara ]]>
<![CDATA[Nurhadi Yuwana]]>;
<![CDATA[Heru Nugroho]]>;
<![CDATA[Irwan Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1, No 2 (2012): Dinamika Sosial dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (921.78 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v1i2.23436
<![CDATA[“Konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya berbeda, pengelolaan kekayaan alam, khususnya barang tambang seperti mineral dan batubara tidaklah semudah yang dibayangkan dalam konsep teoritis, banyak kepentingan di belakangnya. Alih-alih memikirkan kepentingan rakyat, pemerintah justru membiarkan pengelolaan itu kepada investor asing. Kontestasi politik terjadi tidak hanya antara negara dengan korporasi tapi juga dengan warga lokal. Artikel ini mencoba menjelaskan fenomena kontestasi dan marginalisasi yang terjadi di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”Kata Kunci : kontestasi, kapitalisme, marginalisasi]]>
<![CDATA[KONSTRUKSI NILAI BARANG VIRTUAL DALAM FENOMENA REAL MONEY TRADE ]]>
<![CDATA[Muhammad Arief Rahadian]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 3, No 1 (2016): Menggagas Kajian Digital Humanities di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (744.138 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v3i1.23525
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang fenomena Real Money Trade (RMT), atau pembelian barang virtual dengan mata uang nyata dalam game online. Studi sebelumnya menempatkan RMT dalam kerangka ekonomi makro; Industri video game menciptakan struktur yang mengharuskan pemain menghabiskan waktu puluhan jam untuk mendapatkan sebuah barang langka.Hal ini berimplikasi pada munculnya pemain yang mengorbankan waktunya untuk mencari barang langka, dan menjualnya.Pandangan tersebut mengandung kelemahan karena pemain memiliki penilaian subjektif terhadap barang virtual.Hal ini memungkinkan pemain untuk menilai barang yang dikondisikan oleh pasar sebagai barang langka menjadi barang yang tidak bernilai. Penilaian subjektif inilah yang memungkinkan pemain untuk menjual barang apapun, selama ada pemain lain yang menganggap barang tersebut bernilai. Argumen utama tulisan ini adalah pemain memiliki ruang gerak dalam memaknai nilai barang virtual.Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari enam informan. Studi ini menemukan bahwa pemain memiliki kapasitas untuk memaknai barang secara subjektif, meskipun secara konstan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti teman bermain, keluarga, dan pasar. Studi ini juga mengungkapkan bahwa nilai barang virtual bersifat dinamis bagi pemain, sehingga pemain yang awalnya berposisi sebagai pembeli dapat berubah menjadi penjual ketika barang yang dibelinya tidak lagi dinilai berharga.]]>
<![CDATA[Genealogi Kuasa dalam Kebijakan Pengembangan Pertanian Organik di “Wilayah Pardikan” Jawa ]]>
<![CDATA[Ronny Ersya Novianto Putra]]>;
<![CDATA[Hempri Suyatna]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 5, No 1 (2018): Dimensi Kesejahteraan Dalam Perspektif Sosiologi Kritis ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (354.699 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v5i1.35403
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah: (1) menggambarkan dan mendialektikakan dinamika dan relasi kepentingan aktor dalam pengembangan pertanian organic; (2) mengidentifikasi aktor yang diuntungkan dan dirugikan dalam pengembangan pertanian organik. Metode penelitian kualitatif untuk pembangunan dilakukan dalam penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi melalui informan para aktor penggerak yang terlibat pertanian organik di suatu wilayah tertentu. Penelitian dilakukan di suatu wilayah di Jawa yang disebut sebagai “Wilayah Pardikan” (bukan nama sebenarnya) – suatu nama samaran untuk kepentingan menjaga kerahasiaan para informan yang terlibat dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan genealogi kuasa (kuasa wacana) telah memungkinkan penguasa untuk mendominasi pengembangan pertanian organik sehingga belum efektif memberikan peningkatan kesejahteraan serta akses terhadap produktivitas petani. Faktanya sejak tahapan perencanaan sampai dengan implementasi kepentingan penguasa dan aktor penggerak mendominasi arena kebijakan pengembangan pertanian organik. Klaim dan pencitraan keberhasilan pengembangan pertanian organik merupakan rekayasa yang lahir dari kepentingan dialektis aktor atas dinamika relasi kuasa (menurut perspektif Foucauldian). Genealogi kuasa yang diterapkan dalam kasus ini hanya menghasilkan pihak-pihak tertentu yang diuntungkan. Yaitu pihak yang memiliki ruang jaringan wacana (normalizing judgment) yang kuat untuk mempengaruhi pihak lain. Ironisnya petani menjadi pihak yang dirugikan dalam pengembangan pertanian organik karena hanya menjadi obyek pembangunan pertanian.]]>
<![CDATA[Demokrasi dan Komodifikasi Perlindungan Kesehatan Perempuan ]]>
<![CDATA[Derajad S Widhyharto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1, No 1 (2012): Menerobos Kemandekan Demokrasi di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (797.111 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v1i1.23426
<![CDATA[“ Seiring dengan euphoria reformasi politik, demokrasi dan demokratisasi pada tahun 2000-2005 mengalami peningkatan perhatian tetapi belum melekat kuat dalam sistem politik di daerah. Saat itu, isu kesehatan perempuan berpacu dengan kompetisi, partisipasi dan kebebasan. Kota Madiun menjadi salah satu arena kontestasi tersebut, resikonya demokrasi termodifikasi oleh dinamika sosial, politik dan pasar. Merespon hal tersebut, diperlukan upaya menggeser pendekatan kesehatan perempuan instrumental menuju pada pendekatan kesehatan perempuan substantif. Caranya memperkuat posisi subyek perempuan dalam perlindungan kesehatan perempuan hamil dan melahirkan.“Kata Kunci : demokrasi, perlindungan, kesehatan, perempuan, komodifikasi]]>
<![CDATA[Menggugat Ruang Publik Melalui Gerakan Masyarakat (Studi Kasus Gerakan Warga Berdaya di Yogyakarta) ]]>
<![CDATA[Hamada Adzani Mahaswara]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 3, No 2 (2016): Tantangan Gerakan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (931.466 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v3i2.23534
<![CDATA[Kehidupan warga di perkotaan tak terkecuali di Yogyakarta juga mengalami dinamika dan perubahan, baik itu perubahan pada aspek fisik, sosial bahkan kultural. Sebagai kota tujuan pendidikan, terdapat lebih dari limapuluh (50) perguruan tinggi di Yogyakarta. Di sisi lain sebagai tujuan wisata, Yogyakarta memiliki sejumlah destinasi yang terjangkau meskipun prasarana transportasi publik masih menjadi hambatan. Selain itu, atmosfer seni dan budaya yang dimiliki Yogyakarta menjadikannya “paket lengkap” dan semakin menarik sebagai tujuan wisata. Tak heran dalam beberapa tahun terakhir Yogyakarta semakin padat, selain itu juga tumbuh sebagai pangsa pasar yang strategis bagi para pemilik modal. Kondisi yang membuat lingkungan kehidupan masyarakat urban di Yogyakarta yang semakin berubah inilah yang memunculkan bentuk protes melalui partisipasi warga khususnya mereka yang memperjuangkan pentingnya ruang publik di Yogyakarta. Gerakan ini menamakan dirinya Warga Berdaya.]]>
<![CDATA[Kuasa Pasar Dalam Pembentukan Identitas Aceh: Renegosiasi Identitas Lokal dalam Praktik Komersialisasi dan Konsumerisme Pasca Konflik dan Tsunami di Banda Aceh ]]>
<![CDATA[Ibnu Mujib]]>;
<![CDATA[Irwan Abdullah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 2, No 2 (2013): Tantangan Global Dalam Perubahan Lokal ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (912.234 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v2i2.30016
<![CDATA[Tulisan ini menunjukkan proses renegosiasi identitas lokal dalam praktik komersialisasi dan konsumerisme di Aceh. Dua praktik sosial ini muncul di Aceh sebagai akibat dari proses ekspansi pasar yang meluas pasca tsunami. Di mana faktanya telah didukung oleh egen-egen globalisasi yang merepresentasi pemikiran-pemikiran dan etos kapitalisme. Tidak saja itu, bahkan praktiknya berlangsung sebagai ideologi gerakan, bukan sekadar sebagai bentuk-bentuk praktik ekonomi politik yang berlangsung secara normal dan seimbang. Di sinilah bentuk dominasi pasar faktanya telah terlalu kuat mendominasi masyarakat terutama bagi yang tidak memiliki kekuatan modal ekonomi, politik, dan akses distribusi yang cukup, negara telah begitu saja perannya dapat dibeli dengan kekuatan-kekuatan kapital yang berkuasa. Bahkan dampaknya sampai melahirkan pergeseran pada identitas Keacehan, seperti bagaimana masyarakat Aceh yang sebelumnya memegangi prinsip-prinsip kekeluargaan, kebersamaan, kesetiakawanan, kepedulian, dan bahkan egaliter, kemudian dipaksa dan dibenturkan pada tradisi baru yang meletakkan etos transaksional dengan mengedepankan prinsip-prinsip individual, serta bergantung pada sistem ekonomi kapitalistis.]]>
<![CDATA[Trayektori Pendidikan, antara Praksis-Teoretis dan Dikotomi Low Science-High Science Telaah Sosio-Filosofis Nilai Guna Ilmu Pengetahuan di Era Kapitalisme-lanjut ]]>
<![CDATA[Wahyu Budi Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 2, No 1 (2013): Kontestasi Mendidik Bangsa di Era Reformasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (898.58 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v2i1.23406
<![CDATA[Tulisan ini berupaya memaparkan problem trayektori pendidikan dan implikasi domino yang ditimbulkannya. Secara ringkas, “trayektori pendidikan” menunjuk pada ketidakjelasan arah atau ketidakterhubungan antara dunia pendidikan dengan realitas konkret kontemporer. Timbulnya trayektori pendidikan ditengarai oleh perceraian antara teori dengan praksis yang kemudian memunculkan klasifikasi ilmu ke dalam dikotomi low science dan high science. Persoalan menjadi kian pelik manakala dihadapkan pada tatanan kapitalisme-lanjut yang begitu mensakralkan ukuran-ukuran ekonomi sehingga beberapa ilmu pengetahuan (disiplin) dirasa tak lagi relevan keberadaannya. Hal inilah yang nantinya memunculkan problem “alienasi nilai guna ilmu pengetahuan”. Di sisi lain, posmodernitas yang memayungi tatanan kapitalisme-lanjut turut memicu kontestasi antara legitimasi dengan otodidaktisme yang berujung pada diskursus seputar kepakaran formal dan nonformal. Singkat kata, tulisan ini berupaya mewacanakan kembali kedudukan ilmu pengetahuan sebagai sarana emansipasi manusia, terutama berkenaan dengan aktualisasi diri individu maupun kolektif beserta segenap potensi yang dimilikinya.Kata kunci; trayektori pendidikan, alienasi, kapitalisme-lanjut.]]>
<![CDATA[Politik Pengakuan Perempuan Dengan Disabilitas Pasca Bencana Gempa Di Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Fina Itriyati]]>;
<![CDATA[Deshinta Dwi Asriani]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemikiran Sosiologi Vol 1, No 2 (2012): Dinamika Sosial dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1087.208 KB)
|
DOI: 10.22146/jps.v1i2.23442
<![CDATA[This study is a preliminary study of the politics of recognition of women with disabilities in th eaftermath of the 2006 earthquake in Bantul and Klaten, Yogyakarta and Central Java. In this preliminary study, it is found that there is transformation in the disability movement in both regions. The author would like to underline that the role of new women with disabilities affected by earthquake can encourage the transformation of the women with disabilities’ movement. These changes can be seen from all sides which before the earthquake, the discourse of women with disabilities are seen as a personal tragedy wher edisability issues are seen as an individual problem. The common approach used to deal with them is a charity activities, training services that are clinically aimed to make them as normal people and have independent lives. After the earthquake, there are a lot of DPO(Disabled People Organization) and association sfor persons with disabilities which accomodate not just those affected by the earthquake, but also all persons with disabilities who had been hidden by their families and socially marginalized. They appear to becoming out and giving a lesson to the people that the differences are common and normalization project is a choice that they have rights to refuse if it is not desired by them. In fact, they also have been able to counter the mainstream women’s movement discourse that their interests are also entitled to be accommodated in universal women’s discourse. This preliminary study which conducted by qualitative research methods withan ethnographic approach is still very early and still continuing with further research.Key words: women with disabilities, earthquake, politics of recognition, DPO (Disabled People Organization), individual and social model of disabilities]]>
