Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

8 9 10 11 12

PENGGUNAAN LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Fajar Winarni
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The research results show that the implementation of the WALHI legal standing is only implemented in two cases. They are Taman Nasional Gunung Merapi and PT. Griya Perwita Asri case. The efforts of the law enforcement that have been conducted by WALHI tend to the advocacy and the awareness of the community rights toward environmental. Meanwhile, the obstacles which are faced by WALHI in implementing its legal standing are WALHI is tends to do the awareness of the community rights and advocacy than legal standing, because it is most appropriate target; the law officers are lack response to the legal standing case; the regulation is not clear yet; and the lack of the human resources. Although the implementation of the WALHI legal standing is not effective yet, but their roles in criticizing the Government policy have been giving a lot of changes through the pressures that have been done.

PERBANDINGAN PRAKTIK PRAPERADILAN DAN PEMBENTUKAN HAKIM PEMERIKSA PENDAHULUAN DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA Fachrizal Afandi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This article aims to identify and analyze the conception and practice of the object pre-trial expansion in Indonesia based on several court verdicts and the second is to compare pretrial in the Code of Criminal Procedure Law that prevail and Preliminary Examining Judge in the draft of Criminal Procedure Code. The research shows that pre-trial authority expansion can be understood as a judicial authority effort to check the investigator or prosecutor in upholding the code of criminal procedure. Hence, when comparing the pretrial procedure and the Preliminary Examining Judge. Tulisan bertujuan untuk melakukan analisis praktik perluasan obyek praperadilan di Indonesia dan melakukan perbandingan praperadilan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan HPP dalam rancangan KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perluasan kewenangan praperadilan dapat dipahami sebagai upaya kekuasaan yudisial menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Meskipun demikian, dengan kewenangan yang masih terbatas dan sifatnya yang pasif, praperadilan dipandang kurang efektif dalam mengawasi upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.

KAJIAN PENGUATAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH Armaidy Armawi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This study aims to disect Presidential Instruction No. 2 of 2002 and the Minister of Home Affairs Regulation No. 11 of 2006 by employing hermeneutic-juridical approach where we performed textual analysis of ‘legal aspirations’ and put it in the context of contemporary condition. We think fortification of the Local Intelligence Community must be attempted. Optimal coordination among Kominda members and coordination between security personnel and common society in responding to threats might affect the stability of local security. Synergic steps among several Kominda members are needed to improve their performance and strengthen the institution. Improvement of performance as well as reinforcement of Kominda members is needed to instill the sense of intelligence. Kajian ini bertujuan menelaah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2006 dalam rangka penguatan Komunitas Intelijen Daerah. Dalam kajian ini digunakan metode hermeneutik yuridis. Menafsirkan ”kehendak hukum” terhadap makna teks dalam konteks suasana kekinian. Optimalisasi koordinasi di antara anggota Kominda dan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat keamanan dalam mengantisipasi ancaman, akan membawa dampak pada stabilitas keamanan daerah. Diperlukan langkah yang sinergis dari beberapa anggota Kominda untuk dapat memperbaiki kinerja dan penguatan institusi. Perbaikan kinerja dan penguatan anggota Kominda perlu dilakukan agar memiliki sense of intelligence.

Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Mr. Mardani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 2 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The fast development of Islamic economic system in Indonesia stimulates a number of sharia-based businesses. This writing discusses the settlement methods of shariabased business disputes through Islamic arbitration, mediation, and court trial process whereby the parties may choose to be tried under the jurisdiction of district court or Islamic court. Ekonomi Islam di Indonesia berkembang pesat sehingga memunculkan berbagai bentuk bisnis yang berbasis syariah. Tulisan ini akan membahas berbagai cara penyelesaian sengketa bisnis yang berbasis syariah, seperti melalui arbitrase Islam, mediasi, atau melalui proses peradilan di mana para pihak dapat memilih forum penyelesaian; di pengadilan negeri atau pengadilan agama.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTER Supanto S
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 19, No 3 (2007)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Abstract

AN APPLICATION OF DOCTRINE OF NECESSITY: PREVIOUS CONSTITUENT ASSEMBLY OF NEPAL AND ITS TIME EXTENSION TO AVOID CONSTITUTIONAL UNCERTAINTY Vijay Pd. Jayshwal
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This paper aims to investigate issues in relation of constitutional doctrine which had potential debate among the jurists of Nepal for the issues of time extension. The paper will also argue some weaknesses in the constituent assembly and their role expected by the people of Nepal. This paper will discuss about the evolution of constitution in Nepal, its features, the principle of Constitutionalism embodied in Nepalese constitution. This paper will further argue about the legitimacy of Doctrine of Necessity and its application in Nepal. In last, this paper will show the possibility of constitutional uncertainty by newly elected constituent assembly. Penulisan ini dalam rangka mengkaji doktrin konstitusional yang tengah ramai diperdebatkan oleh para ahli hukum di Nepal, khususnya berkaitan dengan isu mengenai perpanjangan waktu. Melalui tulisan ini, terdapat temuan yang menunjukkan beberapa kelemahan yang ada dalam majelis konstituate Nepal di samping peran-perannya sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat Nepal. Tulisan ini membahas pula mengenai evolusi konstitusi Nepal sebagaimana diwujudkan dalam prinsip-prinsip konstitusionalism yang dianut oleh Konstitusi Nepal. Lebih lanjut, berkaitan dengan legitimasi dari Doctrin of Necessity dan penerapannya di Nepal. Pada akhirnya, tulisan ini akan memberikan gambaran mengenai kemungkinan ketidakpastian secara konstitusional berkaitan dengan kondisi majelis konstituante yang baru saja terpilih.

LOSS (OF REVENUE) OF STATE WITHIN TAXATION CRIMES IN INDONESIA Henry Dianto Pardamean Sinaga
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe difference of state’s tax loss amount between tax investigation, which has been completely declared by the Prosecutor, and judicial verdict can not be separated from the existence of the defendant’s right to propose Witnesses/Experts, and or the dualism between the administrative penalties and the state’s revenue loss. Due to the nature of tax and the ultimum remedium of tax investigation, the element (may) cause a losses (on income) of the state should be more legally certain as material offense, and must be explicitly regulated in Indonesian tax provisions which confirms the limitation of administrative penalties and tax criminal penalties. IntisariMasih timbulnya perbedaan jumlah kerugian pada pendapatan negara antara penyidikan pajak yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut dengan putusan peradilan tidak dapat terlepas dari adanya hak tersangka/terdakwa untuk mengajukan Saksi/Ahli yang dapat meringankannya, dan atau adanya dualisme pengaturan antara kerugian administrasi dengan kerugian (in revenue) Negara. Mengingat sifat alami pajak dan penyidikan pajak sebagai upaya akhir, maka unsur (dapat) menimbulkan kerugian (in revenue) negara adalah lebih mengandung kepastian hukum sebagai delik materiil, dan harus diatur secara eksplisit dalam ketentuan pidana pajak di Indonesia yang menegaskan batasan bahwa suatu perbuatan merupakan pelanggaran administrasi perpajakan atau merupakan tindak pidana perpajakan.

KAJIAN SOCIO LEGALTANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN HIDUP PERUSAHAAN BERDASARKAN PERSEPSI MASYARAKAT Mr Febrian; Adrian Nugraha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 3 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research is a sosio-legal studies that uses primary and secondary data. This research was conducted to find out the strengths and weaknesses of the implementation of Corporate Environmental & Social Responsibility based on public perception. This is done to determining the direction of the policy of social responsibility in the future. The long-term goals to be achieved in this program in accordance with the needs of the community, in order to create a harmonious relationship between corporate and community. Penelitian ini merupakan kajian socio-legal yang menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan berdasarkan persepsi masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan arah kebijakan tanggung jawab sosial ini di kemudian hari. Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar tercipta hubungan kemasyarakatan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat.

Hambatan Eksekusi Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta Imma Indra Dewi Windajani
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus, November 2011
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Many obstacles to execute mortgages by auctions on the Office of State Property and Auction Services (KPKNL) Yogyakarta. The problem is how the constraints are solved by KPKNL Yogyakarta. This research finds two classifications of obstacles: legal and sociological. Banyak hambatan yang dialami ketika ingin melaksanakan eksekusi hak tanggungan melalui lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Masalahnya adalah bagaimana hambatan tersebut diselesaikan oleh KPKNL Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan 2 klasifikasi hambatan, yaitu hambatan yuridis dan hambatan sosiologis.

Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional Hery Listyawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Despite the fact that it has been running for five years, the process of land acquisition for the extension of Adisucipto Airport is still far from being completed. It happens because various problems arise, specifically regarding land titles and the sum of compensation for the owner of the acquired land. Walaupun telah berjalan selama lima tahun, proses pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Adisucipto masih jauh dari selesai. Hal ini terjadi karena pelbagai masalah yang muncul, terutama masalah mengenai hak atas tanah dan jumlah ganti rugi bagi para pemilik tanah yang diakuisisi.

Page 10 of 53 | Total Record : 526

8 9 10 11 12

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA