Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Website

Published by Universitas Gadjah Mada

ISSN : - EISSN : - DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Arjuna Subject : -

Articles 526 Documents

9 10 11 12 13

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas) Noer Yuwanto Indriati; Krishnoe Kartika Wahyuningsih; Sanyoto S; Suyadi S
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 3 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractChildren are often the victims, good divorce, death, even the bustle of the parents to meet the necessities of life to be laborers abroad. Lack of parental attention badly the development, protection and fulfilment of children's rights. The aim of the research analyzed the protection and fulfilment of the rights of the child raised by a single parent or another. Juridical sociological approach method, the source of primary data and secondary, analyzed using interactive analysis models. Fulfillment of education, Kedondong Village the most excellent (90%), Cihonje (78.96%), Paningkaban (82.80%). The health of the six villages of good, average fulfillment such as playing, work at home, pocket money is quite good, while needs security device and community participation. IntisariAnak sering menjadi korban, baik perceraian, meninggalnya, bahkan kesibukan orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga menjadi buruh di Luar Negeri. Kurangnya perhatian orang tua sangat berdampak pada perkembangan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diasuh oleh orang tua tunggal atau orang lain. Metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer dan data sekunder, dianalisa menggunakan model analisis interaktif. Hasil Penelitian adalah Pemenuhan pendidikan, Desa Kedondong yang paling baik (90%), Cihonje (78,96%), Paningkaban (82,80%). Kesehatan dari enam Desa rata-rata baik, pemenuhan hak seperti bermain, pekerjaan di rumah, uang saku cukup baik, sedangkan keamanan diperlukan keikutsertaan perangkat dan masyarakat.

GREEN CAMPUS INITIATIVE: TRANSFORMING LAW IN BOOK INTO LAW IN ACTION Rina Shahriyani Shahrullah; Agustina Fitrianingrum; R.A. Widyanti Diah Lestari
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 26, No 1 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Global warming has become a serious threat to our earth today. To overcome the problems of global warming, various parties should get involved including campus community (students, staff and faculty members). The participation of tertiary education institutions in minimizing global warming is referred to as ‘green campus initiative’ (GCI). This participation is mandated by Law No.32 of 2009 on Environmental Protection and Management. This paper suggests the adoption of GCI and provides a GCI model for Indonesian higher education institutions. This paper also discusses the GCI activities which can be adopted either by small or big campuses in Indonesia. Pemanasan global telah menjadi ancaman serius bagi bumi kita dewasa ini. Untuk mengatasi masalah pemanasan global, berbagai pihak telah terlibat termasuk komunitas kampus (mahasiswa, karyawan dan dosen). Partisipasi perguruan tinggi dalam meminimalkan pemanasan global dinamakan ‘green campus initiative (GCI)’. Partisipasi ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Makalah ini menyarankan penerapan GCI dan memberikan Model GCI untuk perguruan tinggi di Indonesia. Makalah ini juga membahas kegiatan-kegiatan GCI yang dapat digunakan baik oleh kampus kecil maupun besar di Indonesia

Possition of Legal Service Agreement Between Advocates and Clients in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection Sa'ida Rusdiana
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractThe legal services agreement established between the Advocate and the Client is bent in submission to the provisions set forth in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The rights and obligations arising between the Advocate and the Client under legal service agreement shall be protected by Law Number 8 of 1999. In the event of a dispute between the Client and the Advocate, the execution of the legal services agreement may use dispute resolution as stipulated in Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. Advocates can be regarded as business actors as referred to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, in addition to performing professional duties that adhered to the professional code of ethics and legislation as mandated by Law No. 18 of 2003 on Advocates, an Advocate through a legal services agreement conducting business activities in various economic fields.IntisariPerjanjian pemberian jasa hukum yang dibuat antara Advokat dan klien tunduk pada ketentuan yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul antara Advokat dan klien berdasarkan perjanjian pemberian jasa hukum mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut. Apabila terjadi sengketa antara klien dan Advokat dalam pelaksanaan perjanjian pemberian jasa hukum dapat menggunakan payung hukum penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Advokat dapat dikatakan sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena selain menjalankan tugas profesi yang berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat melalui perjanjian pemberian jasa hukum menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

GUIDING PRINCIPLES ON DISPLACEMENT: INSTITUTIONALISASI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL Sigit Riyanto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 20, No 1 (2008)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This paper examined the process and prospect of the institutionalization of humanitarian values in the international instrument adopted by the United Nations in 1998. As a matter of fact, since the adoption by the United Nations in 1998, this instrument has been disseminated widely and, has been used by various international organisations (both UN Agencies and non UN Agencies), regional organisations, state and non-state entities as guidance in dealing with the internal displacement crisis. Some states even incorporated the principles embodied in this instrument into their national legislation. It has to be noted that The Guiding Principles on Internal Displacement clarify any grey areas that might exist, and address the gaps identified in the existing international legal system. Accordingly, this instrument should be treated as common platform for international community in the efforth of protecting and assisting internally displaced persons throughout the world.

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI Janpatar Simamora
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

According to Article 24C verse (1) of the 1945 Constitution, Constitutional court has an authority to examine the dispute among the state institution in which its authority is given by the constitution directly. But there is a certain problem in practice which is related to definition of “state institution” and “authorities are granted the Constitution” in the 1945 Constitution. This condition opens a debate the interpretation in executing the settlement on authority dispute among the institutions. In addition, should be considered the settlement of disputes the authority of institutions, whose authority derived from regulation other than the Constitution Menurut ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, proses penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara menghadapi problem tersendiri seiring tidak adanya batasan ruang lingkup dan definisi “lembaga negara” dan frasa “kewenangannya diberikan UUD” secara pasti dalam UUD NRI Tahun 1945. Situasi ini pada akhirnya menimbulkan multitafsir yang berpotensi mengakibatkan tidak efektifnya penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia. Selain itu, perlu dipikirkan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga yang kewenangannya bersumber dari peraturan selain UUD.

SURROGATE MOTHER DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Mr. Muntaha
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 25, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The development of science and technology, in particular in the field of health, has already recently brought a huge advantage and problem in human life. An example of technological marvel that not only requires deep legal thoughts but also at the same time solution is the bio-medical technology advancement of surrogacy. Surrogacy deals with human’s inclination towards reproductive activity. However, it opens up legal complication, in particular with regards to the potential commission of a criminal action as well as to the notion of doctor’s liability. Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan yang semakin maju dan pesat telah membawa berbagai manfaat dan masalah dalam kehidupan manusia dewasa ini. Salah satu perkembangan yang tidak hanya membutuhkan pemikiran di bidang hukum, tetapi juga sekaligus solusinya adalah mengenai kecanggihan teknologi bio-medis surrogate mother. Surrogacy menyentuh sisi kemanusiaan seorang insan terhadap reproduksi. Akan tetapi, lembaga surrogacy juga membawa komplikasi hukum terutama terkait dengan potensi tindak pidana dan dengan persoalan tanggung jawab dokter.

Penyelesaian Konflik Pertanahan Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal di Nusa Tenggara Barat Muhammad Galang Asmara; Mr. Arba; Yanis Maladi
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

This research aims to analyse government policies and local wisdom values in the matter of land conflict resolution. Results show that the resolution is dominated by nonlitigation efforts, including peace agreement through negotiation, discussion, and mediation. Therefore, principles of adat law in resolving conflicts should be empowered, preserved, and socialised. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemerintah dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tanah didominasi oleh pola penyelesaian nonlitigasi, misalnya perdamaian melalui negosiasi, musyawarah mufakat, dan mediasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum adat dalam penyelesaian konflik perlu dibina, dilestarikan, dan disosialisasikan.

PEMBATALAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KONSEP INDEPENDENSI HAKIM Zaki Ulya
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 3 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractRelationship problems Judicial Commission and the Supreme Court re-strained due to the addition of authority in the appointment of judges first instance courts. It is set in the third package of legislation, namely Law No. 49 of 2009, Law No. 50 of 2009 and Law No. 51 of 2009. The three laws are carried out judicial review to the Constitutional Court by Decision No. 43/ PUU-XIII/ 2015. The Constitutional Court stated that the expansion of the authority of the Judicial Commission against the constitution and interfere with the independence of judges as an independent institution. The purpose of this paper is to examine the decision is linked to the independence of judges and the impact of such decision to the authority of the Judicial Commission.IntisariDilematika hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung kembali renggang akibat adanya penambahan wewenang dalam pengangkatan hakim peradilan tingkat pertama. Hal tersebut diatur dalam ketiga paket undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Ketiga undang-undang tersebut dilakukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 43/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perluasan wewenang Komisi Yudisial bertentangan dengan konstitusi dan mengganggu independensi hakim sebagai lembaga mandiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji putusan tersebut dikaitkan dengan independensi hakim serta dampak dari putusan tersebut terhadap wewenang Komisi Yudisial.

ASIAN PUBLIC INTELLECTUALS’ ROLES IN COMBATTING TRAFFICKING IN ASEAN COUNTRIES Rina Shahriyani Shahrullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 2 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The ASEAN Economic Community which facilitates free movement of people among ASEAN countries may cause a more progressive migration. One of the unintended consequences of migration is human trafficking. This paper suggests that there should be a collaborative measure taken by public intellectuals of ASEAN countries to combat human trafficking. Public intellectuals from receiving and sending countriesin ASEAN should share their information, knowledge, roles, responsibilities, resources, and services. This paper emphasizes that Asian public intellectuals as the member community in curbing human trafficking in the ASEAN region should involve government agencies, NGOs and communities. Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menfasilitasi kebebasan penduduk negara anggota ASEAN untuk berpindah dapat menyebabkan terjadinya suatu migrasi besar-besaran. Salah satu konsekwensi yang tidak dikehendaki dari migrasi adalah perdagangan orang. Makalah ini menyarankan perlunya suatu langkah kerjasama yang dilakukan oleh intelektual publik di negara ASEAN untuk memerangi perdagangan orang. Intelektual publik dari negara penerima dan pengirim di ASEAN perlu untuk membagi informasi, pengetahuan, peranan, tanggung jawab, sumber daya, dan pelayanan mereka. Makalah ini menekankan bahwa intelektual publik Asia perlu melibatkan pemerintah, LSM and warga masyarakat.

WARALABA SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA Moch. Najib Imanullah
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 2 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

The objective of this research is to look for the justification of a new theory that uses franchise as an alternative to alleviate poverty in Indonesia, particularly absolute poverty in urban cities. Local wisdom inspires Indonesia’s juridical design for franchise laws that supports the franchise industry. This research finds that the theory that franchise can be applied as an instrument to alleviate poverty can be accepted. However, the application of the franchise industry as an instrument to alleviate poverty is ineffective because of a several factors, such as the vagueness of statutory regulations, unfavourable social culture, and the weak government supervision. Penelitian ini bertujuan untuk mencari justifikasi teori baru bahwa waralaba dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia, khususnya kemiskinan absolut yang terjadi di perkotaan. Justifikasi tersebut meliputi adanya kearifan lokal sebagai inspirasi yang diterapkan dalam waralaba dan desain yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mendukung waralaba. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teori yang mengatakan bahwa waralaba dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dapat diterima. Akan tetapi, penggunaan waralaba sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan belum efektif dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor peraturan perundang-undangan yang tidak tegas, kultur masyarakat, dan lemahnya pengawasan pemerintah.

Page 11 of 53 | Total Record : 526

9 10 11 12 13

Filter by Year

2007 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 32, No 3 (2020) Vol 32, No 2 (2020) Vol 32, No 1 (2020) Vol 31, No. 3 (2019) Vol 31, No. 2 (2019) Vol 31, No 1 (2019) Vol 30, No 3 (2018) Vol 30, No 2 (2018) Vol 30, No 1 (2018) Vol 29, No 3 (2017) Vol 29, No 2 (2017) Vol 29, No 1 (2017) Vol 28, No 3 (2016) Vol 28, No 2 (2016) Vol 28, No 1 (2016) Vol 27, No 3 (2015) Vol 27, No 2 (2015) Vol 27, No 1 (2015) Vol 26, No 3 (2014) Vol 26, No 2 (2014) Vol 26, No 1 (2014) Vol 25, No 3 (2013) Vol 25, No 2 (2013) Vol 25, No 1 (2013) Vol 24, No 3 (2012) Vol 24, No 2 (2012) Vol 24, No 1 (2012) Vol 23, No 3 (2011) Vol 23, No 2 (2011) Vol 23, No 1 (2011) Edisi Khusus, November 2011 Vol 22, No 3 (2010) Vol 22, No 2 (2010) Vol 22, No 1 (2010) Vol 21, No 3 (2009) Vol 21, No 2 (2009) Vol 21, No 1 (2009) Vol 20, No 3 (2008) Vol 20, No 2 (2008) Vol 20, No 1 (2008) Vol 19, No 3 (2007) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA