Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 13 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 22, No 3 (2010)" : 13 Documents clear

Jaminan dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah Taufiqul Hulam
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Classic Muslim scholars disaffirm collateral provisions in mudaraba financing, arguing that mudaraba is supposed to be based on mutual co-operation and confidence. Alas, in order to avert fraudulent claims, ijtihad istihsan reasoning is employed, hence burdening mudarib with collateral provision pursuant to Bank Indonesia Regulation and National Sharia Council’s fatwas. Ulama klasik berpendapat bahwa lembaga jaminan dalam transaksi mudharabah tidaklah diperlukan karena transaksi ini didasarkan atas sikap saling membutuhkan dan saling percaya. Namun demi menghindari praktik-praktik curang, dewasa ini metode interpretasi ijtihad istihsan digunakan sehingga mudharib dibebani dengan jaminan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Efektivitas Pembentukan Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dalam Menunjang Kegiatan Pasar Modal Mrs. Herliana; Irna Nurhayati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Despite the high expectation for the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) to resolve financial market dispute in an efficient manner, it has settled very few disputes since its establishment. We find this low number of arbitration settlement roots from both institutional factors and capital market players. Walaupun kehadiran Badan Arbitrase Pasar Modal disebut-sebut bermanfaat bagi industri pasar modal karena mampu menyelesaikan sengketa secara efisien, ternyata belum banyak sengketa yang diselesaikan oleh BAPMI. Hasil penelitian menemukan bahwa minimnya jumlah sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase di BAPMI disebabkan karena faktor institusi dan pelaku pasar modal sendiri.

Administration of the Islamic Judicial System: An Overview Jasri Jamal
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Justice in Islam is all-embracing, free from restriction, and universal. Islam governs private and public life, denies deviation from justice, non-discriminative, and holds that all humans are equal before the law and are accountable for their deeds. It is universal because it is applicable to all who accepts its authority. Islam memandang keadilan sebagai sistem yang utuh, bebas dari pembatasan, dan universal. Islam mengatur kehidupan pribadi dan umum, mengajarkan untuk tidak menyimpang dari keadilan, tidak diskriminatif, dan memandang manusia sama di hadapan hukum serta bertanggungjawab atas perbuatannya. Keadilan dalam Islam universal karena berlaku bagi semua manusia yang menundukkan diri padanya.

Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa Agus Sudaryanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Even though Islamic law agrees with Javanese adat law in the type and status of inheritable property, we find a distinction in the matter of inheritance utilisation and distribution, heir groupings, and child portion. This article attempts to study the ontological aspects of inheritance laws of the two legal systems. Walaupun pada dasarnya hukum Islam dan hukum adat Jawa memiliki kesamaan terutama di jenis dan status harta warisan, ditemukan perbedaan dalam hal pemanfaatan dan pembagian harta waris, golongan ahli waris, serta bagian anak. Artikel ini mencoba membahas aspek ontologi hukum waris antara kedua sistem hukum tersebut.

Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya terhadap Konsep Kebenaran Formal Tata Wijayanta; Sandra Dini Febri Aristya; Kunthoro Basuki; Ms. Herliana; Hasrul Halili; RB. Sutanto; Retno Supartinah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The conception of “formal truth” in civil procedure is about to become a debate among academicians and practitioners because it is deemed no longer relevant to achieve justice. Modern paradigm begins to consider that this concept should be given similar interpretation with material truth theory adhered by criminal procedure. Konsep kebenaran formal dalam acara perdata mulai menjadi perdebatan di antara para akademisi dan praktisi karena dianggap sudah tidak lagi relevan dan jauh dari rasa keadilan. Paradigma saat ini mesti mulai mempertimbangkan bahwa konsep kebenaran formal harus diberi pengertian yang sama dengan konsep kebenaran material dalam acara pidana.

Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional Sigit Riyanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Non-refoulement principle protects refugee or asylum seeker from being expelled or returned to places where his life or freedom would be threatened on particular accounts, for instance his race, religion, or nationality. Having been internationally recognized as jus cogens, this principle shall not, under any circumstances whatsoever, be derogated. Konsep non-refoulement melarang penolakan dan pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan dan hidup mereka terancam karena alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan. Sebagai prinsip yang telah diterima oleh masyarakat internasional dan diakui sebagai jus cogens, penyimpangan prinsip non-refoulement atas dasar apapun tidak dapat dibenarkan.

Peningkatan Ketaatan Syariah Melalui Pemisahan (Spin-off) Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional Khotibul Umam
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Pursuant to Act 21/2008, Conventional Commercial Banks with embedded Sharia Business Unit are obliged to spin-off their unit when its asset value has reached 50% of the total asset of Bank’s. This obligation attempts to separate the management of SBU from Banks, thus expecting higher rate of sharia compliance. Menurut UU 21/2008, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah wajib memisahkan unitnya apabila nilai aset unit tersebut telah mencapai 50% dari total aset bank induk. Kewajiban tersebut ditujukan untuk menjadikannya sebagai Bank Umum Syariah yang terpisah pengelolaannya dari Bank Umum Konvensional, sehingga diharapkan lebih taat terhadap prinsip syariah.

Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman Dinarjati Eka Puspitasari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Even though street vendors in Yogyakarta and Sleman bring in a huge amount of income for the city budget, they are often ignorant to public space regulations. This research aims to find an arrangement model for street vendors in accordance to the city spatial plan. Jumlah pedagang kaki lima di Yogyakarta dan Sleman yang relatif banyak memang mendatangkan pemasukan bagi daerah, namun di sisi lain aktivitas mereka mengganggu kawasan ruang publik. Penelitian ini bertujuan mengetahui pola penataan pedagang yang sesuai dengan tataruang kawasan publik sehingga diharapkan dapat menjadi model pengaturan pedagang di Yogyakarta dan Sleman.

Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen Yanis Maladi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

As a manifestation of our indigenous laws, adat law is an important source in our national legislation. Being aware that the government should recognise both moral values and formal written laws, this article explores the existence of adat law in the Indonesian constitution since our independence to today’s Reformasi era. Hukum adat di Indonesia dipandang sebagai sumber pembentukan hukum nasional karena merupakan perwujudan dari hukum asli bangsa kita. Oleh karena pemerintah seyogyanya tidak hanya memerhatikan hukum formal belaka, namun juga nilai-nilai moral, tulisan ini mencoba mengeksplorasi eksistensi hukum adat dalam konstitusi bangsa Indonesia mulai dari awal kemerdekaan hingga era Reformasi.

Kajian Hukum tentang Penerapan Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan Asuransi Erma Defiana Putriyanti; Tata Wijayanta
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Commercial courts’ judges are still strictly observing summary proof principle when trying insolvency proceedings against insurance companies. Since insurance companies are vital for our economy, the Ministry of Finance needs to formulate certain measurement and consideration that ought to be met prior to filing insolvency case to commercial courts. Pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan perusahaan asuransi masih diterapkan secara kaku oleh hakim-hakim niaga. Sebagai lembaga keuangan yang vital dalam perekonomian bangsa, Kementerian Keuangan selaku otoritas tertinggi di bidang keuangan perlu menyusun tolok ukur dan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang harus dipenuhi sebelum kasus kepailitan perusahaan asuransi dapat diajukan ke pengadilan niaga.

Page 1 of 2 | Total Record : 13

1 2

Filter by Year

2010 2010

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA